Hakim Pengadilan Agama di Indonesia banyak mengikuti pendapat kedua, yaitu menganggap hakim sebagai hakam, sehingga kalau usahanya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka hakam berhak memutuskan hubungan perkawinan suami istri tersebut dan Pengadilan Agama tinggal menguatkan keputusan hakam itu.