Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan wajib memberitahukannya kepada BPK RI selambat-lambatnya enam puluh (60) hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan.