Amanat itu harus akuntabel dan transparan penggunaannya," kata Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis, 14 Maret 2019.Bayu mengatakan kerja sama dengan lembaga independen masyarakat itu, juga bertujuan untuk menekan potensi kecurangan dalam penyelenggaraan JKN-KIS.Kecurangan yang dimaksud, salah satunya, penyalahgunaan fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.