Idealnya suatu produk hukum mengakomordir system hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman agar dalam penerapannya tidak bermasalah Negara (pemerintahan daerah Provinsi Bali) sebagai pemegang otoritas dan legitimasi, diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan kebijakan baik yuridis maupun nonyuridis dalam pemenuhan hak-hak tersebut.