Jika kasus hukum yang pemohonnya berasal dari anggota partai politik, maka muatannya adalah politis, walaupun nantinya memang benar-benar terjadi sebuah pelanggaran, karena pemohonnya adalah penyeimbang dan pengawas pelaksana pemerintah, belum lagi terdapat hubungan gabungan kelompok partai politik yang selalu kritis terhadap pemerintah.