Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang diterbitkan sebagai respon atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 juga hanya mencakup dalam hal pelaku tindak pidana tidak ditemukan, tersangka atau terpidananya melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau telah diputus bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata diketahui ada aset yang belum dirampas, dapat dilakukan perampasan aset secara perdata.