Tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi Bali sebagai pemegang otoritas dan legitimasi, diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan kebijakan baik yuridis maupun nonyuridis dalam pemenuhan Hak anak yang berusia 0-6 bulan dan Hak tenaga kerja wanita dalam perlindungan ASI Ekslusif tersebut dalam penyelenggaraan umum dengan Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif selaras dengan pengkajian dan penyelarasan hierarki Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.