10/1998 tentang Perbankan, dimana subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya terkait tindak pidana perbankan berkaitan dengan perizinan adalah bagi mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pempimpin dalam melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpananan tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia.