Rusli menuturkan, proses pembebasan lahan masih melibatkan Badan Pertanahan Nasional BPN dan belum menjadi kewenangan SKPD di Pemerintah Provinsi Gorontalo, Gubernur, atau Wali Kota." Itu prosesnya di BPN, dan itu mereka punya SOP sendiri juga, sehingga terkesan lama, ikutnya undang-undang Nomor 2 Tahun 2014," kata Rusli.