Dalam hal ini kata "politik hukum" mengacu pada hukum positif yang berlaku berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi di Indonesia sebagai produk hukum yang dibuat oleh penyelenggara negara dan arah perkembangan hukum yang akan dibangun sehingga mencakup ius constitutum (hukum yang sedang berlaku) dan ius constituendum (hukum yang dicita-citakan di masa yang akan datang).