Untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang 30 Tahun 2009 memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik.