Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan diskresi tidak dikategorikan sebagai suatu tindakan yang salah dan berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga suatu kebijakan yang diambil oleh pejabat negara dilaksanakan dengan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari yang berdampak adanya kerugian di masyarakat.