Berdasarkan salah satu Pasal dalam UU ketenagakerjaan yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau di likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah buruh dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh berupa utang yang didahulukan pembayarannya.