Artinya, pasal ini menjelaskan bahwa salah satu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang tidak dapat diselesaikan dan diputus melalui mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.