Undang-undang hanya menentukan jika perjanjian kerja disebut secara tertulis, maka harus dimuat (a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha, (b) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh, (c) jabatan atau jenis pekerjaan, (d) tempat pekerjaan, (e) besarnya upah dan cara pembayarannya, (f) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, (g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, (h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan (i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.