Pendekatan ini dapat disebut sebagai "politik universalisme." Pertimbangannya adalah bahwa negara harus "berlaku netral" terhadap berbagai gaya dan pilihan hidup, termasuk konsepsi kebaikan yang dianut warga negaranya dan setiap orang atau warga negara dinilai dari karakter atau keahliannya, bukan dari keanggotaannya dalam identitas atau kelompok tertentu.