Buktinya, menurut GAR ITB, adalah pernyataan Din dalam webinar "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah Mahutama dan Kolegium Jurist Institute KJI pada 1 Juni 2020.Kiprah Din dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI juga turut dipersoalkan.