2 Pembagian alokasi antara provinsi dengan kabupaten kota dalam provinsi yang bersangkutan atas pagu masing-masing provinsi yang telah dialokasikan dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 , dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara provinsi dan kabupaten kota, dengan bagian provinsi tidak melebihi 30 tiga puluh persen dari pagu provinsi yang bersangkutan.