Keempat agenda itu implementasi pertukaran informasi keuangan dan pajak secara otomatis antara berbagai yurisdiksi, keterbukaan prinsip beneficial ownership entitas korporasi, yayasan atau dana perwalian trustee , penyusunan dan publikasi laporan keuangan korporasi dari negara ke negara, serta memperkuat kerja sama implementasi UU anti-pencucian uang.