PAD dan untuk bahwa dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih meningkatkan terhadap masyarakat pelayanan pengguna Tempat Pelelangan Hewan Ternak, maka perlu diatur pengelolaan tempat pelelangan hewan ternak demokratis, pemerataan dan keadilan serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah berdasarkan yang prinsip bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 130 dan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berwenang untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak berdasarkan bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan suatu Qanun Kabupaten Bireuen tentang Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak.