Kebijakan Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia Pembaharuan sistem hukum pidana (pemidanaan) di Indonesia dimulai sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.Di dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, menentukan "Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini".