Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimanakah kewenangan dan mekanisme penertiban tanah terlantar yang melibatkan berbagai instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan bagaimanakah Pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penatagunaan tanah di kota Denpasar.