Pasal 5 Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemberi Bantuan Hukum merupakan lembaga yang jelas, sehingga penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dipergunakan secara bertanggungjawab.