Jika kita melihat pasal tersebut, yakni dari pihak penguasa maka pengambilan tanah seseorang adalah sebagai pembebasan (hak) tanah, dimana pihak pemerintah membebaskan tanah yang bersangkutan dari hak dan kekuasaan si pemegang haknya, sehingga tanah yang diinginkan benar-benar dari kekuasaannya.