Gerakan Profit terdiri atas berbagai stakeholder, di antaranya Bea-Cukai, Ombudsman, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas , Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Transparansi Internasional Indonesia, Indonesia Corruption Watch, serta Asosiasi Pengusaha.