Menurut Agus, ketidaksesuaian data pekerja dengan kriteria Permenaker tersebut terjadi karena perusahaan tidak menyortir terlebih dahulu pekerja yang berhak menerima bantuan." Karena sebagian dari perusahaan tersebut mengirimkan nama-nama karyawannya, mungkin ada kesulitan untuk memilah mana yang upahnya di bawah Rp 5 juta," ulas Agus.