Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Ilmu Hukum Perguruan Tinggi seyogyanya menyusun kurikulum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja (misalnya sebagai calon hakim) dengan mempertimbangkan untuk mengembalikan sistem penjurusan mahasiswa sebagaimana ada sebelum tahun 1993 dengan melakukan modifikasi, misalnya ada jurusan Hukum Keperdataan, Kepidanaan, Ketatanegaraan.