mengadakan pungutan pembayaran atau "sumbangan wajib") yang tidak diperintahkan atau dikuasakan oleh undang-undang, maka peraturan itu tidak sah, dan hakim Pengadilan wajib membebaskan setiap orang yang dituntut oleh karena tidak mau menaatinya, dan bilamana Pejabat memaksakan peraturan tersebut, maka dia dapat dituntut sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara, minimal digugat sebagai perkara "perbuatan penguasa yang melawan hukum".