Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Permohonan anggota Tim Peningkatan Cakupan Akta Perceraian di Jakarta Memperhatikan Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 8037 SJ dan Nomor 4 NK MA XI 2017 tanggal 9 November 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas Mahkamah Agung serta Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Dirjen Badan Peradilan Umum dan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 119 14615 DUKCAPIL, Nomor 1153 DJU KPOO.1 11 2017, Nomor 001 DJA 11 2017 tanggal 09 November 2017 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kepedudukan dan KTP-el dalam layanan pencatatan perceraian penduduk yang beragama Islam dan selain Islam, maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian.