Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata pengelolaan Desa Adat di Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam kemandirian yang serba terpisah, per Desa Adat atau per Kabupaten Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola, satu pulau, satu pola, satu tata kelola one island, one management, one command di wilayah Provinsi Bali, yang dikembalikan kepada hakikat dasar realitas kesatuan masyarakat hukum adat di Bali sebagai bentuk perwujudan kesatuan sosial, kosmis, dan pelaksanaan ajaran agama Hindu Bali.