(1) Politik hukum legalisasi aborsi akibat perkosaan didasarkan pada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perempuan korban perkosaan untuk memilih aborsi sebagai tindakan yang dianggap tepat guna mencegah terjadinya kelahiran anak yang tidak diharapkannya dengan pertimbangan psikologis dan pertolongan medis yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan.