Pembentukan Peraturan Kampung (Perkam) dibuat karena peraturan kampung bisa menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintah kampung, serta meminimalisir kekuasaan dominan dari satu pihak, baik itu kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), terlebih lagi peraturan kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang rentan konflik karena berkaitan dengan masalah keuangan desa.