10/1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 46 ayat (2) disebutkan bahwa "badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi", kalimat tersebut menyiratkan bahwa koperasi pun merupakan korporasi dan dapat melakukan pertanggungjawaban sebagai korporasi sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Koperasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi pula.