Pemberlakuan ini bertentangan dengan UUMDD-1997 yang secara jelas dan tegas mengatur bahwa hanya terhadap warga yang dimobilisasi dalam suatu tugas untuk melakukan perlawanan rakyat bersenjata yang ditundukkan kepada Hukum Militer, sedangkan terhadap warga negara yang dimobilisasi untuk melakukan tugas perlawanan rakyat tidak bersenjata tidak tunduk pada Hukum Militer.