Dalam menyusun suatu produk hukum termasuk Peraturan Daerah maka p roses melahirkan substansi harus melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini dimaksudkan agar norma yang dilahirkan mencerminkan hukum yang nyata, sebaliknya kalau tidak melibatkan partisipasi publik kemungkinan yang terjadi normanya tidak mencerminkan hukum yang nyata atau kurang memenuhi sifat pembaharuan dan pengayoman.