M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Sub ke 2 terkait dengan benda sitaan ditegaskan bahwa, dalam hal sesuatu benda sitaan dipinjamkan kepada orang dari mana barang itu disita, tidak diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri, tetapi ada kewajiban untuk melaporkan hal itu kepada ketua pengadilan negeri dalam bentuk tembusan.