Pengaturan sertifkasi produk halal sebetulnya bukan hanya diatur dalam UUJPH melainkan banyak tersebar dalam pelbagai perundang-undangan dan peraturan turun di bawahnya maupun keputusan lembaga negara, salah satunya dapat ditelusuri pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 /PUU-IX/2011 yang merupakan respon dari permohonan uji materi (judicial review) atas Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UUPKH) 60 yang menyatakan: