Maka, kata Basarah, agar politik hukum pembentukan BRIN tetap satu jalur pada nilai Pancasila, politik hukum pemerintah perlu didesain untuk mengikutsertakan BPIP."BPIP harus memberikan arah dan panduan agar BRIN dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini tetap berpedoman pada haluan ideologi Pancasila," kata dia.Menurut Basarah, hubungan BRIN dan BPIP ada pada substansi politik hukum mengingat fungsi BPIP sebagai badan yang bertanggung jawab melakukan pembinanaan ideologi Pancasila.