Bank yang melanggar ketentuan mengenai besaran Rasio LTV atau Rasio FTV dan Uang Muka KKB atau KKB Syariah, pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk Uang Muka, pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk Properti yang dibiayai belum tersedia secara utuh dan tidak menyampaikan dan atau tidak melaksanakan action plan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 10 PBI 2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.