Atas dasar undang-undang ini, para panglima Angkatan Darat memiliki kekuasaan untuk membatasi kebebasan pers, menjebloskan tokoh-tokoh politik ke dalam tahanan, menerapkan undang-undang tak tertulis milik mereka, dan yang penting adalah kontrol manajerial terhadap industri-industri/perusahaan-perusahaan (Roosa, 2008: