2 Untuk menjamin partisipasi pemerataan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan bagi peserta didik yang orang tua walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus layanan khusus memperoleh akses pelayanan pendidikan.