Kerjasama antar desa berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memberikan kebebasan kepada desa untuk mengimplementasikannya secara utuh, karena kebijakan pengaturan kerjasama antar desa dan atau desa dengan pihak ketiga telah menyerahkan kewenanganya kepada desa melalui badan kerjasama antar daerah yang dibentuk dengan peraturan bersama kepala desa, sehingga hal tersebut memberi ruang yang terbuka untuk desa dalam berinisiatif dan kreativitas.