Namun tidak tertutup kemungkinan apabila masyarakat luas memandang perlunya sistem pengadaan barang/jasa dalam bentuk undang-undang seperti halnya di Jepang dengan Undang-Undang Sub Kontrak, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mulai menciptakannya, guna menghasilkan sistem pengadaan yang didasarkan prinsip persaingan usaha sehat.