Sektor pembangunan justru menjadi terhambat akibat sejumlah kebijakan (policy) pejabat atau aparatur pemerintah yang kontra produktif dengan keinginan rakyat sehingga membebaskan korupsi dalam hal ini, aktivitas perekonomian masyarakat justru menjadi pasif dan tidak berkembang akibat sejumlah kebijakan (policy) yang tidak pro masyarakat dan terakhir adalah terjadi krisis kepercayaan publik terhadap penguasa dan menuruni wibawa pemerintah di mata masyarakat sebagai akibat kebijakan-kebijakannya yang dinilai tidak simpatik dan merugikan masyarakat.