Dengan sifat karakteristik administrasi bersanksi pidana yang didalamnya memuat ketentuan tentang pelabelan narkotika, perijinan narkotika untuk kesehatan dan pengadaan prekursor narkotika, pembentukan Badan Narkotika Nasional hendaknya harus melalui undang-undang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 UU No.