Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, hal ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Depok untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok Masyarakat Miskin.