Adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam membentuk hubungan kerja telah menjustifikasi negara untuk mencampuri hubungan privat tersebut guna melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dengan membuat Peraturan Perundang-undangan bidang perburuhan yang mengatur hal-hal yang bersifat minimal dan maksimal dan kondisi-kondisi tertentu yang harus ada dalam suatu hubungan kerja.