Batas-batas kebebasan yang diberikan kepada institusi pengadilan (termasuk hakim) di Indonesia belum jelas bahkan sudah terpola pemberian kebebasan (diskresi) baik oleh hukum pidana materiil (KUHP) sendiri maupun KUHAP, sehingga kewenangan diskresi pengadilan (hakim) di Indonesia cukup luas.