Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (administration of criminal justice) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana (criminal justice policy), hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi dan korban, berbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individual, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan yang kwalitas dan kwantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional.