Penegakan hukum pidana perkara KPO yang ditempuh saat ini pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi lebih mengutamakan penggunaan sarana penal yang lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah KPO itu terjadi daripada upaya penanggulangan KPO dengan menggunakan sarana nonpenal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi4 yang ditujukan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime).