Latar Belakang Masalah Sesuai dengan ketentuan Peraturan Derah Propinsi Bali (Perda) Nomor 3 Tahun 2001, Desa Pakraman memiliki pengertian kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu, secara turun temurun dalam kaitan khayangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Pasal 1 ayat (4) Perda Nomor 3 Tahun 2001).