Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, adanya perintah pengusaha terhadap pekerja/buruh dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 bahwa "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah".