filename
stringlengths 16
16
| title
stringlengths 22
107
| text
stringlengths 132
2.1k
| softlabel
stringlengths 15
740
|
|---|---|---|---|
2022-055-12.json | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | Ketika tiba di lokasi survei, cuaca panas bisa diredam dengan kerindangan pohon di sempadan sungai. Karena baru usai hujan pada malam hari, aliran air cukup deras dan menyisakan sedikit sempadan. Tim River Engage memilih area dengan cukup sempadan untuk membuat transek plot. Area yang bisa diplot dengan menarik meteran ke arah panjang dan lebar sungai sekitar 16 x 5 meter.Nah, di kawasan inilah, survei sampah dilakukan sangat intens dengan memungut semua sampah anorganik termasuk remahannya. Karena itu, pemungut sampah diminta jalan zig-zag dan bolak-balik 5 kali untuk memastikan tak ada sampah yang masih terlihat mata, kecuali tertanam di bawah tanah. Pemungut sampah memulai dari ujung berlawanan, lalu bertemu di tengah.baca juga : Sampah di Laut Dampak Kegagalan Penanganan di Darat Shifa, mahasiswa semester 4 Fakultas Pariwisata Universitas Udayana memungut sampah dengan tekun. Ia mempelajari sampah karena tertarik dengan isu pesisir. “Hal baru dan menarik yang saya dapatkan adalah ilmu tentang penelitian sampah itu sendiri. bagi saya yang dulunya hanya ikut clean up tanpa mengetahui jumlah sampah dan sampah apa saja, sekarang jadi mengerti. Saya juga memahami tentang persebaran sampah, bagaimana sampah yang dibuang sembarangan di jalan bisa berakhir ke sungai,” urainya.Hasilnya adalah 4 karung sampah berjumlah 610 potong, jumlah ini lebih banyak dibanding survei yang pernah dilakukan Puspita sebelumnya di salah satu titik zona hilir Sungai Brantas, Jawa Timur. Saat dipilah, sampah ini dikelompokkan sesuai panduan metode yang diadopsi. Setidaknya ada 7 kelompok yakni fragmen plastik, besi, kertas, karet, gelas, dan kain. Semua kelompok didetailnya sesuai jenisnya misal di kelompok fragmen plastik ada kantong, kemasan makanan, botol, dan lainnya. Di luar itu ada kategori lain-lain. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-12.json | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | Jenis terbanyak yang terkumpul adalah kategori lainnya karena plastik tidak teridentifikasi bentuk aslinya (34%), berupa potongan plastik atau material lain. Temuan ini dinilai menkhawatirkan karena risiko paparan mikroplastik dan lamanya sampah itu ada di sempadan sungai.Berikutnya kantong plastik (32%), kemudian pembungkus makanan (12%). Data-data mentah ini dianalisis ke sebuah tabel yang berisi keterangan kepadatan sampah (per gram/m2), jumlah individual sampah, populasi warga, area sungai, dan kepadatan penduduk. Dari sini bisa diperkirakan apa masalahnya dan kemungkinan solusi. Observasi reptil dan amfibiPengalaman belajar menarik berikut adalah mengidentifikasi herpetofauna atau disebut dengan aktivitas herping.Nathan Rusli, peneliti dari Yayasan Herpetofauna Indonesia memandu proses ini di sungai Tukad Ayung. Herpetofauna merujuk pada kelompok binatang reptil dan amphibi. Salah satu cirinya, berdarah dingin, karena tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri.Mereka mengikuti situasi lingkungan, misal jika buaya kepanasan akan buka mulut. Ciri khas lain adalah penutup tubuh, sisik pada reptil dan kulit tipis pada amfibi. Hal mudah untuk membedakan, jika reptil, anaknya sesuai dengan induknya. Sedangkan pada amfibi ada proses metamorfosis saat lahir, anak, remaja, dan dewasa.baca juga : Mengenal Cecak Jarilengkung Hamidy, Spesies Baru dari Kalimantan Metode survei dan identifikasi yang digunakan time search, mengalokasikan waktu dengan konsisten di sejumlah titik. Tiap observasi ditentukan durasi waktunya untuk jalan di lokasi tertentu. Setelah menemui reptil atau amfibi, dicatat. Kemudian diidentifikasi dengan ciri-ciri morfologi (fisik), ekologi, dan interakasi dengan habitatnya. | [0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-12.json | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | Sejumlah dokumentasi dunia herpetofauna di antaranya buku A Naturalist Guide to the Reptile and Amphibians of Bali (Somaweera, 2017). Bisa juga mencatat temuan di aplikasi iNaturalist, aplikasi citizen science, siapa pun bisa berkontribusi, misalnya di proyek bertajuk Amfibi Reptil Kita, merangkum data temuan warga dari Indonesia.Kegiatan herping dilakukan dua kali, malam karena mereka aktif saat malam. Reptil juga lebih mudah diamati di pohon. Berikutnya pagi hari saat matahari baru terbit karena amfibi mulai berjemur, mencari energi, dan baru bangun lebih mudah diamati karena masih slow, terutama kadal.Lima peserta dipandu oleh Nathan memulai herping malam hari dengan bersemangat. Temuan pertama adalah cicak batu, jenis cicak yang sulit menempel di tembok seperti cicak rumah. Berikutnya seekor ular lidah api terpantau di sebuah dahan pohon.Perjalanan herping ini ternyata terasa menyenangkan mengalahkan rasa takut. Karena tiap bertemu satwa target, selalu ada cerita morfologi dan perilakunya. Misalnya saat menemukan ular lidah api kali ketiga, si ular yang dipegang Nathan seperti menampar-nampar tangannya, karena itu disebut juga dengan ular tampar. Nathan segera melepas karena si luar terlihat baru usai makan, dan ia tidak mau ular ini memuntahkan makanan yang sudah sulit ia dapatkan malam itu. “Kalau merasa terancam, ia muntah,” katanya.Satu-satunya amfibi yang ditemukan dalam rencana 30 menit herping adalah kodok muda. Di akhir perjalanan, tim herping beruntung melihat ular piton yang sedang berenang di air sungai dangkal. Ular tak berbisa yang menjaga pertahanan dengan melilitkan badannya ini adalah jenis ular terbesar, panjangnya bisa 4 meter.baca juga : Bisakah Kita Hidup “Bertetangga” dengan Ular? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-12.json | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | Nathan dan Adi, dua orang berpangalaman menangani ular dengan tenang menunjukkan bagian satwa ini seperti kulit dan kepalanya. Hal menarik, piton jantan setidaknya memiliki 2 alat kelamin untuk menyesuaikan diri saat posisi kawin.Adi menyebut kerap menyelamatkan ular piton di sawah karena habitatnya makin terpojok oleh alih fungsi lahan. Padahal reptil dan amfibi adalah rantai keseimbangan alam penting.Menggabungkan sampah dengan herpetarium di sungai beralasan. Karena keberadaan satwa ini salah satu indikator kesehatan ekosistem. Misal Kodok Merah terancam punah, karena hanya bisa hidup di air dingin dan bersih. Jika kotor ia akan mati. Ular piton bisa di air kotor karena saingannya sedikit di Jakarta, misal burung hantu sudah berkurang. Lebih banyak tikus di kota, ular senang. Terutama saat banjir.“Reptil dan amfibi penting di alam, predator hama tikus di sawah untuk menghindari penggunaan pestisida. Ular bisa masuk got, lubang dibandingkan burung hantu. Kodok, cicak, makan nyamuk, dan amfibi sensitif kualitas air,” papar Nathan.Kegiatan herping menemukan dan mengidentifikasi Cicak batu (Cyrtodaxtylus sp.) 3 ekor, satu ekor dalam kondisi bunting dengan 2 telur, Ular Lidah Api (Dendrelaphis pictus), Tokek rumah (Gecko gecko), Piton atau Sanca Batik (Malayophyton reticulatus), dan Kodok sawah (Fejervarya limnocharis).Untuk ular berbisa, sudah ada serum antibisa yang diproduksi. Cara membuatnya, bisa ular diberikan ke kuda dengan beberapa dosis sampai tercipta kekebalan, setelah itu plasma darah putih kuda diambil untuk jadi material serum. | [0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0] |
2022-055-12.json | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | River Engage, Serunya Survei Sampah dan Herping di Sungai | Dikutip dari buku tentang reptild an amfibi di Bali (Somaweera, 2017), IUCN red list of threatened Species versi 2016-2 mendaftarkan 22 spesies dari Bali. Kategori terancam (endangered): Montane Chorus Frog, Oreophryne monticola, Green Turtle Chelonia mydas. Kategori rentan (vulnarable): King Cobra (Ophiophagus hannah), dan Burmese Python (Phython bivittatus). Lainnya termasuk risiko rendah (least concern).Sungai Tukad Ayung di bagian hilir masih menjadi sumber aktivitas manusia seperti memancing, bermain, mandi, cuci pakaian, bahkan sumber air minum. Hal ini nampak di titik lokasi survei dan pengamatan herpetofauna, dari pagi sampai malam ada kegiatan manusia. Namun, timbunan sampah anorganik selalu ada dari hulu, walau warga sudah berusaha membersihkan.Di akhir acara River Engage ini, peserta juga diajak mampu membuat solusi di lingkungan sekitarnya dengan pengalaman dari IB Mandhara Brasika yang mengembangkan bank sampah digital Griya Luhu. Selain itu berani membuat kampanye publik saat membuat aksi lingkungan yang dipandu Afif Saputra, Communication and Digital Manager GreenPeace Indonesia. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-065-05.json | Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara | Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara | [CLS] Najamuddin, Warga Tassosso, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, tak pernah menyangka berakhir di kursi pesakitan. Gara-gara dia menebang dua pohon yang ditanam sendiri di kawasan yang diklaim pemerintah Sinjai sebagai hutan lindung kini mendapatkan vonis lima bulan. Proses hukum dari kepolisian sampai persidangan pun banyak kejanggalan.Pada persidangan terakhir 16 Januari 2014, Majelis Hakim PN Sinjai mengganjar dengan hukuman lima bulan kurungan, denda Rp1 juta atau diganti kurungan satu bulan. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa hukuman 10 bulan denda Rp1 juta subsider dua bulan kurungan. Pasal disangkakan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No.41 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.Najamuddin mulai ditahan sejak 6 November 2013, bermula dari aduan Suardi, Polisi Hutan Sinjai. Penangkapan Najamuddin setelah dua kali aduan Suardi ke Polsek setempat.Dore Armansyah, Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, menilai putusan Majelis Hakim ini jauh dari rasa keadilan dan mengabaikan bukti penting dan fakta di lapangan. “Ini sangat tidak fair, Pak Latif, mandor hutan, dan Asdar, yang menebang enam pohon justru tidak diproses. Justru Pak Najamuddin, menebang pohon untuk perbaikan rumah, ditangkap dan dipidanakan,” katanya, Sabtu (25/1/14).Najamuddin mengakui menebang dua pohon setelah izin Latief. Dia bahkan meminjam chain shaw atau gergaji mesin itu dari Asdar, saudara Latif. “Fakta Najamuddin meminjam chainshaw dari Latif yang notabene mandor hutan tidak terungkap dalam tuntutan jaksa. Di situ hanya dikatakan terdakwa menggunakan chainshaw dari orang lain.” | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-065-05.json | Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara | Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara | Keganjilan lain dari persidangan tak dimasukkan chainshaw sebagai barang bukti di persidangan oleh JPU.“Penyidik Polres Sinjai, tidak menyita dan memasukkan barang bukti alat chainshaw, karena alat milik Asdar. Padahal itu alat bukti memotong kayu,” ucap Arman.Wahyu Siregar, aktivis Gerakan Rakyat Anti Perampasan Tanah, mengatakan, kasus ini bermula ketika Dinas Kehutanan Sinjai ingin membuat pondok kehutanan. Latif, diperintahkan membangun pondok, bersama Asdar.Kedua orang ini menebang enam pohon, meski ternyata hanya diperintahkan menebang satu pohon. Aksi penebangan pohon ini berbuntut panjang. Suardi, Kepala Unit Polisi Kehutanan di Kecamatan Sinjai Barat, melaporkan ke Polsek. Pada April 2013, kedua mandor, Latif dan Asdar diperiksa Polsek Sinjai Barat. Tak diketahui pasti hasil pemeriksaan saat itu.Beberapa bulan kemudian, Suardi memasukkan laporan terkait penebangan pohon di lokasi sama. Saat itu Najamuddin dimintai keterangan dua kali. Pemeriksaan pertama, Najamuddin diminta mengakui penebangan pohon oleh Latif dan Asdar. Pada pemanggilan kedua Nadjamuddin diminta mengakui menebang enam pohon sebelumnya.Pada pemanggilan ketiga, berkas pemeriksaan lengkap, sudah siap dilimpahkan ke Kejaksaan. “Teman-teman dari KontraS menemukan kejanggalan dalam pemeriksaan ini, karena pada pemanggilan ketiga ternyata dia langsung dibawa ke Kejaksaan dan BAP ditandatangani di kejaksaan. Pada saat Najamuddin langsung ditahan,” ucap Wahyu.Terkait proses penyidikan dan persidangan Najamuddin, KontraS Sulawesi, Nasrum, menilai ada banyak pelanggaran aparat Kepolisian, Kejaksaan Sinjai dan PN.Tak hanya terabaikan sejumlah fakta keterlibatan mandor hutan dan tidak dimasukkan sejumlah alat bukti penting di persidangan, kepolisian juga mengabaikan hak terdakwa mendapatkan bantuan hukum, saksi dan ahli, dalam penyidikan. | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-065-05.json | Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara | Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara | Menurut Nasrum, selama pemeriksaan di Polres Sinjai, Najamuddin tidak pernah diberitahukan hak-hak hukum sebagai tersangka. Bahkan penyidik menyerahkan berkas perkara dan tersangka tanpa barang bukti. BAP ditandatangani setelah di kantor Kejari Sinjai. “Ini menandakan penyidik melanggar proses pemeriksaan.”KontraS mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus ini, antara lain mendesak kepada Polda Sulsel dan Barat mengawasi ketat kepada aparat penyidik maupun penyidik pembantu Polres Sinjai yang dinilai tak profesional dan melanggar KUHAP serta instrumen hukum lain.KontraS mendesak kepada Kapolres Sinjai menindak tegas penyidik itu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Barat mengawasi ketat JPU Kejari Sinjai, yang menangani kasus Najamuddin.Najamuddin, sebenarnya menebang kayu yang dia tanam sendiri. Kisah ini berawal pada 2000, sekitar 170 warga Dusun Tasosso memutuskan berkebun di daerah itu. Pada 2003, masuk program GNRHL, dan mengusir seluruh warga yang berkebun di daerah itu.Berbeda dengan warga lain, Najamuddin memutuskan bertahan, karena saat itu tak lagi memiliki lahan yang bisa digarap. Najamuddin meminta kepada Kehutanan agar tetap diizinkan tetap berkebun sambil menjaga hutan. Izin diberikan. Najamuddin mulai menanam poho. Sejak 2003-2013, dia telah menanam sekitar 500 pohon. Dua dari ratusan pohon ini dia tebang dan harus berakhir di penjara.Warga Terusir, Hutan buat TambangMenurut Arman, kriminalisasi Najamuddin memperpanjang masa suram warga yang hidup di sekitar hutan. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, tidak cukup ampuh mengembalikan hak-hak masyarakat adat. “Najamuddin menebang dua pohon itu termasuk kawasan adat yang diklaim pemerintah sebagai hutan lindung.” | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2014-065-05.json | Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara | Tebang 2 Pohon Tanaman Sendiri di Hutan Berbuah 5 Bulan Penjara | Arman juga menilai kriminalisasi terhadap Najamuddin masih terkait dengan kasus-kasus sebelumnya, seperti kriminalisasi terhadap 11 warga Bonto Katute, dan Kepala Desa Sautanre, Kecamatan Sinjai Tengah, dengan tuduhan perambahan hutan lindung.Kasus terakhir, akhir November 2013, ketika sejumlah polhut menebang dan mencabuti pohon dan bibit cengkeh warga di kawasan sekitar 50 hektar di Dusun Bondu, Desa Arabika, Sinjai Barat. Lahan itu diklaim pemda sebagai hutan lindung. Bagi warga itu sebagai tanah warisan.Kasus ini sempat aksi kejar-kejaran antara warga dengan polhut, sekitar 100-an warga mengejar polhut yang berpatroli dan merusak kebun cengkeh bahkan mengencingi.“Ini saya pikir usaha sistematis dari pemda meneror warga demi memperlancar terbangun kawasan tambang PT Galena Enery di daerah ini,” kata Arman.Hal sama dikatakan Wahyu. Menurut dia, Kemenhut mengambil alih lahan warga berdalih hutan lindung, perusahaan hanya perlu berurusan dengan Kemenhut ketika ingin membuka tambang. Perusahaan, tak perlu berhadapan dengan warga. “Jika Kemenhut benar-benar ingin melindungi hutan, dalam kasus Bonto Katute, mengapa Dinas Kehutanan justru memberikan izin kepada pertambangan seluas 24. 830 hektar?”Juru Bicara Front Gertak Sinjai, Iwan Setiawan, pesimis berbagai konflik di Sinjai bisa berakhir selama tindakan agresif, termasuk masih dilakukan pemda. Dia berharap, upaya dialog masih dikedepankan demi menghindari benturan makin keras antara pemerintah dan masyarakat. [SEP] | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2016-040-09.json | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | [CLS] Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang berada di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara, belum lepas dari kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup. Kejahatan tersebut berupa perambahan, penebangan kayu liar, penambangan tanpa izin, perburuan satwa dilindungi, dan juga kebakaran hutan.Para penegak hukum yang berada di Kabupaten Bone Bolango, wilayah terluas taman nasional, bersepakat menandatangani memorandum of understanding (Nota Kesepakatan) pengamanan dan perlindungan kawasan taman nasional Bogani Nani Wartabone.Kesepakatan itu digelar 23 Juli 2016 dan diprakarsai oleh E-PASS (Enhancing Protected Area System in Sulawesi). Program ini merupakan proyek hibah GEF yang diinisiasi sejak 2011 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama UNDP. Tujuannya, membantu KLHK memperkuat sistem kawasan konservasi di Sulawesi untuk merespon berbagai ancaman terhadap keberadaan sumber daya hayatinya.Para penegak hukum yang bersepakat itu adalah Kepala Kepolisian Resort Bone Bolango, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Kepala Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, serta Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango, Joko Wibisono, mengatakan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian kejaksaan, mengingat menyelamatkan lingkungan dan hutan itu merupakan tanggung jawab bersama. Saat ini juga, katanya, terdapat paradigma dalam hal penuntutan perkara keanekaragaman hayati dengan memberi efek jera kepada pelaku maupun koorporasi dengan menerapkan instrumen multidoor lebih komprehensif.“Ada ekspektasi kepada para penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum agar menangani lebih profesional dengan hasil optimal,” ungkap Joko. | [0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2016-040-09.json | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Menurutnya, pada 2012 KLHK menyatakan, laju deforestasi diperkirakan mencapai 1,08 juta hektar per tahun yang terjadi terencana maupun tidak, antara lain konversi hutan untuk sektor non-kehutanan seperti perkebunan, pertanian, pemukiman, dan pemekeran wilayah. Sedangkan kehilangan hutan yang tidak direncanakan berasal dari kebakaran hutan dan lahan, penyerobotan lahan, penebangan liar dan penebangan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip kelestarian, pertambangan, dan perkebunan tanpa izin, penggunanan kawasan hutan non-prosedural serta penegakan hutan yang lemah.Joko menambahkan, fakta tersebut menunjukan perangkat hukum di bidang kehutanan belum mampu memberikan efek positif perlindungan keanekaragaman hayati. Sedangkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, memiliki celah sehingga belum menyentuh pelaku utama pembalakan liar serta memberikan efek jera pelaku kejahatan.“Untuk itu lahirlah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” kata Joko.Ditambahkannya lagi, undang-undang pencegahan, pemberantasan, dan perusakan hutan itu membawa dua mandat baru bagi Kejaksaan RI dalam penyelesaian perkara kerusakan hutan. Yaitu, penuntut umum wajib mengambil alih penyidikan, apabila penyidik tidak dapat melengkapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersama unsur KLHK, Kepolisian, dan unsur terkait yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.“Jaksa sebagai aparat penegak hukum melakukan penanganan perkara kehutanan menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu yang tidak hanya fokus pada peraturan di sektor kehutanan, tetapi juga peraturan perundang-undangan di bidang lain yang terkait. Antara lain lingkungan hidup, perkebunan, pertambangan, perpajakan, tindak pidana Korupsi, dan tindak pidana pencucian uang,” jelas Joko. | [0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0] |
2016-040-09.json | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Dari perspektif kehakiman, Pengadilan Negeri Gorontalo yang diwakili Hakim Ngguli Liwar Mbani Awang, menjelaskan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan kasus sangat penting untuk ditangani. Ia berharap nota kesepakatan tersebut membuka ruang komunikasi para pihak untuk saling memahami tugas dan fungsi serta bekerja sama menyelamatkan kawasan konservasi.Di tempat yang sama, Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango, yang diwakili oleh Wakil Kapolres, Kompol Moh. Mukhson, berkomitmen memberantas tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dan akan mengawal proses penyidikan yang dilakukan PPNS (Penyidik Pejabat Negeri Sipil).Dinamika Bogani Nani Wartabone merupakan merupakan taman nasional darat terbesar di Sulawesi, dengan luas 282.008,757 hektare. Namun, ada perubahan fungsi dan peruntukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 325 tahun 2010.Perubahan fungsi tersebut berupa hutan produksi terbatas (HPT) seluas 15.012 hektare, hutan produksi (12 hektare), dan areal penggunaan lain (167 hektare). Perubahan fungsi kawasan hutan lain menjadi kawasan taman nasional yaitu hutan produksi menjadi taman nasional seluas 1.831 hektare, hutan lindung menjadi taman nasional seluas 8.146 hektare, dan hutan produksi terbatas menjadi taman nasional seluas 462 hektare.“Luas taman nasional yang berada di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, berkurang 4.752 hektare. Dengan demikian, luas Bogani Nani Wartabone keseluruhan menjadi 282.008,757 hektare, dari sebelumnya 287.115 hektare,” kata Noel Layuk Allo, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.“Saat ini sudah ditata batas, namun belum ditetapkan.” | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-040-09.json | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Selain memiliki kekayaan flora dan fauna, taman nasional Bogani Nani Wartabone juga memiliki potensi wisata alam seperti air terjun, sumber air panas, goa batu dan stalaktit Hungayono, habitat burung maleo di Hungayono, dan panorama alam (landscape view) di Bukit Peapata. Namun, yang lebih terkenal di kawasan ini adalah tiga spesies kunci, yaitu burung maleo, anoa, dan babi rusa.Menurut Noel, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah perambahan kawasan seluas 3.500 hektare, baik yang terjadi di Gorontalo maupun di Sulawesi Utara. Penyebabnya, kurang lebih 194 desa berbatasan langsung dengan taman nasional, terbatasnya luas pertanian sekitar kawasan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya harga komiditi perkebunan seperti cengkih, coklat, kopra, serta pala.“Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi dan manfaat taman nasional juga masih rendah,” ujar Noel.Permasalahan berikutnya, katanya, adalah penebangan liar yang disebabkan berkurangnya pasokan kayu dari kawasan hutan produksi, tingginya permintaan kayu di Sulawesi Utara, adanya keterlibatan oknum aparat, penegakan hukum masih lemah, serta adanya izin pengolahan di lokasi hutan produksi yang tidak memiliki potensi kayu.Persoalan penambang emas tanpa izin juga terjadi di taman nasional, dikarenakan tingginya kandungan emas di sebagian lokasi. Masyarakat menganggap tambang emas merupakan mata pencaharian yang gampang mendatangkan keuntungan ekonomi. Sedangkan pengawasan pengolahan emas di luar kawasan belum diatur.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bone Bolango, Jumadil mengatakan, daerahnya merupakan wilayah paling luas yaitu 104.740,15 hektare atau 55,71 persen taman nasional. Permasalahannya adalah, belum tuntasnya tata batas khususnya yang berada di Desa Tulabolo Timur. | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0] |
2016-040-09.json | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Ketika Penegak Hukum Bersepakat Lindungi Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Selain itu, menurut Jumadil, tidak adanya daerah penyangga dalam hal ini hutan lindung atau hutan produksi, pada pinggiran taman nasional yang berbatasan langsung dengan areal penggunaan lain, menyebabkan masyarakat sulit memanfaatkan kawasan hutan sekitar taman nasional.“Yang kami lakukan saat ini adalah revisi penetapan kawasan hutan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan melalui revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW). Serta, merevisi zona pemanfaatan dalam kawasan taman nasional khususnya sekitar wilayah enklav Pinogu,” paparnya. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-012-04.json | Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata | Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata | [CLS] Tim gabungan Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK] pada awal November 2020 menangkap dua pelaku yang membawa bagian tubuh satwa dilindungi. Barang bukti itu berupa kulit dan tulang harimau, sisik trenggiling, serta paruh rangkong gading.Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil mengatakan, tim Polda Aceh, Baintelkam Mabes Polri, dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK menangkap pelaku tersebut di jalan lintas tengah Aceh. Tepatnya, di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh.“Pelaku berinisial DH merupakan pemiliknya sementara LH bertugas sebagai sopir. Dari tangan pelaku, tim mengamankan satu kulit harimau lengkap dengan tulangnya, 71 paruh burung rangkong gading, dan 28 kilogram sisik trenggiling,” ujarnya di Banda aceh, Selasa [10/11/2020].Wahyu Widada menyebutkan, penangkapan berawal dari informasi adanya transaksi di wilayah tengah Aceh. Tim langsung melakukan penelusuran dan mengembangkan informasi hingga menemukan lokasi pasti transaksi haram itu.Kedua pelaku masih ditahan di Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh PPNS dari KLHK dan penyidik Polda Aceh. “Mereka dijerat Pasal 21 Ayat 2 Huruf d Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 juta,” jelasnya.Wahyu Widada menambahkan, Polda Aceh berkomitmen dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa liar dilindungi. Kejahatan ini menjadi perhatian Polda Aceh dalam penyelamatan sumber daya alam hayati, khususnya wilayah Aceh.Baca: Kehidupan Satwa Liar di Leuser Belum Lepas dari Ancaman Perburuan Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan KLHK, Sustyo Iriyono mengatakan, KLHK berkomitmen memberantas perburuan dan perdagangan satwa liar dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-012-04.json | Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata | Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata | “Kegiatan ini adalah kejahatan luar biasa yang melibatkan banyak aktor. Bahkan, aktor antarnegara dengan jaringan berlapis.”Penegak hukum akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringannya. “Kami akan terus bekerja, sehingga kasus kejahatan ini bisa ditekan,” ujarnya, 10 November 2020.Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani, menerangkan KLHK akan terus menyelamatkan tumbuhan dan satwa liar sebagai kekayaan hayati Indonesia.“Kehilangan keragaman hayati bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi maupun ekologi bagi Indonesia, tapi juga akan menjadi perhatian masyarakat dunia.”Menurut Ridho, dalam lima tahun terakhir, penegak hukum telah melakukan lebih dari 1.400 operasi penindakan kejahatan kehutanan.“Penegak hukum telah membentuk Tim Intelijen dan Cyber Patrol untuk memetakan jaringan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar [TSL]. Kami juga telah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian RI dan Interpol karena kejahatan TSL merupakan kejahatan lintas negara,” ungkapnya.Baca: Jerat Satwa Masih Ancaman Utama Kehidupan Badak Sumatera di Leuser Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh, Agus Irianto mengakui, perburuan satwa liar di provinsi ini belum sepenuhnya bisa dihentikan.“BKSDA Aceh bersama berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun lembaga sipil masyarakat, terus melakukan berbagai cara agar perburuan satwa dilindungi bisa ditekan.”Agus mengatakan, pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kehidupan satwa liar dilindungi di hutan.“Pelaku kejahatan yang ditangkap ini terus diperiksa intensif, termasuk lokasi mereka melakukan perburuan.”Baca: 3 Tahun Penjara, Hukuman untuk Penjual Kulit Harimau Sumatera di Aceh Timur Penertiban senapan angin | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-012-04.json | Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata | Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata | Tezar Fahlevi, Koordinator Monitoring dan Penegakan Hukum Forum Konservasi Leuser [FKL] mengatakan, rangkong gading umumnya diburu menggunakan senapan. Termasuk senapan angin yang kalibernya lebih besar dari yang beredar di masyarakat.“Sementara trenggiling dan harimau diburu menggunakan jerat atau perangkap.”Dia menambahkan, penggunaan senapan angin termasuk yang sudah di modifikasi, beberapa kali pernah ditemukan tim monitoring FKL di hutan. “Kejahatan ini harus dibongkar, hingga ditemukan siapa pemburunya. Dengan begitu, proteksi perlindungan rangkong bisa dilakukan.”Rangkong, termasuk jenis rangkong gading adalah satwa yang sangat setia dengan pasangannya. Ketika satu individu dibunuh, pasti akan mengganggu populasi yang ada.“Jika yang dibunuh rangkong jantan, sementara sang betina sedang mengeram atau membesarkan anak dalam sarang, maka yang mati bukan hanya jantan. Betina dan anaknya juga bakal mati karena tidak ada yang menyuplai makanan,” ungkap Tezar.Baca: Harimau Sumatera Tetap Diburu Meski Statusnya Dilindungi Telegram Kapolri Dalam Telegram Kapolri yang ditujukan kepada jajarannya tanggal 16 Juli 2020, dibahas jelas tentang penggunaan senapan angin. Dalam surat tersebut Kapolri mengatakan, penggunaan senapan angin hanya untuk latihan dan pertandingan olahraga menembak, bukan untuk berburu/ melukai/membunuh binatang.“Penggunaan senapan angin agar sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Olahraga, Pasal 4 ayat [3] bahwa Pistol Angin [Air Pistol] dan Senapan Angin [Air Rifle] digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target,” jelas surat Nomor: STR/430/VII/Log.5.7.8/2020 tersebut. | [0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2020-012-04.json | Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata | Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Aceh Memang Nyata | Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan pendataan toko, agen, atau distributor senapan angin sebagai upaya deteksi dan pencegahan. Juga, melakukan sosialisasi terkait peraturan yang berlaku tentang senapan angin.Dalam surat tersebut dikatakan, apabila pemilik senapan angin mengubah kaliber melebihi 4,5 mm dan tidak mendaftarkan ke kepolisian setempat, upaya penindakan dilakukan dengan mengamankan barang bukti itu. Juga, dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.“Apabila pemilik senapan angin terbukti melakukan perburuan hewan dilindungi, dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pasal 21 ayat [2] huruf A menyatakan, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”Kapolri juga menegaskan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK serta jajarannya melakukan koordinasi ke Kepolisian setempat. Tujuannya, memberikan data kerawanan wilayah yang sering ada oknum atau masyarakat yang melakukan perburuan satwa liar dilindungi menggunakan senapan angin. Tentunya, yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. [SEP] | [0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-020-20.json | Moza, Bayi Orangutan yang Diselundupkan ke Kuwait Itu Sudah di Indonesia | Moza, Bayi Orangutan yang Diselundupkan ke Kuwait Itu Sudah di Indonesia | [CLS] Moza, bayi orangutan berusia sekitar dua tahun, akhirnya kembali ke kampung halamannya, Indonesia. Sempat “tinggal” di Kuwait sejak Juli 2015, ia baru bisa dipulangkan pada 14 September 2015. Musabab apa yang membuat Moza terdampar di negeri kaya minyak Timur Tengah itu?Begini kronologinya. Juli 2015, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuwait mendapatkan informasi bahwa pihak Bandara Internasional Kuwait berhasil menggagalkan penyelundupan dua bayi orangutan dengan rute penerbangan Jakarta-Kuwait. Masing-masing bayi itu berumur dua tahun dan enam bulan.Merespon laporan tersebut, KBRI melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sementara, pihak otoritas bandara untuk sementara waktu menitipkan kedua bayi orangutan tersebut ke Kebun Binatang Kuwait.Meski berada di kebun binatang, namun pihak kebun binatang di Kuwait sendiri mengalami kesulitan. Mereka tidak memiliki kemampuan, terlebih pengalaman menangani orangutan. Untuk itu, mereka meminta Pemerintah Indonesia segera memfasilitasi pemulangan bayi-bayi malang itu.Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, KBRI di Kuwait, dan Borneo Orangutan Survival Foundation (Yayasan BOS), akhirnya berhasil memulangkan bayi itu. Namun, baru satu individu yang berusia dua tahun saja, pada 14 September 2015, yang berhasil diterbangkan dengan pesawat Kuwait Airways. Dia lah Moza.Meryl Yemina Gerhanauli, dokter hewan yang bertanggung jawab menuturkan, kondisi Moza sehat meski telah menempuh perjalanan udara hampir sepuluh jam. “Setelah mendapat makan dan minum yang cukup, Moza dibawa ke fasilitas karantina di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor.” | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-020-20.json | Moza, Bayi Orangutan yang Diselundupkan ke Kuwait Itu Sudah di Indonesia | Moza, Bayi Orangutan yang Diselundupkan ke Kuwait Itu Sudah di Indonesia | Tachrir Fathoni, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) KLHK menjelaskan, terkait penyelundupan orangutan, Pemerintah Indonesia saat ini tengah mendata jumlah orangutan liar yang diselundupkan secara illegal ke luar negeri. Harapannya jelas, segera dikembalikan ke Indonesia. “Sesuai dengan peraturan internasional, orangutan yang ada di luar negeri harus pulang ke Indonesia.”Menurut Fathoni, Pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan untuk melepasliarkan orangutan ke habitat alaminya yaitu hutan. “Pemulangan kedua bayi orangutan, meski baru satu, memang harus dilakukan dan jika DNA-nya sesuai, akan ditempatkan di Pusat Rehabilitasi Orangutan Yayasan BOS.”Terkait rehabilitasi, Janmartin Sihite, CEO Yayasan BOS mengungkapkan, pihaknya akan melakukan perawatan sebaik mungkin. Hanya saja, menurutnya, sebelum dibawa ke pusat rehabilitasi, bayi orangutan tersebut harus dilakukan pemeriksaan dahulu. Kesehatan menyeluruh misalnya, apakah terbebas dari TBC, hepatitis, atau penyakit menular lainnya. Juga, pengambilan sampel darah untuk keperluan analisa genetik untuk memastikan asalnya. “Jika sehat dan DNA menunjukkan asalnya dari wilayah pusat rehabilitasi kami berada, adalah kewajiban kami untuk merawatnya.”Bukan yang pertamaPenyelundupan orangutan ke Kuwait ini bukanlah yang pertama. Awal 2015, Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) pernah menggagalkan penyelundupan satu orangutan jantan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Disinyalir, akan diterbangkan ke Kuwait karena menggunakan pesawat Kuwait Air KUA416.Orangutan bernama Junior ini, dititipkan di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur, Jakarta, sebagai barang bukti. Namun, berbarengan dengan Moza, keduanya kini dibawa ke Taman Safari Indonesia guna menjalani proses karantina. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2015-020-20.json | Moza, Bayi Orangutan yang Diselundupkan ke Kuwait Itu Sudah di Indonesia | Moza, Bayi Orangutan yang Diselundupkan ke Kuwait Itu Sudah di Indonesia | Bagaimana nasib satu bayi orangutan yang masih tertahan di Kuwait? Saat ini masih diupayakan pemulangannya. Perencanaan terus dilakukan agar kesejahteraan si bayi terjamin. Ini dikarenakan, bayi tersebut belum bisa makan dan minum sendiri, sehingga perlu pendampingan dan pengecekan rutin.Orangutan merupakan satwa yang dilindungi Undang-Undang No. 5/1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Upaya pelestariannya telah dicanangkan dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017 yang diluncurkan oleh Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Konferensi Perubahan Iklim di Bali, Desember 2007. Dalam strategi itu disebutkan, paling lambat semua orangutan yang berada di pusat rehabilitasi sudah dikembalikan ke habitatnya pada 2015. “Namun, keberhasilan ini, tak lepas dari keseriusan kita semua,” tukas Janmartin. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-008-04.json | Kala Proses Belajar Mengajar di Marunda Terganggu Debu Batubara | Kala Proses Belajar Mengajar di Marunda Terganggu Debu Batubara | [CLS] Butiran-butiran halus berwarna hitam menempel di dinding, kaca jendela, lantai, dan meja belajar di SMP Negeri 290 Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jakarta. Kelas jadi terkesan kumuh dan kotor padahal petugas kebersihan setiap hari membersihkan area sekolah.Bahkan, dalam sehari, mereka lebih empat kali membersihkan sekolah tetapi debu selalu datang. Tak hanya SMP, di sekolah satu atap itu juga ada SDN 05, dan TKN 02. Sekolah mereka berada dekat tempat bongkar muat batubara.Sebagian besar dari para pelajar ini nampak gunakan masker sekali pakai. Walaupun sejak Mei 2022, pemerintah sudah mengumumkan masker tidak lagi wajib di luar ruangan sebagai pelindung dari COVID-19 tetapi debu batubara dari fasilitas penyimpanan terdekat menghantui tempat belajar mereka. Masker tak lepas demi keamanan dan kesehatan.Yolanda, siswi SMP ini sudah beberapa minggu ini pakai masker lagi. “Kemarin-kemarin sudah bersih. Gak ada debu lagi. Jadi, sudah berani tidak pakai masker. Tapi nggak tahu sudah dua mingguan ini debu muncul lagi,” katanya di sela istirahat sekolah, pertengahan Januari lalu.Debu dari batubara yang jadi bahan bakar pembangkit listrik itu selain membuat kelas jadi kumuh, juga mengotori seragam sekolah. Efeknya, kulit jadi gatal. Seragam sekolah, katanya, harus sering dicuci.Pernapasannya pun terganggu debu ini. Dia berharap, debu batubara tidak muncul hingga proses belajar nyaman dan aman. Kemunculan debu batubara di sekolah itu menjadi kekhawatiran bagi Ahmad Yulfi Ardi. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 290 Marunda ini was-was dampak buruk bagi kesehatan jangka panjang mereka terutama sekitar 500-an siswa di sana. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5] |
2023-008-04.json | Kala Proses Belajar Mengajar di Marunda Terganggu Debu Batubara | Kala Proses Belajar Mengajar di Marunda Terganggu Debu Batubara | Dari berbagai referensi yang dia baca, debu batubara ini bisa menyebabkan masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan pneumokonomis, asbestosis, dan silikosis yaitu bentuk penyakit paru. Selain itu, debu batubara juga bisa meningkatkan risiko kematian lebih tinggi seperti penyakit jantung, dan ginjal kronis.Apalagi, katanya, posisi sekolah berhadapan langsung dengan tempat bongkar muat batubara, berjarak sekitar 600 meter.Ardi heran, meskipun Pemerintah Jakarta sudah memberikan sanksi kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) atas pencemaran itu tetapi debu batubara masih meghujani sekolah mereka.“Selain perih di mata, debu batubara ini baunya juga tidak enak. Seperti batu dibakar,” keluh pria asal Bekasi, Jawa Barat ini. Pemukiman tercemar, beragam penyakit munculBukan hanya sekolah, debu batubara itu juga mencemari rumah susun sewa (rusunawa) Marunda. Warga mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gatal-gatal hingga seluruh tubuh, sakit mata, batuk-batuk, sakit kepala dan masalah pencernaan.Berdasarkan pemeriksaan Puskesmas Cilincing selama tiga hari, yaitu Senin-Rabu (9-11 Januari 2023), setidaknya terdapat 63 warga mengalami gatal-gatal, 16 orang mengalami batuk pilek, delapan orang darah tinggi, tiga orang sakit mata. Lalu, tiga orang badan sakit, dua sakit campak, dan dua orang gangguan pencernaan.Melalui keterangan tertulis, Cecep Supriyadi, Biro Media dan Informasi Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) mengatakan, sudah berulang kali mendesak Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan secepatnya menginvestigasi Pelabuhan Marunda dan Kawasan Berikat Nusantara.Kalau terus terjadi, warga hidup tak aman karena kesehatan terancam. Bukan hanya orang dewasa, katanya, gatal-gatal kulit diduga dampak debu batubara itu juga menyerang anak-anak. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2023-008-04.json | Kala Proses Belajar Mengajar di Marunda Terganggu Debu Batubara | Kala Proses Belajar Mengajar di Marunda Terganggu Debu Batubara | Menurut Cecep, pencemaran debu batubara berulang di Marunda pasca pencabutan izin lingkungan dari KCN ini menunjukkan, pemerintah abai hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan sehat. Dia bilang, fungsi pengawasan lingkungan hidup oleh pemerintah tak berjalan.FRMR Rusunawa Marunda yang tergabung dalam Tim Advokasi Lawan Batubara pun mendesak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara untuk verifikasi lapangan.Forum ini juga mendesak, pemerintah berikan informasi hasil pemantauan atau penelitian berbasis data ilmiah yang akuntabel dan transparan kepada warga Marunda. Selain itu, juga memberikan jaminan ketidakberulangan dan melakukan berbagai upaya pemantauan, pengawasan serta pencegahan atas pencemaran lingkungan dari batubara di Marunda. Yusiono A. Supalal, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengatakan, masih pemetaan sumber-sumber lain yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara di Marunda.“Tidak hanya merujuk pada satu atau dua kegiatan usaha saja. Ini akan lebih makro untuk mencari sumber pencemarannya. Kalau sudah ketemu baru diberi sanksi sesuai Undang-undang,” katanya dalam diskusi bertajuk Mengawal Kebijakan Udar bersih Jakarta, 25 Januari lalu.Rio Tarigan dari Trend Asia menilai, pencemaran batubara di Marunda itu satu dari sekian banyak contoh kalau menindak satu perusahaan tidak cukup.Jihan Fauziah dari LBH Jakarta mengatakan, kasus warga Marunda berulangkali terjadi itu merupakan bukti kuat dari bahaya kecanduan energi fosil batubara.Seharusnya, pemerintah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pencemar dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan di sekitar pemukiman Marunda itu. ******** [SEP] | [0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612] |
2014-049-14.json | Kala Penguasa-Pengusaha Abaikan Putusan MA Soal Pencabutan Izin Tambang di Bangka | Kala Penguasa-Pengusaha Abaikan Putusan MA Soal Pencabutan Izin Tambang di Bangka | [CLS] Pengusaha, bupati dan oknum polisi, ‘mesra,’ seiya sekata. Mereka akur menjaga izin tambang Pulau Bangka di Minahasa Utara, Sulawesi Utara (Sulut), tetap langgeng. Dalih demi kesejahteraan warga. Izin digugat, muncul izin ‘baru’. Bahkan, sang polisi tega menyiksa warga penolak demi keberlangsungan bisnis ini. Warga merintih dan meratap, melihat pemimpin dan aparat negara hanya jadi kaki tangan pengusaha.Begitu aksi teatrikal oleh Koalisi Penyelamat Pulau Bangka di depan Gedung OUB, Jakarta, Selasa (6/5/14). Di gedung itu, PT Allindo Indonesia, yang menaungi PT Mikrgo Metal Perdana (MMP), berkantor.Spanduk-spanduk pun dibentang. “Kami ingin damai tanpa tambang.” “Menolak PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka, Minahasa Utara.” “Selamatkan Pulau-pulau Kecil. Tolak tambang di Pulau Bangka Minahasa Utara.”Sebelum itu, perwakilan koalisi sempat bertemu Ayusta, General Affair MMP. Kala itu, sang bos, Mr Yang tak berada di kantor. Ayusta mengklaim, perusahaan beroperasi menggunakan izin ‘baru’ yang dikeluarkan bupati.Dalam pertemuan itu, Ariefsyah, dari Greenpeace mengatakan, koalisi mendesak MMP menghentikan aktivitas apapun, termasuk bongkar muat alat berat di Pulau Bangka. Dia mengatakan, warga mempunyai landasan hukum kuat meminta penghentian tambang karena sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kekalahan MMP dan Bupati Minut. Izin harus dicabut alias tak ada tambang di Pulau Bangka.Nongolnya izin ‘baru’ kala izin lama dalam gugatan—berakhir kemenangan warga—menunjukkan ketidakjelasan hukum di negeri ini. Untuk itu, kata Arief, perusahaan, harus peka kondisi di lapangan, di mana banyak warga menolak tambang. “Warga punya pegangan hukum, perusahaan juga menyatakan begitu, jadi kami minta MMP segera menghentikan aktivitas sampai ada kepastian hukum.”Ayusta berjanji menyampaikan permintaan koalisi ke pimpinan perusahaan. | [0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0] |
2014-049-14.json | Kala Penguasa-Pengusaha Abaikan Putusan MA Soal Pencabutan Izin Tambang di Bangka | Kala Penguasa-Pengusaha Abaikan Putusan MA Soal Pencabutan Izin Tambang di Bangka | Koalisi membentangkan spanduk penolakan tambang di Bangka, di dalam kantor MMP. Kala keluar gedung membawa spanduk, petugas keamanan gedung merasa kecolongan. Mereka langsung menghalau aktivis pembawa spanduk dan meminta segera keluar. Aksi dilanjutkan di depan gedung UOB.“Tambang ini ancaman bagi lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang tinggal di sana. MMP harus keluar dari Bangka,” begitu orasi Edo Rachman, dari Walhi Nasional.Koalisi ini antara lain, terdiri dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Walhi, Greenpeace, YLBHI, Jatam dan Change.org.Di Manado, Sulut, pada Rabu (29/4/14), perwakilan warga didampingi LBH-Manado, Walhi, LMND dan KMPA Tunas Hijau mendatangi Mapolda Sulut guna menindaklanjuti pertemuan dengan Wakapolri, Badrodin Haiti di Jakarta. Sayangnya, , jawaban tegas Jimmy Sinaga, Kapolda Sulut, tak diperoleh. Dalam pertemuan itu, mereka menilai Kapolda lebih memihak perusahaan tambang daripada mematuhi putusan MA.Maria Taramen, ketua Tunas Hijau Sulut, mengatakan, sejak semula melihat kesan tak simpatik dari Kapolda Sulut ini. Perwakilan yang datangpun, dari 10 orang, hanya empat diizinkan berdialog.“Setelah itu, bukan memperkenalkan jajaran, dia (Jimmy Sinaga) justru membuka dengan sosialisasi tambang,” kata Maria, Kamis (30/4/14)Menurut Maria, Kapolda masih menerima tambang. Sektor tambang dinilai sumber pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Keyakinan ini, menyebabkan Polda Sulut terus mengawal aktivitas pertambangan di Bangka. Mereka membacakan sejumlah surat keputusan dan berbagai data, serta meminta aparat bertindak. Sayangnya, polisi memihak investor. Polisi menilai MMP legal. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2014-049-14.json | Kala Penguasa-Pengusaha Abaikan Putusan MA Soal Pencabutan Izin Tambang di Bangka | Kala Penguasa-Pengusaha Abaikan Putusan MA Soal Pencabutan Izin Tambang di Bangka | Kondisi di ruang pertemuan sempat memanas dipicu sejumlah klaim diucapkan Allan Mingkid, Kadis Pertambangan Minut. “Setelah Kapolda merasa ada yang salah dia lebih banyak diam dan menyerahkan ke Kadis Pertambangan menanggapi penyampaian kami.”Kadis Pertambangan mengklaim, putusan MA tidak berlaku, karena IUP eksplorasi MMP No 162/2012 yang digugurkan adalah SK Bupati kadaluarsa. Mingkid tak mau tahu dan mencoba mencari pembenaran.Maria mengatakan, SK Bupati Minut terbaru No 183, merupakan perpanjangan dari surat lama. Hingga, putusan MA itu berdampak hukum sama kepada izin-izin yang ada setelah itu.“Bupati salah kalo beralasan SK yang digunakan sekarang baru. Itu bukan baru, tapi ubahan dari SK perpanjangan. SK awal KP 171, diperpanjang dengan SK IUP No. 162, digugat warga dan menang di MA. Diperpanjang lagi menjadi SK IUP no. 151, diperpanjang lagi menjadi SK 152. Ini SK yang digugat Walhi dan kalah sampai di MA. Diperpanjang lagi dan diubah menjadi SK 183 perubahan.”Dia menjelaskan, kekalahan gugatan Walhi bukan karena materi gugatan, tetapi legal standing organisasi Walhi. “Jadi, bukan materi gugatan yang ditolak.” [SEP] | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0] |
2015-050-12.json | Wuih! Para Mahasiswa Ini Sulap Cangkang Kerang dan Kulit Telur jadi Obat | Wuih! Para Mahasiswa Ini Sulap Cangkang Kerang dan Kulit Telur jadi Obat | [CLS] Para penikmat seafood tentu tidak asing dengan kerang darah (Anadara granosa). Ia banyak disajikan sebagai menu utama di berbagai restoran. Ternyata, tak hanya isi yang bermanfaat, cangkang kerang bisa jadi obat dan berkalsium tinggi. Selama ini cangkang kerang hanya menjadi limbah rumah makan.Berawal dari situlah, lima mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dan Farmasi yaitu Nabila Syarifah Jamilah, Istianah Maryam Jamilah, Aprilia Maharani, Pras Setya, dan Ariska Devy mengolah limbah cangkang menjadi sumber kalsium untuk terapi alternatif osteoporosis.Nabila mengatakan, proses pembuatan sederhana, cangkang kerang dari sejumlah rumah makan dioven pada suhu 110 derajat Celcius selama delapan jam. “Lalu dihaluskan menjadi bentuk serbuk.”Serbuk ini diujikan pada tulang femur tikus Sprague Dawley. Hasilnya, dari pemberian serbuk selama dua bulan menunjukkan densitas tulang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol dilihat dari intensitas sinar X yang diserap tulang.Hasil pembacaan radiografi juga menunjukkan tikus yang diinduksi osteoporosis diberi serbuk cangkang kerang ada penyembuhan dari osteoporosis yang sangat baik.Aprilia menambahkan, adan kajian pre-klinis pada tikus ini membuktikan, kalsium cangkang kerang dapat diserap dan membantu mengurangi risiko osteoporosis dengan sumber kalsium alternatif. Kendati begitu, katanya, masih perlu penelitian lanjutan yakni scanning electron microscope (SEM) untuk melihat trabekula femur.“Harapannya nanti bisa membantu para penderita osteoporosis dengan mendapatkan sumber kalsium alternatif yang mudah, murah dan efisien,” katanya.Kulit telur obati gigi | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2015-050-12.json | Wuih! Para Mahasiswa Ini Sulap Cangkang Kerang dan Kulit Telur jadi Obat | Wuih! Para Mahasiswa Ini Sulap Cangkang Kerang dan Kulit Telur jadi Obat | Tak hanya cangkang kerang, kulit telur bebek pun bisa jadi obat. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UGM yaitu Bina Rizka Maulinda, Risa Widya Iswara, Novaria, Rika Ayu Putri Virawati, dan Veri Anggara Saputri berupaya mengolah membran cangkang (kulit) telur menjadi ekstrak obat antiradang. Obat ini untuk anti radang sakit gigi dinamai dengan “ExEllen” (extract of eggshell membrane).“Dalam cangkang telur bebek terdapat membran mengandung zat aktif yang mampu menekan peradangan. Selama ini cangkang hanya dibuang dan menumpuk menjadi sampah,” kata Rizka.Dalam membran cangkang telur mengandung sejumlah zat aktif seperti kondroitin sulfat, glukosamin, dan asam hyaluronat. Ini memiliki efek antiradang, hingga membran berpotensi mengatasi peradangan pada gigi atau reversible pulpitis.Prevalensi reversible pulpitis cukup tinggi di Indonesia. Data Profil Kesehatan Indonesia 2010, menunjukkan penyakit pulpa menduduki urutan ketujuh dari 10 penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan di rumah sakit dengan kunjungan 163.211 pasien.“Karenanya kami tergerak menemukan bahan alami sebagai obat peradangan gigi tanpa menimbulkan efek samping berbahaya.”Rika Ayu mengatakan, pembuatan obat dengan memisahkan membran dari cangkang. Membran dibuat menjadi ekstrak menggunakan metode maerasi dengan pelarut etanol 70%. Proses ini membutuhkan waktu empat minggu. “Dengan memanfaatkan limbah telur bebek juga membantu mengurangi polusi lingkungan,” ucap Rika. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2012-049-09.json | Macan Tutul Berbintik Merah Stroberi | Macan Tutul Berbintik Merah Stroberi | [CLS] Macan tutul biasanya memiliki bulu kuning kecoklatan dengan tutul berwarna kehitaman. Namun, baru-baru ini ditemukan macan tutul di Madikwe Game Reserve, Afrika Selatan, yang punya bintik berwarna merah stroberi.Sebenarnya, macan tutul stroberi itu sudah sering dijumpai turis. Deon De Villiers, seorang fotografer, kemudian mengirimkan foto macan tutul itu ke Panthera, lembaga konservasi harimau di Amerika Serikat.Pakar harimau dari Panthera, Luke Hunter, mengatakan bahwa macan tutul stroberi itu sebenarnya adalah macan tutul yang mengalami erythrism. Erythrism didefinisikan sebagai kelainan berupa produksi pigmen merah berlebihan dan produksi pigmen hitam yang minim.“Ini benar-benar jarang. Saya tidak tahu apakah ada contoh lain yang lebih sesuai pada macan tutul,” ungkap Hunter seperti dikutip situs National Geographic, Kamis (12/4/2012).Menurut Hunter, erythrism jarang ditemukan pada karnivora. Kondisi tersebut biasanya muncul pada musang dan luwak Eurasia.Meski berbeda dengan macan tutul umumnya, kelainan pigmen pada macan tutul stroberi tak bakal mengganggu kehidupan dan kesehatannya. Salah satu contohnya, warna stroberi tetap menawarkan kamuflase sehingga memudahkan mencari mangsa.Satu bahaya yang mungkin ada hanyalah ketika macan tutul tersebut lepas atau keluar dari Madikwe. Macan akan menjadi makhluk menarik untuk perburuan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-14.json | Perubahan Iklim, Kepiting Salju di Alaska Tunjukkan Tren Penurunan Populasi | Perubahan Iklim, Kepiting Salju di Alaska Tunjukkan Tren Penurunan Populasi | [CLS] Sekitar lima tahun lau, nelayan kepiting di Laut Bering, Samudera Pasifik masih memiliki prospek cerah. Stok kepiting di sana masih berlimpah, berkualitas, dan memiliki harga jual tinggi. Namun kabar buruk datang. Departemen Perikanan Alaska pada bulan Oktober 2022 telah membatalkan musim panen kepiting salju Laut Bering untuk pertama kalinya.Pejabat Alaska juga mengumumkan penutupan panen penting lainnya, yaitu kepiting raja merah Teluk Bristol di timur laut Alaska untuk tahun kedua berturut-turut. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya kepiting salju dan kepiting raja merah di perairan Alaska.Apa yang terjadi? Nampaknya, gelombang panas laut berkelanjutan mencegah pembentukan es di Laut Bering selama dua musim dingin. Itu sangat mengubah kondisi laut dan kesehatan ikan.Seperti dilaporkan Alaska Beacon, situasi tersebut membuat kepiting menghilang. “Kami kehilangan miliaran kepiting salju dalam hitungan bulan,” kata Bob Foy, Direktur Pusat Sains Perikanan Alaska Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional.baca : Bukan Monster, Memang Begini Penampakan Kepiting Purba Gelombang panas itu sudah berakhir sekarang, tetapi efeknya tetap ada. Survei National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Amerika Serikat menunjukkan penurunan 80% kepiting salju Laut Bering, dari 11,7 miliar ekor pada 2018 menjadi 1,9 miliar ekor tahun ini. Kata ahli dari Dewan Manajemen Perikanan Pasifik Utara, butuh waktu enam hingga 10 tahun untuk pulih dari kondisi tersebut.“Kami masih mencoba mencari tahu, tetapi tentu saja ada tanda-tanda yang sangat jelas tentang peran perubahan iklim,” jelas Michael Litzow, manajer program penilaian kerang NOAA dikutip dari Bloomberg, Jumat (27/1). | [0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-14.json | Perubahan Iklim, Kepiting Salju di Alaska Tunjukkan Tren Penurunan Populasi | Perubahan Iklim, Kepiting Salju di Alaska Tunjukkan Tren Penurunan Populasi | Dalam jangka pendek, hilangnya salju dan disetopnya panen kepiting raja merah membuat kondisi ekonomi sulit. Kerugian langsung dari pembatalan panen tahun ini berjumlah USD287,7 juta. Komunitas Aleut di St. Paul, juga kena imbasnya sebab mereka mengandalkan lebih dari 90% dari pendapatan pajaknya.baca juga : Begini Penampakan Ketam Kenari, Kepiting Terbesar di Dunia Es Kembali Beku, Namun…Setelah bertahun-tahun suhu tinggi, pembekuan es normal sebetulnya sudah kembali terjadi di Laut Bering musim dingin lalu. Populasi burung laut yang berkurang secara substansial dalam beberapa tahun terakhir, sekarang sudah menggeliat lagi.Tetapi masalah belum sepenuhnya selesai. Suhu laut di daerah tertentu, seperti Aleut, tetap tinggi. Singa laut Steller, populasi yang terancam punah di Alaska barat, terus menurun di Aleut barat. Anjing laut bulu utara di Kepulauan Pribilof juga berada dalam penurunan populasi.“Masa depan Laut Bering tampaknya bergantung pada apakah manusia mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menghangatkan planet ini, atau tidak,” kata ahli biologi perikanan NOAA Elizabeth Siddon.Sedangkan Bob Foy, Direktur NOAA Alaska Fisheries Science Center, mengatakan puncak suhu Laut Bering yang terlihat selama gelombang panas tidak mungkin menjadi normal dalam waktu dekat. Tetapi gelombang panas laut diperkirakan akan menjadi lebih sering, menutupi kenaikan suhu laut yang sedang berlangsung dan bertahap, katanya. “Dampak pada ekosistem gelombang panas itulah yang paling mengkhawatirkan para ilmuwan,” katanya.Data menunjukkan bahwa hewan butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Jika itu terjadi pada sektor perikanan, maka saat itulah kita mengalami kesulitan perikanan dan masalah ekonomi skala besar. Namun, tidak sepenuhnya jelas apa yang terjadi pada semua kepiting salju, tapi perubahan iklim dianggap sebagai kontributor besar. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-006-14.json | Perubahan Iklim, Kepiting Salju di Alaska Tunjukkan Tren Penurunan Populasi | Perubahan Iklim, Kepiting Salju di Alaska Tunjukkan Tren Penurunan Populasi | baca juga : Mengenal Kepiting Biola, Si Tukang Gali Lobang yang Unik Suhu air Laut Bering jauh lebih hangat daripada rata-rata pada tahun 2018 dan 2019. Hal itu berkontribusi pada tingkat lapisan es laut yang rendah. Kepiting salju adalah hewan air dingin. Mereka sensitif terhadap hilangnya es laut dan suhu menghangat.Meskipun ada kemungkinan bahwa pemanasan perairan laut dan lapisan es laut yang rendah berkontribusi pada penurunan kepiting raja juga, krustasea ini kurang sensitif terhadap perubahan suhu daripada kepiting salju. Namun, tak kalah penting adalah pertanyaan berapa banyak penangkapan ikan komersial yang agresif telah berdampak pada populasi kepiting salju dan raja merah. Sumber: alaskabeacon.com dan bloomberg.com [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-049-06.json | Penerbit HarperCollins Resmi Tolak Kertas dari Hutan Tropis Indonesia Milik APP dan APRIL | Penerbit HarperCollins Resmi Tolak Kertas dari Hutan Tropis Indonesia Milik APP dan APRIL | [CLS] Penerbit buku terkemuka dunia, HarperCollins secara resmi menetapkan standar ramah lingkungan bagi kertas yang mereka gunakan dalam seluruh buku produksi mereka, termasuk kebijakan untuk tidak menggunakan kertas yang berasal dari penebangan hutan alam di kawasan hutan hujan tropis di seluruh dunia.Revisi kebijakan ini dimuat dalam situs resmi perusahaan ini sebagai bagian dari respon mereka untuk menindaklanjuti kampanye yang dilakukan oleh Rainforest Action Network (RAN), yang menyasar perusahan atau produsen-produsen kertas raksasa dunia yang melakukan penebangan di hutan hujan tropis Indonesia yaitu Asia Pulp & Paper dan Asia Pacific Resources International (APRIL). Menurut informasi resmi dari RAN, dengan bergabungnya HarperCollins, maka lengkaplah sepuluh penerbit terbesar dari Amerika secara resmi menolak untuk membeli kertas APP dan APRIL.Dalam situs resmi HarperCollins, secara khusus kebijakan ini memang menyatakan menolak kertas yang bersumber dari penebangan hutan alami di Indonesia.“Dalam memproduksi seluruh buku HarperCollins, kami berupaya untuk tidak menggunakan kertas dari sumber yang tidak bisa dipercaya yang mungkin berasal dari hutan alam dan sudah terancam,” tulis situs tersebut. “HarperCollins dilarang mengambil kertas dari hutan hujan tropis di Indonesia, hutan alami yang sudah tua atau hutan yang terancam untuk semua produksi buku kami.”HarperCollins juga menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan bisnis dengan perusahan-perusahaan yang terkait dengan pengambilan kayu dan pohon yang berasal dari penebangan liar, dan untuk keterlibatan perusahaan pihak ketiga, mereka harus membuktikan bahwa mereka memanen kayu dari sumber yang ramah lingkungan dan dibuktikan dengan sertifikasi yang sah. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-049-06.json | Penerbit HarperCollins Resmi Tolak Kertas dari Hutan Tropis Indonesia Milik APP dan APRIL | Penerbit HarperCollins Resmi Tolak Kertas dari Hutan Tropis Indonesia Milik APP dan APRIL | Upaya ini juga dibarengi oleh program HarperCollins untuk menjalankan ujicoba random terhadap buku-buku mereka untuk memastikan bahwa semua buku terbitan mereka memang bebas dari materi yang tidak ramah lingkungan dan diproduksi dari kayu yang berasal dari hutan hujan tropis dunia.Rainforest Action Network menyambut gembira kebijakan HarperCollins untuk menghentikan pembelian kertas dari hutan tropis di Indonesia. “Semua kesepuluh penerbit besar di AS kini memahami bahwa pembeli tak akan mau menerima buku yang kertasnya berasal dari perusakan hutan hujan tropis. Hal ini adalah sebuah peralihan besar bagi bisnis yang dua tahun lalu masih lekat terlibat dengan kertas-kertas bermasalah,” ungkap Juru Kampanye Rainforest Action Network, Robin Averback. “Para penerbit di Amerika Serikat mengirimkan pesan yang sangat jelas bagi para perusak hutan seperti Asia Pulp and Paper dan APRIL, bahwa konsumen menghendaki kertas yang ramah lingkungan.”Standar kertas ramah lingkungan yang ditetapkan oleh HarperCollins termasuk di dalamnya hanya membeli kertas yang memiliki sertifikasi dari FSC (Forest Stewardship Council), SFI (Sustainable Forestry Initiative), dan PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), yang tidak satupun secara eksplisit melarang penebangan dari hutan tropis, hutan gambut atau hutan yang sudah lama. Namun RAN akan mendorong pihak perusahaan untuk mengadopsi batasan yang lebih ketat seperti yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga sertfikasi tersebut. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-049-06.json | Penerbit HarperCollins Resmi Tolak Kertas dari Hutan Tropis Indonesia Milik APP dan APRIL | Penerbit HarperCollins Resmi Tolak Kertas dari Hutan Tropis Indonesia Milik APP dan APRIL | Produksi pulp and paper adalah salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan gambut di Sumatera. Menurut perkiraan, APP dan APRIL sudah memusnahkan 2 juta hektar hutan di Propinsi Riau sejak pertengahan 1980-an, yang merupakan setengah dari hutan hujan tropis yang ada di Riau saat itu. Para ahli mengatakan bahwa penebangan yang terus berlangsung ini menyebabkan hilangnya habitat satwa-satwa endemik Sumatera seperti harimau dan gajah.Hingga kini, sekitar 1,2 juta hektar hutan yang masih berdiri di Riau bahkan sudah termasuk dalam kategori ‘boleh ditebang‘ lewat berbagai perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dari analisis Eyes on the Forest, pelepasan hutan tambahan ini akan membuang sekitar 500 juta ton karbon ke udara.Baik APP maupun APRIL, hingga kini masih mengaku beroperasi sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia, namun produsen kertas raksasa ini telah diperiksa terkait pembalakan liar, termasuk sebuah kasus yang merugikan negara sebesar 200 juta dollar. Tak satupun dari kedua perusahaan ini dikenai sanksi oleh toritas hukum Indonesia akibat kasus tersebut. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-012-16.json | Menteri Kehutanan Dinilai Tak Serius Hentikan Sirkus Lumba-Lumba | Menteri Kehutanan Dinilai Tak Serius Hentikan Sirkus Lumba-Lumba | [CLS] Komitmen Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) untuk menertibkan dan menghentikan segala bentuk sirkus lumba-lumba dinilai tidak serius oleh sejumlah kalangan pemerhati hak-hak satwa.Kendati sudah ada kesepakatan antara pelaku bisnis sirkus lumba-lumba keliling dengan Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) tentang penghentian aktivitas sirkus keliling tersebut di kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jakarta tanggal 19 Agustus 2013 silam, namun aktivitas eksploitasi melalui sirkus lumba-lumba masih terus berjalan hingga saat ini di beberapa wilayah.Dalam Surat Dirjen PHKA No. S. 388/IV-KKH/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang ditembuskan kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dinyatakan bahwa BKSDA Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa kecuali berkewajiban untuk, menertibkan dan menghentikan segala kegiatan sirkus lumba-lumba keliling di wilayah kerja masing-masing, mengambil tindakan untuk menarik kembali satwa tersebut ke Lembaga Konservasi asalnya serta tidak mengeluarkan SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) bagi peragaan Lumba-lumba keliling.Namun fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Data temuan AFJ dan JAAN, hingga kini kegiatan eksploitasi Lumba-lumba dalam bentuk pentas keliling masih berlangsung di berbagai tempat. Diantaranya yaitu di Lapangan Kipan C521/DY, Tuban, Jawa Timur (13 September – 13 Oktober 2013, oleh PT. WSI Kendal), di Lapangan Parkir Stadion Wergu, Kudus, Jawa Tengah (20 September – 20 Oktober 2013 oleh PT. WSI Kendal) dan disinyalir pentas keliling Lumba-lumba juga diselenggarakan di Pekalongan, Jawa Tengah. | [0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-012-16.json | Menteri Kehutanan Dinilai Tak Serius Hentikan Sirkus Lumba-Lumba | Menteri Kehutanan Dinilai Tak Serius Hentikan Sirkus Lumba-Lumba | Lewat sejumlah aksi yang digelar secara serentak di berbagai kota, sejumlah aktivis hak-hak satwa kembali menyampaikan kekecewaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah elemen di nol kilometer Yogyakarta, diantaranya Animal Friends of Jogja, Masyarakat Peduli Satwa dan Welfarian Animal.Mereka menuntut Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan untuk menepati komitmen yang sudah disepakati sebelumnya dengan pihak pebisnis sirkus lumba-lumba. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aninal Friends Jogja, JAAN dan masyarakat peduli satwa,terhitung sejak dikeluarkannya pernyataan Menhut bahwa pertunjukan keliling lumba-lumba illegal, ada tujuh daerah penyelanggaran pertujukan keliling lumba-lumba yang sudah berlansung dan bahkan beberapa masih berlangsung.Selain melanggar Surat Dirjen PHKA, para pebisnis lumba-lmba juga melanggar keputusan Menteri Kehutanan Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, No. 447/KPTS-II/2003. Dalam BAB IV, bagian ketiga tentang Peran Organisasi Non Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup, Pasal 38 Ayat 1 berbunyi, kelompok pemerhati lingkungan hidup berhak ikut berperan dalam pemantauan peredaran tumbuhan dan satwa liar, memberi penilaian dan masukan terhadap keadaan potensi tumbuhan dan satwa liar tersebut di alam, berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong serta membantu penegakan hukum.“Selama ini, kami dari organisasi non pemerintah pemerhati lingkungan hidup dan satwa jarang dilibatkan seperti yang ditercantum dalam aturan yang ada,” jelas Dessy Zahara Angelina Pane atau Ina dari Animal Friends of Jogja. | [0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-012-16.json | Menteri Kehutanan Dinilai Tak Serius Hentikan Sirkus Lumba-Lumba | Menteri Kehutanan Dinilai Tak Serius Hentikan Sirkus Lumba-Lumba | Selama ini, menurut sejumlah pemerhati hak-hak satwa, praktek pentas Lumba-lumba dan aneka satwa tidak mempresentasikan sebuah proses didik yang esensial dan bahkan melecehkan nilai edukasi dan konservasi. Para aktivis berpandangan, sirkus satwa adalah sebuah pembenaran eksploitasi satwa liar untuk hiburan dan kepentingan komersial belaka. Praktek edukasi yang salah ini dianggap bisa mencetak generasi-generasi baru Indonesia yang tidak terpuji, mengancam kelestarian satwa liar di habitat alaminya, serta mendorong penangkapan dan perdagangan ilegal satwa liar.“Sirkus lumba-lumba selalu membawa alasan sebagai bentuk edukasi, padalah yang terjadi adalah penyiksaan dan ekploitasi,” tegas Ina.Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh korporat-korporat sirkus Lumba-lumba keliling masih diberi ruang oleh pihak-pihak yang berwenang. Kecaman dari organisasi-organisasi pemerhati kesejahteraan satwa bersama masyarakat peduli satwa masih dianggap angin lalu.Beredarnya Surat Dirjen PHKA No. S. 388/IV-KKH/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang seharusnya menjadi penunaian janji menteri kehutanan untuk menghentikan sirkus Lumba-lumba keliling yang telah beliau nyatakan Ilegal belum juga terwujud.“Kami berharap pak menteri kehutanan, segera merealisasikan janjinya. Bertindak tegas dan menhentikan segala bentuk pertunjukan keliling lumba-lumba dan satwa lainnya,” tegas salah satu peserta aksi bernama Iben.Selain di Yogyakarta, aksi simpatik masyarakat peduli satwa kemarin digelar serentak di Bundaran HI Jakarta oleh JAAN (Jakarta Animal Aid Network) bersama musisi Coki Netral dan di Taman Apsari Surabaya oleh Welfarian dan masyarakat peduli satwa setempat. Di Jogja, selain aksi pembentangan poster Menhut seperti Pinokio, pembagian stiker stop sirkus lumba-lumba dan satwa lainnya kepada pengendara bermotor juga dilakukan oleh peserta aksi sebagai bentuk edukasi. [SEP] | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-051-18.json | IFC Gandeng Dua Pebisnis Kehutanan RI Aktifkan Lahan Terdegradasi | IFC Gandeng Dua Pebisnis Kehutanan RI Aktifkan Lahan Terdegradasi | [CLS] International Finance Corporation, yang merupakan bagian dari grup Bank Dunia melakukan pendampingan pada dua perusahaan perkebunan hutan tanaman industri di Indonesia, yaitu PT Mayangkara Tanaman Industri dan Wana Subur Lestari terkait pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan, dan diharapkan akan bisa meningkatkan produktivitas tanah, menekan emisi karbon sebanyak 8 juta hektar dalam setahun pada 2018 dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaan.Sebenarnya kerjasama ini telah dimulai sejak bulan Agustus 2012 silam, dimana saat itu IFC membantu mengevaluasi emisi karbon dua perusahaan yang berbasis di Kalimantan Barat tersebut dan membantu mereka untuk mengadopsi pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau Sustainable Forest Management dengan fokus utamanya upaya konservasi untuk menjaga keragaman hayati. Kedua perusahaan ini adalah perusahaan patungan antara grup perusahaan Alas Kusuma dan grup bisnis Jepang, Sumitomo Forestry.“Kami menyadari betapa pentingnya menyatukan isu lingkungan ke dalam strategi bisnis kami,” ungkap Jacub Husin, Presiden Direktur PT Mayangkara Tanaman Industri dan PT Wana Subur Lestari dalam rilis media yang dikeluarkan oleh IFC. “Kerjasama kami dengan IFC membuat kami bisa menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan upaya mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan pada saat bersamaan berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat lokal.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2013-051-18.json | IFC Gandeng Dua Pebisnis Kehutanan RI Aktifkan Lahan Terdegradasi | IFC Gandeng Dua Pebisnis Kehutanan RI Aktifkan Lahan Terdegradasi | Hutan alami Indonesia telah musnah secara signifikan, dan berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim dan menciptakan sebuah hambatan baru dalam mempromosikan praktek manajemen hutan yang berkelanjutan. Indonesia juga dinilai sebagai salah satu negara emiter gas rumah kaca terbesar di dunia, dimana 85% dari emisi yang dihasilkan oleh Indonesia adalah akibat dari berkurangnya tutupan hutan (deforestasi) dan alihfungsi lahan. Tak kurang dari 50 juta hektar Indonesia sudah mengalami degradasi dengan jumlah keragaman hayati yang terus berkurang serta simpanan karbon yang hilang.Program IFC di Indonesia yang dilakukan dengan kedua perusahaan perkebunan hutan tanaman industri tersebut adalah merupakan bagian dari program kehutanan berkelanjutan yang dilakukan oleh IFC sejak dua tahun silam dan bertujuan untuk membantu sejumlah perusahaan yang ada bisa menanami di lahan yang sudah rusak dan tetap memiliki keuntungan secara ekonomi.“Menekan dampak perubahan iklim adalah salah satu fokus IFC di Indonesia,” ungkap Country Manahger IFC di Indonesia, Sarvesh Suri. “Kerjasama kami dengan kedua perusahaan ini dalam mengembangkan perkebunan yang berkelanjutan di lahan yang sudah rusak memberikan beberapa keuntungan: menekan emisi gas rumah kaca, menjadikan lahan itu kembai produktif, dan menciptakan lapangan kerja di wilayah pedesaan.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2021-034-01.json | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | [CLS] Pengelolaan ekosistem mangrove secara nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia selama ini sudah berjalan baik. Bahkan, pengelolaan mangrove secara nasional sudah mengarah kepada terpadu dengan menggabungkan seluruh sumber daya yang ada.Sayangnya, kondisi tersebut ada saat Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove masih berjalan. Atau, sebelum Presiden RI Joko Widodo mencabut Perpres tersebut pada 2020.Pakar Mangrove dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rudhi Pribadi menyebut kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi di tengah kondisi yang terus membaik dalam pengelolaan mangrove.Akibat pencabutan regulasi tersebut, pengelolaan mangrove mengalami situasi pasang surut yang memicu ada beberapa persoalan. Di antaranya, kelompok kerja mangrove nasional yang sudah sangat diandalkan, terkena imbasnya dan akhirnya harus dibubarkan.“Ada beberapa perubahan terjadi, menyebabkan status kondisi mangrove di Indonesia agak terombang ambing,” ungkap dia kepada Mongabay.baca : Upaya Memulihkan Ekosistem Mangrove yang Kritis Perubahan tersebut dirasakan oleh masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan di lapangan. Ada yang merasa kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi, dan ada yang memilih untuk meneruskan pekerjaan dalam mengelola mangrove secara mandiri.Situasi tersebut, menjadi puncak dari perubahan regulasi dalam mengelola mangrove. Sebelum Perpres 73/2012 dicabut, masyarakat lebih dulu menghadapi situasi hampir sama ketika Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pemberlakuan UU tersebut, juga secara langsung memicu banyak perubahan terjadi. Hal itu, karena UU tersebut mengerucutkan pengelolaan mangrove menjadi wewenang Pemerintah Provinsi saja, dan meniadakan wewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-034-01.json | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Namun demikian, Rudhi Pribadi mengatakan kalau perubahan wewenang tersebut sempat membuat Pemprov merasa gagap dalam mengelola mangrove. Hal itu disebabkan, karena sumber daya yang masih terbatas dan kawasan ekosistem mangrove juga cukup luas untuk dikelola.Untuk bisa menyesuaikan diri dengan UU 23/2014 tersebut, Pemprov memerlukan waktu yang tidak sebentar. Seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi bahkan baru bisa melakukan penyesuaian pada 2018.Pada tahun tersebut, pengelolaan mangrove mulai dilakukan dengan baik sesuai dengan kebijakan di masing-masing provinsi. Namun, belum berjalan lama penyesuaian tersebut, tanpa diduga Presiden RI kemudian mencabut Perpres 73/2012.Meski sempat menimbulkan kebingungan di lapangan, namun pencabutan Perpres tersebut dalam pelaksanaan di lapangan dinilai tidak ada pengaruh secara langsung. Bahkan, beberapa lokasi kawasan mangrove masih berjalan normal dalam melaksanakan pengelolaan.baca juga : Rehabilitasi Mangrove Hadapi Berbagai Tantangan Rudhi Pribadi menyebutkan penilaian tersebut ada, karena sejak Perpres dicabut, kelompok kerja mangrove nasional juga kemudian dibubarkan. Padahal, keberadaan pokja tersebut dirasakan sudah banyak membantu dalam mengelola mangrove, karena melibatkan para pihak yang berkompeten.Namun demikian, pemberlakuan UU 23/2014 dan pencabutan Perpres 73/2012 ternyata memunculkan hikmah yang sangat besar. Itu terbukti dengan semakin meningkatnya perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan mangrove, dan semakin besarnya peran non Pemerintah di dalamnya. Non PemerintahDia menyebutkan, peran tidak sedikit dari kelompok non Pemerintah tersebut bisa dilihat dari beberapa organisasi non Pemerintah yang sebelumnya hanya fokus pada konservasi di luar mangrove, kemudian mengubah kebijakan dengan melibatkan mangrove sebagai bagian dari sumber daya untuk konservasi. | [0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.2222222238779068, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2222222238779068] |
2021-034-01.json | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | “Ini sesuatu yang menarik, bahwa ekosistem mangrove menjadi daya tarik bagi swasta, dan masyarakat. Pada awalnya masyarakat tidak merasakan ada peralihan perundangan tersebut, tapi akhirnya mereka bisa survive juga,” jelas dia.Bukti bahwa peran masyarakat semakin bertambah, adalah semakin banyaknya lokasi pengelolaan mangrove yang diinisiasi langsung oleh mereka. Dibandingkan dengan yang dikelola oleh Pemerintah, lokasi-lokasi tersebut bahkan bisa bertahan dan berkembang dengan baik hingga sekarang.“Ini menarik, dalam mengelola ekosistem (mangrove), mestinya tidak harus bergantung penuh kepada Pemerintah,” tambah dia.Dengan fakta tersebut, Pemerintah sebenarnya sangat membutuhkan kehadiran pokja mangrove nasional, karena itu sangat membantu proses pengelolaan di lapangan. Namun, untuk bisa menghadirkan kembali pokja, itu juga tidak akan mudah karena harus ada formula yang tepat.Kehadiran pokja juga menjadi penting, karena selain bisa mendukung kegiatan yang sudah ada, juga akan bekerja dengan lebih teliti dengan cakupan tugas yang luas. Oleh karena itu, selain mengelola ekosistem, juga akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program kerja yang ada.Cara tersebut berbeda dengan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah saat ini, di mana ada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang di dalamnya ada program pemulihan ekosistem mangrove. Program tersebut, sasarannya untuk membantu secara ekonomi masyarakat pesisir yang terkena dampak pandemi COVID-19.“Sifatnya bukan hanya charity saja, tapi terprogram dengan baik. Ada unsur monitoring, dan evaluasi. Sehingga untuk melakukannya harus melibatkan banyak pihak. Program Pemerintah kan sangat lemah dalam monitoring dan evaluasi,” jelas Rudhi Pribadi menyebut cara kerja pokja mangrove nasional.baca juga : Apakah Mangrove si Penyerap Karbon Bisa Tergantikan Teknologi? | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-034-01.json | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Melihat banyak hal positif dari pengelolaan mangrove yang dilakukan pokja nasional, maka sangat ideal jika pokja kembali dihadirkan dan berdampingan dengan kelompok masyarakat yang sudah melakukan pengelolaan mangrove secara mandiri.“Harusnya saling mendukung jika kelompok kerja mangrove dihidupkan kembali. Itu malah memperkuat dengan apa yang dikerjakan oleh masyarakat,” tambah dia.Selain pokja mangrove nasional, pengelolaan juga akan semakin bagus jika Pemerintah mau membuat peraturan turunan dari semua regulasi yang ada saat ini sampai ke tingkat desa/kelurahan. Peraturan turunan dibutuhkan, karena masih banyak yang belum memahami tentang regulasi yang ada sekarang.Satu lagi, Rudhi Pribadi menyebut bahwa persoalan yang belum teratasi sampai sekarang, adalah ketiadaan jejaring yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan mangrove. Tanpa jejaring, maka antara satu provinsi dengan provinsi lain akan melakukan pengelolaan secara individual.“Kegiatan-kegiatan yang sifatnya duplikasi, pengulangan kesalahan-kesalahan yang sama, seharusnya tidak terjadi. Itu terjadi karena jejaring masih lemah,” pungkas dia.Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI) Yahya Ihya Ulumuddin pada kesempatan berbeda menjelaskan bahwa pengelolaan mangrove secara nasional terus berjalan dengan baik, meski Perpres 73/2012 dicabut.Dia menyebutkan bahwa saat ini LIPI sedang melaksanakan pemetaan kondisi mangrove terkini di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pemetaan dilakukan dengna fokus pada pemetaan mangrove yang masih ada dan tidak ada pohon.Kegiatan tersebut meluas dibandingkan pada pemetaan tahun sebelumnya yang fokus pada pemetaan mangrove yang masih ada pohon. Itu artinya, pada tahun tersebut tidak ada pemetaan mangrove yang sudah berubah menjadi areal tambak, mangrove yang ditebang, dan kemudian terkena abrasi. | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2021-034-01.json | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Untuk tahun ini, pengelolaan juga fokus pada pemulihan ekosistem mangrove yang luasnya ditargetkan bisa mencapai 600.000 hektare pada 2024 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi mandat dari Presiden RI Joko Widodo dan dilaksanakan di sembilan provinsi.Selain itu, ada juga yang dilaksanakan di luar sembilan provinsi, namun fokusnya adalah di luar kawasan hutan area ekosistem mangrove. Lahan yang dilakukan rehabilitasi, adalah lahan yang harus jelas statusnya, dan tidak boleh ada sengketa dengan pihak manapun.Bagi Yahya Ihya Ulumuddin, kejelasan status kawasan mangrove menjadi kunci utama dari pengelolaan secara nasional. Kejelasan status kawasan yang ada di dalam dan luar area hutan mangrove, akan mempermudah pengelolaan mangrove secara nasional.perlu dibaca : Menanti Bibit-bibit dari Mangrove Center untuk Hijaukan Pesisir Indonesia Status LahanDirektur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (P3K KKP) Muhammad Yusuf mengakui kalau kejelasan status lahan akan memberikan kemudahan dalam mengelola kawasan mangrove.Meski dalam pembagian kawasan, KKP mendapatkan di luar kawasan hutan, namun itu tetap menjadi tantangan yang harus bisa diantisipasi. Mengingat, kawasan di luar hutan itu artinya area mangrove yang akan dikelola belum ditetapkan sebagai kawasan lindung.Dari hasil pembagian, KKP mendapatkan area seluas 64.746 ha atau sekitar 10 persen dari total area yang akan dilakukan rehabilitasi hingga 2024. Seluruh area adalah hutan mangrove yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam keseharian.“Dengan fakta tersebut, akhirnya KKP melakukan pemberdayaan (masyarakat). Bahwa mangrove penting bagi mereka, dan selama ini mereka menebangnya untuk kayu bakar, arang, menjadi tambak. Itu adalah tantangan,” jelas dia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2021-034-01.json | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Selain tantangan di atas, Muhammad Yusuf menerangkan jika KKP juga menghadapi tantangan lain dalam melaksanakan rehabilitas mangrove di bawah Kemenko Marves. Tantangan tersebut, tidak lain karena data yang ada ternyata berasal dari data lama.Sementara, setelah dilakukan pembaruan data, didapatkan fakta bahwa area seluas 64.746 ha yang menjadi bagian KKP, 50 persen di antaranya sudah terkonversi menjadi area tambak, dan juga tanah kering. Hasil itu didapat setelah dilakukan analisa selama sepuluh tahun.Untuk mengatasi persoalan tersebut, KKP mencari jalan keluar dengan mencari lahan yang baru yang ada di luar kawasan hutan. Penggantian dilakukan, agar luas area bisa tetap utuh 100 persen sesuai dengan pembagian.“Yang sudah terkonversi tidak bisa dikembalikan menjadi ekosistem mangrove. Area eks tambak udang tidak bisa dipulihkan, namun eks tambak untuk ikan dan bandeng masih bisa dipulihkan,” terang dia.Di luar pengelolaan yang ada di bawah Kemenko Marves, KKP juga melakukan pengelolaan mangrove secara mandiri dan ditargetkan bisa mencapai luasan hingga 1.800 ha. Seluruh lahan tersebut akan diupayakan agar statusnya sudah tidak bermasalah lagi. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry menambahkan, area mangrove yang menjadi tanggung jawab KKP untuk dikelola, terlebih dahulu dicek terkait kejelasan status lahannya.“Jika sampai ketahuan bahwa itu lahan milik masyarakat, maka harus dicek dengan benar. Kita tidak ingin ada masalah di kemudian hari,” tutur dia.Diketahui, dari total 3,3 juta ha area mangrove yang ada di Indonesia, seluas 2.673.583 ha atau 81 persen dalam kondisi baik. Sedangkan, sisanya yang luasnya mencapai 637.624 ha kondisinya kritis dan saat ini masuk dalam program rehabilitasi nasional. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645] |
2021-034-01.json | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Pekerjaan Rumah Mengelola Mangrove Nusantara | Dari total luas kawasan mangrove yang berstatus kritis tersebut, seluas 460.210 ha adalah masuk dalam kawasan hutan, dan sisanya seluas 177.414 ha adalah ada dalam luar kawasan hutan. Untuk pengelolaan kawasan kritis, saat ini ada dalam tiga instansi.Seluas 483.194 ha atau 75,78 persen pengelolaannya ada dalam wewenang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Kemudian, seluas 89.685 ha atau 14,07 persen pengelolaannya ada di bawah wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Terakhir, area mangrove yang luasnya mencapai 64.746 ha atau 10,15 persen adalah kawasan rehabilitasi yang pengelolaannya ada di bawah KKP, lembaga swadaya masyarakat (LSM), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan lain-lain. [SEP] | [0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096] |
2014-025-16.json | Duh! 7 Pekerja Tambang Emas Tewas di Mandailing Natal | Duh! 7 Pekerja Tambang Emas Tewas di Mandailing Natal | [CLS] Kurang dari tiga pekan, lubang tambang emas di kawasan hutan Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara, menelan tujuh korban jiwa.Pada Jumat (19/9/14), dua pekerja tambang di TNBG, tepatnya tambang emas Arai, Desa Aek Botung, tewas di lubang kedalaman 35 meter. Mereka, Rustam(31) dan Zainal(29), warga Jawa Timur, sudah menambang dalam enam tahun terakhir.Roland Lubis, dari Forum Pemuda Mandailing Menolak Tambang Emas Mandailing Natal (FPMMTE) , kepada Mongabay Minggu (21/9/14), mengatakan, dari mulut korban keluar busa. Kemungkinan besar keracunan saat di lubang tambang.Dia mengatakan, ketika mendapat informasi langsung menuju ke lokasi. Ternyata dua penambang tidak bernyawa lagi, setelah enam jam di lubang tidak memberi kabar pada tim lain.Penanggungjawab lubang, kata Roland, langsung meminta diperiksa. Diur(26), asal Bogor turun ke lubang memeriksa. “Naas, si Diur juga gak ada kabar. Beruntung dia selamat, ternyata terhirup gas beracun dari lubang galian tambang yang mereka garap. Diur minta tolong dengan menarik ujung tali yang ada lonceng. Dia langsung ditarik sampai atas. Muka sudah pucat. Langsung dikasih minum air nira. Ketika Diur muntah, barulah dapat kabar kalau dua pekerja sudah terkujur kaku,” kata Roland.Dia menyatakan, pekerja tambang ini, tidak dilengkapi peralatan memadai. Oksigen sedikit, peralatan penyelamatan minim, sampai cara bekerja kurang baik, hingga sangat membahayakan keselamatan. Tidak sedikit pekerja tambang, tewas dalam lubang, baik karena tertimbun longsor, sampai terhirup gas beracun.“Dua orang tewas sudah dievakuasi keluar lubang, setelah pengawas memperpanjang selang blower. Mereka menunggu empat jam baru berani mengevakuasi.” | [0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2014-025-16.json | Duh! 7 Pekerja Tambang Emas Tewas di Mandailing Natal | Duh! 7 Pekerja Tambang Emas Tewas di Mandailing Natal | Roland mengungkapkan, kasus serupa terjadi Senin (1/9/14). Lima penambang emas tewas di lubang kedalaman 38 meter. Kelimanya tewas karena terhirup racun saat menggali bebatuan. Lokasi mereka di Dusun Tambang Ubi, Desa Aek Botung, Kecamatan Muara Sipongi, Mandailing Natal. Kelimanya Cewin Sialaban(32), Adek Lubis(22), Damis(31), Buan Nasution(40), dan Idris Rangkuti(31). Seorang lagi Suwandi Rambe(25), kritis saat menolong empat pekerja yang tewas.“Tiga tewas dalam lubang, dua tewas saat akan menolong. Mereka dikebumikan di Panggorengan Kota Panyabungan. Mereka warga setempat.”AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto, Kapolres Mandailing Natal, ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Dari hasil autopsi di rumah sakit, diketahui korban tewas menghirup gas beracun di lubang tambang. Hasil pemeriksaan sejumlah saksi, pekerja tidak dilengkapi masker oksigen saat masuk ke lubang tambang.“Kita sedikit terkendala ketika evakuasi. Tim masuk dibantu masyarakat desa, menggunakan masker oksigen. Setelah dibawa ke atas, langsung dibawa ke rumah sakit. Lubang cukup kecil buat evakuasi korban. Kasus ini masih kita sidik dan dalami,” kata Mardiaz.Menurut FPMMTE, korban penambang terus berjatuhan karena Pemerintah Mandailing Natal, tak tegas. Heru Nasution, dari forum ini mengatakan, catatan mereka, lebih 120 penambang tewas dalam lubang, mulai kedalam 25-100 meter lebih. Yang mengerikan, ketika pekerja tambang tidak naik ke permukaan setelah dua hari, mereka dianggap hilang. Pemilik lubang merekrut pekerja baru untuk mengeruk lubang bebatuan yang dianggap banyak mengandung emas.Seharusnya, kata Heru, dengan korban banyak ini, tidak alasan pemerintah tak tegas melarang bahkan menutup lubang tambang ini. Kini, jumlah lubang tambang mencapai lebih 200 yang akti dan tak terhitung yang tidak dipakai dan dibiarkan terbuka begitu saja. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0] |
2014-025-16.json | Duh! 7 Pekerja Tambang Emas Tewas di Mandailing Natal | Duh! 7 Pekerja Tambang Emas Tewas di Mandailing Natal | “Alam rusak dan tak ada tanggungjawab dari para penambang. Pemerintah? Sama saja, mereka membiarkan ini terus berjalan. Saat ditanya, Pemkab Mandailing Natal menjawab gak berani gegabah menyetop kegiatan penambangan. Ini harus segera dihentikan, kalau enggak korban terus berjatuhan.”Dahlan Hasan Nasution, Plt Bupati Mandailing Natal, prihatin atas jatuh korban jiwa ini. Tambang emas itu memang tidak memiliki izin. Namun, karena sudah berlangsung, pihaknya berhati-hati mengambil sikap. Pemerintah, katanya, tidak ingin keputusan berujung konflik, mengakibatkan keamanan tidak terkendali.Saat ini, pemerintah terus mengkaji langkah-langkah, agar mendapatkan solusi terbaik. “Kita sudah membentuk tim pengkajian. Yang jelas, akan ada relokasi penambangan. Yang di hutan lindung wajib keluar. Yang mencemari lingkungan wajib menghentikann. Jika tidak, hukum akan berjalan. Kita akan atur ulang tambang emas tradisional ini.” [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0] |
2023-001-17.json | Buah Naga dan Hal Menarik Penamaannya | Buah Naga dan Hal Menarik Penamaannya | [CLS] Anda pasti pernah makan buah naga. Tapi, pernahkan Anda melihat pohonnya? Ya, dari jenis pohon kaktus, marga Hylocereus dan Selenicereus.Lalu mengapa buahnya disebut buah naga?Penelitian Wilada Nafi Royani di Universitas Diponegoro [UNDIP] menjelaskan, nama ini berawal dari masyarakat Vietnam dan China yang memiliki kepercayaan bahwa buah naga membawa berkah. Hingga, buah ini selalu diletakkan di antara dua ekor patung naga berwarna hijau di atas meja altar.Dari kebiasaan ini dikenal sebagai thang loy [buah naga].“Istilah tersebut diterjemahkan di Eropa dan negara lain yang berbahasa Inggris sebagai dragon fruit [buah naga]. Tanaman ini dibawa orang Perancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias tahun 1870,” tulis laporan itu.Baca: Buah Merah, Tanaman Prasejarah dari Tanah Papua Varietas buah naga tak hanya berwarna merah, tetapi ada jenis lain.Hylocereus undatus, buahnya merah dengan daging putih. Hylocereus polyrhizus, buahnya merah muda dengan daging buah merah. Selenicereus megalanthus, kulit buah kuning dan daging putih. Terakhir jenis Hylocereus costaricensis, warna buahnya sangat merah.Mengutip Wikipedia, Semua jenis tanaman buah naga memiliki ciri morfologi sama, terdiri akar, batang, duri, bunga, dan buah.Akarnya berupa akar serabut. Pada sudut batangnya yang berduri tumbuh bunga dan bunga yang tidak rontok ini berkembang menjadi buah.Buah naga bentuknya bulat sedikit lonjong seukuran gepalan orang dewasa. Di permukaan kulit buah ini dipenuhi rumbai mirip sisik, sehingga alasan ini juga yang digunakan untuk menamakannya buah naga.Baca: Tidak Seperti Namanya, Terong Belanda Berasal dari Amerika Selatan Royal Botanic Garden KEW menjelaskan, tanaman ini berasal dari Meksiko hingga Honduras. Kini, sudah dibudidayakan di negara Afrika seperti Tunisia juga di Asia seperti Vietnam, Indonesia, dan Taiwan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2023-001-17.json | Buah Naga dan Hal Menarik Penamaannya | Buah Naga dan Hal Menarik Penamaannya | Tanaman ini tergolong sekulen [berdaging], merambat, dan merupakan tanaman tahunan. Ketinggian pohon tergantung penyangga yang digunakan. Habitatnya menyukai lingkungan hangat dan basah, serta tidak memilih jenis tanah.Baca juga: Tomat, Buah yang Sering Dianggap Sayur Banyak manfaatMengutip alodokter, buah naga memiliki banyak manfaat seperti mencegah dan mengatasi sembelit, menjaga berat badan ideal, menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung.Ini karena buah naga kaya Vitamin C, kalium, zat besi, fosfor, kalsium, protein dan serat.“Mengkonsumsi buah naga secara teratur disertai pola hidup sehat akan memberikan nilai optimal,” jelas tulisan tersebut.Merujuk IUCN, sejauh ini buah naga [Hylocereus undatus] berstatus Kurang Data atau [Data Deficient/DD].“Spesies ini dibudidayakan secara luas dan telah dinaturalisasi di banyak negara, namun, karena wilayah tumbuh aslinya tidak diketahui, tidak ada yang diketahui tentang ukuran dan tren populasi liar dan asli. Penelitian mendalam sangat disarankan untuk mengetahui lebih jauh tentang tumbuhan banyak manfaat ini,” jelas keterangan tersebut. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2023-013-08.json | Bangun Gerakan Peduli Lingkungan Lewat Agama, Seperti Apa? | Bangun Gerakan Peduli Lingkungan Lewat Agama, Seperti Apa? | [CLS] Sefnat Sailana, pendeta Protestan dari Kabupaten Alor, Nusa Tengara Timur (NTT) melakukan gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan dari balik gereja.Saat dia menjadi Ketua Klasis GMIT, wadah buat persekutuan gereja-gereja, membuat program hutan gereja. Setiap gereja dalam klasisnya yang berjumlah 30 gereja punya lahan milik yang difungsikan sebagai tempat pembibitan pohon sekaligus ditanami pohon-pohon yang punya nilai ekonomis. Ukurannya bervariasi, mulai dari 200 meter sampai satu hektar.Dia dengan jamaatnya menanam pohon di bahu-bahu jalan, di lahan-lahan kritis, atau di daerah sumber mata air untuk menjaga sumber mata air itu terus terjaga.Sefnat juga mengidentifikasi berbagai sumber mata air di Alor. Mereka jaga dan mereka rawat mata air itu untuk kepentingan bersama.Menurut dia, tanggung jawab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab Bersama termasuk umat Kristen. Dari mimbar ke mimbar dia selalu menyerukan hal itu sembari beraksi.“Ketika ibadah, kita melakukan aksi nyata … misal, saat Hari Air, setelah kami ibadah, itu nanti dilakukan penanaman (pohon) sekitar mata air,” katanya ketika hadir dalam lokakarya tentang Faith Inspired Changemaking Initiative Indonesia (FICI) tahun lalu yang diadakan Eco Bhinneka Muhammadiyah bekerja sama dengan Ashoka.Bila ada hari perayaan, hajatan, ulang tahun, dan hari-hari penting lain, diberi hadiah pohon oleh gereja. “Misal, orang menikah, kita kasih anakan (bibit) untuk dia menanam,” kata Sefnat.Bumi, katanya, adalah rumah bersama bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bila tidak menjaga bumi apalagi merusak, katanya, maka tidak melakukan tanggung jawab kepada bumi yang Tuhan berikan.Menurut pendeta peraih penghargaan Kalpataru pada 2009 itu, lebih baik tabung air daripada buang air. “Jangan sampai wariskan air mata tetapi wariskan mata air kepada anak cucu.” Perlu gerakan bersama | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-013-08.json | Bangun Gerakan Peduli Lingkungan Lewat Agama, Seperti Apa? | Bangun Gerakan Peduli Lingkungan Lewat Agama, Seperti Apa? | Apa yang dilakukan Sefnat, satu contoh bahwa melalui agama maupun keyakinan bisa menjadi sarana untuk cinta dan aksi penyelamatan lingkungan hidup.Hening Purwati Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah, bilang, sekitar 90% penduduk Indonesia mengaku beragama dan hampir 70% penduduk dunia juga mengaku beragama.“Tapi selama ini mereka tidak menggunakan religious actor ini benar-benar untuk mengatasi perubahan iklim. Padahal mereka itu power full,” katanya.Bagi Hening, nilai-nilai dalam agama harus bisa membawa daya juang masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan dan bumi.Berbagai agama, katanya, menyebutkam, mereka mencintai bumi.Dalam Islam, kata Hening, disebutkan manusia adalah khalifah (pemimpin) di muka bumi. Manusia adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan gerakan menjaga bumi. Hanya, menjadi kontras ketika mau mengeksploitasi bumi mulai dengan bismillah.“Bagaimana mungkin seseorang akan melakukan eksplotasi bumi dengan mengeruk, kemudian mulai dengan kata kasih sayang kepada Tuhan!”Nani Zulminarni, Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara, mengatakan, pertemuan para penganut kepercayaan, tokoh-tokoh agama, untuk membincangkan sesuatu yang bisa menyatukan semua orang tanpa harus melihat agama orang lain terkait hal-hal yang sama-sama dirasakan.Pemanasan global, kerusakan alam, jadi masalah serius. Yang paling bertanggung jawab atas semua kerusakan ini, katanya, adalah korporasi dan pemerintah. Namun, semua orang dapat dampaknya, hingga umat beragama juga perlu mengambil peran.“Kalau misal orang-orang yang mengaku beragama ini cepat aktif berpartisipasi dalam melindungi lingkungan dengan landasan keyakinan bahwa keberadaan mereka di dunia ini untuk memastikan keberlangsungan kehidupan, maka kita bisa membangun satu gerakan melindungi alam ini secara lebih masif, lebih berkelanjutan dan bermakna,” kata Nani. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-013-08.json | Bangun Gerakan Peduli Lingkungan Lewat Agama, Seperti Apa? | Bangun Gerakan Peduli Lingkungan Lewat Agama, Seperti Apa? | Wahyu Dani Munggoro, seorang ideas creator dari Jakarta juga Direktur Inspirasi Tanpa Batas (Inspirit) menceritakan, tentang magic eyes di Thailand. Di Thailand, terdapat kepercayaan kalau seluruh gerak-gerik manusia dilihat dan diawasi oleh magic eyes ini.Di satu sisi, Kota Bangkok kotor. Pemerintah melakukan kampanye besar-besaran bahwa apabila seseorang tak bersih, tidak peduli lingkungan, buang sampah sembarang, orang diawasi si magic eyes ini. Alhasil, dalam waktu dua tahun, Kota Bangkok jadi bersih. Kampanye itu dinilai sebagai sebuah kampanye yang sukses dalam mengubah perilaku. Menurut Dani, isu gerakan lingkungan hidup adalah perihal perubahan perilaku.“Gerakan lingkungan itu adalah tentang perubahan perilaku, kayak buang sampah. Itu seolah-olah sederhana. Itu kompleks sebenarnya,” katanya.Kebanyakan orang punya kepercayaan lebih terhadap narasi-narasi agama daripada narasi-narasi yang “tidak mengandung” unsur agama.Bila perubahan perilaku lebih peduli terhadap lingkungan ini berdasarkan keyakinan, maka perilaku lebih permanen.“Isu lingkungan ini soal bagaimana kita punya keyakinan baru bahwa sekecil apapun kita lakukan ke bumi ini, itu punya pengaruh signifikan pada masa depan kehidupan kita.”Dia nilai, kegiatan penyelamatan lingkungan dalam agama masih “sekadar proyek” bukan mengaitkan dengan keyakinan mereka.Sebaliknya, kalau menilik kepercayaan-kepercayaan lokal mengandung nilai ramah lingkungan, terutama kepercayaan yang berkembang di daerah agraris. Mereka dekat dan hidup bergantung alam. Bila terjadi sesuatu terhadap alam, mereka akan merasakan dampak langsung.“Hanya, situasi ini semua dirusak sama mesin pembangunan, kapitalisme, dan macam-macam, ya. Mengganggu semua, karena hubungan-hubungan itu (alam) menjadi rusak.” | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-013-08.json | Bangun Gerakan Peduli Lingkungan Lewat Agama, Seperti Apa? | Bangun Gerakan Peduli Lingkungan Lewat Agama, Seperti Apa? | Dani kasih contoh era kolonial ada belandong di Jawa. Keluarga belandong adalah keluarga yang boleh menebang pohon. Selain keluarga belandong tak boleh termasuk kolonial juga tak boleh menebang pohon atau mereka akan diburu massa.“Itu tindakan tidak boleh karena si hutan itu suci, yang boleh hanya belandong.”Kolonial Belanda melakukan siasat, mereka sering menukar belandong di suatu desa dengan desa lain, hingga akhirnya orang-orang berpikiran bahwa siapapun boleh menebang pohon karena orang yang menabang pohon selalu berubah.Dia bilang, dalam mencari nilai-nilai, atau spirit dalam agama atau kepercayaan, harus punya pesan kuat dan alat bantu yang menunjang.“Apa yang tabu dalam kepercayaan atau agama dibicarakan dengan terbuka hingga bisa menjadi keyakinan umum. Keyakinan harus ditafsirkan kepada pekerjaan nyata”. ******* [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-054-17.json | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | [CLS] Hutan Harapan merupakan kawasan restorasi ekosistem pada areal hutan hujan tropis dataran rendah pertama dan terbesar di Indonesia yang terletak di perbatasan Jambi dan Sumatra Selatan. Arealnya merupakan bekas wilayah hak pengelolaan hutan (HPH), dengan luas sekitar 100.000 Ha. Selain daratan yang terdiri dari hutan sekunder yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi kawasan ini juga memiliki berbagai tipe ekosistem perairan seperti : sungai besar yang berarus lemah, danau ataupun rawa banjiran yang tidak kalah kaya dengan daratannya.Pada penelitian yang dilakukan di 8 badan aliran sungai dalam kawasan Hutan Harapan selama kurang lebih dari satu tahun ini berhasil mengidentifikasi 123 jenis ikan air tawar. “Berdasarkan kategori daftar merah IUCN (International Union for Conservation of Nature) dari 123 jenis ikan yang kami temukan 74 jenis belum dievaluasi, 4 jenis informasi kurang, 41 jenis berisiko rendah, 3 jenis hampir terancam dan 1 jenis genting atau terancam” ujar Tedjo Sukmono, peneliti yang memimpin penelitian ini yang juga berprofesi sebagai Dosen Jurusan Biologi di Universitas Jambi. Ridiangus (Balantiocheilos melanopterus) atau juga sering disebut “balashark” adalah jenis ikan terancam punah yang berhasil ditemukan di aliran sungai Hutan Harapan.Ikan berwarna perak dengan pinggiran sirip berwarna hitam dan kuning yang dapat mencapai panjang 150 cm ini cukup populer dikalangan pecinta ikan hias air tawar namun sayangnya untuk memenuhi kebutuhan ikan hias jenis ini masih mengambil dari alam sehingga spesies ini sudah tidak dapat ditemukan lagi di beberapa sungai yang dulu menjadi habitatnya. “Selama penelitian ini kami hanya berhasil menemukan 1 ekor ikan Ridiangus” ujar Sukmono. Sungai-sungai atau danau di kawasan Asia seperti Thailand, Myanmar dan Malaysia adalah habitat asli Ridiangus. Di Indonesia ikan jenis ini dapat ditemui di sungai – sungai Sumatera dan Kalimantan. | [0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548] |
2014-054-17.json | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Selain Ridiangus Sukmono juga menemukan beberapa jenis ikan langka yang perlu di lindungi di provinsi Jambi berdasarkan pada endemisitas, populasi terancam punah, dan kondisi habitat. Beberapa jenis ikan langka yang ditemukan di Hutan Harapan tersebut diantaranya adalah : ridiangus (Balantiocheilos melanopterus), gurami coklat (Sphaerichtys osphromenoides), sebarau (Hampala ampalong), sebarau (Hampala microlepidota), gurami (Osphronemus goramy), dan Kepras (Cylocheicltys enoplos).Menurut Sukmono dari 123 jenis ikan yang berhasil ditemukan di Hutan Harapan 23 jenis diantaranya merupakan catatan baru bagi Jambi. Salah satu jenis ikan yang merupakan catatan baru bagi Jambi adalah Seluang Kuring (Puntius sp”harapan”) bahkan Sukmono menduga bahwa ikan ini adalah ikan jenis baru karena belum terdapat di dalam beberapa buku identifikasi ikan yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ikan air tawar. Kondisi perairan hutan harapan terdiri dari sungai yang kering ketika kemarau tiba namun disepanjang sungai banyak ditemukan rawa-rawa dan putusan sungai yang berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi ikan – ikan ketika sungai mengalami kekeringan.Dengan habitat yang beragam ini diyakini bahwa potensi keanekaragaman ikan air tawar di kawasan ini sangat tinggi karena habitatnya yang berbeda. Jumlah jenis ikan baru yang ditemukan di Hutan Harapan ini lebih banyak jika dibandingkan dengan daerah aliran sungai Batanghari. Pada survey yang dilakukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 lalu di sungai terpanjang di Sumatra yang mengalir disepanjang provinsi Jambi ini ditemukan 20 jenis ikan baru. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2014-054-17.json | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Dilihat dari keaslian jenis ikan Hutan Harapan menunjukkan tingkat keaslian yang sangat tinggi yaitu 121 jenis atau 98,4 % dari total temuan selama penelitian ini dilakukan. Hanya ditemukan 2 jenis ikan bersifat introduksi yaitu dari jenis ikan sapu-sapu. Menurut Sukmono keberadaan jenis ikan introduksi ini kemungkinan merupakan introduksi yang tidak sengaja karena nilai ekonominya yang rendah. Selama penelitian ini dilakukan jenis ikan sapu – sapu hanya ditemukan Sungai Kapas yang mana bagian Hulu dan Hilir Sungai Kapas tersebut merupakan desa yang berpenduduk padat yaitu Desa Butang yang terletak di wilayah provinsi Jambi dan Desa Sakau Suban yang berada di wilayah provinsi Sumatra Selatan.Tingginya tingkat keaslian ikan di Hutan Harapan menunjukkan bahwa tingkat penurunan populasi dan penyebaran penyakit akibat introduksi masih kecil dan sebaliknya daya dukung habitat perairan Hutan Harapan terhadap keanekaragaman jenis ikan masih tinggi. Adanya spesies introduksi dan spesies asing juga dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan perairan yang buruk. Menurut Sukmono ini juga membuktikan bahwa ikan dapat berperan sebagai bioindikator pencemaran. Dan dengan sedikitnya populasi ikan – ikan yang toleran terhadap pencemaran mengindikasikan bahwa kondisi perairan tersebut masih bagus. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224] |
2014-054-17.json | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Sukmono juga menemukan fenomena menarik pada salah satu danau di kawasan Hutan Harapan. “Di danau ini kami menemukan ikan gabus dan ikan sepat yang insangnya terlihat rusak namun tetap hidup” jelas Sukmono. Ia menduga terbentuknya insang yang tidak normal ini disebabkan oleh suplemen oksigen yang terbatas di dalam air danau karena danau ini sebenarnya adalah kawasan yang telah digali tanahnya dan digenangi air hujan sehingga airnya tidak mengalir. Pada ikan anakan, Sukmono mendapati insangnya terbentuk sempurna namun pada ikan dewasa insang terlihat rusak namun tetap dapat hidup dalam danau tersebut. “Ada campur tangan manusia sehingga ikan-ikan tersebut berada dalam danau mati” ungkap Sukmono. Selain suplemen oksigen yang terbatas ia juga menduga adanya senyawa racun yang terdapat didalam air dalam proses terbentuknya danau itu.Jika ditinjau dari segi potensi ikan air tawar yang ditemukan di Hutan Harapan ini 47% atau 58 jenis berpotensi sebagai ikan konsumsi. Jenis ikan yang berpotensi menjadi ikan konsumsi dan bernilai ekonomi tinggi yang terdapat di kawasan ini diantaranya adalah tambakang (Helostoma temmincki), Lais (Kryptopterus palembangensis) dan Toman (Channa micropeltes). Sementara 29% atau 39 jenis berpotensi sebagai ikan hias, dan 24% atau 30 jenis berpotensi keduanya. Menurut Sukmono dengan tingginya potensi ikan air tawar di Hutan Harapan dapat dimanfaatkan sebagai alternatif hasil hutan non kayu yang dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar hutan. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25] |
2014-054-17.json | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Domestikasi atau pengadopsian ikan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari disertai dengan proses budidaya adalah salah satu upaya pemanfaatan potensi perikanan di Hutan Harapan. Dan dengan melepaskan minimal 10% dari populasi ikan yang dihasilkan dari proses budidaya tersebut kembali ke habitat aslinya akan dapat mempertahankan kelestarian perairan tersebut sehingga masyarakat sekitar hutan dapat tetap memanfaatkan ikan sebagai mata pencarian secara berkesinambungan. Ancaman Terhadap Kelestarian Hutan HarapanMeskipun dari penelitian ini menunjukkan kondisi perairan di Hutan Harapan masih bagus namun tidak berarti perairan di kawasan ini bebas ancaman. Selama melakukan penelitian ini terutama pada saat musim kemarau kerap kali Sukmono bertemu dengan perambah dan masyarakat masuk kedalam kawasan Hutan Harapan untuk menuba atau meracun dan menyetrum ikan. “Cara menangkap ikan seperti ini sangat tidak ramah lingkungan yang menyebabkan pencemaran dan terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan” ujar Sukmono. Jika cara ini terus dilakukan makan perairan yang menjadi habitat ikan akan mengalami kerusakan dan menurunkan populasi ikan di kawasan tersebut.Selain cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan kebakaran lahan pun dapat mempengaruhi kelestarian ikan. “Asap akan mempengaruhi penetrasi udara kedalam air dan sehingga kondisi ini akan mempengaruhi proses biologis dalam air, misalnya akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan tumbuhan air yang menjadi pakan ikan” jelas Sukmono. Menurutnya jika hal ini terjadi maka ikan pun akan terancam kelestariannya. | [0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125] |
2014-054-17.json | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Sejumlah Spesies Ikan Baru dan Langka Ditemukan di Hutan Harapan Jambi | Namun tidak hanya perairannya saja yang mendapat ancaman daratannya pun mengalami hal yang sama. Rencana pinjam pakai kawasan untuk dijadikan jalan angkut batubara juga masih membayangi kelestarian kawasan Hutan Harapan. Jalan angkut batubara yang diusulkan oleh PT. Musi Mitra Jaya (MMJ) yang merupakan anak perusahaan Atlas Resources ini rencananya akan membelah Hutan Harapan sepanjang 18,35 kilometer dengan lebar 12 meter dan dapat mengakomodir truk berkapasitas 30 ton dengan volume lalu lintas mencapai 2.900 truk per hari.Pada tahun 2013 lalu Kementrian Kehutanan telah dua kali mengadakan pertemuan dengan PT. REKI, pengelola Hutan Harapan untuk membicarakan soal pinjam pakai kawasan untuk dijadikan jalan angkut batubara ini. Namun PT. REKI telah menyatakan penolakan atas usulan jalan ini. “Kami telah telah tiga mengirimkan surat penolakan kami terhadap usulan jalan tersebut karena sebenarnya tanpa jalan ini PT. MMJ tetap dapat mengangkut batubara melalui jalan yang sudah ada” kata Surya Kusuma, Manajer Komunikasi PT. REKI. Ia juga mengatakan jika rencana ini terealisasi maka akses pergerakan satwa liar penghuni Hutan Harapan akan tertutup dan juga akan meningkatkan stress pada satwa yang dapat mengakibatkan punahnya satwa tersebut. Disamping itu dengan adanya jalan batubara ini akan menyebabkan terbukanya akses ke Hutan Harapan yang berpotensi mendorong meningkatnya perambah dan pembalak liar baru yang akan memperburuk dan mengancam keberlangsungan Hutan Harapan. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204] |
2022-049-16.json | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | [CLS] Pemerintah resmi melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, termasuk minyak sawit mentah (crude palm oil/ minyak sawit mentah) sejak 28 April lalu. Kebijakan untuk menstabilkan harga minyak goreng sawit dalam negeri ini dinilai hanya bersifat jangka pendek, tak menyasar problem mendasar industri sawit yakni karut marut tata kelola.Sonny Mumbunan, ekonom dan peneliti dari Research Center for Climate Change Universitas Indonesia memaklumi keputusan pemerintah namun hal ini tidak bisa dilakukan terus menerus.“Harus ada perbaikan tata kelola oleh pemerintah,” katanya saat dihubungi Mongabay, Minggu (1/5/22).Kalau tidak, ketidakberdayaan pemerintah dalam mengontrol harga sawit dan minyak goreng bisa mamangkas hutan yang masih ada saat ini. Sonny bilang, ada keterkaitan antara kenaikan harga sawit dengan deforestasi berdasarkan penelitian 2001-2016.Penelitian yang dia maksud ini terbit pada 2021 dalam Journal of Environmental Economics and Management. “Intinya ada perbandingan 1:7 antara keduanya. Jika harga sawit naik satu poin standar deviasi, deforestasi akan naik 7%,” kata Sonny.Efeknya memang baru terasa dalam beberapa tahun ke depan. Kenaikan harga sawit bisa terus terjadi karena berbagai faktor di dalam maupun luar negeri.Saat ini, pasar luar negeri dipengaruhi konflik antara Rusia-Ukraina. Konflik ini tak hanya memicu kenaikan harga sawit, juga harga pupuk yang membuat biaya produksi di Industri sawit turut meningkat.Di dalam negeri, kenaikan harga dipicu peningkatan permintaan menjelang hari raya, dalam hal ini Idul Fitri. Namun, katanya, tanpa faktor-faktor itu, kenaikan harga sawit merupakan sebuah keniscayaan di Indonesia.Sonny menyebut, setidaknya dalam Jurnal yang dia rujuk disebut ada faktor seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) juga bisa memicu kenaikan harga sawit. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.25, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2022-049-16.json | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Untuk itu, pekerjaan rumah yang besar adalah bagaimana memastikan deforestasi tak terjadi sekalipun ada kenaikan harga sawit.“Salah satunya dengan intensifikasi, bukan ekstensifikasi. Ini yang sudah sering kita suarakan.” Baca juga: Pemerintah Kena Somasi, Jokowi Larang Ekspor Bahan Baku dan Minyak Goreng Sayangnya, saat ini industri sawit masih cenderung menerapkan ekstensifikasi lahan pertanian mereka. Ditambah lagi, keberpihakan pemerintah lewat dana sawit yang lebih menyasar industri besar ketimbang petani.“Kalau (tata kelola) yang dalam negeri dibenerin, efeknya enggak harus seperti saat ini, (sampai harus) block (ekspor minyak goreng) sama sekali,” katanya.Perbaikan tata kelola industri sawit juga disuarakan kelompok masyarakat sipil yang memberi somasi pada pemerintah atas kelangkaan dan harga minyak goreng tinggi. Langkah ini, mereka nilai lebih efektif ketimbang menutup keran ekspor yang bersifat sementara.“Perbaikan tata kelola bisa membuat pemerintah mengurangi konglomerasi lahan dan konsentrasi CPO yang selama ini ada pada kelompok tertentu,” kata Achmad Surambo, Direktur Eksekutif Sawit Watch.Penguasaan CPO pada kelompok tertentu ini sangat terasa ketika pemerintah menyerahkan harga minyak goreng ke mekanisme pasar lantaran tidak bisa memcahkan masalah kelangkaan.“Buktinya ketika harga dilepas ke pasaran setok minyak goreng langsung banjir.” Sawit buat energiKeberpihakan pemerintah terhadap Industri sawit sebagaimana dikatakan Sonny bisa terlihat dari dana sawit yang banyak lari ke industri biodiesel yang dikuasai korporasi besar. Serikat Petani Sawit (SPKS) mencatat, dana pungutan sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) yang teralokasi untuk biodiesel mencapai Rp57 triliun hingga 2020.Dana ini meningkat pada 2021 mencapai Rp107 triliun atau 83% dari total dana yang dihimpun. Sementara dana yang mengalir ke petani untuk program replanting hanya Rp4 triliun. | [0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0, 0.0833333358168602, 0.0, 0.0] |
2022-049-16.json | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Edi Suhardi, analis sawit berkelanjutan, menyuarakan hal serupa. Lebih 70% dana BPDPKS lari ke sektor biodiesel.Dia menilai, dana BPDPKS ini seharusnya bisa terealokasi untuk subsidi minyak goreng. “Jadi, program biodiesel ini seharusnya bisa fleksibel,” katanya.Dengan demikian, mandatory B30 pada biodiesel bisa disesuaikan di tengah krisis yang sedang terjadi. Biodiesel untuk minyak sawit, kata Edi, bisa diturunkan menjadi B0-B30, tidak perlu ‘harus’ B30.Edi menyebut, dana BPDPKS sudah lebih dari cukup untuk subsidi minyak goreng. Jadi, prioritas mencegah inflasi dan penurunan harga minyak goreng sesuai keinginan pemerintah bisa lebih mudah tercapai.Tenny Kristiana, Associate Researcher, International Council on Cean Transportation (ICCT) mengatakan, kengototan pemerintah mendorong biodiesel bisa membuat kelangkaan dan harga minyak goreng tinggi terulang di tahun-tahun mendatang. Apalagi, pemerintah berencana mendorong kebijakan ini menjadi B40.“Dari mana lagi CPO-nya? Sekarang saja konsumsi CPO dalam negeri lebih tinggi untuk biodiesel ketimbang minyak goreng,” katanya dalam webinar bertajuk impact of Indonesia’s refined palm oil export ban & global bioenergy mandates, baru-baru ini.Pernyataan Tenny beralasan, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) sempat mengeluarkan data serupa.Dalam catatan GAPKI, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel melampaui pangan terjadi sejak November 2021. Pada Januari 2022, konsumsi minyak sawit dalam negeri mencapai 1.506 juta ton dengan konsumsi terbesar untuk biodiesel 732.000 ton dan industri pangan hanya 591.000 ton.Kondisi ini menunjukkan, penting perbaikan tata kelola sawit dari hulu ke hilir. “Harus ada penyelarasan antara pemanfaatan CPO sebagai bahan fuel ‘biodiesel’ atau food ‘minyak goreng’,” katanya. Dampak ke petaniBelum terang kapan pemerintah akan cabut pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0] |
2022-049-16.json | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | “Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, saya akan cabut larangan eskpor,” demikian pernyatan Presiden Joko Widodo dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden yang siar langsung Rabu (27/4/22).Permendag Nomor 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO, refined, bleach and deodorized palm oil, refined, bleach and deodorized palm oil dan used cooking oil hanya menerangkan akan ada evaluasi periodik setiap bulan atau dalam waktu tertentu.“Saya harap kebijakan ini hanya jangka pendek dan setelah Lebaran bisa dicabut,” ucap Edi.Kalau berkepanjangan, katanya, petani akan terbebani karena harga tandan buah segara (TBS) sawit jatuh.Hal ini, katanya, karena keengganan perusahaan membeli TBS dengan harga tinggi yang ditetapkan pemerintah di tengah pelarangan ekspor. “Maka terjadi banyak PKS (pabrik sawit) yang tolak buah petani.”Sedang petani tak memiliki kemampuan menyimpan buah yang mereka panen. Tidak seperti PKS, bisa menyimpan sampai beberapa minggu.Dengan demikian, petani harus menelan pil pahit karena merelakan buah dibeli dengan harga murah. “Daripada busuk dalam waktu 2-3 hari,” kata Edi.Pernyataan Edi ini dibenarkan SPKS. Mansuetus Darto, Sekjen SPKS, menyebut, penurunan harga TBS ini terjadi sejak kebijakan masih wacana.Berdasarkan catatan terakhir 29 April, harga TBS bervariasi mulai dari Rp2.361-Rp2.900 per kilogram. Padahal, standar TBS disebut Darto berkisar antara Rp3.800-Rp3.900 per kilogram.“Perusahaan masih bandel, masih tidak mengikuti anjuran pembelian TBS sesuai harga standar,” kata Darto. | [0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0] |
2022-049-16.json | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Anjuran ini diimbau Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 165/KB.020/E/04/2022 pada 25 April lalu. Dalam SE itu gubernur daerah penghasil sawit diminta mengirimkan surat edaran pada bupati/walikota sentra sawit agar tak menerapkan harga beli TBS secara sepihak. Adapun acuan harga beli adalah pada penetapan Tim Penetapan Harga TBS tingkat provinsi.“Ini arena pukul balik dari para taipan sawit,” kata Darto.Dia yakin hal ini terjadi karena ketidaksukaan para oligarki sawit atas keputusan pemerintah. Pasalnya, harga TBS yang anjlok terjadi di seluruh wilayah penghasil sawit.Darto meminta, ada tindakan tegas dari pemerintah dan penegak hukum. “Mereka yang membeli TBS murah ini melanggar hukum,”.Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies mengatakan, keputusan ini tak akan menyelesaikan masalah dan akan mengulang kesalahan pemerintah yang memberhentikan ekspor batubara pada Januari 2022.“Yang harusnya dilakukan pemerintah mengembalikan kebijakan DMO CPO 20% dari total produksi CPO,” katanya. Kebijakan ini akan membuat Indonesia berpotensi kehilangan devisa ekspor US$3 miliar setara Rp43 triliun.Fariz Panghegar, Traction Energy Asia mengatakan, selama ini tidak ada regulasi terkait tata niaga industri sawit hingga negara gagap terhadap situasi pasar CPO yang dinamis. Akibatnya, saat harga CPO melonjak tinggi, pengusaha akan memprioritaskan untuk ekspor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri.“Regulasi kita gagal mengatasi situasi. Misal, tidak ada pembagian jatah CPO untuk ekspor dan kebutuhan domestik pangan, untuk biodiesel.”Fariz menilai, kebijakan industri sawit saat ini masih bersifat parsial dan reaktif, serta tidak berorientasi terhadap risiko di kemudian hari.Dia katakan, perlu ada regulasi yang komprehensif untuk kebutuhan domestik dan ekspor apalagi komoditas ini tidak hanya untuk pasar domestik juga internasional. Perlu perubahan mendasar | [0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.09090909361839294, 0.1818181872367859, 0.0, 0.0, 0.09090909361839294, 0.0, 0.0] |
2022-049-16.json | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Darto mengapresiasi langkah presiden menghentikan sementara ekspor CPO untuk memastikan ketersediaan minyak goreng terjangkau bagi masyarakat.Namun, dia menilai, masalah kenaikan harga minyak goreng ini akan terjadi ke depan kalau tak ada perubahan sistemik dalam industri sawit di Indonesia. Mengapa? Karena pelaku usaha menguasai hulu hingga hilir industri ini, mulai dari perkebunan hingga proses refinery minyak goreng.Situasi ini memberi pengaruh untuk mendikte pasar, di mana pengusaha akan lebih memprioritaskan ekspor saat minyak goreng kekurangan pasok dalam negeri.“Saat harga sawit naik, pengusaha sibuk mengekspor produk olahan ke luar negeri karena lebih menguntungkan dan melupakan tugas dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri,” katanya.Dia mendorong, pemerintah dan BUMN membangun refinery minyak goreng baik skala kecil maupun besar. Juga perlu memperkuat koperasi-koperasi petani untuk lebih bersuara dalam menentukan harga yang kini disetir perusahaan besar.“Agar negara tak kalah dengan segelintir orang. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri.”Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia sepakat perlu ada pengembangan industri perkebunan yang dikelola rakyat, tak hanya perusahaan besar.“Perkebunan sawit perusahaan telah mengubah hutan jadi tanaman monokultur, menghilangkan kekayaan sumber daya alam, merampas lahan masyarakat, masyarakat adat dan penduduk lokal. ”Perusahaan juga sering melanggar hukum, tak membayar pajak adil kepada negara, tak memenuhi peraturan bahkan beroperasi di luar konsesi dan merambah kawasan hutan.“Negara harus berperan dalam transisi ini dengan melakukan reforma agraria, di mana perkebunan yang luasnya lebih dari 25 hektar masuk dalam program reforma agraria.” *** | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0] |
2022-049-16.json | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Sejak akhir 2021, kenaikan harga minyak goreng menjadi sorotan. Terlebih, Indonesia sebagai negara produsen terbesar sawit di dunia. Kelangkaan mnyak goreng sawit ini berbuntut Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dari korporasi maupun pemerintah yang tersangkut kasus mafia minyak goreng.Kejagung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabari Indonesia, Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group Stanley MA dan General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang sebagai tersangka.Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan, penetapan tersangka dampak kebijakan Kemendag menetapkan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) bagi perusahaan yang ingin ekspor CPO dan produk turunannya.Implementasinya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO namun mendapatkan izin ekspor dari pemerintah.Jaksa penyidik menemukan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini. Upaya ini tidak berpedoman pada pemenuhan kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri. Kejagung mensinyalir ada gratifikasi dari pemberian izin persetujuan ekspor ini.“Ketika pegajuan ekspor ini memang harus diteliti apakah memang DMO itu sudah ada. Ketika ini lolos seperti yang kita sampaikan bahwa ternyata di lapangan langka, tentunya ini menjadi pertanyaan kita, apalagi penyidik,” katanya.Proses penyidikan masih terus berjalan dan belum bisa menyampaikan apa yang menjadi kerja sama antara pihak pemohon dan termohon. “Penyidik sudah menetapkan dengan proyek pemeriksaan masalah ekspor dan kewajiban DMO tentunya penyidik sudah memiliki alat bukti. ”Indonesia menghasilkan 59% dari pasokan global bahan dasar minyak goreng di Indonesia dan bahan bakar nabati. Sejak akhir tahun lalu, kelangkaan minyak goreng jadi persoalan serius. KPPU bergerak | [0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0] |
2022-049-16.json | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Tak Sekadar Setop Ekspor, Harusnya Benahi Tata Kelola Sawit | Ada 14.000-an orang menanda tangani petisi online dengan hastag #TurunkanHargaMinyakGoreng mendesak KPPU untuk mengusut tuntas dugaan kartel minyak goreng yang digalang oleh koalisi masyarakat sipil. Ia terdiri dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI mengatakan, publik mendukung pengungkapan dugaan kartel minyak goreng dengan mahalnya harga setelah pemerintah menetapkan HET di tingkat konsumen.Guntur Saragih, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, kali pertama ada dukungan publik kepada lembaga pengawas ini. Karena kasus minyak goreng (sawit) ini, berdampak bagi masyarakat.“Temuan Kejaksaan Agung justru menguatkan dugaan kami. Semua pihak kami coba jaring karena bekerja dalam penegakan hukum persaingan usaha, Yang melibatkan aktor besar memang membutuhkan energi,” katanya dalam konferensi pers belum lama ini.Menurut KPPU, ada empat perusahaan menguasai perdagangan minyak goreng di Indonesia dan ada dugaan perusahaan ini melakukan praktik kartel serta bersengkokol dalam menentukan harga bersama.Egi Primayogha, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW mengatakan, petisi ini disuarakan karena kelangkaan dan minyak goreng mahal berlarut-larut tanpa penanganan efektif dari pemerintah.“Penetapan tersangka ini seakan mengamini pernyataan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, yang pernah menyebut mafia sebagai dalang di balik masalah minyak goreng.” [SEP] | [0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.10000000149011612, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0, 0.10000000149011612, 0.0, 0.0] |
2019-055-17.json | Ini Keuntungan Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Bioflok | Ini Keuntungan Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Bioflok | [CLS] Prinsip keberlanjutan yang dianut teknologi bioflok untuk perikanan budi daya, dinilai sudah memberikan banyak keuntungan bagi pengembangan budi daya ikan. Teknologi ini meningkatkan jumlah produksi, sekaligus menggenjot pendapatan pembudidaya secara signifikan. Komoditas yang berhasil dikembangkan dengan teknologi bioflok, salah satunya adalah ikan nila.Direktur Jenderal Perikanan Budi daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebijakto menjelaskan pengembangan teknologi bioflok untuk budi daya ikan nila semakin dirasakan manfaatnya oleh pembudi daya ikan. Salah satunya, karena berhasil meningkatkan kelangsungan hidup ikan nila secara signifikan.“Itu meningkat signifikan. Untuk kelangsungan hidup atau survival rate ikan nila dengan teknologi bioflok sudah berhasil mencapai angka 90 persen,” ungkap Slamet, pekan lalu di Jakarta.baca : Teknologi Bioflok Ternyata Menguntungkan Budidaya Ikan Nila, Begini Penjelasannya Keunggulan lainnya, menurut Slamet, adalah tingkat penggunaan pakan menjadi semakin efisien, dan nilai feed conversion ratio (FCR) juga semakin rendah menjadi 1,05. Angka tersebut menunjukkan, jika pembudi daya ingin menghasilkan ikan nila sebanyak 1 kilogram, maka dibutuhkan pakan sebanyak 1,05 kg.Angka FCR terkini itu, kata Slamet, menurun drastis jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa, dengan nilai FCR bisa mencapai 1,5. FCR merupakan perbandingan berat pakan dengan berat total (biomass) ikan dalam satu siklus periode budi daya. Semakin turun angka FCR, maka semakin baik kualitas dan produksi budi daya yang dihasilkan.Teknologi bioflok pada budi daya ikan nila juga terbukti meningkatkan kepadatan dalam kolam. Jika menggunakan sistem konvensional, kepadatan maksimal hanya 10 ekor ikan nila/meter kubik, maka dengan menggunakan bioflok kepadatan menjadi 100 ekor/meter kubik. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-055-17.json | Ini Keuntungan Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Bioflok | Ini Keuntungan Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Bioflok | Menurut Slamet, keberhasilan yang sudah dicapai tersebut, semakin menguatkan bahwa pengembangan budi daya nila dengan sistem bioflok menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan produksi nila secara nasional. Teknologi tersebut diyakini bisa meningkatkan pendapatan pembudi daya secara signifikan dan tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan.“Penerapan teknologi ini terbukti efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya air dan lahan serta adaptif terhadap perubahan iklim,” tuturnya.baca juga : Bioflok, Budidaya Ikan Lele dan Nila di Lahan Terbatas Komoditas PotensialSlamet mengatakan ikan nila bisa menjadi salah satu komoditas air tawar potensial dikembangkan di Indonesia. Karena nila bisa bertahan dari perubahan lingkungan, tumbuh dengan cepat, dan lebih resisten terhadap penyakit. Keunggulan tersebut menjadi kombinasi yang tepat dan pas untuk memicu produksi ikan nila secara nasional.Terlebih lagi, ikan nila semakin diminati masyarakat sehingga meningkatkan permintaan pasar yang tinggi. Konsumen penyuka nila tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.“Komoditas ekspor terutama untuk ke Amerika Serikat dalam bentuk fillet. Oleh karena itu, produktivitasnya harus dipacu terus menerus,” ucapnya.Melihat keunggulan dan keuntungan penggunaan teknologi bioflok, Slamet mendorong penguasaan dan penggunaan teknologi tersebut bisa semakin meluas ke berbagai pelosok Nusantara. Penyebaran teknologi tersebut salah satunya bakal dilakukan unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budi daya.Pelibatan UPT untuk penyebaran bioflok ke seluruh daerah, menurut Slamet, agar teknologi tersebut bisa tepat guna dan tidak keliru dalam penerapannya. Dengan kata lain, teknologi bioflok akan terasa keunggulan dan keuntungannya, jika mengikuti kaidah cara budi daya ikan yang baik. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-055-17.json | Ini Keuntungan Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Bioflok | Ini Keuntungan Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Bioflok | “Seperti penggunaan benih unggul, pakan sesuai SNI (standar nasional Indonesia), serta pemantauan kualitas air budidaya,” jelas dia.Slamet meyakini teknologi ini mampu menyediakan sumber protein dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Teknologi bioflok mampu menyediakan dua hal sekaligus, yaitu program perbaikan gizi dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.Salah satu daerah yang menerapkan bioflok untuk ikan nila, adalah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, melalui ada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) Indra Makmur. Menurut Ketua Pokdakan Indra Makmur Syamsul Bahari, dengan bioflok, ikan nila yang dihasilkan lebih gemuk dan kandungan air dalam daging lebih sedikit.baca juga : Kampung Bioflok untuk Ketahanan Pangan Papua Barat. Seperti Apa? Pengumpul RupiahSyamsul merinci biaya investasi kelompoknya dengan menggunakan bioflok. Untuk pembuatan kolam beton ukuran 15 meter kubik dibutuhkan Rp2 juta, pengadaan pompa air sebesar Rp500.000 dan biaya operasional keseharian. “Total biaya operasional sebesar Rp3,9 juta,” tuturnya.Dengan periode pemeliharaan selama 3 bulan, Syamsul menjelaskan dapat diproduksi 279 kg ikan nila dengan ukuran panen 200 gram/ekor. Jika harga per ekor diasumsikan Rp26 ribu, maka pendapatan kotor kelompok tersebut dari sekali panen bisa mencapai sebesar Rp7 juta.“Keuntungan bersih budidaya ikan nila sistem bioflok yang dapat saya peroleh dari setiap kolam mencapai Rp3,1 juta per siklus, saya memiliki 10 unit kolam dengan rincian 2 bak tandon dan 8 kolam budidaya, sehingga pendapatan bersih selama periode budi daya yang saya lakukan dapat mencapai Rp24,8 juta”, sambungnya.“Dengan budi daya nila sistem bioflok ini menjadi sumber pendapatan keluarga bagi pembudi daya dan pihak-pihak lain yang terkait dengan usaha ini, karena hasilnya dapat dijual ke usaha perdagangan ikan, rumah makan, jasa rekreasi pemancingan, pengolahan fillet dan lainnya,” sebutnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-055-17.json | Ini Keuntungan Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Bioflok | Ini Keuntungan Budidaya Ikan Nila dengan Teknologi Bioflok | Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi Supriyadi mengatakan, ikan nila dipilih untuk sebagai komoditas lanjutan sistem bioflok, karena nila termasuk kelompok herbivora. Dengan demikian proses pembesarannya bisa berjalan lebih cepat.Selain itu, menurut Supriyadi, ikan nila dipilih karena mampu mencerna flok yang tersusun atas berbagai mikroorganisme, yaitu bakteri, algae, zooplankton, fitoplankton, dan bahan organik sebagai bagian sumber pakannya. Kemampuan tersebut dinilai menguntungkan dalam budi daya di kolam.menarik dibaca : Teknologi Digital Mulai Digunakan untuk Perikanan Budidaya Nasional Menurut Supriyadi, keunggulan yang dihasilkan dari budi daya bioflok memang banyak, termasuk meningkatkan kelangsungan hidup hingga lebih dari 90 persen dan tanpa pergantian air. Air bekas budi daya juga diklaimnya tidak berbau jika menggunakan bioflok. Keunggulan tersebut membuat bioflok tidak mengganggu lingkungan sekitar dan dapat disinergikan dengan budi daya tanaman, misalnya sayur-sayuran dan buah-buahan.“Hal ini dikarenakan adanya mikroorganisme yang mampu mengurai limbah budi daya menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman,” ungkap dia.Diketahui, produksi ikan nila secara nasional terus mengalami peningkatan dan itu ditandai dengan capaian produksi pada 2016 sebesar 1.114.156 ton, dan kemudian meningkat lagi pada 2017 menjadi 1.265.201 ton. Adapun, sentra budidaya ikan nila di Indonesia terdapat di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. [SEP] | [0.0, 0.25, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-006-19.json | Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? | Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? | [CLS] Pagi tadi suasana Pantai Kuta agak berbeda. Beberapa anggota polisi berseragam biru terlihat sibuk di pinggir pantai. Salah satunya terlihat memerintahkan yang lain untuk menggotong dua penyu berukuran besar.“Ayo taruh penyunya disini,” kata Direktur Direktorat Kepolisian Perairan (Dirpolair) Polda Bali Kombes Pol Sukandar sambil menunjuk pasir di Pantai Kuta, Bali pada Jumat (09/12/2016). Dibantu beberapa orang lainnya, dua penyu hijau (Chelonia midas) dan 3 ekor penyu lainnya berukuran cukup besar ditaruh di bibir pantai.Kemudian dua penyu itu beringsut pelan menuju ke pantai dan berenang bebas di lautan, disaksikan petugas Polairud, perwakilan dari PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan) Kementerian Kelautan dan Perikanan, sukarelawan penggiat konservasi dan turis yang tertarik melihat peristiwa itu.Lima ekor penyu hijau itu akhirnya berenang bebas di lautan setelah sebelumnya hendak diselundupkan dan diketahui oleh petugas Ditpolair Polda Bali di Pantai Lagoon, Desa Serangan, Denpasar, pada Senin (05/12/2016).Penyu itu rencananya akan diselundupkan menggunakan sampan yang mendarat di Desa Serangan. Aparat kepolisian yang menaruh curiga terhadap sampan tersebut kemudian melakukan penggerebekan. Namun sayangnya, saat penggerebekan, sampan yang dicurigai bersama satu unit mobil minibus warna Silver berhasil kabur. Dan tertinggal dua ekor penyu hijau yang kemudian dititiprawatkan ke Turtle Conservation and Education Centre (TCEC) Serangan Bali.Dirpolair Kombes Pol Sukandar, mengatakan, aksi penyelundupan penyu ini bukan pertama kali di Bali. Dalam kurun waktu 2016 ini, Polda Bali telah menggagalkan upaya penyelundupan penyu sebanyak dua kali dengan mengamankan 47 ekor penyu. | [0.25, 0.0, 0.0, 0.25, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-006-19.json | Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? | Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? | Penyu merupakan satwa dilindungi baik nasional maupun internasional, melalui melalui UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDHAE) dan UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. “Karena itu kami dari Ditpolair Polda Bali berkomitmen dalam menjaga dan melestarikan penyu melalui penegakan hukum yang optimal,” katanya.Meskipun tentunya hal ini tak mudah dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Mengingat modus operandi perdagangan penyu di Bali terus berubah-ubah dikarenakan nilai ekonominya yang terbilang tinggi dan akses masuknya penyu ke wilayah Bali cukup banyak.Melalui penggagalan penyelundupan kali ini, Sukandar berharap penyelundupan penyu di Bali berangsur-angsur dapat menurun seiring telah adanya TCEC Serangan selaku lembaga yang telah menyediakan penyu untuk kepentingan upacara adat masyarakat Bali Selatan. Sedangkan bagi para peminat daging penyu tidak lagi diperkenankan mengkonsumsinya karena melanggar aturan hukum dan dapat dipidana maksimal 5 tahun penjara atau denda mencapai Rp100 juta.Sebelum dilepasliarkan, penyu-penyu itu dititiprawatkan sementara di TCEC Serangan untuk diperiksa medik veteriner dan perawatan lebih lanjut sebelum dilepaskan. Penanganan dilakukan secara cepat di bawah supervisi tim Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan WWF Indonesia. Pasca tiga hari direhabilitasi, kini penyu tersebut dinyatakan sehat dan siap dilepaskan ke laut.Menurut I Made Sukanta, Direktur TCEC Serangan bahwa penitipan penyu oleh Ditpolair Bali pada kali ini terbilang sangat sedikit dibandingkan beberapa kali penggagalan sebelumnya. | [0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-006-19.json | Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? | Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? | Sukanta menambahkan pada 6 April 2016 Ditpolair Bali setidaknya telah menitipkan Penyu di TCEC Serangan mencapai 40 ekor, dimana rata-rata penyu tersebut mengalami kondisi dehidrasi berat dan infeksi pada sirip depannya. Hasil perawatan tim Medik TCEC selama 1 minggu, 34 ekor penyu tersebut telah dinyatakan sehat dan telah dilepaskan, 2 ekor diantaranya mati dan 4 ekor lainnya masih dititipkan hingga saat ini di TCEC sebagai barang bukti persidangan.Pada kesempatan yang sama, Koordinator Konservasi Spesies Laut WWF Indonesia Dwi Suprapti mengatakan, berdasarkan pengamatannya selama periode tahun 2016 setidaknya telah 6 kali upaya penegakan hukum terhadap pemanfaatan penyu secara ilegal ke Bali. Dimana sejumlah 154 ekor penyu telah berhasil diamankan. Hal ini berarti pemanfaatan penyu di Bali masih terbilang tinggi.Oleh karenanya diperlukan komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum baik di Bali maupun propinsi lainnya yang menjadi sumber perburuan dan penampungan penyu untuk lebih ketat dalam pengawasannya.Pada kesempatan yang sama, S Kepala BPSPL (Balai Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Laut) Denpasar, Suko Wardono mendukung langkah Ditpolair Bali dalam upaya penegakan hukum terhadap perdagangan penyu yang masih cukup marak terjadi di wilayah Bali.“Sebagai unit pelaksana teknis, BPSPL Denpasar berkomitmen melaksanakan UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU Kelautan dalam konservasi jenis ikan termasuk penyu. Konservasi penyu sangat strategi bagi pemerintah indonesia khusunya Bali sebab penyu merupakan migratori spesies yang melintasi banyak negara. Sehingga pengelolaan penyu di Indonesia juga menjadi perhatian dunia,” kata Suko. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2016-006-19.json | Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? | Polisi Lepaskan Satwa Malang Ini di Pantai Kuta. Kenapa? | Untuk itu, lanjutnya, komitmen dan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kelompok masyarakat pelestari penyu dan masyarakat dalam menjaga fungsi penting penyu sangat penting. “Kami berharap dukungan dan peran serta seluruh pihak bersama-sama KKP dalam mengelola sumberdaya perikanan dan kelautan termasuk penyu, agar tetap lestari,” tambah Suko. [SEP] | [0.5, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | [CLS] Artikel ini adalah opini dari penulis. Artikel ini telah mendapat tanggapan dari para penulis penelitian ini.Hutan Indonesia kembali menjadi perbincangan, setelah hasil penelitian Belinda Margono dan Matthew Hansen dkk dipublikasikan dalam jurnal online ilmiah Nature Climate Change edisi 29 Juni 2014 berjudul “Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012”. Penelitian itu menyebutkan hilangnya hutan alam primer tropika di Indonesia masih terus berlangsung dan merupakan kehilangan hutan primer tercepat di dunia. Luasan hutan primer yang hilang selama periode penelitian ini setara dengan setengah dari luas pulau Jawa.Mencermati studi yang dilakukan oleh Belinda dkk, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian ekstra, yaitu penyederhanaan definisi hutan yang menggunakan global algorithm dan pengkajian keberhasilan moratorium di area yang jauh lebih besar dari daerah yang dimoratoriumkan. Penyertaan hutan sekunder dan area penggunaan lain (APL) dalam pengkajian moratorium tersebut terkesan lebih bermuatan politis untuk sebuah penelitian yang seharusnya ilmiah dan teknis pemetaan.Penelitian deforestasi yang dilakukan Belinda dan Hansen memasukkan hutan sekunder (hutan yang sudah pernah dibalak/logging) dan APL (area penggunaan lain) pada tahun 2000 sebagai hutan primer. Hal ini dinyatakan secara eksplisit oleh Belinda dkk dalam publikasi mereka. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.25, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Sebagaimana dapat di lihat dalam gambar di atas, penelitian Belinda dan Hansen menggunakan perhitungan global gross forest loss (perubahan tutupan hutan global secara bruto) sebagai dasar untuk mendefinisikan berkurangnya hutan primer di Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2012. Definisi ini menyatakan bahwa semua lahan dengan ketinggian pohon 5 meter dan belum dibuka secara menyeluruh atau ditanami kembali sebagai kelompok hutan alam. Definisi ini membatasi penelitian pada besaran perubahan tutupan lahan saja dan tidak mengidentifikasi peruntukan lahan yang mengalami perubahan sejak tahun 2000 tersebut.Definisi hutan alam yang digunakan untuk mengolah data citra satelit diatur dengan coverage threshold (tutupan lahan minimum) sebesar 30 % dan tinggi pohon lebih dari 5 meter sebagai dasar penentuan lahan hutan primer. Definisi tersebut memberikan keterbatasan dalam mengidentifikasi aneka ragam kondisi hutan dan lahan, sehingga semua lahan yang sudah diberikan izin dan/atau telah menjadi hutan yang terdegradasi atau kritis tetap dihitung dan dikategorikan sebagai hutan alam primer yang secara teoritis harus dilindungi sebagai hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan definisi hutan primer yang memasukkan hutan sekunder, Belinda dkk secara implisit menyalahkan pemanfaatan hutan sekunder, baik itu untuk pengembangan hutan tanaman industri maupun untuk kepentingan penggunaan oleh masyarakat sekitar, termasuk oleh masyarakat adat.Penelitian ini sebenarnya menggelikan karena pada dasarnya jenis hutan di dunia ini beragam, mulai dari hutan tropis, hutan subtropis, sampai dengan sabana. Sedangkan Belinda dkk menggunakan definisi hutan global (global algorithm) yang terbukti tidak cocok untuk menganalisa keanekaragaman kondisi hutan tropis Indonesia. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Tentunya dengan definisi yang seperti ini, angka deforestasi yang didapatkan menjadi berbeda dengan angka dan kecenderungan dari tahun ke tahun yang selama ini dijadikan acuan dalam berbagai publikasi mengenai deforestasi di Indonesia, baik oleh pemerintah (Kementerian Kehutanan) maupun oleh LSM, lembaga penelitian internasional dan lembaga ilmiah lainnya.Pihak GIZ misalnya, menggunakan metode / rumus yang digunakan oleh Belinda dan Hansen pada peta kehutanan yang mereka gunakan di proyek FORCLIME di Kabupaten Berau dan Kapuas Hulu. Dengan rumus atau algorithm pengolahan data yang berbeda, terbukti penelitian Belinda memasukkan seluruh kawasan Berau dan Kapuas Hulu sebagai hutan primer, sementara dengan menaikkan threshold dari 30% menjadi 80% diperoleh peta citra satelit yang lebih akurat dan halus, yang dapat membedakan antara hutan alami yang primer dengan hutan yang pernah diolah manusia (sekunder) atau yang relatif sudah rusak di lokasi yang sama. Dengan threshold yang lebih tinggi, keberadaan perizinan / konsesi hutan di kawasan tersebut dapat mudah terlihat dari penurunan kualitas hutan yang semula primer menjadi sekunder. Dari kajian GIZ tersebut ditemukan perbedaan yang signifikan dalam luasan hutan primer yaitu 80,677 ha (Belinda dkk) dengan 24,713 ha (GIZ) di Kapuas Hulu dan 81, 630 ha (Belinda dkk) dengan 46,880 ha (GIZ) di Berau. | [0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Penelitian Belinda dan Hansen menjadi terlihat sangat menyederhanakan kondisi hutan dan perhitungan deforestasi, dengan hanya memperhitungkan selisih luasan hutan tiap tahun dalam rentang waktu sejak tahun 2000 sampai 2012. Mereka secara sengaja tidak memperhitungkan perubahan pemanfaatan yang berlangsung dalam kurun waktu 12 tahun tersebut, seperti perubahan tata ruang, tata guna lahan, alih fungsi lahan dan peruntukannya. Karena sesungguhnya begitu pada sebuah kawasan hutan diberikan izin untuk dikonversi menjadi kebun atau lahan pertanian, atau diubah statusnya menjadi Hutan Rakyat atau Hutan Tanaman Rakyat, maka dengan diterbitkannya izin-izin itu seharusnya dilakukan pencatatan terhadap hilangnya atau potensi hilangnya hutan primer di dalam perizinan kebun tersebut. Ketika sisa hutan di kawasan kebun yang dikuasai oleh perusahaan maupun masyarakat diperhitungkan sebagai hutan primer, maka penelitian yang seharusnya mencerahkan ini justru menimbulkan kebingungan.Pilihan rentang waktu penelitian dari 2000 sampai 2012 juga memperkuat kesan politis dari penelitian ini, karena apabila Belinda dkk ingin mendapatkan angka deforestasi yang lebih akurat, seharusnya penelitian tersebut dilakukan pada rentang waktu yang lebih panjang ke masa silam, yaitu sejak tahun 1990 misalnya. Sehingga dinamika naik turunnya deforestasi terekam dengan baik, termasuk melonjaknya kerusakan hutan sehingga mencapai lebih dari 3 juta hektar dalam satu tahun di masa transisi dari Orde Baru ke Era Reformasi. Hal yang juga perlu dijelaskan adalah grafik kecenderungan deforestasi hasil penelitian Belinda dkk menunjukkan garis linear yang meningkat dari 200.000 hektar di tahun 2001 menjadi sekitar 800.000 hektar di tahun 2012, sangat berbeda berbagai kajian lain yang menunjukkan fluktuasi angka deforestasi (terjadi kenaikan dan penurunan) pada rentang waktu yang sama. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2857142984867096, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Hal ketiga yang mengesankan muatan politis dalam penelitian Belinda dan Hansen adalah kesimpulan mengenai kebijakan moratorium hutan primer dan lahan gambut yang dianggap tidak berhasil mencapai sasarannya (quote: Although Indonesia recently implemented an implicit deforestation moratorium, beginning in May 2011, it seems that the moratorium has not had its intended effect1). Kesimpulan ini adalah kesimpulan gegabah yang tidak didasarkan pada analisa yang baik.Konsentrasi penelitian yang hanya difokuskan pada besaran perubahan tutupan hutan se-Indonesia menyebabkan Belinda dan Hansen tidak melakukan analisa kawasan yang dimoratorium secara khusus.Semua lahan yang terlihat seperti kawasan hutan pada threshold sebesar 30% dijadikan dasar untuk mengevaluasi kebijakan moratorium. Semua hutan di Indonesia, baik itu hutan yang sudah terdegradasi maupun yang termasuk dalam konsesi perkebunan dan hutan rakyat, dimasukan dalam algoritma perhitungan perubahan peruntukkan lahan tersebut. Seharusnya, untuk menilai keefektifan kebijakan moratorium, dilakukan analisa perubahan tutupan hutan di kawasan yang dimoratorium, yang bisa dengan mudah dilakukan bila Peta Indikatif Penundaan Izin baru (PIPIB) digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan.Dengan tidak digunakannya PIPIB dalam lingkup penelitian tersebut maka kesimpulan mengenai moratorium menjadi kesimpulan yang sarat muatan politis. Hal ini terbukti dengan terbitnya editorial dan artikel yang menuduh kegagalan moratorium dan meminta pencabutan kebijakan moratorium perizinan baru diatas hutan primer dan lahan gambut seluas 63 juta hektar. Bila penelitian dijadikan acuan untuk membatalkan kebijakan moratorium oleh pemerintahan baru Indonesia yang akan mulai bekerja akhir bulan Oktober 2014 nanti, tidaklah mengherankan bila laju deforestasi di kawasan hutan primer di masa depan akan lebih tinggi dari sekedar 800 ribu hektar per tahun. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Alih-alih mengusulkan pelestarian hutan, artikel Belinda dkk memberikan argumen untuk membatalkan kebijakan moratorium yang membuka peluang diterbitkannya izin-izin pemanfaatan hutan di 63 juta hektar hutan primer dan lahan gambut yang masih baik. Dengan berbagai keterbatasannya, kebijakan moratorium kehutanan yang diberlakukan Presiden SBY telah menekan laju deforestasi dan nafsu mengobral izin pemanfaatan hutan di lingkup pemerintah daerah. Semua perizinan di dalam kawasan moratorium yang diterbitkan Pemerintah Daerah dalam tiga tahun terakhir menjadi izin-izin yang secara yuridis bermasalah dan harus dibatalkan. Sehingga keinginan para pemangku kepentingan untuk memanfaatkan kawasan hutan diarahkan pada kawasan hutan sekunder atau hutan yang sudah rusak, baik untuk ditingkatkan produktifitasnya maupun untuk direstorasi.Bagaikan pemburu yang ingin menangkap harimau tetapi kemudian mengejar kawanan gajah, penelitian yang ingin menyimpulkan kegagalan kebijakan moratorium ini, menyamarkan data kerusakan hutan yang primer dengan hutan yang rusak (sekunder), dan mencampur-adukan aneka hutan yang berada jauh di luar kawasan moratorium dengan hutan primer di dalam kawasan moratorium.Disamping nuansa politis dan ketidakakuratan data yang digunakan, hal yang juga mengganggu dalam penelitian ini adalah kerangka pikir para peneliti yang pada dasarnya ingin menyatakan bahwa ‘semua lahan hutan yang tersisa harus diselamatkan dan dikonservasi atau dilindungi’. Pola pikir ini secara konfrontatif menegasikan berbagai kepentingan pemanfaatan hutan, termasuk hak masyarakat sekitar hutan (masyarakat adat maupun penduduk) untuk dapat beraktifitas di hutan penyangga kehidupan mereka. Pemikiran ala kolonialisme jadul (jaman dulu) inilah yang sesungguhnya menghambat upaya melestarikan hutan yang tersisa. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Tantangan ke depan adalah melakukan optimalisasi hutan sekunder dan APL untuk kesejahteraan masyarakat sehingga terhindar konversi atau pembalakan di hutan alam primer. Seperti halnya sumber daya energi, hutan sebagai sumber daya alam, perlu dikelola dengan menyeimbangkan tujuan Konservasi dengan tujuan Pemanfaatan sebagai dua hal yang berjalan seiring dan saling memperkuat.======================================Tulisan ini telah mendapat respon dari para peneliti yang terlibat dalam riset ilmiah ini. Berikut adalah tanggapannya terhadap artikel ini.Penelitian mengukur hilangnya hutan primer di Indonesia kami lakukan dalam rentang waktu tahunan, dan dalam pelaksanaanya didasarkan pada proses metodologi yang selalu berkembang dan terus ditingkatkan lewat peer-review dan publikasi akademik. Karya ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan atas hilangnya hutan primer yang akhirnya dapat memperkuat kapasitas pemantauan hutan di Indonesia.Saya dan semua rekan-rekan peneliti dapat memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada metode ilmiah tanpa dipengaruhi oleh agenda politik apapun. Tanggal publikasi tidak dipilih bertepatan dengan proses Pemilu yang saat ini dilakukan di Indonesia, tetapi lebih kepada proses peer-review dari Jurnal Nature Climate Change; dalam kertas kerja kami dapat dilihat tanggal asli pengajuan pekerjaan kami kepada Nature Climate Change yaitu Desember 2013 (tahun lalu).Kami menggunakan metode pemetaan penginderaan jarak jauh untuk mempelajari tutupan hutan (forest cover), bukan penggunaan lahan hutan (forest land use), satu konsep yang oleh penulis artikel ini, Agus Purnomo dirancukan dalam kritiknya. Kami telah sangat hati-hati mendefinisikan kategori tutupan lahan hutan primer, memetakan kehilangannya pada tahun 2000-2012, serta telah membuat data tersebut tersedia bagi siapa pun yang tertarik meneliti hasil penelitian kami. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Kami tidak mengajukan argumen pro atau kontra terkait kesesuaian penggunaan hutan primer yang ada di Indonesia. Kami hanya menyajikan kuantifikasi kerugian yang terjadi dari waktu ke waktu, dan menyarankan antara lain studi lebih lanjut tentang efektivitas moratorium dalam mengurangi deforestasi. Kami sekarang bekerja pada topik ini dan akan menyerahkannya lewat sebuah proses peninjauan-ketat ketika ini diselesaikan.Sayangnya substantif kerancuan dapat timbul dari ketidaktersediaan kumpulan data ilmiah yang dapat diperiksa dan tersedia untuk umum. Contoh terbaik dari kerancuan ini menyangkut hutan sekunder, yang dalam penelitian kami terdiri dari “hutan alam yang menunjukkan hadirnya tanda-tanda aktivitas manusia, secara khusus pembalakan (logging); hutan sekunder tidak memasukkan pertumbuhan sekunder dari hutan yang sebelumnya pernah dibersihkan (cleared forest).”Penulis artikel ini, Purnomo mengabaikan definisi ini, yang diambil dari Kementerian Kehutanan, yang mana dirancukan dengan perkebunan dan penggunaan lahan kehutanan lainnya. Dalam kerancuan ini, tidak ada cara lain untuk memahami penelitian kami. Ini adalah titik penting. Sesuai dengan definisi yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan, sekali hutan primer dibalak, selanjutnya ia disebut sebagai hutan sekunder. Jika hutan sekunder selanjutnya dibersihkan dan dikonversi menjadi penggunaan lahan lain, maka tidak akan pernah ada pembukaan hutan primer. Dalam penelitian yang dilakukan, kami menutup celah ini. Penelitian kami memberi gambaran perubahan dari hutan primer utuh (primary intact), kepada bentuk terdegradasi (degradated) hingga pembersihan (cleared) hutan yang terjadi di Indonesia. Cara terbaik untuk mengatasi ketidaksepakatan pandangan ini adalah melalui pengiriman dan perbandingan set data spasial dan data waktu spesifik (temporally explicit data), dan tidak melalui argumen ad hoc secara personal. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2014-038-10.json | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Angka Deforestasi Belinda, Kajian Ilmiah Bermuatan Politis | Mengingat pengalaman kami yang luas dalam bekerja dengan basis data satelit observasi bumi, untuk melakukan pemetaan hutan dan perubahannya dari waktu ke waktu, kami sangat percaya diri dengan hasil yang kami peroleh. Kritik dalam konteks yang kurang tepat dan tidak dalam obyektivitas ilmiah tidak menciptakan wawasan baru atau pemahaman lebih lanjut dari masalah yang penting ini. (Belinda A Margono, Matthew Hansen dan co-authors) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2023-007-06.json | Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan | Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan | [CLS] Hujan baru reda di Desa Batanghari, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Senin (24/10/2022) pagi.Rokani bersiap memanen sawit. Menggunakan sepeda motor, dia membawa sabit yang nantinya disambung ke besi hingga sepanjang 11 meter.Lelaki 58 tahun ini kesehariannya merupakan buruh upah pemanen sawit milik petani mandiri. Dia dibayar Rp250 ribu untuk satu ton.“Bila buahnya jelek, satu hektar tidak sampai satu ton,” terangnya.Ayah enam anak ini cemas, meski tidak memiliki kebun sawit, kebijakan tidak adanya pupuk subsidi berdampak pada dirinya.“Perawatan yang tidak maksimal membuat hasil buah menurun. Bisa jadi, petani sawit mandiri beralih ke sistem plasma. Saya bisa kehilangan pekerjaan mengingat usia sekarang,” ujarnya. Persoalan pupukKementerian Pertanian (Kementan) tidak memasukkan sawit dalam sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi. Fokusnya pada komoditas perkebunan yang produktivitasnya perlu ditingkatkan, sehingga bisa menggenjot ekspor atau mengurangi impor dari negara lain.Mengutip Kata Data, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Ali Jamil, dalam Sosialisasi Kebijakan tentang Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Jumat (15/7/2022),mengatakan, ada sembilan komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi. Komoditas itu adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.Terkait tidak ada pupuk subsidi untuk sawit, Ikhwan Mulyanto, warga Desa Karyamakmur, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, mencari solusi dengan menggunakan pupuk organik.Dia memanfaatkan kotoran sapi yang difermentasi dengan abu sekam dan EM4. Setelah satu hingga dua minggu, pupuk tersebut ditaburkan pada sawitnya seluas dua hektar.“Pupuk saya takar 10 kilogram lalu dimasukkan ke karung dan saya letakan dekat batang sawit dengan jarak 80 sentimeter. Tujuannya, agar tidak terbawa air hujan,” terangnya, Senin (24/10/2022). | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.2222222238779068] |
2023-007-06.json | Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan | Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan | Menggunakan pupuk organik hasilnya tidak instan seperti pupuk kimia, perlu waktu hingga satu tahun untuk melihat hasilnya. Pemupukan organik dia lakukan sejak akhir 2021, sebab jika sawit tidak dipupuk akan terjadi penurunan produksi sekitar 30 persen.“Hasilnya masih bisa satu ton dalam satu hektar,” ucapnya. Berbeda dengan Cipuk, warga Desa Batanghari, yang juga petani sawit mandiri. Dia bertahan menggunakan pupuk kimia, meski pupuk subsidi dihilangkan.“Selagi harga sawit tidak kurang dari Rp1.500 ribu per kilogram,” kata lelaki 73 tahun itu.Sejak akhir 2021, dia tidak mendapat pupuk subsidi lagi. Perbandingan biaya pemupukan bisa mencapai Rp1,5 juta, untuk kebunnya seluas 3 hektar.“Ketika masih disubsidi, biaya pemupukan setiap 4 bulan sebanyak Rp3,5 juta,” ucapnya.Ketika ditanya kenapa tidak menggunakan pupuk organik, Cipuk mengatakan, sejak awal sawit ditanam hingga umur 17 tahun selalu menggunakan pupuk kimia.“Saya berharap, harga sawit Rp1.500 per kilogram dipertahankan, agar kami bisa mengelola kebun menggunakan pupuk yang dibeli di pasar,” jelasnya. Perlu pendampingan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kampung Wonorejo, Kecamatan Penawar Aji, Tulang Bawang, Lampung, Widodo, mengatakan sejak awal 20221 petani sawit mandiri tidak mendapatkan pupuk subsidi.Widodo yang membawahi 9 kelompok tani dengan jumlah anggota setiap kelompok 30 orang, menjelaskan sebagian petani ada yang ingin bergabung dengan perusahaan menjadi petani plasma. Namun, terkendala biaya replanting. Seharusnya, ada bantuan dari badan pengelola dana kelapa sawit, seperti lahan satu hektar mendapat Rp30 juta.“Hal ini ingin kami bicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau langsung dengan pejabat perkebunan provinsi,” ujarnya. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.1111111119389534, 0.0, 0.0, 0.1111111119389534, 0.0, 0.1111111119389534] |
2023-007-06.json | Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan | Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan | Selama ini kata Widodo, petani mandiri di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, nekat menggunakan pupuk non-subsidi yang diselingi pupuk organik. Artinya, jika memiliki uang mereka beli pupuk kimia.Sejauh ini untuk membuat pupuk organik, petani hanya menggunakan naluri yaitu dengan menaburkan kotoran sapi. “Pendampingan sangat diperlukan agar petani bisa membuat pupuk organik berkualitas,” jelasnya.Terkait penjualan buah sawit, Widodo menjelaskan, selama ini petani menjualnya ke penampung terdekat dan penampung ini menjual ke pabrik.“Semua petani sawit di kelompok kami memiliki pelanggan. Pengurus kelompok tidak menentukan harus dijual kepada siapa, karena kami belum memiliki koperasi,” jelasnya.Plt Kepala Dinas Perkebunan Lampung Yuli Astuti membenarkan, tanaman perkebunan yang mendapatkan pupuk subsidi hanya tiga jenis: kopi, kakao, dan tebu.Yuli mengaku sedang membuat program pendampingan petani mandiri agar bisa mendapatkan hasil panen maksimal.“Namun masih tahap pendataan, program belum berjalan,” jelasnya. Bukan hanya kotoran sapiPraktisi pupuk kompos Suprayitno, warga Kabupaten Lampung Timur, mengatakan petani sawit mandiri tidak perlu khawatir menggunakan kompos. Menurutnya, tanaman apapun dapat menggunakan kompos yang diimbangi pupuk anorganik. Namun, belakangan ini petani tergantung pupuk kimia.Padahal, pupuk kimia berdampak kurang baik terhadap unsur tanah yaitu bisa memadatkan tanah dan membunuh mikroba.“Jika tanah rusak, akar tanaman sulit berkembang,” terangnya.Menurut Suprayitno, pupuk organik cukup bagus untuk produksi buah. Namun, karena penerapannya salah seolah pupuk organik merusak tanaman.Jika menggunakan pupuk kandang, sebelum ditabur pada tanaman harus diolah dulu. Ini dikarenakan pupuk kandang dari kotoran apapun, seperti kotoran sapi, mengandung bibit gulma bawaan rumput. Juga, mengandung bibit penyakit berupa bakteri dan jamur. | [0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.25] |
2023-007-06.json | Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan | Tanpa Pupuk Subsidi, Petani Sawit Mandiri Lampung Tetap Garap Lahan | “Bila pupuk kandang langsung diberikan ke pohon sawit, akan muncul penyakit uret semacam telur kumbang. Dampaknya, pelepah muda akan rusak karena dimakan ulat.”Penggunaan pupuk organik yang tepat membuat buah sawit lebih padat dan unsur tanah terjaga.“Harus diakui, butuh tenaga ekstra melakukannya,” ucapnya. Dosen Jurusan Ilmu Tanah yang merupakan Guru Besar Fakultas Pertanian Unila, Dermiyati menjalaskan, pada dasarnya semua bahan organik bisa digunakan sebagai bahan baku pupuk organik. Pada sawit, batang, cangkang, dan tandan kosong bisa dijadikan bahan juga.“Demikian pula limbah cair atau limbah padat dari proses industri minyak goreng,” katanya.Adanya tanaman penutup tanah (cover crop) yaitu legum atau legume cover crop (LCC) selain sebagai mulsa, juga berperan untuk konservasi tanah dan air.LCC juga bisa sebagai pupuk organik tanaman sawit. Legum dapat mengikat nitrogen (N) dari udara karena adanya bakteri rhizobium yang hidup di bintil akar.“Sehingga LCC dapat menyumbangkan N bagi sawit,” jelasnya.Dermiyati melanjutkan, semua sumber bahan organik bisa dijadikan pupuk organik padat, cair, dan hayati (biofertilizer). Biofertilizer merupakan pupuk organik yang mengandung mikroba, membantu ketersediaan hara tanaman, khususnya N dan P.Pemupukan juga dibedakan antara tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM). Ini dikarenakan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Pada TBM untuk pertumbuhan (vegetatif) dan TM pada pembuahan (generatif).TBM diberikan N untuk pertumbuhan, sedangkan pembuahan lebih banyak P dan K.“Meskipun semuanya N, P, dan K dibutuhkan selama pertumbuhan, namun waktu pemupukan disesuaikan dengan kebutuhan hara tanaman. Sebaiknya berimbang, antara pupuk organik dan anorganik,” jelasnya. * Agus Susanto, jurnalis Suara.com.Liputan ini merupakan program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak. [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.20000000298023224] |
2017-073-05.json | Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) | Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) | [CLS] Beberapa kali saya terhempas dari dudukan motor trail yang saya tumpangi dalam perjalanan ke Talang Sanda. Gundukan tanah curam membuat saya terayun-ayun. Nyaris terjatuh. Talang Sanda, Dusun Sungai Tebal, Desa Tua Kecamatan Lembah Masurai ini memang terbilang sulit dijangkau.Talang, sebutan untuk lokasi pemukiman di kebun-kebun sepanjang kaki Lembah Masurai. Jika berjalan kaki dari Dusun Sungai Tebal perlu tiga jam perjalanan. Pakai motor sekitar dua jam.Beruntung, saat saya menuju Talang Sanda jalan kering, Cerita akan berbeda kala tanah becek karena hujan. Dapat dipastikan tak ada ojek kopi bisa ditumpangi untuk keluar masuk kawasan ini.Saya sedikit terlambat datang. Belasan anak yang belajar di pondok kecil sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya tertinggal Salsiah dan Hasanah, guru Kelas Jauh di Talang Sanda. Baca juga: Berebut Lahan di Lembah Masurai (Bagian 1) Kelas Jauh ini berinduk di SDN 300/VI Dusun Sungai Tebal. Salsiah menyebutkan sekolah ini didirikan sejak 2016 atas inisiatif warga Talang Sanda yang secara administrasi berada di RT 23 Dusun Sungai Tebal.“Anak-anak jauh kalau mau sekolah. Mereka selama ini sulit mendapat pendidikan. Banyak yang tidak bersekolah, karena jika bersekolah keluar biaya yang dikeluarkan sangat besar,” kata Salsiah.Secara swadaya, mereka berhasil membangun sebuah pondok belajar disebut sekolah. Sekolah Dasar ini terdiri dari lima kelas. Ada 19 siswa yang sudah bersekolah, dari kelas satu hingga kelas lima. Meskipun ada lima tingkatan kelas, semua siswa belajar pada ruangan yang sama.Ada 400 keluarga di Talang Sanda, mereka mayoritas menggantungkan hidup sebagai petani kopi. Ngadiyo (57), warga Talang Sanda menyebutkan tinggal di lereng perbukitan bukan pilihan mereka. Namun keadaan memaksa mereka, demi menyambung hidup setiap hari. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645] |
2017-073-05.json | Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) | Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) | Ngadiyo, merantau ke Lembah Masurai berawal jadi buruh tani. Ada berbagai macam tipe buruh tani kopi. Pertama, sistem bagi hasil, hasil panen diperoleh petani akan dibagi dua dengan buruh tani. “Ada juga buruh tani dengan menyewa lahan. Ada juga buruh tani gaji dihitung harian berdasarakan hasil panen.“Di sini rata-rata banyak yang jadi buruh,mba’. Saya, sampai saat ini masih buruh. Penghasilan kotor buruh tani Rp3 tiga juta,” katanya.Penghasilan ini belum lagi harus dikurangi biaya pengangkutan hasil panen kopi ke luar. Ngadiyo sulit menyekolahkan anak ke luar dari Talang tempat dia bermukim. “ Biaya sangat mahal, kalau harus sekolah di luar. Belum lagi anak-anak harus ngekos, kalau tak ada saudara di dusun,” katanya. Pengangkutan panen biji-biji kopi pakai ojek kopi. Ojek rata-rata gunakan motor trail, karena kondisi jalan sulit dilalui. Setiap kilogram biji kopi dihargai Rp2.000. Satu motor mampu mengangkut hingga 300an kg.Ojek kopi pun cukup menggiurkan. Anjar (24), ojek kopi sempat memiliki penghasilan hingga Rp30 juta setiap panen besar. “Tahun lalu, saya dapat Rp30 juta. Bisa beli motor trail ini. Sebelumnya ngojek pakai motor bebek,” katanya.Dalam satu kali pengangkutan, ojek kopi kena biaya perawatan jalan di setiap simpang-simpang yang dilalui Rp5.000.Menuju Talang Sanda, ada tujuh kali pungutan di persimpangan, dana untuk perbaikan jalan. ”Iya, kita ga apa-apa ada pungutan. Karena kalau tidak ada uang itu perbaikan jalan tak bisa dilakukan. Yang repot tukang ojek juga kala jalan tidak bisa dilalui,” kata Anjar.Sepanjang mata memandang di Lembah Masurai, disuguhi pohon-pohon kopi berjejer rapi. Ketinggian mencapai 1.000 mdpl, sangat cocok sebagai lahan perkebunan kopi robusta. Diperkirakan sekitar 15.000 hektar lahan juga masuk Taman Nasional Kerinci Seblat. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408] |
2017-073-05.json | Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) | Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) | Kalkulasi hitungan kotor saja, jika setiap satu hektar 3.000 batang kopi dan setiap batang menghasilkan dua kilogram kopi basah, hasil kopi kering 0,33 kg. Dengan total luasan 15.000 hektar, produksi kopi sampai 14. 850.000 kilogram.Dengan harga kopi kini Rp20.000, setiap kilogram, pemasukan bisa 2,9 triliun setiap tahun.Ashari, pendamping SPI Merangin mengatakan, aliran dana dari kopi yang 10% untuk pajak pertambahan nilai maka ada sekitar Rp29 miliar mengalir untuk negara.Kendati demikian, nasib petani ini hingga kini belum sebagai warga negara secara administrasi. Dari total 8.000 jiwa tersebar di beberapa desa di Kecamatan Lembah Masurai, hanya 10% yang terdata dan memiliki KTP dengan alamat tempat domisili.Hendri Putra Camat Lembah Masurai menyebutkan, banyak pendatang belum mendapatkan KTP karena mereka masih terdaftar di tempat tinggal sebelumnya.“Kalau tak ada KTP itu karena mereka masih terdata di alamat sebelumnya. Kita memang tak bisa mengeluarkan KTP karena mereka tinggal di lokasi TNKS,” katanya. Dia memberikan kelonggaran dengan memberikan KTP sementara jika ada pengurusan administrasi, misal terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan.“Kalau ada sakit butuh untuk asuransi biaya pengobatan , kita berikan surat keterangan domisili saja. Sifatnya sementara, sampai ada kejelasan status lahan sebagai temapat tinggal mereka.”Adili, selaku Ketua RT 23 dalam kawasan Talang Sanda mengatakan, agar pemerintah segera menetapkan status mereka hingga hak-hak sebagai warga negara dapat utuh.“Minta pemerintah segera menetapkan kejelasan status kami. Selama ini kami kesulitan mengakses layanan-layanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya.”Selama ini, mereka swadaya, bantu membantu jika ada yang sakit. “Kelas Jauh ini juga hasil swadaya semua.”Kejalasan status para pendatang ini, kata Ashari juga menjadi pintu dalam penyelesaian perebutan lahan di Lembah Masurai. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.20000000298023224, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4000000059604645] |
2017-073-05.json | Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) | Cerita Petani Kopi dari Lembah Masurai (Bagian 2) | Menurut dia, jika ada kejelasan kawasan dan kependudukan dapat mencegah perambahan tak meluas.Kala ada tata batas ulang, mana areal TNKS sudah terambah dan kejelasan administrasi kependudukan, dia yakin persoalan perambahan dapat diminimalisir.“Kami sebagai pendatang juga warga negara yang berhak atas penghidupan dan pengakuan negara.”Senja perlahan menyapa pucuk-pucuk daun kopi. Ranum dan memerah biji-biji kopi tak senikmat kehidupan para petani yang tinggal di talang-talang sepanjang Kaki Gunung Masurai. Tak ada pengakuan dan stigma negatif terus menghantui mereka. Masib perlu perjuangan panjang… (Bersambung) [SEP] | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3333333432674408, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6666666865348816] |
2019-019-09.json | Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul | Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul | [CLS] Ketika berulangkali perusahaan perkebunan sawit tiba di Anggai, kampung di tepi hutan di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Robertus Meyanggi, pemuda adat Suku Auyu punya harapan, kehadiran mereka mewujudkan mimpi kesejahteraan bagi masyarakat.Berangsur-angsur harapan itu memudar. Pupus. Janji-janji pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan listrik tak pernah terpenuhi. Telah bertahun-tahun perusahaan itu membabat hutan dan membuka jalan perkebunan sawit berskala besar masuk.Sementara itu, permohonan masyarakat terhadap informasi dasar mengenai proyek, seperti luasan dan lokasi, justru dipersulit. Bahkan, salinan perjanjian yang ditandatangani beberapa perwakilan suku dan perusahaan pun dirahasiakan.Tak lama, ada lebih banyak lagi perusahaan datang, salah satu, tengah mendirikan sawmill yang akan melahap kayu-kayu dari hutan adat mereka tanpa ada kejelasan dan penjelasan.“Masyarakat belum tahu jelas siapa pemilik perusahaan-perusahaan,” kata Robertus, pemuda 20 tahunan ini. “Sampai saat ini, masyarakat belum tahu sama sekali.”Kampung Anggai, hanyalah satu dari ratusan atau mungkin pula ribuan desa di Indonesia yang alami konflik tenurial dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan ini dikelola melalui struktur kompleks dan membuat pemilik manfaat sebenarnya kian samar. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1666666716337204, 0.1666666716337204, 0.0] |
2019-019-09.json | Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul | Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul | Perusahaan-perusahaan di Anggai, misal, dimiliki perusahaan induk berbasis di Dubai dan Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Dua kota ini memiliki kebijakan terkait yurisdiksi kerahasiaan perusahaan (secrecy jurisdiction) atau suaka pajak (tax havens) yang sengaja dibuat agar memungkinkan para pemegang saham perusahaan menyembunyikan wajah mereka. Hal-hal samar ini memberikan dampak. Kebingungan tak hanya dihadapi penduduk Anggai, juga Bupati Boven Digoel dan pejabat Dinas Penanaman Modal di sana. Mereka bertanya-tanya siapa sesungguhnya sosok di balik perusahaan.Pada kasus lain, perusahaan-perusahaan bisa jadi dimiliki segelintir orang yang nama-namanya dipakai dan tertulis pada kertas sebagai pemilik atau pemegang saham nominee. Tahun lalu, Greenpeace mengakhiri kerja sama dengan Sinar Mas setelah konglomerat ini diduga menggunakan praktik pinjam nama atau nominee untuk menyamarkan kepemilikan atas perusahaan yang telah menghancurkan hutan di Kalimantan. Sinar Mas, membantah tuduhan ini.Pada Maret 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan penting yang memberikan waktu selama satu tahun kepada perusahaan untuk mengungkapkan dan melaporkan pemilik manfaat perusahaan yang sebenarnya kepada negara.Nyatanya, setelah hampir enam bulan setelah tenggat waktu habis, pemerintah hanya sanggup menghasilkan sedikit kemajuan terkait pelaksanaan PP 13/2018 itu.“Dari satu juta lebih perusahaan terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 7.000 perusahaan melapor hingga Maret 2019,” kata Nevey Varida Ariani, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham).Nevey mengatakan, ada banyak perusahaan sekadar menyalin nama-nama yang tercantum pada dokumen asli pendirian perusahaan. | [0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-019-09.json | Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul | Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul | “Kayaknya hanya sampai level pertama saja yang sesuai AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga-red). Belum bisa sampai ke lapisan kedua atau ketiga dan seterusnya. Belum sampai ke pemilik sebetulnya. Masih pertama,” kata Nevey.Dia bilang yang tercatat baru dari dokumen AD/ART atau dokumen kepemilikan saham perusahaan. “Itu saja yang ada di AHU (Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenhukham-red).”Kehadiran PP 13/2018, sebetulnya menempatkan Indonesia pada daftar negara-negara yang berupaya menekan penggunaan perusahaan anonim. Hal itu berkaitan dengan peran perusahaan dalam memfasilitasi tindak pidana pencucian uang, penggelapan pajak, dan pendanaan terorisme.“The Puppet Masters” (Para Dalang) – sebuah laporan penting dikeluarkan Bank Dunia pada 2015 mengungkap, bagaimana entitas seperti itu terus menerus muncul dalam kasus-kasus korupsi tingkat tinggi yang bernilai kumulatif hingga US$50 miliar .Dalam skandal keuangan terbesar di dunia yang sedang berlangsung, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak diadili atas dugaan perannya dalam pencurian miliaran dolar AS dari dana publik 1MDB (1Malaysia Development Berhad) . Ini perusahaan pengembangan strategis Malaysia dimiliki Menteri Keuangan Malaysia dan bangkrut-melalui transaksi jaringan internasional perusahaan cangkang (shell companies).“Perusahaan-perusahaan digunakan untuk kasus-kasus itu dengan tujuan mengaburkan pandangan lembaga penegak hukum,” kata Latheefa Koya, baru-baru ini di Kuala Lumpur.Dia adalah Komisaris Utama Badan Pencegah Rasuah, semacam lembaga anti-korupsi di Malaysia. Latheefa mengatakan, dengan tak memiliki kebijakan kuat terkait pemilik manfaat, bukanlah pilihan. | [0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.125, 0.125, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] |
2019-019-09.json | Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul | Ketika Hutan di Papua Terjerat Kongkalikong Korporasi, Aturan Ungkap Pemilik Manfaat Masih Tumpul | Respon terhadap kerahasiaan perusahaan pun jadi masalah batas negara. Sebuah deklarasi pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun 2013 di St. Petersburg, menjanjikan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, “mengatasi risiko-risiko yang muncul oleh kekaburan (opacity) dari badan hukum maupun pengaturan hukum.”Konvensi Anti-Korupsi PBB– telah diratifikasi Indonesia- ikut mendorong negara-negara untuk mempromosikan transparansi pemilik manfaat yang sebenarnya dari perusahaan sebagai usaha memerangi korupsi.Kalau hal itu berhasil, upaya ini mungkin dapat memberikan efek positif bagi kondisi hutan di Indonesia. Saat ini, para investor yang memicu deforestasi sesungguhnya tengah berlindung di balik selimut perusahaan yang diliputi teka-teki. Perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Anggai, merupakan bagian di antara tujuh perusahaan yang punya izin membuka perkebunan sawit secara kolektif sekaligus jadikan sebagai perkebunan sawit terluas di dunia. Seandainya, lahan yang disisihkan untuk proyek itu, -dengan lokasi persis di jantung hutan terbesar di Asia-dibabat habis, akan melepaskan gas emisi yang dapat menyebab efek rumah kaca setara pembakaran bahan bakar fosil di Belgia, dalam satu tahun.November tahun lalu, investigasi The Gecko Project, Mongabay, Tempo, dan Malaysiakini menyibak tabir bagaimana investor bersembunyi di balik berbagai modus yang dipenuhi berjuta tanda tanya dan berbagai kerumitan struktur perusahaan.Sejak ketujuh perusahaan ini dibentuk pada 2007, kepemilikan perusahaan-perusahaan itu berpindah tangan berkali-kali. Orang-orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang saham, termasuk petugas kebersihan dengan gaji sangat rendah dan tinggal di permukiman kumuh di Jakarta. Mereka bahkan tidak tahu menahu tentang proyek perkebunan sawit. | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1428571492433548, 0.0, 0.1428571492433548] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.