Fildzah mengatakan penerapan sistem kerja alih daya outsourcing sebelumnya dibatasi dengan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa outsourcing hanya boleh dilakukan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.