Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.