Harmonisasi hukum terhadap perjanjian ini diperlukan selain merupakan kesepakatan dari semua negara anggota ASEAN untuk mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum di bidang penanaman modal namun juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pembangunan ekonomi di Indonesia.