Sejalan dengan ini, karena pengertian bahwa semua warga negara adalah setara di depan hukum, distingsi atau pembedaan antara urusan publik dan privat diperkenalkan, dengan akibat misalnya kelompok minoritas, seperti agama, ideologi, atau orientasi seksual (misalnya kaum LGBT) boleh ada atau tidak dalam ruang privat, tetapi secara politik tidak pernah dianggap relevan, dan negara tidak akan pernah memperhitungkan keberadaannya.