Sebelumnya, dalam ranah pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat ketentuan mengenai pembatasan perkara-perkara pidana yang dapat diajukan ke kasasi, yakni Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.