Secara spesifik, bentuk keterlibatan masyarakat itu dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 meliputi a pemberian informasi yang transparan dan lengkap, b kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, c penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana, dan d koordinasi, komunikasi, dan kerja sama di kalangan pihak-pihak yang terkait.