Kewenangan ini meliputi keseluruhan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, seperti Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran Calon Jamaah Haji, Pembimbingan Ibadah Haji, sampai dengan masalah yang bersifat ekonomis penyediaan transportasi, penginapan, kebutuhan makan.