Mengabaikan kewajiban menyerahkan LHKPN menabrak dua peraturan perundang-undangan sekaligus, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta UU No.