Dalam rangka mewujudkan prinsip adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka di Negara Hukum Republik Indonesia, maka ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 1 UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya: