Pasal 48 Ayat 1 Dalam hal ini juga perlu diperhatikan bahwa barang bersejarah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai barang milik Pemerintah Provinsi, wajib dipelihara oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan barang bersejarah yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah lainnya atau masyarakat dapat dipelihara seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan partisipasi masyarakat untuk memelihara barang bersejarah.