XI/MPR/1998 dalam upaya menciptakan good governance telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa di dalam negara hukum dan penyelenggaraan negara harus mengacu kepada asas-asas umum penyelenggaraan negara.