Dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis baik dan optimal, kepada Perhubungan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dilarang mengajukan rangka Pilkada dapat melakukan aset Pemerintah, pelanggaran, pengawasan dapat berjalan dengan para Pejabat di Kantor Pusat Kementerian UPT di daerah euti dalam dan agar netralitas PNS dan penggunaan disiplin bagi PNS yang melakukan pengawasan termasuk penjatuhan sesuai peraturan perundang-undangan.