Sedangkan mengenai tanggung jawab sebagai klien maupun perlindungan hukum terhadap perusahaan factor dalam hal terjadinya kegagalan penagihan piutang dagang belum ada pengaturannya.Dalam sistem hukum Indonesia menganut prinsip kebebasan berkontrak inilah yang menjadi basis utama terhadap justifikasi adanya pranata hukum anjak piutang (factoring) dengan persoalan-persoalan hukum yang menyertainya.Berdasarkan hal inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang "TANGGUNGJAWAB KLIEN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FACTOR DALAM PENAGIHAN PIUTANG DAGANG PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG (FACTORING)".