Sebab, Pancasila adalah sumber dari segala sumber pembentukan hukum.PDIP, kata Basarah, menilai pembinaan ideologi Pancasila akan lebih luas dan representatif jika diatur dalam payung undang-undang, baik dari segi pengaturan, pembentukan norma hukum, maupun spektrum pengawasan.Alasannya karena melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan partisipasi masyarakat luas, ketimbang hanya diatur dengan peraturan presiden yang bersifat politik hukum dan diskresi presiden."Cara pengaturan lewat undang-undang seperti ini diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktek pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dulu yang bersifat "top down" dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas," ujar Basarah.Basarah melanjutkan, jika draf RUU HIP oleh Badan Legislasi DPR dinilai punya kekeliruan dan kekurangan, harusnya hal ini dianggap suatu hal wajar.