Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "social defence planning" inipun harus merupakan bagian integral dari rencana perlindungan masyarakat (Soedarto, 1983:104).