Oleh karena itu, kalau kewajiban adanya selain sertifikat veteriner, juga sertifikat halal sebagaimana yang ditentukan, tidak mungkin produk hewan tersebut mendapat sertifikat halal, ini sama dengan sikap Pemerintah yang tidak mensyaratkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak halal, sudah diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.