Dalam hal terjadi penggantian atau perubahan susunan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, penambahan modal dan atau perubahan PSP dari badan hukum lama menjadi badan hukum baru, proses persetujuan atas perubahan dimaksud dilakukan sesuai ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.