Pengadaan barang/jasa secara elektronik tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga sebagai penunjang pelaksanaan prinsip-prinsip profesionalisme, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran atau yang dikenal dengan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.