(ii) Aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam menangani tindak pidana perdagangan orang masih menganut ajaran positivisme dimana hanya melakukan penafsiran secara dangkal dengan berpatokan pada penafsiran tekstual sehingga pada beberapa perkara pelaku tindak pidana perdagangan orang pelakunya dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah.