Peraturan Menteri Perhubungan ini menjabarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, yang mengatur bahwa penempatan tenaga kerja pada pekerjaan dan jabatan tertentu, termasuk pelaut, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.