(1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi masih perlu ditinjau kembali, khususnya pada aspek pembuktian terjadinya kehamilan sebagai akibat perkosaan (2) Upaya untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sesuai dengan tujuannya adalah diperlukan pengawasan ketat Komisi terkait di DPR RI, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksana peraturan pemerintah ini.