Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran bertolak belakang dengan semangat dan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000, karena terdakwa justru divonis bebas sehingga menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.