Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti perbuatan wanprestasi atas keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan Konstruksi Bangunan, yang atas perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian pada pihak pemberi kerja.