Seperti yang dapat dilihat dalam tabel 4, yang menjadi daerah partisipan yaitu kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang masih banyak mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dari pada wajar tanpa pengecualiannya dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI perwakilan Lampung).