Operasional mengenai pengelolaan Objek Wisata Alas Kedaton keseluruhannya dilakukan oleh pihak desa adat, baik pembangunan sarana dan prasarana objek maupun dalam penanganan kegiatan sehari-hari, namun hasil dari pengelolaan objek tersebut akhirnya dibagi dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, ini yang menyebabkan terjadinya rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.