6 Dalam hal Menteri dan atau Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.