text: -- --------------------------------------------------------
  -- Host:                         localhost
  -- Server version:               5.7.19 - MySQL Community Server (GPL)
  -- Server OS:                    Win64
  -- HeidiSQL Version:             9.4.0.5125
  -- --------------------------------------------------------
  
  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
  /*!40101 SET NAMES utf8 */;
  /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
  /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
  /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
  
  
  -- Dumping database structure for newstranas
  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `newstranas` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 */;
  USE `newstranas`;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.article
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `article` (
    `id_article` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `username` varchar(50) NOT NULL,
    `title` varchar(200) NOT NULL,
    `title_eng` varchar(200) DEFAULT NULL,
    `url_article` varchar(100) NOT NULL,
    `isi_article` longtext NOT NULL,
    `isi_article_eng` longtext,
    `hari` varchar(20) NOT NULL,
    `tanggal` date NOT NULL,
    `jam` time NOT NULL,
    `gambar` varchar(200) NOT NULL,
    `video` varchar(100) NOT NULL,
    `poster_video` varchar(100) NOT NULL,
    `embbed_video` varchar(500) NOT NULL,
    `gen_code_article` varchar(200) DEFAULT NULL,
    `status` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y',
    `dibaca` int(5) NOT NULL,
    `id_menu` int(100) NOT NULL,
    `id_main_menu` int(11) DEFAULT NULL,
    `document` varchar(500) NOT NULL,
    `komentar_status` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'N',
    `tag` text NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_article`)
  ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=201 DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.article: 86 rows
  DELETE FROM `article`;
  /*!40000 ALTER TABLE `article` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `article` (`id_article`, `username`, `title`, `title_eng`, `url_article`, `isi_article`, `isi_article_eng`, `hari`, `tanggal`, `jam`, `gambar`, `video`, `poster_video`, `embbed_video`, `gen_code_article`, `status`, `dibaca`, `id_menu`, `id_main_menu`, `document`, `komentar_status`, `tag`) VALUES
  	(70, '', 'Buku Stranas PPK', '', 'buku-stranas-ppk', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '15:37:59', '', '', '', '', '6F91B1AD', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-stranas-ppk)-Buku Stranas Bappenas-lengkap.pdf', '', ''),
  	(71, '', 'Inpres No 9 Tahun 2011	', '', 'inpres-no-9-tahun-2011	', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '15:39:40', '', '', '', '', '697A8A30', 'Y', 0, 91, 0, '(inpres-no-9-tahun-2011	)-inpres0092011lampiran.pdf', '', ''),
  	(72, '', 'KAJIAN DIAGNOSTIK PERATURAN DAERAH di BIDANG PERIJINAN INVESTASI', '', 'kajian-diagnostik-peraturan-daerah-di-bidang-perijinan-investasi', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '15:51:06', '', '', '', '', 'E6EB880D', 'Y', 0, 90, 0, '(kajian-diagnostik-peraturan-daerah-di-bidang-perijinan-investasi)-2009.pdf', '', ''),
  	(75, '', 'KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN STUDI KELAYAKAN DATABASE PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN', '', 'koordinasi-strategis-pengembangan-studi-kelayakan-database-peraturan-perundang---undangan', '<p>Hukum diciptakan untuk mengatur sistem bernegara serta memiliki peran sebagai penjaga ketertiban di dalam masyarakat. Di sisi lain hukum diciptakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu yang timbul di dalam masyarakat. Namun seringkali hukum yang diciptakan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Berbagai faktor menjadi penyebab timbulnya permasalahan, antara lain disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaannya di lapangan atau menimbulkan banyak intepretasi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi, isi peraturan perundang- undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial, atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal, serta materi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan saling tumpang tindih satu sama lain. Seolah-olah permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ini tidak pernah tersentuh dan ada penyelesaiannya.</p>\r\n<p>Permasalahan yang dihadapi di dalam proses perumusan dan perancangan peraturan perundang-undangan antara lain adalah:</p>\r\n<ul>\r\n<li>1) Keterbatasan literatur serta waktu yang memadai di dalam mengidentifikasi berbagai ketentuan yang ada (baik di tingkat pusat maupun di daerah),</li>\r\n<li>2) Tidak tersedianya database peraturan perundang-undangan yang komprehensif dimana berisi informasi tentang peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat dan daerah, dan</li>\r\n<li>3) Adanya kesulitan untuk mengetahui secara jelas keterkaitan ketentuan-ketentuan dalam berbagai bidang yang telah diatur baik di tingkat pusat maupun di daerah.</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Salah satu faktor pendukung utama keberhasilan perancangan peraturan perundang- undangan adalah tersedianya data pendukung, yakni data yang akurat dan komprehensif dimana berisi informasi tentang peraturan peraturan baik tingkat pusat maupun daerah yang dapat digunakan sebagai bahan acuan di dalam penyusunan peraturan perundang- undangan.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam tahun 2010, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan melakukan Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan kelayakan yang mendalam dan komprehensif terhadap sistem database peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dari aspek teknis maupun non-teknis serta organisasi yang memungkinkan berbagai pihak yang terlibat di dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan dapat secara cepat, tepat dan akurat mengetahui adanya tumpang tindih suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga akan mengembangkan grand design sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab tantangan dan permasalahan di bidang hukum.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Sebagai salah satu akhir pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan, maka dibuat Laporan Akhir Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Studi Kelayakan Database Peraturan Perundang-undangan berupa laporan yang berisi seluruh hasil analisis berupa metode untuk menjembatani kesenjangan keadaan existing database dengan kebutuhan database regulasi dan konsep grand design database peraturan perundang-undangan.</p>\r\n<p><br /><strong>Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan - Bappenas,<br />Bambang Sutedjo, MSc</strong></p>', '', 'Selasa', '2014-10-28', '15:59:11', '', '', '', '', '5594B78C', 'Y', 0, 90, 0, '(koordinasi-strategis-pengembangan-studi-kelayakan-database-peraturan-perundang---undangan)-2010.pdf', '', ''),
  	(74, '', '[KONSEP] PEDOMAN PENERAPAN REFORMASI REGULASI', '', '[konsep]-pedoman-penerapan-reformasi-regulasi', '<p>Kepastian hukum semakin penting untuk diwujudkan dalam rangka mengatur dinamika dan perilaku sosial dalam berbagai kegiatan termasuk penyelenggaraan negara dan pembangunan. Di bidang ekonomi kepastian hukum sangat mempengaruhi arus investasi ke suatu negara. Hambatan dalam optimalisasi kinerja investasi saat ini adalah sejumlah permasalahan yang salah satunya terkait dengan belum tertibnya peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi suatu permasalahan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menciptakan ketertiban dan keamanan, memperbaharui perilaku masyarakat, dan untuk mengarahkan atau mendorong pelaksanaan pembangunan. Namun kenyataannya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali menimbulkan hambatan bagi pencapaian tujuan pembangunan.<br />Permasalahan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah demikian luas, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi/penegakannya. Pada umumnya, permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bukan menjadi rahasia lagi. Munculnya ketidakpastian hukum karena peraturan perundang-undangan yang konflik, inkonsisten, multitafsir dan tidak operasional telah menjadi bahan pembicaraan sejak beberapa tahun terakhir. Namun demikian, upaya untuk keluar dari situasi tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang memuaskan, banyak keluhan dari masyarakat, termasuk para pelaku ekonomi.&nbsp;<br />Untuk menjawab dan membenahi berbagai sumbatan (<em>de-bottlenecking</em>) atas peraturan perundang-undangan yang menghambat pembangunan dan dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum guna mendorong kinerja pembangunan nasional yang optimal, dibutuhkan pembenahan peraturan perundang-undangan secara sistematis atau populer disebut dengan istilah reformasi regulasi. Agar kegiatan reformasi regulasi ini dapat berjalan sistematis dan optimal di lingkungan Kementerian/Lembaga serta Pemerintahan Daerah maka perlu dukungan/partisipasi semua pihak dan membutuhkan sebuah pedoman yang dapat membantu&nbsp; pihak-pihak terkait untuk dapat memahami dan menerapkan reformasi regulasi.<br />Akhir kata semoga pedoman ini dapat memberi manfaat dan berdaya guna bagi terwujudnya tertib peraturan perundang-undangan di Indonesia dan semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapat Ridho dari Allah SWT.</p>\r\n<p align="right">Jakarta, 24 Nopember 2011</p>', '', 'Selasa', '2014-10-28', '15:52:49', '', '', '', '', '6FE5499C', 'Y', 0, 90, 0, '([konsep]-pedoman-penerapan-reformasi-regulasi)-pedoman.pdf', '', ''),
  	(76, '', 'LAPORAN AKHIR KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI REGULASI TAHUN 2011', '', 'laporan-akhir-koordinasi-strategis-reformasi-regulasi-tahun-2011', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '16:01:39', '', '', '', '', 'B5BACD24', 'Y', 0, 90, 0, '(laporan-akhir-koordinasi-strategis-reformasi-regulasi-tahun-2011)-2011.pdf', '', ''),
  	(77, '', 'LAPORAN AKHIR KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI REGULASI TAHUN 2012', '', 'laporan-akhir-koordinasi-strategis-reformasi-regulasi-tahun-2012', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '16:02:34', '', '', '', '', '095D1EAF', 'Y', 0, 90, 0, '(laporan-akhir-koordinasi-strategis-reformasi-regulasi-tahun-2012)-2012.pdf', '', ''),
  	(78, '', 'LAPORAN AKHIR KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI REGULASI TAHUN 2013', '', 'laporan-akhir-koordinasi-strategis-reformasi-regulasi-tahun-2013', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '16:03:03', '', '', '', '', 'ECCB3B88', 'Y', 0, 90, 0, '(laporan-akhir-koordinasi-strategis-reformasi-regulasi-tahun-2013)-RR_2013.pdf', '', ''),
  	(79, '', 'Perpres 55 Tahun 2012', '', 'perpres-55-tahun-2012', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '17:11:22', '', '', '', '', '4341C03F', 'Y', 0, 91, 0, '(perpres-55-tahun-2012)-PERPRES_2012_055.pdf', '', ''),
  	(80, '', 'Inpres 1 Tahun 2013', '', 'inpres-1-tahun-2013', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '17:11:12', '', '', '', '', '96AEEDB6', 'Y', 0, 91, 0, '(inpres-1-tahun-2013)-INPRES_2013_001.pdf', '', ''),
  	(81, '', 'Inpres 2 Tahun 2014', '', 'inpres-2-tahun-2014', '', '', 'Selasa', '2014-10-28', '17:11:03', '', '', '', '', '92A0EFDB', 'Y', 0, 91, 0, '(inpres-2-tahun-2014)-INPRES_2014_002.pdf', '', ''),
  	(82, '', 'Permen PPN atau Kepala Bappenas 2013', '', 'permen-ppn-atau-kepala-bappenas-2013', '', '', 'Rabu', '2014-10-28', '13:23:58', '', '', '', '', 'D0C7F13F', 'Y', 0, 91, 0, '(permen-ppnataubappenas-2013)-PERMEN_BAPPENAS_2013_001.pdf', '', ''),
  	(83, '', 'UNTOC', '', 'untoc', '', '', 'Kamis', '2014-10-30', '15:39:11', '', '', '', '', 'B1B84862', 'Y', 0, 91, 0, '(untoc)-Gap Analysis UNTOC_2.pdf', '', ''),
  	(84, '', 'UNCAC', '', 'uncac', '', '', 'Kamis', '2014-10-30', '15:39:28', '', '', '', '', '355E7DEC', 'Y', 0, 91, 0, '(uncac)-UNCAC.pdf', '', ''),
  	(85, '', 'Peraturan Menteri dan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019', '', 'peraturan-menteri-dan-petunjuk-pelaksanaan-pedoman-penyusunan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-na', '', '', 'Jumat', '2014-10-31', '09:34:01', '', '', '', '', '565D86B4', 'Y', 0, 91, 0, '(peraturan-menteri-dan-petunjuk-pelaksanaan-pedoman-penyusunan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-tahun-2015-2019)-UU Bappenas (1).pdf', '', ''),
  	(69, '', 'Background Study', '', 'background-study', '<p>Dalam rangka upaya untuk mensinergikan UU No. 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diharapkan upaya yang dilakukan dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum dan mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui regulasi yang tertib dan berkualitas.</p>\r\n<p>&ldquo;&nbsp;<em>Background Study&nbsp;</em>Pengintegrasian Kerangka regulasi dalam Draft RPJMN 2015-2019&rdquo; ini bertujuan untuk&nbsp; mengetahui apakah kerangka regulasi yang selama ini dibentuk telah sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan di segala bidang; mengidentifikasi kerangka, regulasi apa saja yang masih diperlukan atau disempurnakan untuk mendukung pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan; memberi arah dan landasan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, berupa indikasi dan arah kerangka regulasi yang akan dilaksanakan&nbsp; dalam kurun waktu lima tahun ke depan; dan menyusun konsep kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.</p>\r\n<p>Salah satu dasar penyusunan Prolegnas adalah perlu mendasarkan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMN, dan RKP, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal itu, saat ini upaya pengintegrasian tersebut dilakukan dengan penyusunan Kerangka Regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Kerangka Regulasi telah terintegrasi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 dan Perpres No. 43 Tahun 2014 tentang RKP 2015.</p>\r\n<p>Hal-hal yang dikembangkan saat ini dan mendapatkan perhatian serius pada RPJMN 2015-2019 adalah terkait dengan mekanisme pelaksanaan (<em>delivery mechanism</em>) yang akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah direncanakan.</p>\r\n<p>Jika pada RPJMN sebelumnya yang menjadi perhatian hanya pada penyediaan dana pembangunan yang terbatas, maka pada RPJMN yang akan datang kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan akan mendapatkan prioritas perhatian. Hal ini dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman selama ini, keberhasilan pelaksanaann kebijakan dan program-program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh apakah programnya baik dan tersedia dana pembangunan yang memadai, tetapi seringkali juga ditentukan oleh kerangka regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Sebaliknya juga sering terjadi kasus terlalu banyaknya regulasi (<em>over regulated</em>) sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan ketidak efektifan pelaksanaan pembangunan.</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:</p>\r\n<ol>\r\n<li>Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;</li>\r\n<li>Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan</li>\r\n<li>Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.</li>\r\n</ol>\r\n<p>Hal ini merupakan hal yang cukup signifikan, karena peran dari rekomendasi&nbsp;&nbsp;<em>Background Study</em>&nbsp;hingga saat ini, berkontribusi dalam mendorong terintegrasinya Kerangka Regulasi ke dalam berbagai proses penyusunan perencanaan pembangunan, yakni dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Telah disusunnya draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Buku I dan Buku II yang memuat kerangka regulasi pada tiap-tiap bidang (Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN), serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5/2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019.</p>', '', 'Selasa', '2014-10-28', '11:41:43', '1414471303.jpg', '', '', '', '8DCA233B', 'Y', 0, 91, 0, '(background-study)-FINAL-Background-Study edit-15 Juli 2014.pdf', 'Y', ''),
  	(65, '', 'Profil', '', 'profil', '<h3>TUGAS POKOK & FUNGSI</h3>\r\n<p>\r\nSesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.<br />\r\n \r\n \r\n<b>Pasal 547</b>\r\n\r\n<br />\r\nStaf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.</p>\r\n', '', 'Jumat', '2014-10-10', '10:31:30', '', '', '', '', '3FBED036', 'Y', 0, 84, 0, '', 'N', ''),
  	(67, '', 'Personil', '', 'personil', '', '', 'Kamis', '2014-10-16', '16:05:22', 'personil copy.png', '', '', '', '9678C504', 'Y', 0, 86, 0, '', 'N', ''),
  	(68, '', 'Rapat Persiapan Trilateral Meeting KR dalam RPJMN 2015-2019', '', 'rapat-persiapan-trilateral-meeting-kr-dalam-rpjmn-2015-2019', '<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pada hari kamis, 23 Oktober 2014 diadakan Rapat Persiapan Trilateral Meeting Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015-2019 yang mengundang seluruh direktorat sektor di bappenas bersama perwakilan dari BPHN dan Ditjen PP.&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;pada rapat tersebut dibahas mengenai latar belakang diadakannya trilateral meeting yakni, RPJMN Teknokratik 2015-2019 telah memasukan Kerangka Regulasi sebagai salah satu <span style="text-decoration: underline;">delivery mechanism</span> untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan sebagai pemenuhan Tahap III RPJPN.&nbsp;</p>\r\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Maksud diadakan trilateral meeting nantinya ialah&nbsp;<span>meningkatkan&nbsp;</span><span>kualitas&nbsp;</span><span>pengelolaan&nbsp;</span><span>regulasi&nbsp;</span><span>(regulatory management)&nbsp;</span><span>dan dalam jangka menengah untuk mengendalikan kuantitas regulasi, dan juga tujuan dari trilateral meeting tersebut adalah untuk membangun kesepakatan antara masing - masing pihak untuk mewujudkan kebijakan dan regulasi yang lebih berkualitas dan proposional sehingga lebih mampu mendukung penyelenggara Negaa yang efisien.</span></p>\r\n<p><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p>', '', 'Jumat', '2014-10-23', '11:38:10', '1414118405.jpg', '', '', '', '8FF4B784', 'Y', 0, 82, 0, '(rapat-persiapan-trilateral-meeting-kr-dalam-rpjmn-2015-2019)-bahan web trilateral.pdf', 'Y', 'Trilateral Meeting, KR'),
  	(89, '', 'RAN PK - STRANAS PK - RAD PK', '', 'ran-pk---stranas-pk---rad-pk', '<p align="justify">Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 (Inpres No. 5 Tahun 2004) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, telah disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004-2009, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai stakeholders yang terkait. Apa yang tertuang di dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 memberikan implikasi bahwa kita semua mempunyai tanggung jawab bersama untuk melaksanakan RAN PK secara konsisten dan konsekuen serta yang terpenting adalah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari pelaksanaan rencana aksi tersebut.</p>\r\n<p align="justify">Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan RAN PK selain diinstruksikan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, RAN PK diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, dan dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun untuk kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaaan jangka menengah maupun tahunan. Dengan demikian, pelaksanaan RAN PK menjadi tanggungjawab semua instansi/lembaga/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.</p>\r\n<p align="justify">Untuk mendorong percepatan pemberantasan korupsi di daerah, dokumen RAN PK disosialisasikan ke daerah-daerah. Selanjutnya pemerintah daerah dengan komitmen yang tinggi merumuskannya ke dalam suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang secara subtantif berisi langkah-langkah/upaya kongkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi. RAD PK merupakan dokumen penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.Upaya-upaya tersebut, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi. Sejak tahun 2006-2010, Bappenas telah memfasilitasi penyusunan RAD PK di 22 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota. Beberapa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memang telah menjabarkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Penjabaran tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota, namun dilihat dari persentase dapat dikatakan masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah di Indonesia.</p>\r\n<center><strong>Tabel</strong></center><center><strong>Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Fasilitasi Penyusunan RAD PK</strong></center>\r\n<table border="1">\r\n<tbody>\r\n<tr><th width="100"><strong>Tahun</strong></th><th align="center"><strong>Judul Kegiatan</strong></th></tr>\r\n<tr><th><strong>Tahun 2005</strong></th>\r\n<td align="left" valign="top"><strong>Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK</strong><ol type="1">\r\n<li>Banjarmasin</li>\r\n<li>Medan</li>\r\n<li>Surabaya</li>\r\n<li>Makassar</li>\r\n<li>Manado</li>\r\n<li>Padang</li>\r\n</ol></td>\r\n</tr>\r\n<tr><th><strong>Tahun 2006</strong></th>\r\n<td align="left" valign="top"><strong>Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK<br /></strong><ol type="1">\r\n<li>Bali</li>\r\n<li>Nanggroe Aceh Darussalam</li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Kepulauan Bangka Belitung (2009)</span></li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Jawa Tengah</span></li>\r\n<li>Papua</li>\r\n<li>Sulawesi Tenggara</li>\r\n<li>DI. Yogyakarta</li>\r\n<li>Kepulauan Riau</li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Sulawesi Selatan (2009)</span></li>\r\n<li>Kalimantan Tengah</li>\r\n</ol></td>\r\n</tr>\r\n<tr><th><strong>Tahun 2007</strong></th>\r\n<td align="left" valign="top"><strong>Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK</strong><ol type="1">\r\n<li>Kalimantan Barat</li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Kalimantan Timur (2008)</span></li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Jawa Barat (2008)</span></li>\r\n</ol></td>\r\n</tr>\r\n<tr><th><strong>Tahun 2008</strong></th>\r\n<td align="left" valign="top"><strong>Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK</strong><ol type="1">\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Jawa Timur (2009)</span></li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Riau (2010)</span></li>\r\n<li>Nusa Tenggara Barat</li>\r\n<li>Gorontalo</li>\r\n</ol><strong>Penyusunan RAD PK dan Survey Persepsi Masyarakat (CRC) di Kab/Kota</strong><ol type="1">\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Kab. Pemalang (2007) - IMB</span></li>\r\n<li>Kab. Indramayu - IMB</li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Kota Magelang (2007) - IMB</span></li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Kab. Jembrana (2007) - Pertanahan</span></li>\r\n<li>Kota Denpasar</li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Kota Bandung (2008) - Pendidikan</span></li>\r\n</ol><strong>Inisiatif Daerah</strong>\r\n<ul>\r\n<li>Kepulauan Bangka Belitung (lanjutan)</li>\r\n<li>Kab. Kutai Barat</li>\r\n</ul>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n<tr><th><strong>Tahun 2009</strong></th>\r\n<td align="left" valign="top"><strong>Konsultasi dan Kampanye Publik RAN PK serta Penyusunan RAD PK</strong><ol type="1">\r\n<li>Sulawesi Tengah (2010)</li>\r\n<li>DKI Jakarta</li>\r\n<li>Jambi</li>\r\n</ol><strong>Review Pelaksanaan RAD PK</strong><ol type="1">\r\n<li>Jawa Tengah</li>\r\n<li>Bali</li>\r\n<li>Nanggroe Aceh Darussalam</li>\r\n<li>Kalimantan Timur</li>\r\n<li>Sulawesi Selatan</li>\r\n</ol><strong>Inisiatif Daerah</strong>\r\n<ul>\r\n<li>Sumatera Selatan (2010)</li>\r\n<li>Kota Probolinggo (2009)</li>\r\n</ul>\r\n</td>\r\n</tr>\r\n<tr><th><strong>Tahun 2010</strong></th>\r\n<td align="left" valign="top"><strong>Fasilitasi Penyusunan RAD PK (inisiatif daerah)</strong><ol type="1">\r\n<li>Provinsi Jawa Barat (lanjutan)</li>\r\n<li><span style="color: #ff0000;">Kabupaten Rokan Hulu</span></li>\r\n<li>Kota Pagar Alam</li>\r\n<li>Provinsi Lampung (lanjutan)</li>\r\n</ol><strong>Review Pelaksanaan RAD PK di Kabupaten/Kota</strong><ol type="1">\r\n<li>Kota Probolinggo</li>\r\n<li>Kabupaten Pemalang</li>\r\n<li>Kabupaten Jembrana</li>\r\n</ol><strong>Kerjasama dengan Kemitraan</strong><ol type="1">\r\n<li>Kota Bandung</li>\r\n<li>Kota Denpasar</li>\r\n<li>Kota Makassar</li>\r\n</ol></td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n<p align="justify"><strong>Keterangan:</strong>&nbsp;Daerah yang berwarna&nbsp;<span style="color: #ff0000;">merah</span>&nbsp;telah menuangkan RAD PK ke dalam Peraturan Kepala Daerah dengan isu yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang ditentukan oleh stakeholder di daerah.<br /><br /></p>\r\n<p align="justify">Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan bahwa salahsatu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana pembangunan, baik pada tingkatan kementerian/lembaga di pusat maupun pemerintah daerah, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat diintegrasikan dengan penyusunan rencana strategis di kementerian/lembaga di tingkat pusat serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing dan masyarakat pada umumnya.<br /><br />Di tengah pelaksanaan RAN PK, Pemerintah Indonesia meratifikasi&nbsp;<em>United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)</em>&nbsp;melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sebagai konsekuensinya, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah menghasilkan Stranas PK 2010-2025 yang lebih komprehensif yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh&nbsp;<em>stakeholders</em>. Stranas PK 2010-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi konsolidasi demokrasi, keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan. Stranas PK 2010-2025 dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintah.&nbsp;</p>', '', 'Jumat', '2012-05-02', '11:12:47', '1417147967.jpg', '', '', '', 'AC402E27', 'Y', 0, 87, 0, '', '', ''),
  	(87, '', 'PROGRESS PENGEMBANGAN REFORMASI DAN KERANGKA REGULASI', '', 'progress-pengembangan-reformasi-dan-kerangka-regulasi', '', '', 'Jumat', '2014-10-31', '09:54:52', '', '', '', '', '0551C0FA', 'Y', 0, 91, 0, '(progress-pengembangan-reformasi-dan-kerangka-regulasi)-PROGRESS PENGEMBANGAN RR DAN KR - BAPPENAS.pdf', '', ''),
  	(88, '', 'SIKLUS PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBENTUKAN REGULASI', '', 'siklus-perumusan-kebijakan-dan-pembentukan-regulasi', '', '', 'Jumat', '2014-10-31', '09:55:21', '', '', '', '', 'C2E4D7D7', 'Y', 0, 91, 0, '(siklus-perumusan-kebijakan-dan-pembentukan-regulasi)-Siklus atau Proses Perumusan Kebijakan dan Regulasi - BAPPENAS.pdf', '', ''),
  	(91, '', 'Trilateral Meeting Kerangka Regulasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak', '', 'trilateral-meeting-kerangka-regulasi-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak', '<p dir="ltr">Pada hari senin Direktorat Analisa Peraturan Perundang Undangan Bappenas mengadakan pertemuan Trilateral Meeting Kerangka Regulasi untuk 4 Kementerian terakhir. Salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p>\r\n<p dir="ltr">Ada beberapa regulasi yang diusulkan oleh kementerian PPPA, salah satunya ialah RUU tentang kesetaraan Gender, Revisi UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan ada juga beberapa RPP yang diusulkan untuk dibahas di Prolegnas. &nbsp;&nbsp;</p>', '', 'Jumat', '2014-11-24', '14:02:44', '1417158164.jpg', '', '', '', 'D71FFEA5', 'Y', 0, 82, 0, '(trilateral-meeting-kerangka-regulasi-kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak)-TMKR PPPA.pdf', '', ''),
  	(92, '', 'Trilateral Meeting Kerangka Regulasi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup', '', 'trilateral-meeting-kerangka-regulasi-kementerian-kehutanan-dan-lingkungan-hidup', '<p dir="ltr">Pada hari senin Direktorat Analisa Peraturan Perundang Undangan Bappenas mengadakan pertemuan Trilateral Meeting Kerangka Regulasi untuk 4 Kementerian terakhir. Salah satunya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pertemuan kali ini adalah lanjutan dari petemuan sebelumnya yang hanya dihadiri oleh bagian kehutanan saja.</p>\r\n<p dir="ltr">Ada beberapa regulasi yang diusulkan oleh kementerian Kehutanan &amp; LH, salah satunya ialah Revisi UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumbe daya hayati dan ekosistem ada juga beberapa RPP dan RPERPRES yang diusulkan untuk dibahas di Prolegnas. &nbsp;&nbsp;</p>', '', 'Jumat', '2014-11-24', '14:11:35', '1417158451.jpg', '', '', '', 'CC056FF2', 'Y', 0, 82, 0, '(trilateral-meeting-kerangka-regulasi-kementerian-kehutanan-dan-lingkungan-hidup)-TMKR JANGKA MENENGAH_6 nov 2014_Kementerian LH dan Kehutana _1_.pdf', '', ''),
  	(95, '', 'FGD Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup', '', 'fgd-penyusunan-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-tahun-2015-sektor-kehutanan-dan-lingkungan-', '<p dir="ltr">Pada tanggal 12 Janurai 2015 Direktorat Analisa Peraturan Perundang Undangan Bappenas mengadakan FGD tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 untuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Acara tersebut dihadiri oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu sendiri dan juga dihadiri pula oleh&nbsp;<span>Direktorat<span>&nbsp;Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas</span>, Direktorat <span>Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas</span>, Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Ikatan Notaris Indonesia dan WALHI.</span></p>\r\n<p dir="ltr"><span>Acara ini bertujuan untuk membahas permasalahan pada sektor tertentu yang perlu menjadi perhatian serius dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, mereview atau menyempurnakan usulan aksi PPK yang telah diajukan oleh Kementerian / Lembaga pada sektor tertentu, dan juga merumuskan agenda aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2015. Diharapkan dengan dilaksanakan acara ini <em>Output&nbsp;</em>yang dihasilkan ialah kesepakatan tentang isu prioritas yang perlu didorong menjadi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, dan juga disepakatinya rumusan Aksi&nbsp;Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam format 5 kolom.</span></p>\r\n<p dir="ltr"><span>Dalam diskusi kali ini muncul pertanyaan apa saja yang akan dilakukan untuk meminimalisir korupsi di lingkungan lingkungan hidup dan tata ruang, dan juga bagaimana penerapan sanksinya dalam lingkungan Tata Ruang dan Pertanahan?</span></p>\r\n<p dir="ltr"><span>Perwakilan dari KPK menjelaskan bahwa sudah ada Nota Kesepakatan bersama (NKB) dengan 10 Kementerian / Lembaga terkait percepatan pembukaan hutan d Indonesia. Ada 3 hal yang terdapat di dalam NKB tersebut antara lain: 1. Bagaimana masalah teknisnya, 2. harmonisasinya seperti apa, 3. bagaimana rekonsiliasi konfilik di lingkungan Tata Ruang dan Pertanahan. Mereka juga memberi saran bahwa perlu dicermati kembali database dari masing - masing Kementerian/ Lembaga mengingat adanya perubahan struktur Kementerian. &nbsp;Isu prioritas yang diajukan olek KPK antara lain:</span></p>\r\n<p>&ndash;&nbsp; Penyelesaian konflik tata ruang</p>\r\n<p>&ndash;&nbsp; Politik Hukum Tata Ruang</p>\r\n<p>&ndash;&nbsp; One Map Policy</p>\r\n<p>&ndash;&nbsp; Reformasi Regulasi &ndash; UU Sumber Daya Alam</p>\r\n<p>&ndash;&nbsp; Penegakan Hukum</p>\r\n<p>&ndash;&nbsp; Keterbukaan Informasi Penataan Ruang, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Informasi Tanah Terlantar)</p>\r\n<p dir="ltr"><span>&nbsp;</span></p>', '', 'Rabu', '2015-01-12', '11:04:33', '1421208273.jpg', '', '', '', 'DF986C9F', 'Y', 0, 87, 0, '(fgd-penyusunan-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-tahun-2015-sektor-kehutanan-dan-lingkungan-hidup)-Narasi FGD 12 Januari 2015.pdf', 'Y', ''),
  	(103, '', 'Buku I RKP 2015 ', '', 'buku-i-rkp-2015-', '', '', 'Selasa', '2015-01-19', '11:46:18', '1421729178.png', '', '', '', 'CC59ACA1', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-i-rkp-2015-)-RKP Buku I.pdf', '', ''),
  	(104, '', 'Buku II RKP 2015', '', 'buku-ii-rkp-2015', '', '', 'Selasa', '2015-01-19', '11:47:13', '1421729233.png', '', '', '', '507936F9', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-ii-rkp-2015)-RKP Buku II.pdf', '', ''),
  	(105, '', 'Buku III RKP 2015', '', 'buku-iii-rkp-2015', '', '', 'Selasa', '2015-01-20', '11:48:19', '1421729282.png', '', '', '', '7B33171C', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-iiirkp-2015)-RKP Buku III.pdf', '', ''),
  	(106, '', 'Finalisasi Aksi PPK 2015', '', 'finalisasi-aksi-ppk-2015', '<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Pada tanggal 2 Febuari 2015, Direktorat Analisa Peraturan Perundang Undangan mengadakan pertemuan guna membahas draft aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk tahun kegiatan 2015. Pada acara tersebut dihadiri oleh seluruh Kementerian &amp; Lembaga agar dapat berdiskusi bersama membahas aksi tersebut.</p>\r\n<p style="text-align: justify;">Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan&nbsp;Stranas PPK, yang dimulai dengan Inpres No. 9 Tahun 2011,&nbsp;Inpres No. 17 Ta h u n 2011, Inpres No. 1 Ta h u n 2013, dan InpresInpres No. 17 Ta h u n 2011, Inpres No. 1 Ta h u n 2013, dan Inpres&nbsp;No. 2 Tahun 2014.</p>\r\n<p style="text-align: justify;">Draft Aksi PPK 2015 ini memiliki beberapa sumber antara lain:</p>\r\n<p>1. RPJMN&nbsp;2015â€2019;<br />2 Review pelaksanaan Aksi PPK Tahun sebelumnya (2013 2014)2. Review&nbsp;pelaksanaan&nbsp;Aksi&nbsp;PPK&nbsp;Ta h u n &nbsp;sebelumnya&nbsp;(2013&nbsp;â€ 2014);&nbsp;<br />3. Usulan&nbsp;Kementerian/Lembaga;&nbsp;<br />4. Usulan&nbsp;masyarakat&nbsp;sipil&nbsp;dan&nbsp;organisasi&nbsp;profesi;&nbsp;<br />5. Rekomendasi&nbsp;hasil&nbsp;review&nbsp;UNCAC;<br />6. Rekomendasi&nbsp;forum&nbsp;anti&nbsp;korupsi;&nbsp;<br />7. Buku&nbsp;putih&nbsp;KPK;<br />8. Masukan lainnya yang relevan dan signifikan, misalnya: masukan&nbsp;Ditsektor Bappenas, Rekomendasi SPAK</p>', '', 'Selasa', '2015-02-02', '10:15:17', '1422933317.jpg', '', '', '', 'FF564CD6', 'Y', 0, 87, 0, '(finalisasi-aksi-ppk-2015)-finalisasi aksi 2015_02Feb2015 (1).pdf', 'Y', ''),
  	(107, '', 'Rapat Koordinasi Penyusunan Kerangka Regulasi dalam RKP 2016', '', 'rapat-koordinasi-penyusunan-kerangka-regulasi-dalam-rkp-2016', '<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Pimpinan Rapat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; Dr. Diani Sadiawati, SH, LL.M (</strong><strong>Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Bappenas)</strong></p>\r\n<p><strong>Peserta Rapat&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :D</strong><strong>ihadiri 54 K/L dengan peserta dengan&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">+</span> 200 peserta</strong></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">PEMBUKAAN RAPAT DAN PAPARAN</span></strong></p>\r\n<p><span style="text-decoration: underline;">Pimpinan Rapat</span></p>\r\n<ul>\r\n<li>Dengan membuat Kerangka Regulasi bertujuan untuk efisiensi alokasi anggaran.</li>\r\n<li>Sasaran RPJMN disesuaikan dengan RPJPN, visi misi Presiden (Nawacita) dan Quick Wins.</li>\r\n<li>Bappenas ingin mencontoh negara Korea Selatan dalam hal efisiensi dan simplifikasi regulasi(memotong (<em>guillotine</em>) 50% regulasinya pada tahun 1998 dan akhir-akhir ini memangkas 80% regulasi di bidang ekonomi)</li>\r\n<li>Ego sektoral masih menjadi kendala dalam efisiensi dan simplifikasi regulasi di Indonesia</li>\r\n<li>Untuk kebutuhan regulasi tahunan harusdisesuaikan dengan RPJMN untuk mendukung cita-cita Presiden (Nawacita).</li>\r\n<li>Pengembangan dan pemanfaatanF8K (format 8 Kolom) untuk memantau proses penyusunan regulasi dari masing-masing K/L oleh BPHN bekerjasama dengan Bappenas adalah salah satu upaya menertibkan/mendisiplinkan perencanaan pembentukan regulasi.</li>\r\n<li>Melibatkan Stakeholder terkait dengan tujuan mempertajam dan meningkatkan kualitas regulasi yang akan dibuat.</li>\r\n<li>Melibatkan juga BPHN untuk proses <em>debottle necking</em> ketika menemukan kendala dalam proses penyusunan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi (UU, RPP, RPerpres).</li>\r\n<li>Tujuan Kerangka Regulasiadalah memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur.</li>\r\n<li>Kedepannya hal yang perlu didorong adalam dalampengajuan suatu RUU harus melalui proses evaluasi yang tepat. Seringkali terlalu reaktif dalam merespon suatu rancangan sehingga tidak melihat regulasi yang sudah ada dan akhirnya terjadi duplikasi atau bahkan menjadi tidak berdaya laku dan berdaya guna. Selain itu juga masih banyak terdapat duplikasi regulasi karena dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan masing-masing Kementerian/Lembaga.</li>\r\n<li>Komunikasi dan koordinasi antara Biro Perencanaan, Biro Hukum dan unit kerja susbtansi harus berjalan lebih baik.</li>\r\n<li>Melakukan koordinasi antar Kementerian dalam hal pemetaan bentrokan kepentingan dari masing-masing Kementerian untuk meminimalisir ego&nbsp; sektoral.</li>\r\n<li>Hasil trilateral meeting KR :\r\n<ul>\r\n<li>Simplifikasi 3 RAN : RANHAM, RAN Disabilitas, RAN A2J. Sudah dalam proses finalisasi menjadi RANHAM Indonesia Tahun 2015-2019 yang ditargetkan pada awal Februari sudah disampaikan kepada Presiden dan akan dimonitoring dengan menggunakan F8K</li>\r\n<li>Lembaga pembiayaan : 2 RUU yang sama diusulkan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan, disimplifikasi menjadi RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia</li>\r\n<li>Bappenas sudah berkoordinasi dengan OECD di Paris terkait langkah-langkah simplifikasi regulasi di beberapa negara. OECD bersedian dan pada bulan Maret akan mengundang 6 negara untuk <em>sharing</em> keberhasilan simplifikasi regulasi yang sudah dilakukan</li>\r\n<li>Regulasi diharapkan bisa menjadi faktor pengintegrasi</li>\r\n<li>Bappenas bersama Kementerian Hukum dan HAM akan menyiapkan rambu-rambu penyusunan Peraturan Menteri karena banyak Peraturan Menteri yang menjadi kendala, sehingga hal ini menjadi perhatian Tim Pengarah</li>\r\n<li>Koordinasi penting, sehingga ego sektoral harus dihilangkan</li>\r\n</ul>\r\n</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Pak Agus Subandrio - Kapusren Legislasi BPHN (Kementerian Hukum dan HAM)</p>\r\n<ul>\r\n<li>Apresiasi atas dukungan K/L dalam penyusunan prolegnas versi pemerintah</li>\r\n<li>Mekanisme penyusunan prolegnas sampai detik terakhir dikawal oleh Tim Pengarah yang terdiri dari :</li>\r\n</ul>\r\n<ol>\r\n<li>Bappenas</li>\r\n<li>Kemendagri</li>\r\n<li>Kemenkumham</li>\r\n<li>Setneg</li>\r\n<li>Kemenkeu</li>\r\n</ol>\r\n<ul>\r\n<li>Perkembangan proses Prolegnas saat ini sudah sampai di Badan Legislatif DPR</li>\r\n<li>Baleg juga mengharapkan kedepannya ada simplifikasi pada regulasi dan menganggap bahwa simplifikasi adalah hal yang penting.</li>\r\n<li>Perubahan prolegnas terjadi pada 2 Januari 2015 setelah Presiden bertemu DPD, perubahan dari versi pemerintah sedang berproses di DPR melalui Baleg. Perubahan terjadi karena sudah di bawah kewenangan Presiden, sehingga diluar kewenangan Tim Pengarah</li>\r\n<li>Perkembangan pembahasan di Baleg, diharapkan ada simplifikasi regulasi dari sisi pemerintah misalnya untuk :</li>\r\n</ul>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RUU PAS dan RUU Pemindahan Narapidana Internasional</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RUU Karantina Kesehatan</p>\r\n<ul>\r\n<li>Kebiasaan selama ini jika ada regulasi yang bukan digagas oleh K/L (Pemerintah) selalu terkesan enggan dalam membahasnya.</li>\r\n<li>Bila di luar Kementerian ada Trilateral antar Kementerian maka di internal Kementerian harus juga melaksanakan trilateral antara biro hukum, biro perencanaan dan unit substansi terkait untuk membahas apa saja yang akan diajukan pada RKP 2016.</li>\r\n<li>Perlunya perbaikan mekanisme koordinasi di internal K/L dari level staf hingga pimpinan.</li>\r\n<li>Kami menyambut baik adanya program ini sehingga memudahkan dalam proses penyusunan RUU, RPP dan RPerpres.</li>\r\n<li>BPHN sedang melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang ada sejak zaman kolonial</li>\r\n<li>K/L harus mempersiapkan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :</li>\r\n</ul>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NA</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; surat penyelarasan</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; draft RUU</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; harmonisasi RUU</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PAK</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; telah selesai di harmonisasikan</p>\r\n<ul>\r\n<li>Terkait persyaratan tersebut, BPHN siap membantu karena di BPHN ada pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, tetapi terkait substansi harus dengan dukungan K/L.</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DISKUSI</span></strong></p>\r\n<p>Farid Efendi - KPPU</p>\r\n<ul>\r\n<li>Konsep penataan Kerangka Regulasi ==&gt; Dalam membuat Kerangka Regulasi pasti merefer kepada visi dan misi. Saat ini visi dan misi sudah terkonsentrasi pada visi dan misi Presiden sehingga masing-masing K/L tidak lagi berlomba-lomba unjuk visi misi karena semua harus sejalan dengan RPJMN. Akan tetapi sampai saat ini belum ada produk hukum yang menyatakan kesahihan statement terkait visi misi tersebut.</li>\r\n<li>Ego sektoral ==&gt; Konsep perencanaan kita berangkat dari perencanaan berbasis organisasi. Pada pelaksanaannya sering terjadi intersepsi di dalam tubuh K/L dengan menganggap unitnya masing-masing penting sehingga timbul inefisiensi dari benturan ego sektoral. Siapa yang menjadi penengah jika hal tersebut terjadi?</li>\r\n<li>Prinsip Kerangka Regulasi adalah setiap Regulasi yang dibuat harus sejalan dengan RPJMN. Bagaimana <em>benchmark</em> bagi kami dalam menyusun KR?</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Mulyono Samsuar - BPPT</p>\r\n<ul>\r\n<li>Usulan ==&gt; Apakah Inpres dan Perpres berlaku hanya semasa jabatan Presiden yang bersangkutan? Apa masih berlaku ketika terjadi pergantian Presiden.</li>\r\n<li>Melakukan review pada Permen agar jangan masa berlakunya tidak sampai lebih dari 5 tahun. Ada kemungkinan Permen tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan.</li>\r\n</ul>\r\n<p>Lucky Permana - BPS</p>\r\n<ul>\r\n<li>Alur penyusunan KR ==&gt; Saya perhatikan bahwa alur ini panjang prosesnya. Bagaimana koordinasi dengan K/L jika penyusunan KR yang memakan waktu lebih dari satu tahun?</li>\r\n<li>Renstra K/L ==&gt; Kondisi Renstra setelah keluar RPJMN 2015-2019 adalah menyesuaikan RPJMN tersebut. Bagaimana jika Renstra dari K/L&nbsp; belum termasuk dalam RPJMN? Apakah harus menunggu Renstra berikutnya atau bagaimana?</li>\r\n</ul>\r\n<p>Darmawel - BNN</p>\r\n<ul>\r\n<li>Terkait pernyataan Presiden terkait darurat narkoba, sudah ditindaklunuti dengan rapat-rapat koordinasi diantara K/L dan Pemda. Apakah dimungkinkan mengajukan Perpres tentang Darurat Narkoba saat ini?</li>\r\n<li>Tumpang tindih ==&gt; Ada kasus Permen dalam satu instansi yang tumpang tindih. Bagaimana cara untuk meminimalisir hal tersebut?</li>\r\n<li>Ada peraturan di bawah Undang-undang yang mengalahkan Undang-undang itu sendiri seperti Undang-undang khusus. Ada juga Perpres yang mengalahkan Undang-undang. Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini?</li>\r\n<li>Lebih baik tidakhanya memberikan punishment kepada K/L, namun juga reward untuk K/L yang berprestasi.</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Erny - Kemendagri</p>\r\n<ul>\r\n<li>Bagaimana penuangan visi misi di Renstra K/L jika tidak boleh lagi ada visi misi K/L? Padahal dalam pedoman penyusunan Renstra K/L sesuai dengan Permen PPN masih ada visi misi K/L</li>\r\n<li>Karena adanya perubahan SOTK Kementerian Dalam Negeri banyak kegiatan yang berpindah, bagaimana menampungnya dalam RKP?</li>\r\n<li>Terkait program generik, dengan struktur Kementerian Dalam Negeri yang baru untuk program generik Litbang dan Itjen turun juga ke daerah, siapa yang bisa menentukan untuk program generik bisa langsung ke daerah atau tidak? Apa dasar hukumnya?</li>\r\n<li>Dalam revisi RKP, apa yang ada di RPJMN dengan usulan Kementerian Dalam Negeri belum sinkron, bagaimana mengatasinya?</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">JAWABAN/TANGGAPAN</span></strong></p>\r\n<p>Pimpinan Rapat</p>\r\n<ul>\r\n<li>Terkait tidak ada visi misi K/L hanya ada visi misi Presiden, visi misi K/L harus mengarah pada visi misi Presiden.</li>\r\n<li>K/L harus tetap mengacu pada UU SPPN yang masih berlaku, sehingga K/L harus mensejalankan Renstra K/L dengan RPJMN yang sudah memuat visi misi Presiden (nawacita dan <em>quickwins</em>)</li>\r\n<li>Lembaga Kepresidenan akan memantau 400 indikator dalam RPJMN yang sesuai dengan nawacita</li>\r\n<li>Ego sektoral terkait dengan perencanaan berbasis organisasi di dalam unit internal K/L harus ditengahi oleh Pimpinan.</li>\r\n<li>Konsekuensi dari menjadi seorang PNS adalah harus melayani, <em>reward</em> akan diperoleh dengan dilakukannya efisiensi. Terkait <em>reward</em> anggaran akan dibicarakan dengan K/L terkait</li>\r\n<li>UU dan mengalahkan UU, Permen mengalahkan UU, merupakan permasalahan dalam regulasi karena masing-masing K/L membuat regulasi sendiri-sendiri</li>\r\n<li>Terkait simplifikasi regulasi, sudah dibuat mekanismenya</li>\r\n<li>Terkait Permen, dalam penyusunannya harus melibatkan K/L lain yang terkait</li>\r\n<li>Jika KR tidak ada dalam RPJMN dan Prolegnas dalam UU 12/2011 pasal 18 disebutkan ada urgensi nasional, dimana K/L harus membuktikan KR yang diusulkan benar-benar <em>urgent</em> secara nasional dan didiskusikan melalui Komite Regulasi</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Pak Asep, Dit. OTDA:</p>\r\n<ul>\r\n<li>Pembagian kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, kota jelas dalam batang tubuh UU 23/2014.</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Kapusren BPHN:</p>\r\n<ul>\r\n<li>Terkait tumpang tindih regulasi, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan biro hukum di K/L melakukan juga untuk regulasi yang terkait dengannya, BPHN akan bersurat kepada K/L terkait hal tersebut</li>\r\n<li>Harmonisasi yang dilakukan di Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM hanya untuk UU, PP, dan Perpres, sedangkan untuk Peraturan Menteri Ditjen PP hanya melakukan pengundangan tanpa boleh melihat substansinya</li>\r\n<li>Akan dibangun sistem untuk menghindari tumpang tindih regulasi</li>\r\n</ul>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Pimpinan Rapat:</p>\r\n<ul>\r\n<li>Simplifikasi di lingkungan internal K/L penting, dengan tahapan :</li>\r\n</ul>\r\n<p>&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; inventarisasi regulasi</p>\r\n<p>&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; identifikasi masalah dan stakeholders</p>\r\n<p>&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; evaluasi regulasi bermasalah</p>\r\n<p>&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cabut/revisi/pertahankan?</p>\r\n<ul>\r\n<li>Regulasi harus sesuai dengan pencapaian kebijakan, bukan hanya mencermintan kewenangan K/L</li>\r\n<li>Belajar dari reformasi regulasi di Korea, K/L harus me-<em>review</em> sendiri regulasinya dan jika terkait dengan K/L lain harus berkoordinasi</li>\r\n<li>Tugas utama Bappenas adalah mensinergikan kebijakan dan regulasi</li>\r\n<li>Reformasi regulasi membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama tetapi harus dimulai dari sekarang.</li>\r\n<li>Selama ini Bappenas tidak dilibatkandalam pembahasan regulasi, sehingga dalam pembahasan regulasi kedepan perlu adanya keterlibatan direktorat sektor di Bappenas.</li>\r\n</ul>\r\n<p>K/L sudah harus mempersiapkan untuk perencanaan tahun 2016 dan upaya serta <em>ownership</em> perlu dibangun bersama baik diinternal maupun eksternal dalam kerangka sinergi K/L untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional.</p>', '', 'Kamis', '2015-02-04', '10:13:29', '1423105745.jpg', '', '', '', '14804E36', 'Y', 0, 82, 0, '(rapat-koordinasi-penyusunan-kerangka-regulasi-dalam-rkp-2016)-Bahan rapat KR.zip', 'Y', ''),
  	(96, '', 'Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionalatauBadan Perencanaan Pembangunan Nasional', '', 'pedoman-pelaksanaan-tata-naskah-dinas-di-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasionalataubadan-peren', '', '', 'Senin', '2015-01-16', '16:59:57', '', '', '', '', '7EC49566', 'Y', 0, 91, 0, '(pedoman-pelaksanaan-tata-naskah-dinas-di-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasionalataubadan-perencanaan-pembangunan-nasional)-Permen PPN 8 Tahun 2014_2.pdf', '', ''),
  	(98, '', ' Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015 - 2019', '', '-background-study:-pengintegrasian-kerangka-regulasi-dalam-rpjmn-2015---2019', '<p>Dalam rangka upaya untuk mensinergikan UU No. 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No. 12 Th 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diharapkan upaya yang dilakukan dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum dan mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui regulasi yang tertib dan berkualitas.</p>\r\n<p>&ldquo;&nbsp;<em>Background Study&nbsp;</em>Pengintegrasian Kerangka regulasi dalam Draft RPJMN 2015-2019&rdquo; ini bertujuan untuk&nbsp; mengetahui apakah kerangka regulasi yang selama ini dibentuk telah sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan di segala bidang; mengidentifikasi kerangka, regulasi apa saja yang masih diperlukan atau disempurnakan untuk mendukung pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan; memberi arah dan landasan kegiatan penyelenggaraan negara dan pembangunan, berupa indikasi dan arah kerangka regulasi yang akan dilaksanakan&nbsp; dalam kurun waktu lima tahun ke depan; dan menyusun konsep kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.</p>\r\n<p>Salah satu dasar penyusunan Prolegnas adalah perlu mendasarkan pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMN, dan RKP, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehubungan dengan hal itu, saat ini upaya pengintegrasian tersebut dilakukan dengan penyusunan Kerangka Regulasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Kerangka Regulasi telah terintegrasi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 dan Perpres No. 43 Tahun 2014 tentang RKP 2015.</p>\r\n<p>Hal-hal yang dikembangkan saat ini dan mendapatkan perhatian serius pada RPJMN 2015-2019 adalah terkait dengan mekanisme pelaksanaan (<em>delivery mechanism</em>) yang akan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah direncanakan.</p>\r\n<p>Jika pada RPJMN sebelumnya yang menjadi perhatian hanya pada penyediaan dana pembangunan yang terbatas, maka pada RPJMN yang akan datang kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan akan mendapatkan prioritas perhatian. Hal ini dilakukan mengingat berdasarkan pengalaman selama ini, keberhasilan pelaksanaann kebijakan dan program-program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh apakah programnya baik dan tersedia dana pembangunan yang memadai, tetapi seringkali juga ditentukan oleh kerangka regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Sebaliknya juga sering terjadi kasus terlalu banyaknya regulasi (<em>over regulated</em>) sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan ketidak efektifan pelaksanaan pembangunan.</p>\r\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan sangat dibutuhkan karena kerangka regulasi bertujuan untuk:</p>\r\n<ol>\r\n<li>Mengarahkan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan;</li>\r\n<li>Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan</li>\r\n<li>Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan.</li>\r\n</ol>\r\n<p>Hal ini merupakan hal yang cukup signifikan, karena peran dari rekomendasi&nbsp;&nbsp;<em>Background Study</em>&nbsp;hingga saat ini, berkontribusi dalam mendorong terintegrasinya Kerangka Regulasi ke dalam berbagai proses penyusunan perencanaan pembangunan, yakni dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Telah disusunnya draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Buku I dan Buku II yang memuat kerangka regulasi pada tiap-tiap bidang (Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN), serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 5/2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019.</p>', '', 'Senin', '2014-10-23', '17:11:47', '1421662307.jpg', '', '', '', '6F5F1206', 'Y', 0, 82, 0, '(-background-study:-pengintegrasian-kerangka-regulasi-dalam-rpjmn-2015---2019)-FINAL-Background-Study_edit-15_Juli_2014.pdf', 'Y', ''),
  	(99, '', 'Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019', '', 'buku-i-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019', '', '', 'Kamis', '2015-01-19', '16:38:18', '1421728421.png', '', '', '', 'E1A10428', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-i-rancangan-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019)-BUKU I RPJMN 2015-2019.pdf', '', ''),
  	(100, '', 'Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019', '', 'buku-ii-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019', '', '', 'Kamis', '2015-01-19', '16:38:03', '1421728451.png', '', '', '', '6E8A4EF2', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-ii-rancangan-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019)-BUKU II RPJMN 2015-2019.pdf', '', ''),
  	(101, '', 'Buku III Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019', '', 'buku-iii-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019', '', '', 'Kamis', '2015-01-19', '16:37:46', '1421728462.png', '', '', '', '04F5A38D', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-iii-rancangan-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019)-BUKU III RPJMN 2015-2019.pdf', '', ''),
  	(102, '', 'FGD Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Sektor Pengadaan Barang dan Jasa', '', 'fgd-penyusunan-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-tahun-2015-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa', '<p dir="ltr">Pada tanggal 15 Janurai 2015 Direktorat Analisa Peraturan Perundang Undangan Bappenas mengadakan FGD tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 untuk sektor pengadaan barang dan jasa. Acara tersebut dihadiri oleh LKPP, KPK, BPKP, Fitra, TII, dan dari Direktorat Aparatur Negara Bappenas.</p>\r\n<p dir="ltr"><span>Acara ini bertujuan untuk membahas permasalahan pada sektor tertentu yang perlu menjadi perhatian serius dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, mereview atau menyempurnakan usulan aksi PPK yang telah diajukan oleh Kementerian / Lembaga pada sektor tertentu, dan juga merumuskan agenda aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2015. Diharapkan dengan dilaksanakan acara ini&nbsp;</span><em>Output&nbsp;</em><span>yang dihasilkan ialah kesepakatan tentang isu prioritas yang perlu didorong menjadi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, dan juga disepakatinya rumusan Aksi&nbsp;Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam format 5 kolom.</span></p>\r\n<p dir="ltr"><span>Dari pemaparan KPK, diketahui bahwa&nbsp;kasus pengadaan barang dan jasa masih dominan. Penyelewengan sudah terjadi pada tahap perencanaannya. oleh karena itu kpk memberi saran agar&nbsp;</span>Kajian tidak hanya melihat proses/pelaksanaan pengadaan barang/jasa saja tetapi juga melihat sebagai suatu sistem belanja pemerintah secara umum. karena, pada sistem pengadaan barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis.&nbsp;Dengan banyak terjadinya politik anggaran, menjadikan KL mudah utk diintervensi.</p>\r\n<p dir="ltr">Berdasarkan pemaparan d<span style="font-size: xx-small;">ari&nbsp;Forum <span style="font-size: x-small;">Indonesia Untuk Transparansi Anggaran&nbsp;</span></span><span style="font-size: x-small;">(FITRA) kasus yang banyak terjadi ada 4 modus</span> korupsi tertinggi yaitu laporan fiktif, mark up, pembabatan dan penyalahgunaan. Sektor-sektor yang banyak terjadi antara lain infrastruktur, keuangan daerah, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan. Aktor koruptornya itu-itu saja yakni pejabat, pemda, kementerian pelaksana, direktur, komisaris dan petinggi-petinggi swasta lainnya, DPR dan DPRD.&nbsp;</p>', '', 'Selasa', '2015-01-15', '10:52:42', '1421725867.jpg', '', '', '', '5B7C7BEF', 'Y', 0, 87, 0, '(fgd-penyusunan-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-tahun-2015-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa)-FGD Terkait Aksi PPK Sektor Pengadaan Barang dan Jasa-.pdf', 'Y', ''),
  	(108, '', 'KOORDINASI KERANGKA REGULASI MENGENAI RAMBU-RAMBU DALAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI', '', 'koordinasi-kerangka-regulasi-mengenai-rambu-rambu-dalam-penyusunan-peraturan-menteri', '<p style="text-align: center;">&nbsp;<strong>NOTULENSI</strong></p>\r\n<p style="text-align: center;"><strong>KOORDINASI KERANGKA REGULASI MENGENAI RAMBU-RAMBU DALAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI</strong></p>\r\n<p align="center">RUANG RAPAT SS 4, &nbsp;BAPPENAS, SELASA 3 FEBRUARI 2015</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pimpinan Rapat</span></strong><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : </strong><strong>&nbsp;Dr. </strong><strong>Diani Sadiawati, </strong><strong>S</strong><strong>H, LL.M</strong><strong>;</strong></p>\r\n<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>Direktur Analisa Peraturan </strong></p>\r\n<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Perundang-undangan,</strong><strong>Bappenas</strong></p>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">POIN-POIN PIMPINAN RAPAT, YAKNI DIREKTUR ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li>Apresiasi atas kehadiran dan partisipasi dit. sektor dan focal point KR di Bappenas</li>\r\n<li>Indikasi permasalahan pada level Peraturan Menteri (Permen) banyak terjadi dan menjadi perhatian dari Komite Regulasi (Tim Pengarah Prolegnas) dan ada kesepahaman untuk sebuah mekanisme bersama rambu-rambu penyusunan Permen</li>\r\n<li>Permen sudah menjadi perhatian komite regulasi karena banyak permasalahan yang dihadapi terkait dengan permen (misalnya : Permen lebih kuat dari UU, K/L menganggap Permen hanya dibawah wewenangnya sehingga tidak perlu berkoordinasi dengan K/L lain, tumpang tindah sehingga menimbulkan inefisiensi, dll)</li>\r\n<li>Menyampaikan perkembangan hasil KR dalam RPJMN dan Prolegnas serta pembahasan yang sedang berlangsung antara Pemerintah dengan Baleg</li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">POIN-POIN DISKUSI RAPAT:</span></strong></p>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ibu Mia - Dit. TRP:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Permasalahan tata ruang pada Permendagri terkait dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang, direncanakan akan dibuat Permen PPN tetapi Kemendagri menanggap lebih tepat dengan Permendagri</strong></li>\r\n<li><strong>Sudah ada Perka BPN terkait RTRP yang belum komprehensif, karena untuk membuat RTRP saat ini daerah harus merujuk pada banyak peraturan&nbsp; (15 peraturan yang sudah ada dan direncanakan akan dilakukan simplifikasi)</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan pimpinan:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Simplifikasi harus dilakukan dengan melibatkan sektor terkait lainnya</strong></li>\r\n<li><strong>Trilateral meeting KR sudah menghasilkan simplifikasi KR terkait dengan penggabungan 3 Perpres (RANHAM, RAN Disabilitas, A2J)</strong></li>\r\n<li><strong>Bappenas harus memulai komunikasi antar sektor karena setiap sektor akan saling terkait</strong></li>\r\n<li><strong>Bappenas harus</strong><strong> mengambil inisiatif dalam</strong><strong>me-</strong><strong><em>lead</em></strong><strong> dan DAPP akan siap membantu</strong><strong> dan mendukung</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ibu Dwi</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> - </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Direktorat PIKEI</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Investasi tidak terkait dengan permen, lebih dengan Perka BKPM</strong></li>\r\n<li><strong>Terkait KR, akan melakukan harmonisasi terkait dengan kebijakan PTSP Pusat karena sudah banyak peraturan yang mengatur hal tersebut</strong></li>\r\n<li><strong>Kendala Permen : tumpang tindih permen yang mengatur hal yang sama</strong></li>\r\n<li><strong>Bappenas tidak dilibatkan K/L (BKPM, Kemkeu) dalam membahas hal-hal yang teknis</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan pimpinan:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>K/L akan diwajibkan untuk melibatkan Bappenas dalam penyusunan KR untuk tahun 2016, sehingga sektor harus siap berdasarkan kebijakan di masing-masing sektor</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pak Adi &ndash; Dit. Transportasi</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Mitra K/L : Kementerian PU dan PR dan Kementerian Perhubungan</strong></li>\r\n<li><strong>Tidak ada kendala dalam Permen karena yang diatur masalah-masalah teknis</strong></li>\r\n<li><strong>Kendala dalam mencapai sasaran dalam RPJMN terkait dengan peningkatan kualitas jalan nasional dan jalan daerah (untuk daerah terhambat dengan kondisi keuangan daerah untuk mencapai sasaran RPJMN)</strong></li>\r\n<li><strong>PP 38 tentang kewenangan menjadi kendala dalam pelaksanaan RPJMN</strong></li>\r\n<li><strong>Sudah dilakukan inovasi pembiayaan jalan daerah oleh PU dengan melakukan pilot di beberapa daerah (misalnya di NTB)</strong></li>\r\n<li><strong>Kendala koordinasi tata ruang untuk membangunan pelabuhan (misalnya kawasan hutan lindung) padahal dibutuhkan untuk konektivitas dan perkembangan ekonomi daerah setempat</strong></li>\r\n<li><strong>Dalam buku II RPJMN ada sinkronisasi infrastruktur, untuk mensejalankan kewenangan pusat dan daerah sehingga saling mendukung </strong><strong>&agrave;</strong><strong> direncanakan dalam bentuk Permen Bappenas</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Bappenas harus memegang kendali semua sektor, yang harus dipastikan adalah bagaimana monitoring dan evaluasinya</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pak Sanjaya &ndash; Dit. APNEG</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Kendala terkait dengan ego sektoral K/L misalnya BPKP punya Perka tentang sistem informasi manajemen keuangan daerah), sedangkan Kemendagri juga membuat Permendagri tentang sistem informasi keuangan daerah.</strong></li>\r\n<li><strong>Tidak eksplisit dalam RPJMN karena target dalam RPJMN hanya perolehan predikat WTP</strong></li>\r\n<li><strong>Hasil pemantauan ke daerah, daerah lebih nyaman dengan sistem BPKP</strong></li>\r\n<li><strong>Untuk menghindari inefisiensi harusnya hanya ada 1 sistem sehingga harus dibicarakan antara BPKP dan Kemendagri</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Yang lebih tepat BPKP atau Kemendagri? Apa ada dalam arah kebijakan RPJMN?</strong></li>\r\n<li><strong>Bappenas harus menjadi penengah sehingga ada solusi untuk daerah, DAPP siap untuk menjadi fasilitator</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Pak Asep dan Ibu Allen</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> -&nbsp; Dit. OTDA</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Permen banyak yang duplikasi dan tidak sinkron dengan regulasi lain</strong></li>\r\n<li><strong>Terkait dengan UU 23/2014 yang mengamanatkan turunan PP sebanyak +/- 30 PP dengan masing-masing diturunkan lagi dengan Permendagri</strong></li>\r\n<li><strong>Contoh Permendagri yang tidak sinkron :</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p>&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>UU SPPN dengan Permendagri tentang Perencanaan Daerah terkait waktu penetapan dokumen perencanaan daerah</strong></p>\r\n<p>&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Permendagri 54 dan PP 39 terkait wewenang pelaksanaan monev pembangunan di daerah</strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Posisi Bappenas?</strong></li>\r\n<li><strong>Terkait sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, sudah ada SEB antara Bappenas,&nbsp; Kemenkeu dan Kemendagri terkait pengharmonisan RPJMN</strong></li>\r\n<li><strong>Terkait pembagian kewenangan PP 38 sudah tidak berlaku karena sudah ada UU 23/2014, pengaturan kewenangan sudah ada di batang tubuh UU yang baru</strong></li>\r\n<li><strong>RUU dalam list yang tidak ada dari Dit Polkom (kesbangpol) : RUU Pilkada, dll</strong></li>\r\n<li><strong>Kewenangan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah tugas kemendagri, tusi BPKP terkait hal tersebut? Bisa dibicarakan kembali</strong></li>\r\n<li><strong>Perbedaan pendekatan antar sektor terkait dengan otonomi daerah</strong></li>\r\n<li><strong>Pengaturan terkait dana desa, sesuai tusi di Kemen DPDT dan T tetapi Kemendagri juga masih punya direktorat terkait hal tersebut</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> :</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Akan dibuat alur dalam penyusunan permen seperti dengan tahapan penyusunan regulasi yang lain (misalnya : harus persetujuan Bappenas, ada PAK, dll)</strong></li>\r\n<li><strong>Bappenas sebagai lembaga Kepresidenan akan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan kelebihan komunikasi yang lebih dekat dengan Presiden</strong></li>\r\n<li><strong>Terkait dengan UU 23/2014 terkait dengan UU Perdagangan mengenai pembangunan pasar</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong>Direktorat Perkim</strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Permasalahan terkait dengan Permenhut pemanfaatan air di wilayah hutan yang berdampak kepada sektor lain</strong></li>\r\n<li><strong>SOP untuk Permen sebaiknya di Bappenas yang bisa bertindak sebagai penengah</strong></li>\r\n<li><strong>Daerah harus dilibatkan untuk membuat SOP Permen</strong></li>\r\n<li><strong>Dengan SOP, Bappenas bisa menjadi lebih aktif</strong></li>\r\n<li><strong>Permen yang banyak, siapa yang akan menyisir? Apakah sektor di Bappenas?</strong></li>\r\n<li><strong>Simplifikasi regulasi sangat penting, usulan dimasukkan dalam SKP</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> :</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Review regulasi yang sudah ada penting jika sepakat hal ini akan dilakukan Bappenas, DAPP sudah memiliki SOP untuk hal tersebut</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ibu Torri</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> - </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Kedeputian Evaluasi</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Peran kedeputian evaluasi? Dengan rencana perampingan Bappenas</strong></li>\r\n<li><strong>25 peraturan yang tumpang tindih terkait dengan monev</strong></li>\r\n<li><strong>Bagaimana dengan tumpang tindih terkait dengan tusi organisasi?</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> :</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Bappenas harus bisa menemukan solusi tidak hanya menemukan masalah</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Terkait pengelolaan dana desa, Kemendagri dan Kemen DPDT dan T sama-sama mengajukan pengaturan, bagaimana sebaiknya peran Bappenas? Karena sudah politis prosesnya</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> :</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Bappenas harus menjadi penengah dan mengarahkan sesuai dengan arah kebijalan dalam RPJMN terkait pengelolaan dana desa untuk mempertemukan Kemendagri dan Kemen DPDT dan T</strong><strong>ransmigrasi</strong><strong>, DAPP siap memfasilitasi</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Direktorat Ketenagakerjaan</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Tumpang tindih pengaturan kewenangan pengelolaan TKI antara Kemenaker dan BNP2TKI</strong></li>\r\n<li><strong>UU baru tentang sistem pengawas tenaga kerja oleh Kemenaker yang sebelumnya oleh Kemendagri</strong></li>\r\n<li><strong>Regulasi yang belum masuk prolegnas tetapi sangat dibutuhkan :</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p>&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Daya saing tenaga kerja untuk menghadapi pasar (sertifikasi tenaga kerja)</strong></p>\r\n<p>&ndash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Perlindungan pekerja buruh&nbsp; terkait dengan hubungan industrial</strong></p>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> :</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Terkait dengan sertifikasi tenaga kerja, harus ada koordinasi antara BSN dengan Badan Standarisasi Tenaga Kerja yang ada di bawah Kemenaker</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Direktorat Jasa Keuangan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Terkait RUU Perekonomian Nasional usulan DPR, Direktorat Jasa Keuangan sudah membuat prakarsa strategis terkait hal tersebut. Harus hati-hati untuk hal ini karena dampaknya sangat luas.</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> :</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Karena UU tersebut sekarang usulan DPR maka pemerintah harus menyiapkan DIM dengan melibatkan semua sektor terkait</strong></li>\r\n<li><strong>RPJMN harus benar-benar dikawal karena hal itu yang akan dinilai</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Ibu Nita</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> - </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">Direktorat Kehutanan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> dan KSDA</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Isu prioritas RPJMN terkait ketahanan air, target dalam nawacita 15 DAS dan untuk tahun 2015 2 target yaitu citarum dan ciliwung</strong></li>\r\n<li><strong>Koordinasi terkait DAS sulit karena masing-masing K/L punya regulasi masing-masing, padahal untuk menyelesaikan 2 DAS harus ada koordinasi yang kuat antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</strong></li>\r\n<li><strong>Di Bappenas juga ada 2 kedeputian (deputi SDA dan deputi infrastruktur) yang menangani DAS yang akan berkoordinasi</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong>Ibu Destri</strong><strong> - </strong><strong>Direktorat PP dan PA</strong><strong>:</strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Regulasi berperan besar untuk mencapai keberhasilan pembangunan</strong></li>\r\n<li><strong>Terkait dengan tusi Dit KPPPA, UU 23/2014 terkait tugas SKPD di daerah yang tidak <em>inline</em> dengan RPJMN</strong></li>\r\n<li><strong>Permen PAN dan RB tentang pengurangan jam kerja bagi perempuan hampir berlaku tetapi ditahan oleh Menteri PP dan PA</strong></li>\r\n<li><strong>Permen SPM layanan korban kekerasan yang lintas sektor, tidak memperhatikan SPM K/L lain yang terkait sehingga tidak efektif dalam memberikan pelayanan</strong></li>\r\n<li><strong>UU 52/2009 dan PP 41/2007 terkait kelembagaan yang tumpang tindih</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan Pimpinan</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> :</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>KR untuk mensinergikan kebijakan dan regulasi</strong></li>\r\n<li><strong>Terkait PMK, akan dibuat dalam SOP supaya Kementerian Keuangan melibatkan Bappenas dan juga K/L terkait</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Dit. Pendidikan:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Kendala untuk mewujudkan KR dan Kerangka Kelembagaan dalam RPJMN sampai bisa terimplementasi, bagaimana tahapannya? Misalnya yang terkait Lembaga Akreditasi Mandiri</strong></li>\r\n<li><strong>Tumpang tindih UU Sisdiknas sebagai payung, dengan UU Dikti (inisiatif DPR, anggaran besar) </strong><strong>&agrave;</strong><strong> terkait dengan penunjukkan &ldquo;menteri&rdquo; yang saat ini sudah terpisah antara pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi</strong></li>\r\n<li><strong>Kementerian penyelenggara pendidikan tinggi ada 16 sampai saat ini, tetapi belum ada regulasi turunan yang mengatur berdasarkan amanat UU</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Tanggapan pimpinan:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Ada K/L yang melakukan pendekatan ke DPR bila RUU yang diusulkan tidak masuk dalam prolegnas, sehingga RUU tersebut menjadi inisiatif DPR</strong></li>\r\n</ul>\r\n<p><strong><span style="text-decoration: underline;">KE</span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">SIMPULAN:</span></strong></p>\r\n<ul>\r\n<li><strong>Masukan dan tanggapan dari direktorat sektor akan menjadi salah satu rekomendasi untuk melandasi upaya pembentukan rambu-rambu Permen.</strong></li>\r\n<li><strong>Upaya koordinasi yang lebih optimal (merubah kultur dan berpikir makro) di internal Bappenas merupakan kunci dalam perbaikan yang berdampak&nbsp; ke level K/L. </strong></li>\r\n<li><strong>Akan disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Tim Pengarah Prolegnas (Komite Regulasi) dan upaya konkrit tindak lanjut rambu-rambu dimaksud.</strong></li>\r\n<li><strong>Diharapkan adanya tanggapan bisa disampaikan secara tertulis atau email dengan identifikasi pada level Permen dimasing-masing saktor yang dianggap menghambat kinerja pembangunan.</strong></li>\r\n</ul>', '', 'Senin', '2015-02-03', '14:50:46', '1423468051.jpg', '', '', '', 'A9596502', 'Y', 0, 82, 0, '(koordinasi-kerangka-regulasi-mengenai-rambu-rambu-dalam-penyusunan-peraturan-menteri)-Draft Paparan KR - Rambu Permen_3 Feb 2014 (1).pdf', 'Y', ''),
  	(122, '', 'Workshop on Regulatory Reform in Indonesia', '', 'workshop-on-regulatory-reform-in-indonesia', '<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Workshop tentang Reformasi Regulasi di Indonesia ini diselenggarakan oleh Direktorat Analisa Peraturan Perundang - Undangan Bappenas pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2015 dengan dukungan dari OECD yang mendatangkan para pembicara yang mewakili Negara-negara yang telah sukses menyelenggarakan Reformasi Regulasi, yaitu Korea, Inggris dan Malaysia. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, diantaranya ialah Kementerian / Lembaga, wakil dari DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta lembaga-lembaga mitra pembangunan, Negara-negara sahabat serta kalangan LSM. Tujuan penyelenggaraan Workshop ini salah satunya adalah untuk memetik pelajaran dari penyelenggaraan Reformasi Regulasi tersebut dan melihat kemungkinan penyelenggaraan di Indonesia. Secara umum, pengelolaan regulasi yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi baik dalam penyelenggaraan Negara maupun dalam penyelenggaraan semua bidang pembangunan.</p>\r\n<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Menghadapi integritas tatanan ekonomi kawasan yang baru di dalam ASEAN Economic Community yang penuh persaingan, efisiensi adalah kata kunci bagi terwujudnya daya saing suatu Negara, dan untuk mewujudkan efisiensi tersebut, Indonesia perlu memperbaiki pengelolaan regulasinya. Baik Nawa Cita maupun RPJM telah mengisyaratkan hal itu, dan jawaban untuk itu adalah Reformasi Regulasi.</p>\r\n<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Reformasi Regulasi, yang merupakan prioritas dalam Nawa Cita, secara formal telah diakomodasi di dalam buku I RPJMN. Kedepan, adalah kewajiban dari semua warga masyaakat termasuk pelaku usaha, dan dengan dipimpin oleh Penyelenggara Negara untuk melakkan Reformasi Regulasi. Tanpa melakukan it, kita akan menjadi bangssa yang kalah dalam kompetisi global dan menjadi semakin tidak independen dalam berbagai hal.</p>\r\n<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Banyak yang ditawarkan oleh berbagai kalangan untuk menyelenggarakan Reformasi Regulasi, akan tetapi keinginan yang kuat dan kita sendiri yang lebih menentukan. Dalam hal ini Direktorat Analisa Peraturat Perundang Undangan Bappenas telah menginisiasi upaya tersebut dengan menyusun Grand Design Reformasi Regulasi yang meliputi penyederhanaan regulasi-regulasi yang pada saat ini menjadi hukum positif (sedang berlaku) dan pengendalian proposal regulasi-regulasi baru. Untuk yang terakhir ini, kita perlu melihat kembali tata cara pembentukan reguasi yang berlaku, pengaturan kelembagaannya serta kapasitas sumber daya manusianya, agar kedepan lebih mampu menghasilkan regulasi Sistem Regulasi Nasional yang lebih solid.</p>\r\n<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Dibandingkan beberapa negara lain, kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia relatif lebih besar. Kemajemukan sistem sosial, struktur negara dan pemerintahan, sistem politik, dan sebagainya merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menyelenggarakan Reformasi Regulasi. Namun demikian baik permasalahan maupun tantangan tersebut bukan hal yang tidak bisa ditangani. Reformasi Regulasi memerlukan kejernihan pikiran kitasendiri, dan hanya kita sendiri yang berhak untuk menentukan.&nbsp;</p>', '', 'Kamis', '2015-03-25', '12:23:45', '1427347425.jpg', '', '', '', 'F1EE78AA', 'Y', 0, 82, 0, '(workshop-on-regulatory-reform-in-indonesia)-Bahan Copy RR-BAPPENAS.zip', 'Y', ''),
  	(123, '', 'Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Di 33 Provinsi Tahun 2014 ', '', 'evaluasi-kinerja-pembangunan-daerah-di-33-provinsi-tahun-2014-', '', '', 'Senin', '2015-04-06', '17:43:16', '', '', '', '', 'BD3B8ED7', 'Y', 0, 91, 0, '(evaluasi-kinerja-pembangunan-daerah-di-33-provinsi-tahun-2014-)-laporan nasional ekpd 2015 Oke.pdf', '', ''),
  	(124, '', 'Lowongan Pekerjaan Ahli Analisa Regulasi', '', 'lowongan-pekerjaan-ahli-analisa-regulasi', '<p><span>Dibutuhkan tenaga&nbsp;<strong>Ahli Analisa Regulasi</strong>&nbsp;sebanyak 3 (tiga) orang untuk ditempatkan pada Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan &ndash; Bappenas.</span></p>\r\n<p><span><strong><span>Persyaratan dan kompetensi</span></strong></span></p>\r\n<ol>\r\n<li><span><span>Pendidikan&nbsp;<strong>minimal S</strong></span><strong><span>1</span></strong><span>Ilmu Hukum (diutamakan Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara)</span><span>&nbsp;atau S2 (menjadi pertimbangan lebih)</span></span></li>\r\n<li><span>IPK minimal, 3.00 (skala 4.00)</span></li>\r\n<li><span><span>P</span><span>engalaman kerja&nbsp;<strong>minimal 4 tahun&nbsp;</strong>(diutamakan dengan pemerintah atau lembaga kajian/penelitian) dalam bidang :</span></span></li>\r\n</ol>\r\n<p dir="ltr"><span><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span>Politik, Hukum, dan Keamanan;</span></strong></span></p>\r\n<p dir="ltr"><span><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span>Perekonomian;</span></strong></span></p>\r\n<p dir="ltr"><span><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span>Kemaritiman;</span></strong></span></p>\r\n<p dir="ltr"><span><span>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><strong><span>Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.&nbsp;</span></strong></span></p>\r\n<ol start="4">\r\n<li><span>Membuat&nbsp;<strong>tulisan singkat mengenai isu</strong>&nbsp;&ldquo;Perencanaan Kebijakan dan Regulasi dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan&rdquo;</span></li>\r\n<li><span><span>Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menulis</span><span>.</span></span></li>\r\n<li><span><span>Memiliki kemampuan analisis yang tinggi, komunikasi yang baik dan&nbsp;</span><span>mampu&nbsp;</span><span>bekerja dalam tim</span></span></li>\r\n<li><span><span>Bersedia untuk mulai bekerja</span><span>&nbsp;secara penuh waktu</span><span>&nbsp;sejak tanggal dinyatakan diterima hingga akhir 31 Desember 2015</span></span></li>\r\n<li><span>Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik (menulis atau percakapan) menjadi kelebihan yang dipertimbangkan</span></li>\r\n</ol>\r\n<p><span><strong><span><span>Deskripsi / Tanggung Jawab Pekerjaan</span></span></strong>&nbsp;</span></p>\r\n<ol>\r\n<li><span>Melakukan pengumpulan dan penyiapan data/informasi serta pengolahan data/informasi&nbsp; terkait perumusan perencanaan kebijakan dan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan.</span></li>\r\n<li><span>Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan direktorat sektor terkait di internal Bappenas maupun K/L guna keperluan kegiatan.</span></li>\r\n<li><span><span>Melakukan analisa dan identifikasi kebijakan dan regulasi yang dianggap menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan</span><span>&nbsp;dan prioritas presiden</span><span>&nbsp;sesuai bidang (polhukam, perekonomian, kemaritiman dan pembangunan manusia dan kebudayaan) serta draft rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kendala yang dianggap menghambat.</span></span></li>\r\n<li><span>Menyusun rencana kerja dan laporan kinerja secara berkala (mingguan dan bulanan).</span></li>\r\n<li><span>Menyusun dan menyiapkan draft laporan awal dan laporan akhir kegiatan.</span></li>\r\n<li><span>Membantu pelaksanaan tugas lainnya terkait dengan lingkup kerja Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, Bappenas.</span></li>\r\n</ol>\r\n<p><span><span>&nbsp;</span></span></p>\r\n<p><span><span>Surat Lamaran</span><span>,&nbsp;</span><span>CV, scan ijazah</span><span>,</span><span>&nbsp;transkrip nilai, dan tulisan dapat dikirimkan ke:</span></span></p>\r\n<p>&nbsp;<span>Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan &ndash; Bappenas</span></p>\r\n<p>&nbsp;<span><span>Email:&nbsp;</span><strong><span id="OBJ_PREFIX_DWT602_com_zimbra_email" class="Object"><a href="mailto:dit.app@bappenas.go.id" target="_blank"><span>dit.app@bappenas.go.id</span></a></span></strong></span></p>\r\n<p>&nbsp;<span>dengan subject email: [Lamaran DAPP 2015] CV &ndash; (nama pelamar-nomor hp)</span></p>\r\n<p>&nbsp;<span><span>&nbsp;</span><span>surat lamaran paling lambat di terima tanggal&nbsp;<span id="OBJ_PREFIX_DWT603_com_zimbra_date" class="Object">30 April&nbsp;</span>2015</span></span></p>\r\n<p><span><span><span>Pengumuman seleksi tahap administrasi akan disampaikan bagi peserta yang lolos melalui email tanggal</span></span></span></p>\r\n<p><span><span><span>5 Mei 2015</span></span></span></p>', '', 'Jumat', '2015-04-23', '09:26:27', '', '', '', '', '1B57E14B', 'Y', 0, 0, 0, '', '', ''),
  	(125, '', 'Buku Saku RPJMN 2015-2019 Terkait Tata ruang dan Pertahanan', '', 'buku-saku-rpjmn-2015-2019-terkait-tata-ruang-dan-pertahanan', '<p>Buku Saku RPJMN 2015-2019 Terkait Tata ruang dan Pertahanan</p>', '', 'Rabu', '2015-05-06', '14:58:40', '', '', '', '', '3D8B2BE9', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-saku-rpjmn-2015-2019-terkait-tata-ruang-dan-pertahanan)-buku saku RPJMN.zip', '', ''),
  	(126, '', 'Inpres 7 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015', '', 'inpres-7-tahun-2015-tentang-rencana-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-tahun-2015', '<p>AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015</p>', '', 'Rabu', '2015-05-06', '08:28:54', '', '', '', '', 'C69209A7', 'Y', 0, 91, 0, '(inpres-7-tahun-2015-tentang-rencana-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-tahun-2015)-INPRES 07 tahun 2015 aksi ppk.pdf', '', ''),
  	(127, '', 'Peluncuran Inpres 7 Tahun 2015', '', 'peluncuran-inpres-7-tahun-2015', '<p>Sesuai amanat Perpres No. 55 Tahun 2012, sejak Tahun 2012, Bappenas mengkoordinasikan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) setiap Tahun. Pada Tahun 2013, diterbitkan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK Tahun 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi PPK Tahun 2014. Inpres Aksi PPK memuat Aksi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Aksi PPK Pemerintah Daerah.</p>\r\n<p>Selanjutnya, dalam rangka mendorong keberlanjutan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta penjabaran dari Nawacita<em>, </em>disusun Aksi PPK Tahun 2015 yang dituangkan dalam Inpres No. 7 Tahun 2015</p>\r\n<p>Penyusunan Aksi PPK Tahun 2015 telah melalui proses yang panjang. Bappenas telah mengkoordinasikan para pemangku kepentingan untuk menyusun Draft Aksi PPK Tahun 2015. Rangkaian kegiatan yang dilakukan sejak Juni 2014 adalah sebagai berikut:</p>\r\n<ol>\r\n<li>Koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan dalam rangka identifikasi permasalahan korupsi dan masukan dari berbagai sumber, antara lain:&nbsp;\r\n<ul>\r\n<li>RPJMN 2015-2019;</li>\r\n<li>Review pelaksanaan Aksi PPK Tahun sebelumnya (2013 - 2014);</li>\r\n<li>Usulan Kementerian/Lembaga;</li>\r\n<li>Usulan masyarakat sipil dan organisasi profesi;</li>\r\n<li>Rekomendasi hasil review&nbsp;<em>United Nations Convention Against Corruption</em>&nbsp;(UNCAC);</li>\r\n<li>Rekomendasi forum anti korupsi;</li>\r\n<li>Masukan KPK;</li>\r\n</ul>\r\n</li>\r\n<li><em>Focus Group Discussion</em>&nbsp;(FGD) dengan isu prioritas yang meliputi pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup dan kehutanan, pajak, bea cukai, perijinan, pelayanan publik, penegakan hukum, pengadaan barang jasa, kemaritiman, pertanian. Pertemuan ini melibatkan K/L terkait, KPK, masyarakat sipil dan organisasi profesi.</li>\r\n</ol>\r\n<p>Di dalam Inpres No. 7 Tahun 2015 terdapat 96 Aksi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Masing-masing Aksi PPK tersebut diuraikan secara detil dan terperinci dengan ukuran keberhasilan.</p>\r\n<p>Aksi-aksi yang terdapat dalam Inpres No. 7 Tahun 2015 antara lain:</p>\r\n<ol>\r\n<li>Pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalisir&nbsp;<em>human interaction&nbsp;</em>dan reformasi layanan pada sektor perijinan di pusat maupun daerah</li>\r\n<li>Perbaikan di sektor pajak dan bea cukai,</li>\r\n<li>Peningkatan transparansi dan akuntabilitas mekanisme pengadaan barang dan jasa antara lain melalui&nbsp;<em>e procurement, penguatan unit layanan pengadaan, publikasi rencana umum pengadaan serta mendorong penerapan whistle blowing system</em></li>\r\n<li>Peningkatan transparansi dan koordinasi penegakan hukum</li>\r\n<li>Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, difokuskan pada:</li>\r\n</ol>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di daerah</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu</p>\r\n<p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>Harapannya, aksi-aksi tersebut dapat menutup celah-celah korupsi, sehingga dapat mendorong pencapaian pembangunan nasional</p>', '', 'Selasa', '2015-05-26', '13:31:37', '1432621897.jpg', '', '', '', 'BCB17BD2', 'Y', 0, 87, 0, '(peluncuran-inpres-7-tahun-2015)-sambutan Menteri PPN sosialisasi Inpres 7 2015.pdf', 'Y', ''),
  	(128, '', 'Round Table Discusion Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas Bumi', '', 'round-table-discusion-rancangan-undang-undang-minyak-dan-gas-bumi', '<p><strong>A.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Latar Belakang</strong></p>\r\n<p dir="ltr">Industri ekstraktif, terutama sektor migas dan pertambangan (mineral dan batu bara) di Indonesia menopang hampir 23 % dari total penerimaan negara dalam APBN 2013 atau sebesar 398,4 Trilliun Rupiah dari total 1.726 Trilliun Rupiah dalam APBN 2013. Secara khusus, dari total angka Produk Domestik Bruto (PDRB), migas berkontribusi sebesar 7,35 % sementara pertambangan dan bahan galian berkontribusi 11,24 % dari total PDB nasional (BPS, 2014). Dalam konteks pembangunan nasional, sektor ini memegang peran penting dalam menopang kebutuhan energi nasional, menciptakan lapangan pekerjaan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan serta mendukung pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi yang bemanfaat bagi&nbsp; kepentingan nasional.</p>\r\n<p class="Default" dir="ltr">Meski dinyatakan bahwa sektor energi sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional,&nbsp; sesungguhnya, banyak negara telah melewatkan peluang mendapatkan manfaat dari kekayaan SDA akibat kesalahan manajemen dan korupsi. Berdasarkan survei Indeks Tata Kelola SDA (<em>Resource Governance Index/RGI)</em> atas 58 negara, keuntungan dari sektor ekstraktif di negara-negara tersebut mencapai total $2,6 triliun pada tahun 2010 namun terdapat 26 negara kaya SDA gagal mendapatkan manfaat maksimal dari kekayaan SDA karena tata kelola sektor ekstraktif yang lemah. Di 26 negara tersebut, lebih dari 300 juta orang (atau 50% dari total populasi 26 negara) hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari. Sementara, di negara-negara kaya SDA tapi dengan kinerja tata kelola baik, angka populasi dengan penghasilan sangat rendah tersebut hanya&nbsp; rata-rata 10 juta orang (atau 7% dari populasi). Secara khusus Indonesia meraih skor 66 dari skor maksimal 100. Hal ini menyatakan bahwa terdapat keberhasilan &ldquo;parsial&rdquo; dalam pengungkapan informasi SDA kepada masyarakat. Skor tersebut menempatkan Indonesia di atas banyak negara kawasan Asia Pasifik, termasuk Malaysia dan Filipina. Akan tetapi, Indonesia masih berada di bawah 11 negara dunia yang dianggap telah mempraktikkan transparansi secara &ldquo;memuaskan&rdquo; dalam mengelola sektor migas dan tambang. Dengan menjalankan praktik seperti 11 negara dunia tersebut, Indonesia akan lebih dapat memaksimalkan keuntungan di dalam pengelolaan kekayaan SDA.<sup><sup><a title="" href="file:///I:/TOR%20Round%20Table%20Discussion%20-%20UU%20Migas-120615-Clean.docx#_ftn1"><br /></a></sup></sup></p>\r\n<p class="Default" dir="ltr">Uraian di atas menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan sumber daya alam sangat penting. Oleh karena itu, Pemerintahan baru dituntut untuk memberikan ketegasan yang&nbsp; mengisyaratkan &nbsp;bahwa sumber daya minyak, gas, dan mineral Indonesia akan dikelola dengan sangat transparan serta akuntabel. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan rakyat bahwa pemerintah akan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum, menurunkan risiko korupsi dan skandal yang timbul karenanya, memastikan negara mendapatkan sebesar-besarnya manfaat dari eksploitasi sumber daya alamnya serta dapat menarik investasi baru ke Indonesia.</p>\r\n<p class="Default" dir="ltr">Untuk itu, berbagai langkah telah dilakukan, diawali dengan pembentukan Satgas Anti Mafia Migas dan kini secara khusus sedang dilakukan upaya revisi&nbsp; Undang-Undang Migas. Revisi UU Migas ini telah digariskan dalam cita-cita politik pemerintahan baru yang pada masa kampanye di tahun 2014 lalu dikenal dengan istilah pembentukan UU Migas Merah Putih. Dan secara teknokratis dan politis telah ditetapkan melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 &ndash; 2019. Kerangka kebijakan strategis yang dituju dalam RPJMN terkait sektor energi telah terakomodasi dalam Kerangka Regulasi, yakni dalam rangka kebijakan &ldquo;Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi&rdquo;, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 002/PUU-I/2003 dan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012&nbsp;atas uji materi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta perbaikan tata kelola minyak dan gas bumi ke arah yang lebih baik. Putusan MK menjadi acuan, karena poin-poin yang krusial dan dipandang bertentangan dengan konstitusi tentu akan menjadi batasan dalam memberikan masukan terhadap perubahan dari UU Migas tersebut disamping berbagai perkembangan yang dianggap cukup krusial dan mendasar. Hal yang perlu diingat pula yakni, tujuan awal dari pembentukan UU Migas dimaksud antara lain untuk:</p>\r\n<ol>\r\n<li>Menjamin terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;</li>\r\n<li>Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;</li>\r\n<li>Meningkatkan pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;</li>\r\n<li>Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.</li>\r\n</ol>\r\n<p class="Default" dir="ltr">Menurut Menteri ESDM dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 8 April 2015 yang lalu, revisi UU Migas dilatarbelakangi keinginan untuk memberi kepastian hukum, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan ketahanan energi. Draft RUU migas mengatur tiga hal pokok yakni kegiatan hulu, hilir dan badan penyangga. Kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan berdasarkan izin dari pemerintah kepada BUMN khusus dan Pertamina untuk setiap wilayah yang akan&nbsp; dikelola dengan ketentuan&nbsp; khusus. Sedangkan Pertamina diberi izin usaha hulu oleh pemerintah secara langsung untuk mengelola suatu wilayah kerja (WK) yang secara teknologi, permodalan dan resiko dapat dikelola 100 % oleh Pertamina. Selanjutnya kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha dari pemerintah.</p>\r\n<p class="Default" dir="ltr">Saat ini, proses revisi UU Migas telah menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015, dan DPR RI telah menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan proses pembahasan hingga penetapannya di tahun 2015.&nbsp; Hal ini perlu dukungan, dorongan maupun bantuan teknis serta subtantif sehingga proses revisi ini berjalan sejalan dengan semangat dan amanat dari Pasal 33 UUD 1945. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas atas dukungan dari <em>NRGI (Natural Resource Governance Institute)</em> bermaksud melaksanakan <em>Round Table Discussion</em> dalam rangka konsolidasi bersama masukan bagi persiapan masukan DIM (daftar inventarisasi masalah) rancangan UU Migas yang nantinya akan diajukan oleh DPR-RI.</p>\r\n<p class="Default">&nbsp;<strong>B.&nbsp;&nbsp; </strong><strong>Tujuan dan Keluaran</strong></p>\r\n<p class="Default" dir="ltr">Round Table Discussion ini ditujukan untuk :</p>\r\n<ul>\r\n<li>Mendapatkan informasi tentang perkembangan proses revisi UU Migas;</li>\r\n<li>Mengumpulkan tanggapan berbagai pihak terkait pokok-pokok substansi bagi DIM rancangan UU Migas.</li>\r\n</ul>\r\n<p class="Default" dir="ltr">Keluaran yang diharapkan dari diskusi ini adalah koreksi, tanggapan dan usulan perubahan/perbaikan dalam rangka persiapan tanggapan berupa pokok-pokok substansi bagi DIMrancangan UU Migas.</p>', '', 'Selasa', '2015-06-22', '11:10:34', '1434947876.jpg', '', '', '', 'A009374E', 'Y', 0, 82, 0, '(round-table-discusion-rancangan-undang-undang-minyak-dan-gas-bumi)-Paparan Roundtable DAPP - RUU Migas.pdf', '', ''),
  	(134, '', 'Buku Strategi Nasional Reformasi Regulasi', '', 'buku-strategi-nasional-reformasi-regulasi', '', '', 'Selasa', '2015-09-17', '11:30:55', '1444105855.jpg', '', '', '', 'D41A9EDC', 'Y', 0, 91, 0, '(buku-strategi-nasional-reformasi-regulasi)-Buku Reformasi Regulasi - FINAL FIX(1).pdf', 'Y', ''),
  	(135, '', 'Peluncuran Strategi Nasional Reformasi Regulasi', '', 'peluncuran-strategi-nasional-reformasi-regulasi', '<p>Indonesia sebagai negara hukum tidak lepas dari pembentukan regulasi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara telah banyak menerbitkan regulasi baik dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri. Pada periode tahun 2000 hingga 2015, Pemerintah telah menerbitkan 12.471 regulasi<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/Pers%20Release%20Peluncuran%20Stranas%20RR(1).docx#_ftn1">[1]</a>. Dari total tersebut, paling banyak regulasi yang diterbitkan dalam bentuk peraturan setingkat menteri, yakni 8.331 regulasi, selanjutnya peraturan pemerintah sebanyak 1.386 regulasi.</p>\r\n<p>Di tingkat daerah, pada periode 2005-2015 terdapat 3.177 Peraturan Daerah (Perda) tingkat provinsi dan 25.575 perda tingkat Kabupaten/kota<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/Pers%20Release%20Peluncuran%20Stranas%20RR(1).docx#_ftn2">[2]</a>. Terhadap kondisi ini, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan pada Bappenas, <span style="text-decoration: underline;">Ir. Rizky Ferianto, MA</span>. mempertanyakan &ldquo;apakah jumlah regulasi yang sedemikian banyaknya telah mendukung dinamika penyelenggaraaan pembangunan baik secara nasional, regional, dan internasional?&rdquo;.</p>\r\n<p>Gambaran kualitas regulasi yang dilakukan oleh <em>Worldwide Governance Indicators</em> (WGI) pada tahun 2013&nbsp; menunjukkan kualitas regulasi yang cukup rendah dari segi dukungan untuk kemudahan berusaha (<em>ease of doing business</em>). Pada lingkup&nbsp; Asia Tenggara, kualitas regulasi&nbsp; Indonesia berada pada persentase 46 di bawah Singapura (100 persen), Brunei Darussalam (83 persen), Thailand (58 persen), Philipine (52 persen), dan Malaysia (72 persen). Posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Kamboja (39 persen) dan Vietnam (28 persen). <a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/Pers%20Release%20Peluncuran%20Stranas%20RR(1).docx#_ftn3">[3]</a></p>\r\n<p>Kondisi banyaknya regulasi berpontensi pada konflik antara regulasi baik secara vertikal maupun horizontal, selain itu muncul pula duplikasi antara regulasi dan bahkan terdapat pengaturan yang berbeda terhadap satu permasalahan, kondisi ini dapat saja mengganggu capaian sasaran pembangunan nasional. Direktur Analisa Peraturan Perudang-Undangan pada Bappenas, <span style="text-decoration: underline;">Dr. Diani Sadiawati, SH. LLM.</span> menyampaikan &ldquo;perlunya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih kuat dengan pendekatan yang komprehensif. Pelaksanaan harus dilakukan secara sistematis dengan cara melakukan kaji ulang dan merumuskan kembali tata-cara pembentukan regulasi, struktur kelembagaan pembentuk regulasi serta kapasitas sumber daya manusia&rdquo;</p>\r\n<p>Berangkat dari kondisi regulasi saat ini, perlu kiranya jalan keluar sehingga pembangunan di Indonesia tidak terhambat. Karenanya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan nasional, <span style="text-decoration: underline;">Dr. Sofyan A. Djalil, SH., MA., MALD.</span> dalam sambutan peluncuran buku Strategi Nasional reformasi Regulasi, Selasa 6 Oktober 2015 menyampaikan &ldquo;perlu upaya mewujudkan sebuah <strong>Sistem Regulasi Nasional</strong> yang sederhana dan tertib sehingga lebih mampu mengawal dinamika semua sektor kehidupan, baik dalam rangka penyelenggaraan negara, pembangunan, perekonomian, dsb&rdquo;.</p>\r\n<p>Dilanjutkan oleh Menteri <strong>Sistem Regulasi Nasiona</strong>l berfungsi sebagai faktor integrasi yang memadukan setiap kebijakan sektoral dan mengarahkannya kepada pencapaian tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan di dalam pembukaan konstitusi. Itulah pentingnya pentingnya memahami sebuah system regulasi secara utuh dan menyeluruh&rdquo;. Upaya ini diharapkan menjadi jalan keluar dari salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai sasaran pembangunan, dengan begitu tujuan bernegara dapat tercapai.</p>\r\n<div><br clear="all" /><hr align="left" size="1" width="33%" />\r\n<div>\r\n<p><a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/Pers%20Release%20Peluncuran%20Stranas%20RR(1).docx#_ftnref1">[1]</a> Diolah dari data sesretariat negara dan hukum online.</p>\r\n</div>\r\n<div>\r\n<p><a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/Pers%20Release%20Peluncuran%20Stranas%20RR(1).docx#_ftnref2">[2]</a> Diolah dari www.jdih.stjen.kemendagri.go.id</p>\r\n</div>\r\n<div>\r\n<p><a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/Pers%20Release%20Peluncuran%20Stranas%20RR(1).docx#_ftnref3">[3]</a> <em>Worldwide Governance Indicators</em></p>\r\n</div>\r\n</div>', '', 'Selasa', '2015-10-06', '11:25:40', '1444105540.jpg', '', '', '', 'B13B10E4', 'Y', 0, 82, 0, '(peluncuran-strategi-nasional-reformasi-regulasi)-RR.rar', 'Y', ''),
  	(136, '', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Semarang', '', 'sosialisasi-strategi-nasional-reformasi-regulasi-di-semarang', '', '', 'Senin', '2015-10-29', '12:00:07', '1446440329.jpg', '', '', '', 'E8298711', 'Y', 0, 82, 0, '(sosialisasi-strategi-nasional-reformasi-regulasi-di-semarang)-semarang.rar', '', ''),
  	(137, '', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi Di Makassar', '', 'sosialisasi-strategi-nasional-reformasi-regulasi-di-makassar', '<p>Peraturan perundang-undangan adalah pedoman berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara formal, pengertian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan&nbsp; menjelaskan bahwa&nbsp; Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pada pembahasan dalam buku ini akan digunakan terminologi &lsquo;regulasi&rsquo; untuk memaknai peraturan perundang-undangan.<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/ToR%20Sosialisasi%20Stranas%20RR%20di%20SULSEL%20utk%20Gubernur%20&amp;-.doc#_ftn1">[1]</a></p>\r\n<p>Di dalam penyelenggaraan Negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan Negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan Negara.</p>\r\n<p>Regulasi memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yakni: 1) Sebagai pedoman perilaku, regulasi menjadi pedoman untuk terselenggaranya dinamika sosial, dalam hal ini baik terhadap kegiatan formal maupun informal; 2) Sebagai instrumen pembangunan, regulasi menggerakkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan; dan 3) Sebagai faktor integrasi, regulasi mengintegrasikan wilayah maupun kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan pembangunan ke dalam suatu Sistem Regulasi Nasional (SRN) yang merupakan agregasi dari semua regulasi yang ada.</p>\r\n<p>Ketiga fungsi regulasi tersebut pada saat ini tidak bekerja maksimal. Hal ini tercermin dari fakta bahwa kualitas regulasi yang buruk (konflik, inkonsisten, multi-tafsir, dan tidak operasional) maupun kuantitas regulasi yang berlebihan (tidak proporsional). Konsekuensi minimal yang dihadapi adalah tidak optimalnya penyelenggaraan negara sehingga menghambat upaya pencapaian tujuan bernegara.</p>\r\n<p>Keluhan berbagai pihak, terutama para pelaku usaha mengenai ketidakpastian hukum sebagai akibat regulasi yang buruk semakin sering terdengar di berbagai media pada akhir-akhir ini. Phenomena ini kemudian memuncak dengan terungkapnya fakta bahwa penyerapan anggaran belanja pemerintah ternyata sangat lamban, sehingga dampaknya mengganggu dinamika ekonomi masyarakat. Sebagai respon dari keadaan tersebut, Presiden memerintahkan jajarannya untk melakukan deregulasi besar-besaran.</p>\r\n<p>Indikasi permasalahan terkait tertib peraturan perundang-undangan salah satunya tergambar dari meningkatnya jumlah UU yang di uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2014 sebanyak 131 UU meningkat jauh dibanding tahun 2003 yang &ldquo;hanya&rdquo; sebanyak 24 UU. Demikian pula pembentukan peraturan perundang-undangan yang semakin banyak tiap tahunnya menjadikan negara bagai belantara hukum. Sejak 2 tahun pasca reformasi mulai tahun 2000-2015 sebanyak 504 UU dan 11.967 peraturan perundang-undangan lainnya telah terbentuk, atau total 12.471 peraturan perundang-undangan.<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/ToR%20Sosialisasi%20Stranas%20RR%20di%20SULSEL%20utk%20Gubernur%20&amp;-.doc#_ftn2">[2]</a></p>\r\n<p>Di tingkat Internasional, kualitas regulasi Indonesia pada tahun 2013 berada pada persentase 46 di bawah Singapura (100%), Brunei Darussalam (83%), Thailand (58%), Malaysia (72%), dan Philipine (52%).<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/ToR%20Sosialisasi%20Stranas%20RR%20di%20SULSEL%20utk%20Gubernur%20&amp;-.doc#_ftn3">[3]</a></p>\r\n<p>Hampir sama dengan kondisi di pusat, belum tertibnya peraturan perundang-undangan juga terjadi di tingkat daerah. Seiring dengan lahirnya era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi peningkatan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah terutama dalam bentuk peraturan daerah, dimana beberapa Perda yang dibentuk tersebut ternyata masih menimbulkan permasalahan sehingga dibatalkan oleh Pemerintah. Data resmi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan dalam kurun waktu 2002 sampai 2009 terdapat sekitar 1.878 perda bermasalah yang dibatalkan. Selanjutnya melalui RPJMN 2010-2014,&nbsp; permasalahan Perda masuk sebagai salah satu Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 yaitu evaluasi/klarifikasi 12.000 Perda yang menghasilkan sebanyak 1.311 Perda bermasalah. Perda-perda bermasalah ini dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah karena menciptakan bebagai pungutan, menghambat arus barang dan ekonomi biaya tinggi.<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/ToR%20Sosialisasi%20Stranas%20RR%20di%20SULSEL%20utk%20Gubernur%20&amp;-.doc#_ftn4">[4]</a></p>\r\n<p>Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan tiadanya tertib peraturan perundang-undangan dan untuk mendorong kinerja pembangunan yang lebih optimal, sejak akhir tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengambil inisiatif untuk melakukan kajian untuk merumuskan konsep lengkap mengenai Reformasi Regulasi di Indonesia. Termasuk di dalam kajian tersebut adalah menemukan praktek Reformasi Regulasi terbaik di berbagai negara lain. Hasil dari kajian tersebut adalah sebuah konsep reformasi regulasi yang lebih lengkap dan menyeluruh, melampaui konsep yang telah berhasil dioperasionalkan di negara lain.</p>\r\n<p>Strategi Nasional Reformasi Regulasi telah diluncurkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan nasional&nbsp; pada tanggal 6 Oktober 2015 di Bappenas yang dihadiri oleh seluruh Kementerian/Lembaga, Kedutaan Besar negara sahabat, mitra pembangunan, perwakilan masyarakat sipil dan perguruan tinggi.</p>\r\n<p>Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya reformasi regulasi maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melakukan sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di daerah.</p>', '', 'Rabu', '2015-11-26', '10:24:56', '1449026395.jpg', '', '', '', '894ACED1', 'Y', 0, 82, 0, '(sosialisasi-strategi-nasional-reformasi-regulasi-di-makassar)-Bahan Materi Sosialisasi Stranas Reformasi Regulasi-Makassar.zip', '', ''),
  	(139, '', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Surabaya', '', 'sosialisasi-strategi-nasional-reformasi-regulasi-di-surabaya', '<p>Peraturan perundang-undangan adalah pedoman berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara formal, pengertian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan&nbsp; menjelaskan bahwa&nbsp; Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pada pembahasan dalam buku ini akan digunakan terminologi &lsquo;regulasi&rsquo; untuk memaknai peraturan perundang-undangan.<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/ToR%20Sosialisasi%20Stranas%20RR%20di%20SULSEL%20utk%20Gubernur%20&amp;-.doc#_ftn1">[1]</a></p>\r\n<p>Di dalam penyelenggaraan Negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan Negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong terselenggaranya dinamika sosial yang tertib serta mampu mendorong kinerja penyelenggaraan Negara.</p>\r\n<p>Regulasi memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yakni: 1) Sebagai pedoman perilaku, regulasi menjadi pedoman untuk terselenggaranya dinamika sosial, dalam hal ini baik terhadap kegiatan formal maupun informal; 2) Sebagai instrumen pembangunan, regulasi menggerakkan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan; dan 3) Sebagai faktor integrasi, regulasi mengintegrasikan wilayah maupun kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan pembangunan ke dalam suatu Sistem Regulasi Nasional (SRN) yang merupakan agregasi dari semua regulasi yang ada.</p>\r\n<p>Ketiga fungsi regulasi tersebut pada saat ini tidak bekerja maksimal. Hal ini tercermin dari fakta bahwa kualitas regulasi yang buruk (konflik, inkonsisten, multi-tafsir, dan tidak operasional) maupun kuantitas regulasi yang berlebihan (tidak proporsional). Konsekuensi minimal yang dihadapi adalah tidak optimalnya penyelenggaraan negara sehingga menghambat upaya pencapaian tujuan bernegara.</p>\r\n<p>Keluhan berbagai pihak, terutama para pelaku usaha mengenai ketidakpastian hukum sebagai akibat regulasi yang buruk semakin sering terdengar di berbagai media pada akhir-akhir ini. Phenomena ini kemudian memuncak dengan terungkapnya fakta bahwa penyerapan anggaran belanja pemerintah ternyata sangat lamban, sehingga dampaknya mengganggu dinamika ekonomi masyarakat. Sebagai respon dari keadaan tersebut, Presiden memerintahkan jajarannya untk melakukan deregulasi besar-besaran.</p>\r\n<p>Indikasi permasalahan terkait tertib peraturan perundang-undangan salah satunya tergambar dari meningkatnya jumlah UU yang di uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2014 sebanyak 131 UU meningkat jauh dibanding tahun 2003 yang &ldquo;hanya&rdquo; sebanyak 24 UU. Demikian pula pembentukan peraturan perundang-undangan yang semakin banyak tiap tahunnya menjadikan negara bagai belantara hukum. Sejak 2 tahun pasca reformasi mulai tahun 2000-2015 sebanyak 504 UU dan 11.967 peraturan perundang-undangan lainnya telah terbentuk, atau total 12.471 peraturan perundang-undangan.<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/ToR%20Sosialisasi%20Stranas%20RR%20di%20SULSEL%20utk%20Gubernur%20&amp;-.doc#_ftn2">[2]</a></p>\r\n<p>Di tingkat Internasional, kualitas regulasi Indonesia pada tahun 2013 berada pada persentase 46 di bawah Singapura (100%), Brunei Darussalam (83%), Thailand (58%), Malaysia (72%), dan Philipine (52%).<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/ToR%20Sosialisasi%20Stranas%20RR%20di%20SULSEL%20utk%20Gubernur%20&amp;-.doc#_ftn3">[3]</a></p>\r\n<p>Hampir sama dengan kondisi di pusat, belum tertibnya peraturan perundang-undangan juga terjadi di tingkat daerah. Seiring dengan lahirnya era otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi peningkatan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah terutama dalam bentuk peraturan daerah, dimana beberapa Perda yang dibentuk tersebut ternyata masih menimbulkan permasalahan sehingga dibatalkan oleh Pemerintah. Data resmi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan dalam kurun waktu 2002 sampai 2009 terdapat sekitar 1.878 perda bermasalah yang dibatalkan. Selanjutnya melalui RPJMN 2010-2014,&nbsp; permasalahan Perda masuk sebagai salah satu Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 yaitu evaluasi/klarifikasi 12.000 Perda yang menghasilkan sebanyak 1.311 Perda bermasalah. Perda-perda bermasalah ini dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah karena menciptakan bebagai pungutan, menghambat arus barang dan ekonomi biaya tinggi.<a title="" href="file:///C:/Users/DAPP/Downloads/ToR%20Sosialisasi%20Stranas%20RR%20di%20SULSEL%20utk%20Gubernur%20&amp;-.doc#_ftn4">[4]</a></p>\r\n<p>Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan tiadanya tertib peraturan perundang-undangan dan untuk mendorong kinerja pembangunan yang lebih optimal, sejak akhir tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengambil inisiatif untuk melakukan kajian untuk merumuskan konsep lengkap mengenai Reformasi Regulasi di Indonesia. Termasuk di dalam kajian tersebut adalah menemukan praktek Reformasi Regulasi terbaik di berbagai negara lain. Hasil dari kajian tersebut adalah sebuah konsep reformasi regulasi yang lebih lengkap dan menyeluruh, melampaui konsep yang telah berhasil dioperasionalkan di negara lain.</p>\r\n<p>Strategi Nasional Reformasi Regulasi telah diluncurkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala badan Perencanaan Pembangunan nasional&nbsp; pada tanggal 6 Oktober 2015 di Bappenas yang dihadiri oleh seluruh Kementerian/Lembaga, Kedutaan Besar negara sahabat, mitra pembangunan, perwakilan masyarakat sipil dan perguruan tinggi.</p>\r\n<p>Untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya reformasi regulasi maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan melakukan sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di daerah.</p>', '', 'Rabu', '2015-11-12', '10:34:48', '1449027241.JPG', '', '', '', 'D8D9A6BC', 'Y', 0, 82, 0, '', '', ''),
  	(141, '', 'Lampiran Nota Dinas Deputi (KRITERIA KERANGKA REGULASI YANG MENDUKUNG 18 PROGRAM DAN PRIORITAS RKP 2017)', '', 'lampiran-nota-dinas-deputi-(kriteria-kerangka-regulasi-yang-mendukung-18-program-dan-prioritas-rkp-2', '', '', 'Rabu', '2016-02-17', '10:21:17', '', '', '', '', '154AAAC0', 'Y', 0, 91, 0, '(lampiran-nota-dinas-deputi)-Lampiran Nota Deputi-Format RKP 2017.pptx', '', ''),
  	(142, '', 'Jokowi: Sudahlah, Enggak Usah Pakai Kaji-mengkaji... Hapus!', '', 'jokowi:-sudahlah,-enggak-usah-pakai-kaji-mengkaji...-hapus!', '<div class="kcm-read-text"><strong>JAKARTA, KOMPAS.com</strong> - Presiden Joko Widodo&nbsp;menyoroti banyaknya peraturan daerah yang menghambat pembangunan. Ia menyebutkan, ada sekitar 42.000 peraturan yang dinilai menjadi hambatan.<br /><br />"Ada 42.000 regulasi yang menghambat," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (22/2/2016) siang.<br /><br />Kementerian Dalam Negeri sudah mendapatkan laporan, ada 3.000 peraturan daerah yang dianggap menghambat pembangunan.&nbsp;<br /><br />Jokowi meminta Kemendagri tidak terlalu lama melakukan kajian untuk menghapus regulasi itu.&nbsp;<br /><br />"Sudahlah, enggak usah pakai kaji-mengkaji. Hapus. Mau berapa puluh tahun lagi kita selesai?" ujar Jokowi.&nbsp;<br /><br />"Tiap kali kaji, mengkaji. Kalau mengaji, baik," lanjut dia.&nbsp;<br /><br />Jokowi mengingatkan para kepala daerah bahwa Indonesia sudah memasuki era kompetisi dengan masyarakat ASEAN.&nbsp;<br /><br />Oleh sebab itu, para kepala daerah harus menggenjot ekonomi di daerahnya dengan cara melepas sumbatan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;<br /><br />"Pembenahan-pembenahan seperti ini sudah ditunggu oleh rakyat," ujar Jokowi.<br /><br />Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam acara peresmian pembukaan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional 2016 dan peluncuran kemudahan investasi langsung konstruksi di kawasan industri serta peningkatan layanan izin investasi untuk bidang infrastruktur.&nbsp;<br /><br />Acara itu dihadiri sejumlah menteri, Kapolri, Jaksa Agung, dan beberapa kepala daerah setingkat gubernur.</div>\r\n<div class="kcm-read-text">&nbsp;</div>\r\n<div class="kcm-read-copy mt2">\r\n<table class="grey">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td>Penulis</td>\r\n<td>: Fabian Januarius Kuwado</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>Editor</td>\r\n<td>: Inggried Dwi Wedhaswary</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>\r\n</div>', '', 'Rabu', '2016-02-22', '17:32:26', '1456300247.jpg', '', '', '', 'CF078A67', 'Y', 0, 0, 0, '', '', ''),
  	(143, '', 'Konsep Deregulasi Ekonomi ala Jokowi dan Pemimpin Dunia', '', 'konsep-deregulasi-ekonomi-ala-jokowi-dan-pemimpin-dunia', '<p><br /><strong>Metrotvnews.com, Jakarta:&nbsp;</strong><span>Presiden Joko Widodo terus mengusung langkah-langkah dalam membenahi perekonomian Indonesia. Caranya yakni dengan menderegulasi ekonomi.</span><br /><br /><span>Jokowi mengungkapkan, deregulasi ekonomi tersebut di antaranya adalah penyederhanaan serta pembenahan perizinan, peraturan yang tumpang tindih, termasuk deregulasi Daftar Negatif Investasi (DNI).</span><br /><br /><span>"Kami terus melakukan perbaikan, kami terus lakukan&nbsp;</span><em>reform</em><span>, yang kami lakukan di Indonesia adalah&nbsp;</span><em>supply-side reforms</em><span>," tegas Jokowi, saat menyampaikan pidato kunci (</span><em>keynote speech</em><span>) pada acara US-ASEAN Business Council (US-ABC) yang dilaksanakan di Ballroom Hotel St. Regis, San Francisco, California, AS, Rabu, seperti dikutip dalam siaran persnya, Kamis (18/2/2016).</span></p>\r\n<p><span>Jokowi mengatakan, konsep ini pertama diperkenalkan oleh Ronald Reagan saat menjabat sebagai Gubernur Negara Bagian California yang bersama-sama dengan Perdana Menteri Inggris waktu itu, Margareth Thatcher, memberlakukan deregulasi ekonomi Inggris dan AS.</span><br /><br /><span>"Saat ini, kita harus memberlakukan kebijakan yang sama di&nbsp;</span><em>emerging markets</em><span>, yakni membebaskan bisnis dan industri dari Undang-undang dan peraturan yang berlebihan," ucap Presiden.</span><br /><br /><span>Sejak awal tahun ini, menurut Presiden, perekonomian global mengalami perlambatan. Banyak&nbsp;</span><em>emerging markets&nbsp;</em><span>mengalami penurunan. Banyak yang mengkhawatirkan ini akan berdampak pada ekonomi maju. Pada kondisi ini, Presiden menilai bahwa Bank Sentral Dunia memang harus menyediakan likuiditas yang diperlukan oleh dunia. Namun, lanjut Presiden,</span><br /><br /><span>"Pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia tidak boleh menunda tindakan-tindakan nyata dan aksi mendasar," tambah dia.</span><br /><br /><span>Reformasi struktural, investasi jangka panjang yang tidak berfokus pada langkah-langkah jangka pendek yang populis merupakan tindakan yang seharusnya diambil dan membutuhkan waktu.</span><br /><br /><span>"Saya yakin tidak ada jalan pintas. Zamannya sudah berbeda jika dibandingkan dengan era Bapak Reagan dan Ibu Thatcher," ujar Jokowi.</span><br /><br /><span>Namun demkian, pada era mereka ancamannya adalah deflasi. Pada era mereka kesalahan yang terjadi ialah pemungutan pajak yang berlebihan. Kini kesalahannya ialah kurangnya pemungutan pajak, khususnya pada&nbsp;</span><em>emerging markets</em><span>.</span><br /><br /><span>"Dibanyak negara kebijakan fiskal yang buruk akan membuat negara kehilangan sumber daya yang dibutuhkan untuk investasi masa depan, anak anak kita, anak muda kita, dan infrastruktur kita," pungkasnya.</span><br /><br /><br /><span>AHL</span></p>', '', 'Kamis', '2016-02-18', '17:34:01', '1456396338.jpg', '', '', '', '07BFA955', 'Y', 0, 0, 0, '', '', ''),
  	(144, '', 'KPPOD: Regulasi Nasional Hambat Perizinan Daerah', '', 'kppod:-regulasi-nasional-hambat-perizinan-daerah', '<p><strong>Jakarta</strong>&nbsp;- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai reformasi perizinan di daerah masih terkendala regulasi Nasional. Menurutnya, sebagian besar Peraturan Daerah (Perda) khususnya terkait perizinan mempunyai payung hukum secara nasional.</p>\r\n<p>"Sebagian besar Perda mempunyai payung hukum secara nasional. Jadi, bukan saja soal komitmen kepala daerah atau kapasitas birokrat daerah tetapi problemnya juga kadang payung hukum secara nasional sehingga reformasi perizinan masih terhambat," ujar Robert saat diskusi bertajuk "Penyederhanaan Perizinan di Daerah" di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta, Minggu (28/2).</p>\r\n<p>Regulasi di tingkat nasional atau pusat ini, kata Robert menjadi penghambat kemudahan berusaha atau melakukan aktivitas ekonomi di era otonomi daerah. Tak heran, peringkat kemudahan memulai usaha&nbsp;<em>(starting a business)</em>&nbsp;justru turun dari peringkat 163 di tahun 2015 ke peringat 173 tahun 2016.</p>\r\n<p>"Rata-rata proses memulai usaha membutuhkan 13 prosedur dan menempuh waktu 47.80 hari. Jelas kita tertinggal jauh dari tetangga yang merupakan pesaing utama dalam era MEA, seperti Thailand yang berada di peringkat 26, Malaysia peringkat 18, apalagi Singapura yang sering meraih posisi teratas," jelas dia.</p>\r\n<p>Karena itu, kata Robert, pemerintah perlu mendesain perubahan dan mematok target perbaikan regulasi. Namun, target tersebut, menurut dia, tak bisa hanya dialamatkan ke pemda tetapi juga ke pemerintah pusat sendiri.</p>\r\n<p>"Selain hasil diskresi daerah, banyaknya jumlah atau jenis izin daerah saat ini justru karena masih diatur bahkan diwajibkan oleh regulasi nasional," tandas dia.</p>\r\n<p>"Pemerintah pusat harus mengubah apa yang ada di depan mata dengan cara mengubah atau mereformasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat khusus terkait perizinan," tambah Robert.</p>\r\n<p class="mt10 c6">Yustinus Paat/FMB</p>\r\n<p class="mt10 c6">Sumber:&nbsp;http://www.beritasatu.com/ekonomi/351893-kppod-regulasi-nasional-hambat-perizinan-daerah.html</p>', '', 'Senin', '2016-02-28', '10:11:08', '1456715468.jpg', '', '', '', '7DDB0899', 'Y', 0, 0, 0, '', '', ''),
  	(145, '', 'Jokowi Beri Bappenas Kewenangan Susun Anggaran Prioritas', '', 'jokowi-beri-bappenas-kewenangan-susun-anggaran-prioritas', '<p>JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) guna menambah kewenangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait anggaran. Jika sebelumnya seluruh pengelolaan dipusatkan di Kementerian Keuangan, nantinya Bappenas juga memiliki hak untuk mengalokasikan anggaran program prioritas pemerintah. Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan, Presiden Jokowi pada dasarnya menyadari bahwa selama ini alokasi anggaran banyak yang tidak sesuai azas manfaat. Karena itu, mantan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut akan mengubah pola pendekatannya dalam mengalokasikan anggaran. "Pendekatan presiden tidak lagi money follow function tapi money follow programme," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/3/2016). Menurut Sofyan, karena selama ini yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi program pemerintah adalah Bappenas maka pihaknya akan diberikan kewenangan agar anggaran untuk program prioritas dapat disusun oleh Bappenas. "Yang menentukan program yang bisa mengevalasi program adalah Bappenas. Oleh sebab itu akan ada Inpres untuk anggaran program prioritas itu disusun oleh Bappenas dan di-approve oleh Kemenkeu," imbuhnya. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memastikan, diberikannya kewenangan pengalokasian anggaran kepada Bappenas tidak akan bertabrakan dengan fungsi dan kewenangan Kementerian Keuangan yang ada selama ini. Sebab, Kemenkeu tetap harus memutuskan alokasi anggaran bersama Bappenas. "Misalnya, kalau kita mau bangun kedaulatan pangan, maka dibikin DAM atau waduk, dibikin saluran irigasi primer, irigasi sekunder, sawah. Itu suatu sistem yang tak terlepas. Kalau misalnya dianggarkan ke PU untuk bikin waduk, maka PU bikin anggaran saluran primer, dan saluran tersier ke pertanian. Jadi ada alokasi lewat PU, pertanian, dan daerah melalui DAK. Yang mengetahui itu adalah Bappenas berkoordinasi dengan menteri teknis," jelasnya.</p>\r\n<p>Penulis:&nbsp;<a href="http://index.sindonews.com/blog/2209/lily-rusna-fajriah" rel="author">Lily Rusna Fajriah</a></p>\r\n<p>Sumber:&nbsp;http://ekbis.sindonews.com/read/1093262/33/jokowi-beri-bappenas-kewenangan-susun-anggaran-prioritas-1458060119</p>', '', 'Rabu', '2016-03-16', '11:24:09', '1458102249.jpg', '', '', '', 'E2E6F154', 'Y', 0, 0, 0, '', '', ''),
  	(146, '', 'RKP 2016', '', 'rkp-2016', '', '', 'Rabu', '2016-03-16', '13:53:29', '', '', '', '', '9D0BAC16', 'Y', 0, 91, 0, '(rkp-2016)-RKP Tahun 2016.pdf', '', ''),
  	(147, '', 'Surat Menteri PPN atau Bappenas tentang Simplifikasi Regulasi', '', 'surat-menteri-ppn-atau-bappenas-tentang-simplifikasi-regulasi', '', '', 'Kamis', '2016-03-17', '16:18:31', '', '', '', '', 'C448DC39', 'Y', 0, 91, 0, '(surat-menteri-ppn-atau-bappenas-tentang-simplifikasi-regulasi)-Surat Menteri Simplifikasi Regulasi.pdf', '', ''),
  	(148, '', 'Kerjasama Bappenas-OECD untuk Review Integritas Sektor Publik', '', 'kerjasama-bappenas-oecd-untuk-review-integritas-sektor-publik', '<p>JAKARTA &ndash; Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas Diani Sadia Wati menyebutkan Bappenas telah membangun kesepakatan dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka Review Integritas Sektor Publik di Indonesia, pada Selasa (22/3) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Dalam Seminar Pendahuluan Review Integritas Sektor Publik, Diani menjelaskan bahwa kegiatan itu diharapkan dapat berkontribusi pada proses pengembangan kerangka pengukuran integritas nasional yang sampai saat ini masih terus disempurnakan oleh Bappenas bersama KPK sejak 2012. &ldquo;Kerjasama ini sudah disiapkan kurang lebih satu tahun. Indonesia cukup progresif dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kerjasama untuk review integritas di sektor publik tentunya sangat sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Perpres No.55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 serta Jangka Menengah 2012-2014,&rdquo; jelas Diani. Pengukuran integritas nasional ini menurut Diani, setidaknya akan mengarah pada penilaian tingkat keterpaduan atau terintegrasinya sub-sistem kebijakan dan regulasi, hukum dan politik, serta sosial budaya, dan Sistem Integritas Nasional (SIN) telah masuk dalam strategi nasional. Walaupun Director of Global Relation Secretariat OECD, Marcos Bonturi dalam sambutannya menyampaikan bahwa review integritas nasional ini belum mencakup semua komponen yang sedang dikembangkan Pemerintah Indonesia, namun Diani melihat proses review ini akan sangat berguna bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan penyempurnaan dari kerangka pengukuran integritas nasional. Diani menjelaskan definisi integritas nasional adalah suatu kondisi ketika seluruh komponen bangsa melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai, aturan, budaya dan tugas yang diemban, melalui keselarasan dan pengendalian untuk mencapai tujuan nasional. Ketua KPK pun menganggap nilai yang dianggap penting dan signifikan dalam pemberantasan korupsi adalah &lsquo;Integritas&rsquo;. Untuk itu, penerapan integritas secara nasional merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan nilai tersebut. Pada Agustus 2014 yang lalu, KPK telah menyerahterimakan konsep SIN kepada Bappenas. Dalam hal pemberantasan korupsi, pelaksanaan SIN ini melibatkan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Untuk itu, pelaksanaan review ini juga akan melibatkan berbagai stakeholders. Adapun tim inti dari pelaksanaan peer review adalah Bappenas, KPK, PPATK, Kepolisian RI, BPK, Kemenkeu, Kemendagri, serta KemenPAN-RB. Dalam hal ini, Bappenas dan OECD sudah melakukan pembahasan secara intens dengan Kantor Staf Presiden untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016. &ldquo;Peran utama Bappenas dalam konteks ini adalah memfasilitasi koordinasi dengan anggota peer group, maupun diskusi yang akan jadi sasaran review. Tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, privat sektor, dan teman-teman civil society,&rdquo; jelas Diani. Di akhir seminar, Diani berpesan bahwa nantinya SIN akan jadi National Ownership yang tidak hanya dilakukan KPK, tetapi juga oleh segala komponen bangsa. Ia berharap para pemangku kepentingan dapat belajar banyak dari kerjasama dengan OECD ini.*</p>', '', 'Kamis', '2016-03-22', '12:58:33', '1458799113.jpg', '', '', '', '8DA09986', 'Y', 0, 82, 0, '', 'Y', ''),
  	(149, '', 'Evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2014', '', 'evaluasi-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-2014', '', '', 'Selasa', '2016-03-29', '10:24:37', '', '', '', '', '0E26C9E6', 'Y', 0, 91, 0, '(evaluasi-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi-2014)-Evaluasi SPPK 2014 Full.pdf', '', ''),
  	(150, '', 'Jokowi Sindir DPR soal "Hobi" Bikin Undang-undang', '', 'jokowi-sindir-dpr-soal-"hobi"-bikin-undang-undang', '<p><span>JAKARTA, KOMPAS.com</span>&nbsp;&mdash;&nbsp;Presiden RI&nbsp;<a href="http://nasional.kompas.com/tag/Jokowi?utm_source=RD&amp;utm_medium=inart&amp;utm_campaign=khiprd">Joko Widodo</a>&nbsp;meminta DPR RI tidak memproduksi terlalu banyak undang-undang.</p>\r\n<p>"Setahun, tiga saja cukup. Lima ya cukup," ujar Jokowi pada acara dialog publik di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).</p>\r\n<p>Bagi Jokowi, yang paling penting bukanlah kuantitas undang-undang, melainkan kualitas undang-undang tersebut.</p>\r\n<p>"Jumlah 40, 50, untuk apa?" ujarnya.</p>\r\n<p>Jokowi lalu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui alasan para wakil rakyat senang sekali memproduksi banyak UU.</p>\r\n<p>"Tetapi, enggak usah saya sebutkan di sini kenapa DPR&nbsp;<em>seneng</em>banyak (bikin UU). Saya kira yang hadir di sini juga tahu," ujar dia.</p>\r\n<p>Pernyataan Jokowi itu menuai tawa dari para peserta dialog. Acara dialog tersebut digagas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Peserta dialog yakni para akademisi, pengusaha, pelaku perbankan, dan lain-lain.</p>\r\n<p>Hadir dalam acara itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<table class="grey">\r\n<tbody>\r\n<tr>\r\n<td>Penulis</td>\r\n<td>: Fabian Januarius Kuwado</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>Editor</td>\r\n<td>: Caroline Damanik</td>\r\n</tr>\r\n<tr>\r\n<td>Sumber</td>\r\n<td>:&nbsp;http://nasional.kompas.com/read/2016/03/30/10542681/Jokowi.Sindir.DPR.soal.Hobi.Bikin.Undang-undang</td>\r\n</tr>\r\n</tbody>\r\n</table>', '', 'Kamis', '2016-03-31', '11:11:08', '1459397448.jpg', '', '', '', 'EEC7BD95', 'Y', 0, 0, 0, '', '', ''),
  	(151, '', ' ISR PP Pengupahan', '', '-isr-pp-pengupahan', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:26:32', '', '', '', '', '941ED5B5', 'Y', 0, 0, 0, '(-isr-pp-pengupahan)-9 Nov-Paparan ISR PP Pengupahan-Farid.pdf', '', ''),
  	(152, '', 'ISR PENGELOLAAN IZIN GANGGUAN', '', 'isr-pengelolaan-izin-gangguan', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:29:01', '', '', '', '', 'C6F9AC68', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-pengelolaan-izin-gangguan)-analisis PENGELOLAAN IZIN GANGGUAN.pdf', '', ''),
  	(153, '', 'ISR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN', '', 'isr-izin-mendirikan-bangunan', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:29:32', '', '', '', '', '5B26CE38', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-izin-mendirikan-bangunan)-ISR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN_monev.pdf', '', ''),
  	(154, '', 'ISR Peraturan 4 Menteri tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan', '', 'isr-peraturan-4-menteri-tentang-tentang-tata-cara-penyelesaian-penguasaan-tanah-yang-berada-di-dalam', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:30:31', '', '', '', '', '2DB0ED78', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-peraturan-4-menteri-tentang-tentang-tata-cara-penyelesaian-penguasaan-tanah-yang-berada-di-dalam-kawasan-hutan)-ISR Peraturan Bersama  4 Menteri tentang tata cara pen.pdf', '', ''),
  	(155, '', 'ISR Perda Kab Wajo Nomor 4 tahun 2012', '', 'isr-perda-kab-wajo-nomor-4-tahun-2012', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:31:08', '', '', '', '', 'AB358A6C', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-perda-kab-wajo-nomor-4-tahun-2012)-ISR Perda Kab Wajo Nomor 4 tahun 2012.pdf', '', ''),
  	(156, '', 'ISR Pergub Kalteng Nomor 52 Tahun 2008', '', 'isr-pergub-kalteng-nomor-52-tahun-2008', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:31:42', '', '', '', '', '0F449C0E', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-pergub-kalteng-nomor-52-tahun-2008)-ISR Pergub Kalteng Nomor 52 Tahun 2008.pdf', '', ''),
  	(157, '', 'ISR Permohonan IMB', '', 'isr-permohonan-imb', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:32:24', '', '', '', '', 'F3A63B01', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-permohonan-imb)-ISR Permohonan IMB Kemen PU - Kemendagri.pdf', '', ''),
  	(158, '', 'ISR PP No 78 tahun 2015', '', 'isr-pp-no-78-tahun-2015', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:32:50', '', '', '', '', '701BF311', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-pp-no-78-tahun-2015)-ISR PP No. 78 tahun 2015.pdf', '', ''),
  	(159, '', 'ISR Tata Kelola Sapi', '', 'isr-tata-kelola-sapi', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:33:50', '', '', '', '', '66729473', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-tata-kelola-sapi-baru)-ISR Tata Kelola Sapi baru (1).pdf', '', ''),
  	(160, '', 'ISR TENAGA KERJA', '', 'isr-tenaga-kerja', '', '', 'Selasa', '2016-04-05', '15:34:38', '', '', '', '', '74CEFCAA', 'Y', 0, 0, 0, '(isr-tenaga-kerja)-ISR TENAGA KERJA.pdf', '', ''),
  	(161, '', 'Lokakarya Transparansi sebagai Passion', '', 'lokakarya-transparansi-sebagai-passion', '', '', 'Kamis', '2016-04-06', '12:08:06', '1460610486.jpg', '', '', '', 'E7183C61', 'Y', 0, 0, 0, '(lokakarya-transparansi-sebagai-passion)-Attachments_2016414.zip', '', ''),
  	(162, '', 'Kick Off Trilateral Meeting Reformasi Regulasi', '', 'kick-off-trilateral-meeting-reformasi-regulasi', '', '', 'Senin', '2016-05-30', '10:41:49', '1464579709.JPG', '', '', '', 'A41764C0', 'Y', 0, 82, 0, '(kick-off-trilateral-meeting-reformasi-regulasi)-PAPARAN KICK OFF TMRR 30 MEI 2016_revisi 30 mei.pdf', '', ''),
  	(163, '', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', '', 'sosialisasi-dan-penajaman-target-simplifikasi-regulasi', '', '', 'Senin', '2016-08-04', '13:54:34', '1470639274.jpg', '', '', '', '91301371', 'Y', 0, 82, 0, '(sosialisasi-dan-penajaman-target-simplifikasi-regulasi)-file upload web.rar', '', ''),
  	(164, '', 'Pembahasan dan Pemantapan Rancangan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Keadilan dan Keamanan', '', 'pembahasan-dan-pemantapan-rancangan-program-kemitraan-indonesia-australia-untuk-keadilan-dan-keamana', '', '', 'Jumat', '2016-08-19', '18:04:03', '1471604643.jpeg', '', '', '', '3E276271', 'Y', 0, 88, 0, '(pembahasan-dan-pemantapan-rancangan-program-kemitraan-indonesia-australia-untuk-keadilan-dan-keamanan)-AIPJS Presentation Bappenas.rar', '', ''),
  	(165, '', 'Inpres 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  2016 dan 2017', '', 'inpres-10-tahun-2016-tentang-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi--2016-dan-2017', '', '', 'Kamis', '2016-09-22', '09:59:07', '', '', '', '', 'A9E23F35', 'Y', 0, 91, 0, '(inpres-10-tahun-2016-tentang-aksi-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi--2016-dan-2017)-Inpres PPK 2016 dan 2017 .pdf', '', ''),
  	(166, '', 'INSTRUMEN SIMPLIFIKASI REGULASI Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan', '', 'instrumen-simplifikasi-regulasi-undang-undang-nomor-41-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-unda', '<div class="t pgm0 pgx1 pgh2 pgy1 pgff1 pgfs0 pgfc0 pgsc0 pgls0 pgws0">\r\n<p dir="ltr">Untuk mewujudkan sistem regulasi yang efektif dan efisien, dibutuhkan suatu tindakan yang disebut sebagai &lsquo;Reformasi Regulasi&rsquo;. Tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan kualitas regulasi. Sementara secara jangka panjang, Reformasi Regulasi bertujuan untuk mewujudkan Sistem Regulasi Nasional (SRN) yang berkualitas, sederhana, dan tertib sehingga secara efektif dan efisien akan lebih mampu mendukung upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana ditetapkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun, substansi reformasi regulasi dapat berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya, tergantung pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi.</p>\r\n<p dir="ltr">Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menggunakan instrumen Simplifikasi Regulasi (ISR). Bersama ini ditampilkan beberapa ISR yang dilakukan untuk merespon kondisi regulasi yang ada saat ini. Dokumen yang ditampilkan merupakan <em>living document</em> yang diharapkan terus diperbaiki dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait.</p>\r\n</div>', '', 'Senin', '2016-10-12', '15:46:43', '', '', '', '', '75B8B51A', 'Y', 0, 94, 0, '(instrumen-simplifikasi-regulasi)-ISR TATA KELOLA SAPI BARU (2).pdf', '', ''),
  	(167, '', 'Instrumen Simplifikasi Regulasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilaya', '', 'instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-nomor-2-tahun-2015-tentang-', '', '', 'Jumat', '2016-10-14', '14:38:12', '', '', '', '', 'A7860077', 'Y', 0, 94, 0, '(isr-larangan-cantrang)-ISR Larangan Cantrang 17 Mei 2016.pdf', '', ''),
  	(168, '', 'Instrumen Simplifikasi Regulasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangatauKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat', '', 'instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruangataukepala-badan-pertanahan-', '', '', 'Senin', '2016-10-14', '11:09:48', '', '', '', '', 'D82F2D38', 'Y', 0, 94, 0, '(instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruangataukepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-9-tahun-2015-tentang-tata-cara-penetapan-hak-komunal-atas-tanah-masyarakat-hukum-adat)-ISR  Permen ATR.pdf', '', ''),
  	(169, '', 'Instrumen Simplifikasi Regulasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembuka', '', 'instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-gubernur-provinsi-kalimatan-tengah-nomor-15-tahun-2010-ten', '', '', 'Senin', '2016-10-14', '11:10:33', '', '', '', '', '355EA750', 'Y', 0, 94, 0, '(instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-gubernur-provinsi-kalimatan-tengah-nomor-15-tahun-2010-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-kalimantan-tengah-nomor-52-tahun-2008-tentang-pedoman-pembuka)-ISR  Pergub Kalteng.pdf', '', ''),
  	(170, '', 'Instrumen Simplifikasi Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Wajo', '', 'instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-daerah-kabupaten-wajo-nomor-4-tahun-2012-tentang-pengelola', '', '', 'Senin', '2016-10-17', '16:29:01', '', '', '', '', '0FE3476A', 'Y', 0, 94, 0, '(instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-daerah-kabupaten-wajo-nomor-4-tahun-2012-tentang-pengelolaan-sumberdaya-perikanan-kabupaten-wajo)-Perda Kab Wajo No 4 Th 2012.pdf', '', ''),
  	(171, '', 'Instrumen Simplifikasi Regulasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa', '', 'instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-pemerintah-no.-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan', '', '', 'Senin', '2016-10-17', '16:34:36', '', '', '', '', 'A79D69FC', 'Y', 0, 94, 0, '(instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-pemerintah-no.-43-tahun-2014-tentang-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa)-PP No 43 Th 2014.pdf', '', ''),
  	(172, '', 'Instrumen Simplifikasi Regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal', '', 'instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-daerah-kabupaten-blitar-nomor-4-tahun-2012-tentang-penanam', '', '', 'Senin', '2016-10-17', '16:37:35', '', '', '', '', 'A8AB1061', 'Y', 0, 94, 0, '(instrumen-simplifikasi-regulasi-peraturan-daerah-kabupaten-blitar-nomor-4-tahun-2012-tentang-penanaman-modal)-Perda+Kab.+Blitar+No+4+Th+2012.pdf', '', ''),
  	(173, '', 'Instrumen Simplifikasi Regulasi Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 4 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah', '', 'instrumen-simplifikasi-regulasi-perda-provinsi-sulawesi-tenggara-no.-4-tahun-2011-tentang-pinjaman-d', '', '', 'Senin', '2016-10-17', '16:40:50', '', '', '', '', '8A7961A8', 'Y', 0, 94, 0, '(instrumen-simplifikasi-regulasi-perda-provinsi-sulawesi-tenggara-no.-4-tahun-2011-tentang-pinjaman-daerah)-dsfds.pdf', '', ''),
  	(174, 'Rizky', 'Semiloka Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Sinergitas Kebijakan dan Regulasi dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)', '', 'semiloka-strategi-nasional-reformasi-regulasi:-sinergitas-kebijakan-dan-regulasi-dalam-mendukung-pen', '<p>[Unpad.ac.id, 13/10/2016] Fakultas Hukum dan SDGs Center Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menggelar Semiloka Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Sinergitas Kebijakan dan Regulasi dalam Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Executive Lounge Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Kamis (13/10).</p>\r\n\r\n<p>&ldquo;Pelaksanaan Semiloka ini merupakan salah satu dari wujud konkret Bappenas dalam upaya untuk mengkonsolidasikan para pemangku kepentingan pembangunan dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah, terkait dengan pentingnya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sederhana dan tertib dalam rangka mendukung SDGs,&rdquo; ungkap Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr. Diani Sadiawati, SH., LLM.</p>\r\n\r\n<p>Lebih lanjut Dr. Diani menyampaikan, salah satu hal penting dalam pencapaian SDGs adalah adanya dukungan regulasi. Regulasi ini menjadi penopang atau pendukung yang sangat sigifikan. Hal ini jugalah yang sedang diupayakan dalam strategi nasional reformasi regulasi, yaitu memastikan regulasi yang tepat dan sinergis. Jika tidak, banyak terjadi inefisiensi antara perencanaan dengan regulasi yang disusun.</p>\r\n\r\n<p>Acara ini sendiri dibuka oleh Dekan FH Unpad Dr. An An Chandrawulan, SH, LLM. Dalam kesempatan tersebut Dr. An An mengatakan, pembangunan berkelanjutan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan regulasi yang baik, yang dapat mendukung pembangunan itu sendiri. Menurutnya, berbagai permasalahan terkait pembangunan terjadi antara lain karena adanya regulasi yang saling tumpang tindih.</p>\r\n\r\n<p>Selain itu, Dr. An An pun berpendapat bahwa seringkali pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat daripada pertumbuhan hukum atau regulasi. Ia pun menyambut baik adanya strategi nasional reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan sejak Oktober 2015. Terkait hal tersebut, kerja sama pun perlu untuk dilakukan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.</p>\r\n\r\n<p>&ldquo;Reformasi kebijakan ini memang sudah sepatutnya dan menjadi sangat penting untuk dilakukan di berbagai bidang,&rdquo; ujar Dr. An An.</p>\r\n\r\n<p>Sementara itu, Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad, Dr. Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan semestinya yang bisa menyangkut kepentingan generasi sekarang dan selanjutnya.</p>\r\n\r\n<p>&ldquo;Oleh karena itu penting bahwa regulasi itu berpihak kepada semua. Inklusif,&rdquo; ujar Dr. Arief. *</p>\r\n\r\n<p><em>Laporan oleh: Artanti Hendriyana / eh</em></p>\r\n', '', '', '2016-10-13', '10:56:59', '1477972619.jpg', '', '', '', '78C4EA91', 'Y', 0, 0, 0, '', 'Y', ''),
  	(175, '', 'Pentingnya Reformasi Regulasi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Makmur Dan Adil', '', 'pentingnya-reformasi-regulasi-untuk-mewujudkan-masyarakat-yang-sejahtera,-makmur-dan-adil', '<p><span><span>Membentuk regulasi merupakan aktivitas rutin dalam penyelenggaraan negara. Pembentukan regulasi sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan negara, mendorong perekonomian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Namun pada masa kini, persoalan efisiensi tidak harus direspon dengan&nbsp;<em>deregulasi</em>&nbsp;atau&nbsp;<em>reregulasi</em>. Kedua respon tersebut justru akan berpotensi mengakibatkan terjadinya inefisiensi. Sebagai contoh adalah kasus ï¿½<em>dwelling timeï¿½</em>&nbsp;di Tanjung Priok, bahwa Presiden mengatakan waktu tunggu barang di pelabuhan Singapura hanya satu hari, namun di Indonesia bisa memakan waktu lima hari lebih sehingga menimbulkan kerugian Rp. 740 triliun. Dimana salah satu permasalahan utama&nbsp;<em>dwelling time</em>&nbsp;adalah masalah perizinan yang menjadi kewenangan berbagai kementerian/ lembaga. Identifikasi awal menunjukkan terdapat sebanyak 18 kementerian/ lembaga yang menerbitkan perbagai macam perizinan, dan ini semua berdasarkan regulasi pada pelbagai tingkatan.</span></span></p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p><span>Berdasarkan berbagai permasalahan inefisiensi yang bermuara dari permasalahan regulasi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian dan Kepala Daerah untuk melakukan deregulasi besar-besaran. Dari perspektif regulasi, kualitas regulasi yang baik dan kuantitas regulasi yang proporsional merupakan jawaban atas persoalan inefisiensi. Untuk mewujudkan sistem regulasi yang demikian maka dibutuhkan suatu tindakan yang disebut sebagai Reformasi Regulasi.</span></p>\r\n<p><span>Bappenas kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan upaya pembenahan sistem hukum nasional dengan merancang sebuah program yang disebut sebagai ï¿½Strategi Nasional Reformasi Regulasiï¿½. Untuk menyelenggarakan reformasi regulasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali regulasi-regulasi yang sedang berlaku (hukum positif). Selain itu dibutuhkan pula pembenahan elemen yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi sehingga proses-proses yang dibangun akan mampu menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas dan lebih proporsional.</span></p>\r\n<p><span>Penyelenggaraan Strategi Nasional reformasi Regulasi jangka pendek diarahkan untuk mengendalikan kuantitas regulasi melalui kegiatan simplifikasi dengan fokus pada bidang pembangunan yang menjadi prioritas. Dalam jangka panjang, penyelenggaraan reformasi regulasi diarahkan untuk melakukan pembenahan terhadap kelembagaan, tata cara, dan sumberdaya manusia yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan pembentukan regulasi agar lebih mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas.</span></p>\r\n<p><span>Diringkas dari Buku Strategi Nasional Reformasi Regulasi, Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib. Bappenas 2015.</span></p>\r\n<p><span>&nbsp;</span></p>\r\n<p><span style="color: #0000ff;"><em>Sumber :&nbsp;<a href="http://bappeda.kendalkab.go.id/home-mainmenu-1/22-sekretariat/220-pentingnya-reformasi-regulasi-untuk-mewujudkan-masyarakat-yang-sejahtera-makmur-dan-adil.html">http://bappeda.kendalkab.go.id/home-mainmenu-1/22-sekretariat/220-pentingnya-reformasi-regulasi-untuk-mewujudkan-masyarakat-yang-sejahtera-makmur-dan-adil.html</a></em></span></p>', '', 'Jumat', '2016-11-18', '11:11:25', '1479441905.jpg', '', '', '', '560733F5', 'Y', 0, 0, 0, '', '', ''),
  	(176, 'Rizky', 'NewsLetter Regulasi Bulan Maret 2017', '', 'newsletter-regulasi-bulan-maret-2017', '', '', 'Senin', '2017-03-06', '10:31:30', 'newslatter.jpg', '', '', '', '560733F5', 'Y', 0, 91, 0, 'newslattermaret.pdf', 'N', ''),
  	(200, 'Rizky', 'LAPORAN DARI INDIA: Bappenas Sebut 2 Kunci Mobilisasi Dana Infrastruktur', '', 'laporan-dari-india:-bappenas-sebut-2-kunci-mobilisasi-dana-infrastruktur', '<p>Kerangka regulasi yang kuat dan tingkat kepastian usaha menjadi kunci mobilisasi pendanaan swasta untuk pengembangan sektor infrastruktur Tanah Air.</p>\r\n\r\n<p>Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro dalam forum pertemuan tahunan yang diadakan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Mumbai, Senin (25/6/2018).</p>\r\n\r\n<p>Bambang memberikan contoh pengalaman Indonesia mengatasi persoalan ketidakpastian dalam pembangunan infrastruktur akibat pembebasan lahan. Kehadiran pemerintah untuk mengambil alih masalah pembebasan lahan telah meningkatkan kepastian investasi di sektor infrastruktur.</p>\r\n\r\n<p>Hambatan lain dalam pembangunan infrastruktur&nbsp;adalah kesiapan atau ketersediaan studi kelayakan yang solid. &ldquo;Kadang kami bilang [kepada investor] ada potensi besar, kami butuh jalan tol, kami butuh pembangkit listrik, kami butuh bandara dan pelabuhan, tapi saat mereka datang dan menanyakan studi kelayakan yang detail kita tidak punya. Hasilnya, mereka meninggalkan Indonesia.&rdquo;</p>\r\n\r\n<p>Dia menyebut, Indonesia butuh dana US$370 miliar- US$380 miliar selama 5 tahun (2015-2019), 40% disediakan pemerintah, 20% dari badan usaha milik negara (BUMN), dan sisanya dari swasta.</p>\r\n\r\n<p>Proporsi itu menunjukkan tingginya&nbsp;kebutuhan dana dari investor swasta, yang sayangnya mereka tidak percaya diri menanamkan uangnya di Indonesia.</p>\r\n\r\n<p>&ldquo;Kami juga dapat memanfaatkan perusahaan milik negara untuk menarik investor swasta. Karena terkadang investor swasta ketika mereka harus pergi ke negara baru seperti Indonesia, mereka tidak memiliki kepercayaan diri,&rdquo; lanjutnya.</p>\r\n', '', '', '2018-06-25', '12:00:51', '1530255417.jpg', '', '', '', '', 'Y', 0, 82, 0, '', 'Y', '');
  /*!40000 ALTER TABLE `article` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.config
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `config` (
    `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `name` varchar(200) NOT NULL,
    `code` varchar(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.config: ~9 rows (approximately)
  DELETE FROM `config`;
  /*!40000 ALTER TABLE `config` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `config` (`id`, `name`, `code`) VALUES
  	(1, 'Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan', 'unit'),
  	(2, 'SA.04', 'code-unit'),
  	(3, 'photo.png', 'icon'),
  	(4, 'Strategi Nasional Reformasi Regulasi', 'system_title'),
  	(5, '8.1.0', 'version'),
  	(6, 'q2-2014', 'copyright'),
  	(7, 'blue', 'theme'),
  	(8, 'logo_rr.png', 'logo'),
  	(9, 'logo_rr_putih.png', 'logo_putih');
  /*!40000 ALTER TABLE `config` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.gallery_photo
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gallery_photo` (
    `id_gallery_photo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `gen_code_photo` varchar(200) NOT NULL,
    `tanggal` date NOT NULL,
    `lokasi` varchar(100) NOT NULL,
    `photo` text NOT NULL,
    `keterangan` longtext NOT NULL,
    `keterangan_eng` longtext NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_gallery_photo`)
  ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=250 DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.gallery_photo: 184 rows
  DELETE FROM `gallery_photo`;
  /*!40000 ALTER TABLE `gallery_photo` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `gallery_photo` (`id_gallery_photo`, `gen_code_photo`, `tanggal`, `lokasi`, `photo`, `keterangan`, `keterangan_eng`) VALUES
  	(45, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406332.jpg', '', ''),
  	(44, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406319.jpg', '', ''),
  	(43, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406303.jpg', '', ''),
  	(42, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406256.jpg', '', ''),
  	(41, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406246.jpg', '', ''),
  	(40, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406237.jpg', '', ''),
  	(39, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406226.jpg', '', ''),
  	(38, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406210.jpg', '', ''),
  	(32, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406107.jpg', '', ''),
  	(33, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406117.jpg', '', ''),
  	(34, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406126.jpg', '', ''),
  	(35, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406181.jpg', '', ''),
  	(37, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406199.jpg', '', ''),
  	(31, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406099.jpg', '', ''),
  	(30, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406050.jpg', '', ''),
  	(46, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406342.jpg', '', ''),
  	(47, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406353.jpeg', '', ''),
  	(50, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406442.jpg', '', ''),
  	(51, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406460.jpg', '', ''),
  	(52, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406475.jpg', '', ''),
  	(53, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406503.jpg', '', ''),
  	(54, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406517.jpg', '', ''),
  	(55, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406533.jpg', '', ''),
  	(56, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406556.jpg', '', ''),
  	(57, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406582.jpg', '', ''),
  	(58, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406601.jpg', '', ''),
  	(59, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406637.jpg', '', ''),
  	(60, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406657.jpg', '', ''),
  	(61, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406684.jpg', '', ''),
  	(62, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406701.jpg', '', ''),
  	(63, 'F8E87400', '0000-00-00', 'Hotel Aryaduta, Jakarta', '1414406721.jpg', '', ''),
  	(64, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406738.jpg', '', ''),
  	(65, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406765.jpg', '', ''),
  	(66, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406782.jpg', '', ''),
  	(67, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406792.jpg', '', ''),
  	(68, 'F8E87400', '0000-00-00', '', '1414406804.jpg', '', ''),
  	(92, 'F8E87400', '2015-02-04', 'lokasi', '1423038987.jpg', 'Rapat Koordinasi Penyusunan Kerangka Regulasi dalam Rencana Kerja Pemerintah 2016', ''),
  	(70, 'F8E87400', '0000-00-00', 'Bappenas', '1414406829.jpg', '', ''),
  	(72, 'EFE57662', '0000-00-00', '', '1414406914.jpg', 'Workshop Percepatan Pelaksanaan UU no 11 Thn 2012 ttg Sistem PEradilan Pidana ANak di Nusa Tenggara Barat', ''),
  	(73, 'EFE57662', '0000-00-00', '', '1414406952.jpg', 'Workshop Percepatan Pelaksanaan UU no 11 Thn 2012 ttg Sistem PEradilan Pidana ANak di Nusa Tenggara Barat', ''),
  	(74, 'EFE57662', '0000-00-00', '', '1414406966.jpg', 'Workshop Percepatan Pelaksanaan UU no 11 Thn 2012 ttg Sistem PEradilan Pidana ANak di Nusa Tenggara Barat', ''),
  	(75, 'EFE57662', '0000-00-00', '', '1414406978.jpg', 'Workshop Percepatan Pelaksanaan UU no 11 Thn 2012 ttg Sistem PEradilan Pidana ANak di Nusa Tenggara Barat', ''),
  	(76, 'B46D0A79', '2015-01-13', 'lokasi', '1421149890.jpg', 'FGD Aksi PPK Kement Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Tata RUang', ''),
  	(77, 'B46D0A79', '2015-01-13', 'lokasi', '1421149991.jpg', 'Aksi PPK 2015 sektor pajak, bea cukai dan keuangan negara', ''),
  	(78, 'B46D0A79', '2015-01-13', 'lokasi', '1421150038.jpg', 'Aksi PPK 2015 sektor ESDM', ''),
  	(83, 'F8E87400', '2015-01-15', 'lokasi', '1421320401.jpg', 'Rapat Tim Pengarah / Komite Regulasi', ''),
  	(84, 'F8E87400', '2015-01-15', 'lokasi', '1421320516.jpg', 'Diskusi Pakar Indeks Kepuasan Stakeholder', ''),
  	(85, 'F8E87400', '2015-01-15', 'lokasi', '1421320584.jpg', 'FGD Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sektor Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan', ''),
  	(86, 'F8E87400', '2015-01-15', 'lokasi', '1421320657.jpg', 'FGD Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2015 sektor Pengadaan Barang dan Jasa ', ''),
  	(87, 'B46D0A79', '2015-01-19', 'lokasi', '1421661555.jpg', 'FGD AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 2015 SEKTOR PENEGAK HUKUM', ''),
  	(88, 'F8E87400', '2015-01-20', 'lokasi', '1421740495.jpg', 'Konsinyering Direktorat Analisa Peraturan Perundang -Undangan bersama BPHN', ''),
  	(89, 'F8E87400', '2015-01-21', 'lokasi', '1421825233.jpg', 'Konsultasi DPRD Kota Depok tentang pembentukan Regulasi', ''),
  	(90, 'B46D0A79', '2015-01-22', 'lokasi', '1421901025.jpg', 'Aksi Generik Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2015', ''),
  	(91, 'B46D0A79', '2015-02-03', 'lokasi', '1422932778.jpg', 'Finalisasi Aksi PPK 2015', ''),
  	(93, 'F8E87400', '2015-02-09', 'lokasi', '1423466552.jpg', 'Rapat Koordinasi Rambu-Rambu Penyusunan Peraturan Menteri', ''),
  	(94, 'F8E87400', '2015-02-16', 'lokasi', '1424060846.jpg', 'Pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua', ''),
  	(95, 'F8E87400', '2015-02-23', 'Menko Perekonomian', '1424665465.jpg', 'Rapat Lanjutan Inpres Air Minum', ''),
  	(96, 'F8E87400', '2015-02-23', 'Ruang rapat utama 2 Bappenas', '1424665651.jpg', 'rapat lanjutan ranperpres kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastrutur', ''),
  	(97, 'B1928F50', '2015-02-24', 'lokasi', '1424748482.jpg', 'Workshop Tim Koordinasi strategis reforma agraria nasional', ''),
  	(98, 'B1928F50', '2015-02-24', 'lokasi', '1424749512.jpg', 'Diskusi kekerasan terhadap anak', ''),
  	(99, 'B1928F50', '2015-02-24', 'lokasi', '1424749547.jpg', 'FGD strengthening Good Regulatory practice. BPHN - OECD', ''),
  	(100, 'EFE57662', '2015-02-24', 'lokasi', '1424749849.jpg', 'Workshop Percepatan Pelaksanaan UU SPPA Provinsi Sulsel', ''),
  	(101, 'B1928F50', '2015-02-26', 'lokasi', '1424916820.jpg', 'Rapat lanjutan RANHAM', ''),
  	(102, 'B1928F50', '2015-03-02', 'lokasi', '1425295952.jpg', 'Rapat Panitia Antar Kementerian Perpres RANHAM 2015-2019', ''),
  	(103, 'B1928F50', '2015-03-02', 'lokasi', '1425296025.jpg', 'United Kingdom share regulatory process', ''),
  	(104, 'B1928F50', '2015-03-04', 'lokasi', '1425447875.jpg', 'Rapat Rancangan INPRES HAM Tahun 2015', ''),
  	(109, 'F8E87400', '2015-03-05', 'lokasi', '1425524019.jpg', 'Konsultasi publik harmonisasi prolegnas dan RPJMN', ''),
  	(110, 'B1928F50', '2015-03-06', 'lokasi', '1425626351.jpg', 'Rapat Lanjutan Aksi HAM 2015', ''),
  	(111, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347347.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(112, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347374.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(113, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347466.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(114, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347485.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(115, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347520.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(116, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347538.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(117, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347559.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(118, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347583.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(119, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347624.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(120, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347637.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(121, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347650.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(122, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347661.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(123, '8DCB2EE2', '2015-03-26', '', '1427347676.jpg', 'Dr. Diani Sadia Wati, SH, LLM- Direktur Direktorat Analisa Peraturan Perundang Undangan', ''),
  	(124, '8DCB2EE2', '2015-03-26', '', '1427347689.jpg', 'James Sheppard', ''),
  	(125, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347880.jpg', 'Mr. Faisal Naru, Mantan Ketua Tim, Better Regulatory Executive, Cabinet Office, United Kingdom', ''),
  	(126, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347918.jpg', 'Mr. Minsup Song, Mantan Direktur, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Perdana Menteri, Korea/Analis Kebijakan, Divisi Kebijakan Peraturan, OECD', ''),
  	(127, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347946.jpg', 'Pertanyaan Audiens', ''),
  	(128, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347966.jpg', 'Pertanyaan Audiens', ''),
  	(129, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347983.jpg', 'Pertanyaan Audiens', ''),
  	(130, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427347998.jpg', 'Pertanyaan Audiens', ''),
  	(131, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427348030.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(132, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427348047.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(133, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427348056.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(134, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427348075.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(135, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427348085.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(136, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427348142.jpg', 'Irman G. Lanti', ''),
  	(137, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427348234.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(138, '8DCB2EE2', '2015-03-26', '', '1427348270.jpg', 'Prof. Dr. Supantjana,SH, Center for Regulatory Research (CRR), Indonesia', ''),
  	(139, '8DCB2EE2', '2015-03-26', 'lokasi', '1427348292.jpg', 'WORKSHOP ON REGULATORY REFORM IN INDONESIA', ''),
  	(141, 'F8E87400', '2015-05-04', 'lokasi', '1430701455.jpg', 'Rapat penyusununan aksi HAM daerah', ''),
  	(142, 'F8E87400', '2015-05-05', 'lokasi', '1430787097.jpg', 'Rapat RANHAM', ''),
  	(143, 'B46D0A79', '2015-05-26', 'lokasi', '1432620950.JPG', 'Peluncuran Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi', ''),
  	(144, 'B46D0A79', '2015-05-26', 'lokasi', '1432621022.jpg', 'Peluncuran Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi', ''),
  	(145, 'B46D0A79', '2015-05-26', 'lokasi', '1432621099.jpg', 'Pidato Presiden dalam Peluncuran Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi', ''),
  	(146, 'B46D0A79', '2015-05-26', 'lokasi', '1432621134.JPG', 'Peluncuran Inpres 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi', ''),
  	(149, 'B46D0A79', '2015-05-27', 'lokasi', '1432701931.JPG', 'Kedatangan Presiden RI', ''),
  	(150, 'B46D0A79', '2015-05-27', 'lokasi', '1432702104.JPG', 'Bincang-Bincang sebeum peluncuran Inpres 7 tahun 2015', ''),
  	(151, 'B46D0A79', '2015-05-27', 'lokasi', '1432702281.JPG', 'Do`a Bersama Untuk pemberantasan Korupsi', ''),
  	(152, 'B46D0A79', '2015-06-09', 'lokasi', '1433819169.jpg', 'Penajaman Aksi PPK 2015 PPATK', ''),
  	(153, 'B46D0A79', '2015-06-09', 'lokasi', '1433819193.jpg', 'Penajaman Aksi PPK 2015 Kementerian Perdagangan', ''),
  	(154, 'B46D0A79', '2015-06-09', 'lokasi', '1433819230.jpg', 'Penajaman Aksi PPK 2015 Kementerian Agraria dan Tata Ruang', ''),
  	(156, 'B46D0A79', '2015-07-13', 'lokasi', '1436748980.jpg', 'penajaman dan input aksi ppk pemda tahun 2015, 9 juli 2015, hotel lumire', ''),
  	(157, 'B46D0A79', '2015-07-13', 'lokasi', '1436749017.jpg', 'penajaman dan input aksi ppk pemda tahun 2015, 9 juli 2015, hotel lumire', ''),
  	(158, 'B1928F50', '2015-07-13', 'lokasi', '1436749177.jpg', 'Pembahasan concept note dan laporan akhir goal 16 SDGs', ''),
  	(159, 'B46D0A79', '2015-08-24', 'lokasi', '1440374556.jpg', 'Workshop Pembahasan Instrumen Evaluasi Stranas PPK 2012-2014', ''),
  	(165, 'F8E87400', '2015-09-11', 'lokasi', '1441941828.jpg', '', ''),
  	(166, '8DCB2EE2', '2015-10-06', 'lokasi', '1444105607.jpg', 'Peluncuran Strategi Nasional Reformasi Regulasi', ''),
  	(161, 'B46D0A79', '2015-08-24', 'lokasi', '1440374623.jpg', 'Festival Khatulistiwa 2015', ''),
  	(162, 'B46D0A79', '2015-08-24', 'lokasi', '1440374671.jpg', 'Festival Khatulistiwa 2015', ''),
  	(163, 'B46D0A79', '2015-08-24', 'lokasi', '1440374721.jpg', 'Festival Khatulistiwa 2015', ''),
  	(164, 'B46D0A79', '2015-08-24', 'lokasi', '1440374745.jpg', 'Festival Khatulistiwa 2015', ''),
  	(167, '8DCB2EE2', '2015-10-06', 'lokasi', '1444105642.jpg', 'Penyerahan buku strategi nasional reformasi regulasi', ''),
  	(168, 'B1928F50', '2015-12-02', 'lokasi', '1449025721.jpg', 'Rapat Koordinasi Rencana Aksi HAM di Provinsi Jambi', ''),
  	(169, 'B1928F50', '2015-12-02', 'lokasi', '1449025893.jpg', 'Koordinasi AKSI HAM 2016', ''),
  	(170, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449026018.jpg', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Makassar', ''),
  	(171, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449026041.jpg', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Makassar', ''),
  	(172, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449026060.jpg', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Makassar', ''),
  	(173, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449026081.jpg', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Makassar', ''),
  	(174, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449027461.JPG', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Surabaya', ''),
  	(175, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449027520.JPG', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Surabaya', ''),
  	(176, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449028388.JPG', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Surabaya', ''),
  	(177, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449028458.JPG', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Surabaya', ''),
  	(178, '8DCB2EE2', '2015-12-02', 'lokasi', '1449028532.JPG', 'Sosialisasi Strategi Nasional Reformasi Regulasi di Surabaya', ''),
  	(179, 'B1928F50', '2015-12-04', 'lokasi', '1449213538.jpg', 'Pertemuan Lanjutan Pemantapan Indikator Goal 16 SDGs', ''),
  	(180, 'B1928F50', '2016-02-03', 'lokasi', '1454481825.JPG', 'sign the memorandum of understanding', ''),
  	(181, 'B1928F50', '2016-02-03', 'lokasi', '1454481909.JPG', 'sign the memorandum of understanding', ''),
  	(182, 'B1928F50', '2016-02-03', 'lokasi', '1454481959.JPG', 'sign the memorandum of understanding', ''),
  	(183, 'B1928F50', '2016-02-03', 'lokasi', '1454481975.JPG', 'sign the memorandum of understanding', ''),
  	(184, 'B1928F50', '2016-02-03', 'lokasi', '1454482005.JPG', 'Jelson Garcia of NRGI', ''),
  	(185, 'B1928F50', '2016-02-03', 'lokasi', '1454482883.JPG', 'SIGN THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING\r\n', ''),
  	(186, 'B1928F50', '2016-02-03', 'lokasi', '1454482902.JPG', 'SIGN THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING\r\n', ''),
  	(187, '8DCB2EE2', '2016-02-04', 'lokasi', '1454554095.JPG', 'Pertemuan dengan Pak Nicolas Booth', ''),
  	(190, '8DCB2EE2', '2016-02-04', 'lokasi', '1454554209.JPG', 'Pembahasan Peraturan Presiden Tentang SDG`s', ''),
  	(191, '8DCB2EE2', '2016-02-04', 'lokasi', '1454554225.JPG', 'Pembahasan Peraturan Presiden Tentang SDG`s', ''),
  	(192, '8DCB2EE2', '2016-02-04', 'lokasi', '1454554240.JPG', 'Pembahasan Peraturan Presiden Tentang SDG`s', ''),
  	(193, '8DCB2EE2', '2016-02-17', 'lokasi', '1455689194.jpg', 'Harmonisasi kebijakan dan regulasi di Dirjen IKP Kominfo', ''),
  	(194, 'F8E87400', '2016-02-24', 'lokasi', '1456298934.jpg', 'FGD Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi Bagi Perlindungan Hak Atas Privasi Warga Negara.', ''),
  	(195, 'F8E87400', '2016-02-24', 'lokasi', '1456299070.jpg', 'Multilateral Meeting I', ''),
  	(196, 'F8E87400', '2016-03-10', 'lokasi', '1457589945.jpg', 'Bilateral Meeting kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat', ''),
  	(197, 'F8E87400', '2016-03-10', 'lokasi', '1457590092.jpg', 'Bilateral Meeting Lemhanas', ''),
  	(198, 'F8E87400', '2016-03-10', 'lokasi', '1457590187.jpg', 'Bilateral Meeting dengan Itjen Kemdagri dan BAPPENAS', ''),
  	(199, 'B46D0A79', '2016-03-16', 'lokasi', '1458101730.jpg', 'Workshop Kolaborasi Tunas Integrasi nasional I', ''),
  	(200, 'B46D0A79', '2016-03-16', 'lokasi', '1458116983.jpg', 'Kunjungan Komisaris ICAC Hongkong', ''),
  	(201, '8DCB2EE2', '2016-03-21', 'lokasi', '1458547628.jpg', 'Rapat Koordinasi RANHAM', ''),
  	(202, 'B46D0A79', '2016-03-23', 'lokasi', '1458715504.jpg', 'Workshop Integritas Sektor Publik', ''),
  	(210, 'B1928F50', '2016-08-02', 'lokasi', '1470111418.jpeg', 'Lokakarya Pembangunan Berkelanjutan', ''),
  	(211, 'B1928F50', '2016-08-02', 'lokasi', '1470111473.jpeg', 'rapat persiapan partisipasi RI  pd 7th intersesional meeting of the open ended intergovernmental WG on prevention of corruption', ''),
  	(213, 'B1928F50', '2016-08-05', 'lokasi', '1470381547.jpg', 'DIRGAHAYU INDONESIA', ''),
  	(214, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645499.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(215, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645512.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(208, 'EFE57662', '2016-05-20', 'lokasi', '1463711343.jpg', 'Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah, Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah ', ''),
  	(209, 'EFE57662', '2016-05-20', 'lokasi', '1463711357.jpg', 'Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah, Forum Peradilan Adat Sulawesi Tengah ', ''),
  	(216, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645524.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(217, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645534.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(218, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645545.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(219, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645562.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(220, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645576.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(221, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645587.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(222, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645765.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(223, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645778.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(224, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645792.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(225, '8DCB2EE2', '2016-08-08', 'lokasi', '1470645803.jpg', 'Sosialisasi dan Penajaman Target Simplifikasi Regulasi', ''),
  	(226, 'B1928F50', '2016-08-24', 'lokasi', '1472021762.jpg', 'PEMBAHASAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA UTK KEADILAN DAN KEAMANAN', ''),
  	(227, 'B1928F50', '2016-08-24', 'lokasi', '1472021869.jpg', 'PEMBAHASAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA UTK KEADILAN DAN KEAMANAN', ''),
  	(228, 'B1928F50', '2016-08-24', 'lokasi', '1472021898.jpg', 'PEMBAHASAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA UTK KEADILAN DAN KEAMANAN', ''),
  	(229, 'B1928F50', '2016-08-24', 'lokasi', '1472021921.jpg', 'PEMBAHASAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA UTK KEADILAN DAN KEAMANAN', ''),
  	(230, 'B1928F50', '2016-08-24', 'lokasi', '1472021957.jpg', 'PEMBAHASAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA UTK KEADILAN DAN KEAMANAN', ''),
  	(231, 'B1928F50', '2016-08-24', 'lokasi', '1472022009.jpg', 'PEMBAHASAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA UTK KEADILAN DAN KEAMANAN', ''),
  	(232, 'B1928F50', '2016-08-24', 'lokasi', '1472022046.jpg', 'PEMBAHASAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PROGRAM KEMITRAAN INDONESIA AUSTRALIA UTK KEADILAN DAN KEAMANAN', ''),
  	(233, '8DCB2EE2', '2016-09-01', 'Jakarta Design Center', '1472707941.jpeg', 'Format Sistem Pembangunan Nasional', ''),
  	(234, '8DCB2EE2', '2016-09-27', 'lokasi', '1474948886.jpeg', 'Rapat Revisi UU 12/2011', ''),
  	(235, 'B1928F50', '2016-09-27', 'lokasi', '1474949006.jpeg', 'Industry Briefing AIPJ II', ''),
  	(246, '8DCB2EE2', '2018-06-26', 'KSP', '1530255597.jpeg', '', ''),
  	(247, '8DCB2EE2', '2018-03-20', 'Jakarta', '1530255835.jpeg', 'FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN RKP 2019', ''),
  	(248, '8DCB2EE2', '2018-04-21', 'Jakarta', '1530256003.jpeg', 'FKP 2019', ''),
  	(249, '8DCB2EE2', '2018-02-13', 'Jakarta', '1530256066.jpeg', 'PINA Day', '');
  /*!40000 ALTER TABLE `gallery_photo` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.icon
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `icon` (
    `id_icon` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `icons` varchar(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_icon`)
  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.icon: ~8 rows (approximately)
  DELETE FROM `icon`;
  /*!40000 ALTER TABLE `icon` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `icon` (`id_icon`, `icons`) VALUES
  	(1, 'more_vert'),
  	(2, 'home'),
  	(3, 'store'),
  	(4, 'settings_applications'),
  	(5, 'menu'),
  	(6, 'people'),
  	(7, 'view_list'),
  	(8, 'account_balance');
  /*!40000 ALTER TABLE `icon` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.ic_groups
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ic_groups` (
    `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `name` varchar(20) NOT NULL,
    `description` varchar(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  -- Dumping data for table newstranas.ic_groups: ~5 rows (approximately)
  DELETE FROM `ic_groups`;
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_groups` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `ic_groups` (`id`, `name`, `description`) VALUES
  	(1, 'admin', 'Admin'),
  	(2, 'members', 'General User'),
  	(3, 'direktur', 'Direktur'),
  	(4, 'kasubdit', 'Kasubdit'),
  	(5, 'sekretaris', 'Sekretaris');
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_groups` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.ic_login_attempts
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ic_login_attempts` (
    `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `ip_address` varchar(15) NOT NULL,
    `login` varchar(100) NOT NULL,
    `time` int(11) unsigned DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  -- Dumping data for table newstranas.ic_login_attempts: ~0 rows (approximately)
  DELETE FROM `ic_login_attempts`;
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_login_attempts` DISABLE KEYS */;
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_login_attempts` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.ic_session
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ic_session` (
    `session_id` varchar(40) NOT NULL,
    `ip_address` varchar(45) NOT NULL,
    `user_agent` varchar(150) NOT NULL,
    `last_activity` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
    `user_data` blob NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`session_id`),
    KEY `ci_sessions_timestamp` (`last_activity`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.ic_session: ~4 rows (approximately)
  DELETE FROM `ic_session`;
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_session` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `ic_session` (`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`, `user_data`) VALUES
  	('b9335acc01c4c2159a21a440504b5ea1', '10.1.160.18', 'Mozilla/4.0 (compatible;)', 1533620068, _binary ''),
  	('c2c2c806a31b2929d3fa9b030141213d', '10.1.160.18', 'Mozilla/4.0 (compatible;)', 1537244038, _binary ''),
  	('e0b72a50b9dbbec285b138d3915aea26', '10.1.160.18', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36', 1533622939, _binary ''),
  	('fcd540173206e42a1e784ccf888cda74', '10.1.160.18', 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/', 1537244038, _binary 0x613A363A7B733A393A22757365725F64617461223B733A303A22223B733A383A226964656E74697479223B733A31353A2261646D696E4061646D696E2E636F6D223B733A353A22656D61696C223B733A31353A2261646D696E4061646D696E2E636F6D223B733A373A22757365725F6964223B733A323A223332223B733A31343A226F6C645F6C6173745F6C6F67696E223B733A31303A2231353337323430383036223B733A393A226C6173745F70616765223B733A373A2270726F66696C65223B7D);
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_session` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.ic_users
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ic_users` (
    `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `urut` int(11) DEFAULT NULL,
    `ip_address` varchar(15) NOT NULL,
    `username` varchar(100) NOT NULL,
    `password` varchar(255) NOT NULL,
    `salt` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `email` varchar(100) NOT NULL,
    `activation_selector` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `activation_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `forgotten_password_selector` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `forgotten_password_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `forgotten_password_time` int(11) unsigned DEFAULT NULL,
    `remember_selector` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `remember_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
    `created_on` int(11) unsigned NOT NULL,
    `last_login` int(11) unsigned DEFAULT NULL,
    `last_page` varchar(255) NOT NULL,
    `active` tinyint(1) unsigned DEFAULT NULL,
    `display` enum('1','0') NOT NULL DEFAULT '1',
    `first_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
    `last_name` varchar(50) DEFAULT NULL,
    `company` varchar(100) DEFAULT NULL,
    `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
    `image` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'default.png',
    `lang` varchar(6) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'en',
    `cal_timezone` varchar(70) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'Asia/Jakarta',
    `cal_defaultview` varchar(12) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'month',
    `cal_header_left` varchar(95) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList',
    `cal_header_center` varchar(95) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'title',
    `cal_header_right` varchar(95) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'prev,next,today',
    `cal_editable` varchar(5) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'true',
    `cal_firstday` int(2) NOT NULL DEFAULT '0',
    `cal_businessstart` varchar(9) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
    `cal_businessend` varchar(9) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
    `cal_businessdays` varchar(12) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '',
    `cal_hiddendays` varchar(11) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '-1',
    `cal_isrtl` varchar(5) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'false',
    `cal_weeknumbers` varchar(5) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'true',
    `cal_eventlimit` varchar(5) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'true',
    `cal_alldayslot` varchar(5) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'true',
    `cal_slotduration` varchar(9) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '00:30:00',
    `cal_slotlabeling` varchar(5) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL DEFAULT 'false',
    `cal_slotlabelformat` varchar(11) NOT NULL DEFAULT 'hh:mm a',
    `cal_aspectratio` float NOT NULL DEFAULT '1.45',
    `cal_mintime` varchar(9) NOT NULL DEFAULT '00:00:00',
    `cal_maxtime` varchar(9) NOT NULL DEFAULT '24:00:00',
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `email` (`email`),
    UNIQUE KEY `username` (`username`),
    UNIQUE KEY `activation_selector` (`activation_selector`),
    UNIQUE KEY `forgotten_password_selector` (`forgotten_password_selector`),
    UNIQUE KEY `remember_selector` (`remember_selector`)
  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=22 DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  -- Dumping data for table newstranas.ic_users: ~20 rows (approximately)
  DELETE FROM `ic_users`;
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_users` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `ic_users` (`id`, `urut`, `ip_address`, `username`, `password`, `salt`, `email`, `activation_selector`, `activation_code`, `forgotten_password_selector`, `forgotten_password_code`, `forgotten_password_time`, `remember_selector`, `remember_code`, `created_on`, `last_login`, `last_page`, `active`, `display`, `first_name`, `last_name`, `company`, `phone`, `image`, `lang`, `cal_timezone`, `cal_defaultview`, `cal_header_left`, `cal_header_center`, `cal_header_right`, `cal_editable`, `cal_firstday`, `cal_businessstart`, `cal_businessend`, `cal_businessdays`, `cal_hiddendays`, `cal_isrtl`, `cal_weeknumbers`, `cal_eventlimit`, `cal_alldayslot`, `cal_slotduration`, `cal_slotlabeling`, `cal_slotlabelformat`, `cal_aspectratio`, `cal_mintime`, `cal_maxtime`) VALUES
  	(1, NULL, '::1', 'admin', '$2y$12$cHXjbAyH.hQaAPSt8E/FW.z7GBhmn7FpDBlYwuQuOT821UpSKvl8q', NULL, 'rizkymaulanaichsan@hotmail.com', '', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1525084820, 1553564366, 'profile', 1, '0', 'admin', 'admin', 'Sekretaris', '085811892108', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(3, 1, '::1', 'diani', '$2y$10$e9LnO1yrAnpGrmgFjyR4FeE8V3fsrugU3ypLcMVlYjf/Zz..NbIpm', NULL, 'diani@bappenas.go.id', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1549963091, 1550112658, '', 1, '1', 'Dr. Diani', 'Sadiawati, SH, LLM', 'Direktur', '08161822614', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(4, 2, '::1', 'Soraya', '$2y$10$lVQqaMhCSzbePVmZC3HsPO7NjM8El1R0kwnB/5TM.RncnytcaCajC', NULL, 'soraya910@yahoo.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550113372, NULL, '', 1, '1', 'Mumtaz', 'Soraya N., SH, MH', 'Perencana Madya', '0816893662', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(5, 3, '::1', 'Iksan', '$2y$10$yewmqQJNkMZFpRLp7S/06O000rwX1zcAsRdLxfV0/7xv37pAA8PiO', NULL, 'm.iksan_maolana@yahoo.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550113630, NULL, '', 1, '1', 'Mohamad Iksan', 'Maolana, SH, LL.M', 'Perencana Pertama', '081808350735', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(6, 3, '::1', 'Naomi', '$2y$10$76BM5XkFDPS6YHAHruiQJe10WrcFEFg.CeNfThjjk7Ntr0w2ElxJi', NULL, 'naomihelena@yahoo.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550113869, NULL, '', 1, '1', 'Naomi Helena', 'Tambunan, SH., MKn, MLaw&Dev', 'Perencana Pertama', '081932895546', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(7, 4, '::1', 'Yati', '$2y$10$ZI5s2acjUU266GOnVIoRx.66dDe7rF3DIpRI1afkbiQ1o10ZZvipW', NULL, 'yati.desliyati@bappenas.go.id', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550114064, NULL, '', 1, '1', 'Yati', 'Desliyati, SE', 'Arsiparis Pertama', '081210638429', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(8, 11, '::1', 'Budiman', '$2y$10$JsvX8jmdpwJPGlW/tZZaZuT4kKGniPobdJBOixhYdfGRLVX86m1gW', NULL, 'budi_soedarsono@yahoo.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550114519, NULL, '', 1, '1', 'Budiman', 'Soedarsono, SH, MA', 'Tenaga Bidang Substansi Analisis Kebijakan Regulasi', '08129679269', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(9, 12, '::1', 'Yoga', '$2y$10$1hD0CYWE3riCDCkGjTr3F.CB/wRTKoNV6wdF7e6b6FDnSNHTJorKm', NULL, 'yogawiandiakbar@yahoo.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550114677, NULL, '', 1, '1', 'Yoga Wiandi', 'Akbar, SH', 'Tenaga Bidang Sumber Daya Alam', '087784391047', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(10, 13, '::1', 'Lora', '$2y$10$ONk7ENIuEWR7wGC6drqlXOSeOUVs6zdFkuTrplcjU85C9SAL8h/qy', NULL, 'lora.sinta@yahoo.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550114760, NULL, '', 1, '1', 'Lora', 'Sinta Sulistiorini, SH', 'Tenaga Bidang Hukum Internasional', '085647797751', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(11, 14, '::1', 'Larassita', '$2y$10$P6mr0/gPwF/Lbng5/0dH4Oql0eEVN/yf79lnRPxNKHQE0KZ06rCl6', NULL, 'larassitadamayanti@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550114991, NULL, '', 1, '1', 'Larassita', 'Damayanti, M.A', 'Tenaga Bidang Hubungan Internasional', '08112570412', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(12, 15, '::1', 'Andika', '$2y$10$jQQALG.OH.T1T2rrovaCOedmiQ5xjft3NFNCZD0J5Gtgu8NKijzJa', NULL, 'andikacaturr@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550115213, 1553494339, '', 1, '1', 'Andika Catur', 'Rangga, S.T', 'Tenaga Bidang Pertanian', '081280459311', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(13, 16, '::1', 'Anggita', '$2y$10$MPix3a/xaHZ.R5hPo2ZAn.yv0XEsvzAZmTRQ8M3esnJ05jd1wOXju', NULL, 'angie.setiowatie@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550115356, NULL, '', 1, '1', 'Anggita', 'Sulisetiasih, S.E', 'Tenaga Bidang Ekonomi', '085890353832', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(14, 17, '::1', 'Marsha', '$2y$10$YRnmGFYqk5mxGHWEk2PkUuS5.nLhAy9QFkwlW4wCKSdp9pAbghMOK', NULL, 'marshadestianissa@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550115521, NULL, '', 1, '1', 'Marsha', 'Destianissa, S.I.A', 'Tenaga Bidang Administrasi Negara', '08561145980', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(15, 18, '::1', 'Fahmi', '$2y$10$mxvh/U752wCaqBvPhlxhm.4exhhiQNhLqE6Lsom/4goPQX0.mSwyy', NULL, 'fahminurulloh@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550115650, NULL, '', 1, '1', 'Fahmi', 'Nurulloh, S.H', 'Tenaga Bidang Hukum Perdata', '081370059815', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(16, 19, '::1', 'Hanasri', '$2y$10$eOV4fBymBkZYMWlYKhgvG.6bBkbr.7uhPX15WOncVRCfl3X47nfCS', NULL, 'hanasri.ps@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550115785, NULL, '', 1, '1', 'Hanasri', 'Pawitrasari, S.H', 'Tenaga Bidang Hukum Politik', '087786225333', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(17, 21, '::1', 'Wahyu', '$2y$10$t16w/ryXLh3Q8pDWLtsUteMP4ZpI1u/i5x3LK1PKa8V/LtPDIOdie', NULL, 'wahyuardip@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550115977, NULL, '', 1, '1', 'Wahyuardi', 'Prabowo, SE', 'Tenaga Administrasi', '085716610888', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(18, 22, '::1', 'Nanda', '$2y$10$/sycciKbndkgnIy3vNgLUe6HTiFdnXoi30DtDV5sy0SPwwsuF8dUK', NULL, 'nur.asmaranda@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550116087, NULL, '', 1, '1', 'Nur Asmaranda', 'Mikrom, S.P', 'Tenaga Keuangan', '08999968110', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(19, 25, '::1', 'Fara', '$2y$10$REF4kPNDr2FEFcssrekIX.zJwzMmEq4T9Ji5KwUW3N1hpptsHC8Xm', NULL, 'zelindafara@gmail.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550116412, NULL, '', 1, '1', 'Fara', 'Zelinda, A.md', 'Sekretaris', '087886170695', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(20, 31, '127.0.0.1', 'Rizky', '$2y$12$gddl63ypqVjoPzIf16pmN.L2GFPjxv1anjwaW9DBGd0H0VntM1qoi', NULL, 'rizkymaulana.ichsan@yahoo.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550116586, 1557716625, '', 1, '1', 'Rizky', 'Maulana Ichsan, A.Md', 'Tenaga Bidang Informasi Teknologi', '085811892108', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00'),
  	(21, 32, '::1', 'Bayu', '$2y$10$I8.QQotX.ui.JtKD34MtTuJkCdq1iMqr9Mc.de2/y/jBUCOxafVhC', NULL, 'bayupratama3591@yahoo.com', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1550116673, NULL, '', 1, '1', 'Bayu Meyswara', 'Pratama, Amd', 'Tenaga Bidang Informasi Teknologi', '087780711856', 'users.png', 'en', 'Asia/Jakarta', 'month', 'month,agendaWeek,basicDay,agendaList', 'title', 'prev,next,today', 'true', 0, '', '', '', '-1', 'false', 'true', 'true', 'true', '00:30:00', 'false', 'hh:mm a', 1.45, '00:00:00', '24:00:00');
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_users` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.ic_users_groups
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ic_users_groups` (
    `id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `user_id` int(11) unsigned NOT NULL,
    `group_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE KEY `uc_users_groups` (`user_id`,`group_id`),
    KEY `fk_users_groups_users1_idx` (`user_id`),
    KEY `fk_users_groups_groups1_idx` (`group_id`)
  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=156 DEFAULT CHARSET=utf8;
  
  -- Dumping data for table newstranas.ic_users_groups: ~20 rows (approximately)
  DELETE FROM `ic_users_groups`;
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_users_groups` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `ic_users_groups` (`id`, `user_id`, `group_id`) VALUES
  	(45, 1, 1),
  	(135, 3, 3),
  	(134, 4, 2),
  	(136, 5, 2),
  	(137, 6, 2),
  	(151, 7, 5),
  	(139, 8, 2),
  	(140, 9, 2),
  	(141, 10, 2),
  	(142, 11, 2),
  	(143, 12, 2),
  	(144, 13, 2),
  	(145, 14, 2),
  	(146, 15, 2),
  	(147, 16, 2),
  	(148, 17, 2),
  	(149, 18, 2),
  	(150, 19, 5),
  	(155, 20, 1),
  	(153, 21, 1);
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_users_groups` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.ic_users_tasks
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ic_users_tasks` (
    `user_id` int(10) unsigned NOT NULL,
    `event_id` int(11) unsigned NOT NULL,
    `date_created` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (`user_id`,`event_id`) USING BTREE
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.ic_users_tasks: ~0 rows (approximately)
  DELETE FROM `ic_users_tasks`;
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_users_tasks` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `ic_users_tasks` (`user_id`, `event_id`, `date_created`) VALUES
  	(1, 23470859, '2014-09-02 18:52:34');
  /*!40000 ALTER TABLE `ic_users_tasks` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.log
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `log` (
    `id_log` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `id_users` int(11) NOT NULL,
    `keterangan` varchar(100) NOT NULL,
    `url` varchar(500) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_log`)
  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=31 DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.log: ~26 rows (approximately)
  DELETE FROM `log`;
  /*!40000 ALTER TABLE `log` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `log` (`id_log`, `id_users`, `keterangan`, `url`) VALUES
  	(5, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(6, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(7, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(8, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(9, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(10, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(11, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(12, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(13, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(14, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(15, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(16, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(17, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(18, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(19, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"3"}'),
  	(20, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"11"}'),
  	(21, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(22, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"11"}'),
  	(23, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"10"}'),
  	(24, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"11"}'),
  	(25, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"11"}'),
  	(26, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"10"}'),
  	(27, 12, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"11"}'),
  	(28, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(29, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}'),
  	(30, 1, 'Melihat Disposisi', '{"table":"disposisi","id":"12"}');
  /*!40000 ALTER TABLE `log` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.pengaduan
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pengaduan` (
    `id_kontak` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `name` varchar(100) NOT NULL,
    `email` varchar(100) NOT NULL,
    `message` text NOT NULL,
    `created_date` datetime NOT NULL,
    `status` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'N',
    PRIMARY KEY (`id_kontak`)
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.pengaduan: ~0 rows (approximately)
  DELETE FROM `pengaduan`;
  /*!40000 ALTER TABLE `pengaduan` DISABLE KEYS */;
  /*!40000 ALTER TABLE `pengaduan` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.sys_menu
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sys_menu` (
    `id_menu` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `menu_name` varchar(50) NOT NULL,
    `icon` varchar(50) DEFAULT NULL,
    `link` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '#',
    `parent` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
    `stats` enum('mm','sm','ssm') NOT NULL DEFAULT 'sm',
    `order` int(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id_menu`)
  ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=24 DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.sys_menu: ~9 rows (approximately)
  DELETE FROM `sys_menu`;
  /*!40000 ALTER TABLE `sys_menu` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `sys_menu` (`id_menu`, `menu_name`, `icon`, `link`, `parent`, `stats`, `order`) VALUES
  	(1, 'MAIN NAVIGATION', '', '#', 0, 'mm', 1),
  	(3, 'ADMIN NAVIGATION', '', '#', 0, 'mm', 2),
  	(4, 'Dashboard', 'home', 'welcome', 1, 'sm', 1),
  	(6, 'User', 'people', 'users', 3, 'sm', 1),
  	(8, 'Menu', 'menu', 'menu', 3, 'sm', 2),
  	(9, 'Konfiguration', 'settings_applications', 'modul', 3, 'sm', 99),
  	(20, 'Config Web', 'settings', 'config', 3, 'sm', 98),
  	(22, 'Article', 'create', 'Article', 1, 'sm', 2),
  	(23, 'Menu Website', 'web', 'Web_menu', 3, 'sm', 3);
  /*!40000 ALTER TABLE `sys_menu` ENABLE KEYS */;
  
  -- Dumping structure for table newstranas.web_menu
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS `web_menu` (
    `id_menu` int(200) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `menu_name` varchar(500) NOT NULL,
    `menu_name_english` varchar(300) NOT NULL,
    `icon` varchar(100) NOT NULL,
    `link` varchar(500) NOT NULL,
    `id_parent` int(200) NOT NULL,
    `menu_stats` varchar(200) NOT NULL,
    `list_number` int(100) NOT NULL,
    `menu_status` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'Y',
    `active` enum('Y','N') NOT NULL DEFAULT 'N',
    PRIMARY KEY (`id_menu`)
  ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=99 DEFAULT CHARSET=latin1;
  
  -- Dumping data for table newstranas.web_menu: 12 rows
  DELETE FROM `web_menu`;
  /*!40000 ALTER TABLE `web_menu` DISABLE KEYS */;
  INSERT INTO `web_menu` (`id_menu`, `menu_name`, `menu_name_english`, `icon`, `link`, `id_parent`, `menu_stats`, `list_number`, `menu_status`, `active`) VALUES
  	(80, 'Beranda', 'Home', 'fa-home', '', 0, 'mm', 1, 'Y', 'Y'),
  	(81, 'Profil', 'Profile', 'fa-user', '#', 0, 'mm', 2, 'Y', 'N'),
  	(82, 'Kegiatan', 'Activities', 'fa-flash', 'pages/kegiatan', 0, 'mm', 3, 'Y', 'N'),
  	(83, 'Dokumen', 'Document', 'fa-file-text-o', '#', 0, 'mm', 4, 'Y', 'N'),
  	(84, 'Latar Belakang', 'background', 'fa-user', 'detail/latar-belakang', 81, 'sm1', 1, 'Y', 'N'),
  	(86, 'Personil', 'personnel', 'fa-user', 'detail/personil', 81, 'sm1', 3, 'Y', 'N'),
  	(90, 'Kajian', 'Kajian', 'fa-file-text-o', 'pages/kajian', 83, 'sm1', 2, 'Y', 'N'),
  	(91, 'Publikasi', 'Publikasi', 'fa-file-text-o', 'pages/publikasi', 83, 'sm1', 3, 'Y', 'N'),
  	(40, 'Galleri', 'Gallery', 'fa-camera', 'gal/gallery', 0, 'mm', 5, 'Y', 'N'),
  	(94, 'Analisis', 'analisis', 'fa-file-text-o', 'pages/analisis', 83, 'sm1', 1, 'Y', 'N'),
  	(95, 'Regulasi', 'Regulation', 'fa-bars', 'reg/regulasi', 0, 'mm', 3, 'Y', 'N'),
  	(98, 'Kontak', 'Contact Us', 'fa-envelope', 'contact', 0, 'mm', 7, 'Y', 'N');
  /*!40000 ALTER TABLE `web_menu` ENABLE KEYS */;
  
  /*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
  /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
  /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
  