BAB II PENGELOLAAN PENERIMAAN PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS Bagian Kesatu Prinsip Umum dan Kebijakan Pasal 3 1 Penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dikelola secara efektif, efisien, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan bagi OAP, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD.