Oleh karena itu, selama tak ada perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penuntutan akan tetap menjadi kewenangan KPK.Hal itu disampaikan Laode menanggapi usulan Jaksa Agung HM Prasetyo agar kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi dipusatkan pada kejaksaan."Untuk sementara kami bekerja sesuai Undang-Undang KPK yang ada.