Oleh karena pemilihan presiden telah diserahkan langsung kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, maka jabatan-jabatan dibawahnya termasuk kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai kepala daerah otonom, yang memperoleh kewenengan oleh konstitusi, sebaiknya dipilih langsung oleh rakyat.