Apabila dilihat dalam kaitannya dengan studi yang membahas tentang perjanjian pengelolaan Objek Wisata Alas Kedaton antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Kukuh, ada kecenderungan cara pandang penguasa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai aktor dominan dalam mengatur ketentuan pengelolaan objek wisata, khususnya mengenai pembagian hasil pengelolaan objek wisata.Dikatakan aktor dominan karena peran masyarakat pedesaan (desa pakraman) dalam hal ini Desa Pakraman Kukuh belum terlihat mengakomodasi pendapat masyarakat secara mendalam dalam mengambil keputusan kerjasama tersebut.