Pertama adalah adanya pasal mengenai persyaratan izin yang termaktub dalam pasal 47 ayat D, F dan G.Kemudian ada juga pasal 51 ayat 1 yang menyebut air minum dalam kemasan disamakan dengan air pipa sehingga rentan penguasaan negara oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.