belum tepatnya penyajian jumlah dan luasnya aset tetap milik Pemerintah Kota Denpasar, penghapusan aset tetap yang sudah terbit surat keputusan penghapusannya belum dihapus, sehingga Neraca tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya, tidak tertibnya penatausahaan aset tetap yang mengakibatkan tidak diyakini kewajarannya, realisasi pendapatan hibah Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) tidak dapat dicatat dan tidak melalui mekanisme APBD sehingga tidak dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), pembebanan kelebihan belanja perjalanan dinas pada APBD, adanya belanja kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak diyakini kewajarannya, kesalahan penganggaran yang berdampak pada ketidaksesuaiannya Laporan Keuangan, sistem administrasi yang belum memadai dan tidak melalui mekanisme APBD (selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 dalam penelitian ini).