Dalam Pasal 32 UUKK disebutkan bahwa sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dalam bidang hukum, di samping itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.