Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, khusus bagi suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan yang melakukan perceraian diwajibkan pula tunduk terhadap ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal 1 ayat [4].