TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia mendorong reformasi di badan Dewan Keamanan PBB, DK PBB karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan tantangan saat ini.Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard, perlu ada reformasi di DK PBB yang arsitekturnya dibangun tahun 1945.Dan, reformasi ini tidak lagi sekadar ucapan atau keinginan, karena sudah berjalan dengan pendekatan negosiasi informal."Kami ingin Indonesia ikut mendukung proses reformasi sementara kita ada di dalam Indonesia saat ini menjadi anggota tidak tetap DK PBB .