Undang-undang ini dibentuk karena terdapat beberapa pertimbangan yaitu pertama bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, dimana perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur lembaga jaminan, kedua jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif dan ketiga untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.