Paragraf 3 Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 78 Pemerintah Daerah berwenang mendaftar Objek Pendaftaran yang lokasinya berada di 2 dua kabupaten kota atau lebih Paragraf 4 Partisipasi Pendaftaran Pasal 79 1 Setiap orang dan atau Masyarakat Hukum Adat dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran Objek Pendaftaran.