UU tersebut disusun dengan memperhatikan prinsip umum yang meliputi Kepastian hukum, Keterbukaan, A kuntabilitas, dan Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara (national treatment dan non-diskriminasi), perlu pula didukung dengan kebijakan fasilitasi dengan undang-undang perpajakan, ketenagakerjaan, dan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal (Keterangan Pemerintah dalam penyampaian RUU Penanaman Modal kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bulan Nopember tahun 2005: