Menurut MK, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, meskipun suatu ormas tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang, pemerintah tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang atau melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.