Jadi, menetapkan makna hukum yang tercantum dalam suatu aturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) berdasarkan makna kata dan struktur kalimatnya (gramatikal) dalam konteks latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuannya (teologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif tersebut serta dalam konteks hubungan aturan-aturan positif yang lainnya (sistematikal), dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dan ekonomikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan.