Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.