Direktur Program Imparsial Al Araf menegaskan, siapa pun Panglima TNI harus memenuhi komitmen Reformasi 1998 yang belum dijalankan, yakni Revisi UU Peradilan Militer sehingga tentara tunduk pada peradilan sipil, transparan, dan bebas korupsi.Seperti diketahui, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pun belum pernah mengaudit Kementerian Pertahanan lembaga sipil yang menjadi sumber pengadaan persenjataan bernilai triliunan rupiah, jauh lebih besar daripada nilai proyek-proyek di lembaga mana pun, termasuk Kepolisian RI.