Forum tertinggi di PPP itu menutuskan muktamar atau waktu peletakan jabatan Suryadharma sebulan setelah pemilihan umum presiden atau sekitar September ini.Barlianta Harahap mengatakan muktamar wajib dipercepat bukan hanya berpatok dari hasil musyawarah kerja di Bogor, tetapi Suryadharma sudah banyak melakukan pelanggaran fatal di internal partai.Pelanggaran, lanjut Barlianta, mulai dari mengabaikan partai sendiri dengan berkampanye di Partai Gerakan Indonesia Raya sebelum pemilu legislatif.