Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah "setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" Sedangkan bagi penetapan tarif bongkar muat diatur dalam Kepmenhub Nomor 35 Tahun 2007 yang memuat tentang tarif bongkar muat di pelabuhan yaitu"Untuk tarif borongan berpedoman pada upah minimum provinsi".