Sebab, DPR tidak membuat pasal peralihan yang menyatakan bahwa pimpinan yang diseleksi dengan undang-undang yang lama, dapat dilantik menggunakan peraturan sebelumnya."Kealpaan membuat UU tidak dapat dibenarkan dengan tafsir per anggota DPR, yang bisa menafsirkan UU hanya MK," ujar Feri saat dihubungi terpisah.Untuk itu, ujar Feri, Ghufron hanya bisa dilantik jika kekacauan hukum dalam UU KPK diperbaiki lewat legislative review atau dengan jalan presiden mengeluarkan Perpu."Kalau legislative review, tentu kesepakatan politiknya akan memakan waktu.