1) Asas Desentralisasi, 2) Asas Dekonsentrasi, dan 3) Asas Tugas Pembantuan.8 Terkait mengenai hak khusus bagi tenaga kerja wanita dalam memberikan ASI eksklusif yang sudah diatur dalam Pasal 129 ayat (1) UU Kesehatan yang dijabarkan ke dalam PP ASI Eksklusif yang mewajibkan dan memberikan tanggung jawab sebagai daerah otonom yaitu Pemerintahan Provisi Bali dalam membentuk perda tentang ASI Eksklusif, dengan acuan Pasal 236 ayat (3) huruf b UU Pemerintahan Daerah, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: