Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menegaskan bahwa Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasan yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, dalam hal mewujudkan tugas pemerintah tersebut diperlukan sumber daya manusia yang mampu memahami bagaimana menciptakan metode pelayanan yang maksimal serta memiliki kualitas dan kapabilitas yang ditugaskan sebagai abdi masyarakat yang bekerja sebagai pemberi asuhan atau pengasuh dan sebagai pemberi pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, bersih, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tugas serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada lansia mulai tahap penerimaan, pemberian program pelayananm sampai pada tahap meninggal dunia agar tercapainya pelayanan proma bagi para lanjut usia.