Meski demikian, keberadaan UndangUndang tersebut membutuhkan dukungan pengaturan yang lebih rinci lagi di daerah sesuai dengan kondisi kekhususan dan komitmen Pemerintah Daerah sendiri dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di bidang perpasaran in Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Peraturan daerah tentang Perpasaran yang akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.