Lagi-lagi Rizaldi seperti tak pernah membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang merujuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.