Dari kacamata AJI, menurut dia, bergabungnya masyarakat sipil juga menandakan bahwa jurnalisme dan pers masih dianggap sebagai ruang publik."Teman-teman di Surabaya membuktikan bahwa pencabutan remisi ini itu mengusik juga rasa keadilan mereka," kata Faridl kepada Tempo, Selasa, 5 Februari 2019.Surat kepada Jokowi itu ditandatangani oleh perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS Surabaya, Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya, Human Rights Law Studies HRLS Universitas Airlangga Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Pusham Universitas Surabaya, Redaksi Jawa Pos, Center for Marginalized Communities Studies CMARs , Pusat Studi Antikorupsi dan Demokrasi Pusad Universitas Muhammadiyah Surabaya, AJI Surabaya, dan LBH Lentera.