Tanggung jawab (accountability), kepekaan pejabat dalam memahami dan menanggapi kebutuhan publik dan mudah mendapatkan informasi antara yang memerintah dan yang diperintah merupakan kriteria yang paling tepat untuk mengukur administrasi publik yang demokratis.Pemerintah harus mampu memperluas alternatif penyedia pelayanan publik serta menunjang informasi atau menetapkan standar yang dapat menjamin adanya akuntabilitas yang baik di dalam pelayanan publik.