(1) larangan memiliki saham klien baik secara langsung atau tidak, (2) larangan memiliki hubungan hutang piutang dengan klien, (3) larangan merangkap sebagai manajemen klien, (4) menjamin bahwa personel auditor maupun Kantor Akuntan Publik tidak memiliki masalah hukum dengan klien, (5) larangan merangkap sebagai internal auditor klien.