Dengan pemahaman itu maka baik wakil rakyat yang duduk di DPRD maupun pemerintah daerah tidak menjadikan partisipasi rakyat sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, tetapi hanya dijadikan justifikasi dan legitimasi dalam setiap kebijakan yang diambilnya, bahkan seringkali kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan suara konstituen.