Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 juga dinilai bertentangan dengan fatwa haram aborsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu fatwa Nomor 1/Munas VI/MUI/ 2000 tentang Aborsi dan kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 sangat kontroversial dan belum siap diterapkan dan melahirkan potensi kejahatan berupa perzinaan bagi muda-mudi yang belum nikah sehingga moral dan budaya generasi muda juga akan semakin terancam jika aborsi dilegalkan.