Konsisi penyelenggaraan negara yang tidak seimbang ini tentu saja melahirkan kekuasaan presiden yang sentralistik dan bebas (tidak terkontrol) untuk menerbitkan produk hukum, yang antara lain diterbitkannya Penetapan Presiden (PNPS) yang membuat substansi atau norma hukum yang seharusnya dimuat di dalam UU.