JAKARTA, KOMPAS.com Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum Puskapkum Ferdian Andi mengatakan, Presiden Joko Widodo mempunyai kewenangan untuk mengajukan legislative review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3 .