Namun, argumentasi pemerintah, pilkada akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional, tetapi mengabaikan pandemi, apakah sesuai dengan semangat perlindungan yang termaktub di pembukaan UUD 1945 Desakan pilkada serentak Desember 2020 ditunda datang dari Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Komnas HAM.