Secara yuridis sebenarnya kasus pelecehan seksual di TK JIS tersebut lebih pas dengan dikenakan Pasal 292 KUHP, namun tuntutan masyarakat menghendaki pidana yang berat, sehingga keluarlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya lebih berat dari pada Pasal 292 KUHP.