Pada proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia, di dalam mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat, maka apabila dipandang dari sudut operasionalisasi/fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga tahap/fase, yaitu: