Di level peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal pembukaan lahan land clearing menurut Pasal 7 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum " Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan." Meskipun UU Pengadaan Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012 ini bersifat fluktuatif, tapi masih tetap mengatur dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat.