Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada semester II 2013 yang hasilnya mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus dengan nilai Rp13,96 triliun, yang di dalamnya termasuk kasus tentang ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) (BPK, 2014).