wajib menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR atau BPRS, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR atau BPRS, antara lain transaksi giro, transaksi Pasar Uang Antar Bank PUAB , valuta asing, promes, surat utang dan lain-lain b.