Ketua Komisi Advokasi BPKN Rizal E Halim mengatakan 90 persen dari total pelaporan yang masuk itu terkait masalah perumahan."Dari 1.510 aduan yang masuk adalah 1.370 kasus perumahan," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.Ia pun menuturkan, selain menerima aduan terkait perumahan, pihaknya juga menampung aduan konsumen terkait jasa keuangan 76 kasus, lalu perdagangan elektronik atau e-commerce 12 kasus, aduan layanan listrik dan gas rumah tangga 9 kasus, layanan kesehatan 6 kasus, transportasi 5 kasus, telekomunikasi 5 kasus, barang elektronik 3 kasus, dan masalah lain-lain 24 kasus.Rizal mengatakan, dari 1.510 total kasus yang diterima oleh BPKN berpotensi merugikan ke pihak konsumen mencapai Rp 3,35 triliun.