Seiring pula dengan desentralisasi dan otonomi daerah bagi pembangunan perkotaan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP), menyebutkan bahwa, "Pengertian pembangunan perkotaan adalah semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta di wilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah." Oleh karena itu, hakikat pembangunan perkotaan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita warga kota.