Berdasarkan aspek kepastian hukum, dimasukannya Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara akan lebih menciptakan kepastian hukum dikarenakan terdapat sinkronisasi ketentuan mengenai kedudukan Pengadilan Pajak antara UU Nomor 14 Tahun 2002 dengan undang-undang lainnya (UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ).