Kebijakan kriminal yang dilakukan pemerintah adalah respon yang benar dalam menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak, dan telah memiliki beberapa instrument hukum, baik dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Peraturan Daerah Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.