Berkaitan itu pula, Perseroan memerlukan persetujuan RUPSLB untuk mendelegasikan kewenangan penetapan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan PMHMETD melalui mekanisme PUT I kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan.