Penyelenggara wajib menginformasikan adanya unit kerja atau fungsi yang melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen, termasuk nomor call center yang dapat dihubungi serta tata cara pengaduan Konsumen setelah Konsumen mendapat persetujuan untuk menggunakan APMK, Uang Elektronik, dan/atau jasa Sistem Pembayaran lainnya.