Dengan adanya putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung bukan hanya telah mengabaikan eksistensi Panwaslu disemua tingkatan tetapi juga tidak mempercayai sebuah institusi yang secara atributif diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada.