Pengakuan negara kepada ulama dan lembaga fatwa sebagai otoritas untuk membentuk hukum berbasis agama ini harus tetap dapat menjaga independensi ulama dan lembaga fatwa, dan tidak terpengaruh untuk menjadikan kewenangan tersebut sebagai daya tawar kekuasaan politik dengan membentuk hukum yang eksklusif dan intoleran, serta diskriminatif terhadap hak sipil, dan minoritas.