Selain itu, jika merujuk pada pemaknaan istilah lembaga negara sebagai lembaga yang menjalankan tugas pokok kekuasaan negara, maka semua lembaga yang disebutkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak secara otomatis memiliki kedudukan hukum dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara.