Salah satu bukti ketidakjelasan makna "perintah" sebagai unsur pembentuk hubungan kerja dikaitkan dengan hubungan hukum antara pembantu rumah tangga dengan orang yang mempekerjakannya adalah munculnya desakan agar segera dibentuk undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara pembantu rumah tangga dengan orang yang mempekerjakannya.