Kedua pasal yang diajukan tersebut menurut pemohon hanya menempatkan pekerja/buruh sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya ketika tidak dibutuhkan lagi karena didasarkan pada sistem perjanjian kerja waktu tertentu menurut jenis pekerjaannya.