Perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual telah banyak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan selain itu juga guna memberikan perlindungan dan prioritas terhadap perkara anak telah dilakukan kerjasama antara beberapa instansi terkait, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung , Kepolisian RI serta Mahkamah Agung.