Prinsip perlindungan hukum dari diskriminasi ras dan etnis di Indonesia masih sebatas hanya pada keadilan prosedural sebagimana yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan belum dimaknai sebagai keadilan substantif yang sesuai dengan keadilan sebagai cita hukum yang tercermin dalam sistem hukum yang terintegrasi yang meliputi elemen kelembagaan, elemen kaedah aturan dan elemen perilaku para subyek hukum yang ditentukan oleh norma aturan tersebut.