Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian ekonomi masyarakat yang cukup baik, serta masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini.