Dalam tahap ini dirumuskan garis-garis kebijakan legislasi yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu untuk tahap aplikasi dan tahap eksekusi.Dengan demikian dari segi pengalokasian kewenangan/kebijakan, maka tahap formulatif memiliki posisi yang paling strategis dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.