JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah koalisi masyarakat sipil menggugat keputusan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bersama DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jakarta, Kamis 30 4 2020 lalu.