2 Pengalokasian DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a ditetapkan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan atau aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memperjuangkan program pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, kemampuan keuangan negara, dan tata kelola keuangan negara yang baik.