Keputusan tersebut didasarkan pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa kewenangan dan tugas pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota terkait kebijakan, norma dan standar, kinerja serta pengawasan untuk memastikan lingkungan yang baik dan sehat.