Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), Peraturan Pemerintah Nomor `12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.