Niat baik tersebut bisa diawali dengan mengharuskan semua partai politik membuat rancangan yang sistematis, mulai dari kode etik keanggotaan, panduan berupa modul terkait rekrutmen dan kaderisasi, regulasi kerja kepartaian, implementasi sistem yang berkelanjutan, pengadaan sistem monitoring dan evaluasi, serta penjangkauan akses publik terhadap aktivitas partai.