Kalau yang menjadi obyek sengketanya adalah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dikeluarkan dalam salah satu Tahapan Pemilukada yang disengketakan dan putusan PTUN tersebut telah berkekuatan hukum maka terhadap putusan PTUN tersebut dapat dilaksanakan.