Perubahan terdapat pada pasal 11, yaitu menjadi, "Pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal." Pada undang-undang sebelumnya hanya disebutkan, "Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal." Revisi kedua pada pasal 18 memperberat sanksi bagi pihak yang mengekang kebebasan pers, termasuk menyensor, membredel, melarang penyiaran, sampai menghalangi jurnalis dalam mencari dan menyebarluaskan informasi.