Merujuk pada uraian penal policy di atas, maka dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor SDA akan diarahkan pada upaya mereformulasi ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga pada ujungnya dapat memberi kepastian hukum. Selain itu pula mampu mengakomodasi tujuan pemidanaan yang tidak sekedar menjatuhkan sanksi pidana tetapi juga memberikan efek jera (deterence effect) agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya, mampu merehabilitasi mental pelaku kejahatan sebab pidana dimaknai sebagai obat (poenae ut medicine) serta pidana juga diharapkan dapat memulihkan keadilan (restorative justice).