Dalam pandangan demikian, dapat difahami bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana dituntut adanya keselarasan hubungan antara sub-sistem dalam peradilan pidana (khususnya dalam persoalan administrasi peradilan) kaitannya dengan Law Enforcement sehingga akan membawa keberhasilan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum dan asas-asas hukum (pidana) yang menjadi dasar kerangka normatif sistem peradilan pidana yang terpadu.